MOSKOW, ID – Ekonomi Rusia diperkirakan terkontraksi lebih dari 10% pada 2022. Catatan ini melebihi kemerosotan yang terjadi setelah Uni Soviet runtuh dan selama krisis keuangan 1998. Ekonomi Rusia disebut terbukti tangguh dalam menghadapi sanksi-sanksi keras Barat pada tahun lalu. Meski demikian upaya mengembalikan tingkat kemakmuran ke periode sebelum konflik masih jauh dari harapan, karena pemerintah lebih banyak menggelontorkan pengeluaran untuk belanja militer. Bahkan proyeksi internal yang dibuat pasca Rusia mengirimkan pasukan ke Ukraina setahun lalu, telah memperkirakan ekonomi kontraksi lebih dari 10% pada 2022. Catatan ini melebihi kemerosotan yang terjadi setelah Uni Soviet runtuh dan selama krisis keuangan 1998. Sedangkan estimasi pertama dari badan statistik Rosstat menunjukkan kontraksi yang lebih ringan, yaitu 2,1% pada tahun lalu. “Ekonomi dan sistem pemerintahan Rusia terbukti jauh lebih kuat daripada yang diperkirakan oleh Barat. Perhitungan mereka tidak terjadi,” ujar Presiden Vladimir Putin di hadapan para elit politik, militer dan bisnis Rusia minggu ini, yang dilansir Reuters pada Kamis (23/02/2023). (Yetede)

Produksi dan penjualan kendaraan listrik global dalam beberapa tahun terakhir terus melonjak. Rahul Gupta, mitra asosiasi di McKinsey & Company di Singapura, menyatakan, semakin banyak pengguna  kendaraan yang sadar iklim. Mereka sengaja memilih menggunakan kendaraan listrik dan kendaraan hybrid karena peduli pada isu lingkungan. Kelompok masyarakat ini merupakan bagian dari 18 % pembeli global kendaraan listrik roda empat pada 2022. Mayoritas berada di China, AS, dan Eropa. Porsi penjualan di setiap negara tersebut berkisar 20-25 persen dari total penjualan global. Di Asia Selatan, penjualan kendaraan listrik menyumbang kurang dari 2 % penjualan global pada 2022. Sejumlah hambatan jadi penyebabnya. Misalnya, kelangkaan infrastruktur pengisian energi di luar pusat kota serta kurangnya insentif pajak dan subsidi untuk produsen-konsumen. Faktor lain, lambatnya pengembangan kendaraan listrik dengan harga terjangkau.

Harga kendaraan listrik yang lebih mahal ketimbang kendaraan berbahan bakar fosil, menurut Gupta, juga menjadi faktor yang menghambat transisi di Asia Tenggara. Guna mengatasinya, pemerintah harus memberikan insentif pajak bagi produsen dan subsidi pembelian bagi konsumen. Tahun lalu, Thailand menyetujui paket insentif termasuk pemotongan pajak dan subsidi. Awal bulan ini, Indonesia juga akan memangkas PPN penjualan mobil listrik, dari 11 % ke 1 %. Infrastruktur pengisian daya yang lebih banyak dan pilihan model kendaraan listrik yang lebih beragam juga akan membantu meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Apalagi jika pemerintah mulai menetapkan batasan waktu penggunaan kendaraan bensin dan diesel. (Yoga)

Kompetitifnya persaingan antar calon presiden (capres) jelang Pemilu 2024 membuka peluang kehadiran sosok pasangan calon wakil presiden yang dinilai tidak hanya mampu mereduksi kelemahan, tetapi juga turut  memperkuat basis keterpilihan mereka. Indikasi semakin pentingnya kehadiran pasangan capres tersirat dalam hasil survei periodik Litbang Kompas pada 25 Januari-4 Februari 2023. Peta persaingan yang didasarkan pada proporsi keterpilihan publik pada tiga tokoh papan atas survei, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, tergolong kompetitif. Kali ini Ganjar masih menduduki posisi teratas, menyusul selanjutnya Prabowo dan Anies. Namun, jika dicermati lebih jauh, besaran proporsi yang diraih setiap capres rujukan publik itu belum banyak menjaminkan dominasi keunggulan satu sama lain. Pasalnya, pilihan publik belum secara signifikan terkonsentrasi pada salah satu sosok capres. Kalkulasi secara teoretis di antara ketiga tokoh belum satu pun mampu meraih  dukungan di atas ambang potensi kemenangan. Ganjar yang ada pada posisi teratas, misalnya, dukungan publik yang ia kuasai masih di bawah sepertiga bagian (25,3 %).

Sekalipun hasil survei kali ini menunjukkan jarak keterpautan dirinya dengan pesaing terdekat semakin melebar, teramat dini disimpulkan bahwa ia mendominasi penguasaan. Belum terkonsentrasinya pilihan publik pada salah satu sosok capres dengan sendirinya membuka peluang keberadaan faktor pasangan capres, yaitu calon wakil presiden (cawapres). Kehadiran cawapres semakin menentukan lantaran sosok dan posisi politiknya tidak lagi semata sebagai pelengkap, atau keharusan pencalonan dalam pemilu. Tidak pula hanya sebatas mengeliminasi potensi kelemahan yang melekat pada diri capres. Dalam peta politik kali ini, cawapres turut menjadi determinan politik. Dengan posisi semacam itu, cawapres berkontribusi pula  sebagai vote getter, memperluas basis dukungan. Merujuk hasil survei kali ini, paling tidak ada 10 tokoh politik yang dipandang publik layak menjadi cawapres dari ketiga capres papan atas rujukan public, diantaranya adalah Ridwan Kamil, Anies, Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto, Puan Maharani, dan Agus Harimurti Yudhoyono, (Yoga)

Kebijakan harga pembelian gabah dan beras yang diterapkan pemerintah dinilai berisiko menggerus motivasi sekaligus regenerasi petani. Sebab, sebagai instrument untuk melindungi petani, harga batas bawah pembelian pemerintah ditetapkan lebih rendah daripada ongkos produksi. Dengan situasi itu, insentif usaha yang diterima petani berpotensi makin tertekan. Selain menekan kesejahteraan petani, minimnya insentif usaha bakal menyurutkan minat generasi muda untuk terjun ke sector pertanian. Dalam jangka panjang, situasi itu mengancam ketahanan pangan nasional. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menerbitkan Surat Edaran No 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras yang akan berlaku mulai 27 Februari 2023, dimana harga batas atas gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 4.550 per kg.

Adapun harga batas bawah pembelian gabah/beras mengacu Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras. Sesuai regulasi ini, harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani ditetapkan Rp 4.200 per kg. Sejumlah organisasi petani menilai HPP sudah makin tak relevan karena ongkos produksi terus naik. Hasil survei Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), mencatat ongkos produksi padi pada 2019 mencapai Rp 4.523 per kg GKP. Seiring dengan naiknya harga input usaha tani, ongkos produksi padi naik menjadi Rp 5.667 per kg GKP pada September 2022. Selain lebih rendah ketimbang ongkos produksi, insentif usaha yang dinikmati petani menipis karena harga barang kebutuhan terus naik. Menurut Ketua Departemen Pengkajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) Mujahid Widian, kenaikan harga gabah belum cukup untuk mengakomodasi inflasi yang dihadapi petani sebagai konsumen. Kesejahteraan petani pun turun. ”Akhirnya, banyak generasi muda tidak mau jadi petani karena melihat kesejahteraan petani tidak terjamin,” katanya, Rabu (22/2). (Yoga)

Pada konferensi pers pemaparan realisasi investasi triwulan IV-2022 yang digelar akhir Januari 2023 lalu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuka data nilai investasi dan tingkat penyerapan tenaga kerja di usaha mikro kecil atau UMK. Tahun lalu, UMK yang mendapat nomor induk berusaha (NIB) mencapai 1,8 juta pelaku usaha dengan total nilai investasi Rp 318,6 triliun. Meskipun dari segi nilai masih jauh di bawah capaian investasi jumbo yang Rp 1.207,2 triliun, dampak penciptaan lapangan kerja yang dibawa oleh investasi UMK jauh lebih besar, yakni sampai enam kali lipat melebihi investasi menengah-besar. Kementerian Investasi mencatat, sepanjang 2022, investasi UMK mampu menyerap tenaga kerja 7,6 juta orang, jauh di atas jumlah penyerapan tenaga kerja investasi menengah-besar, yaitu 1,3 juta orang. Dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja akhir-akhir ini memang semakin memprihatinkan. Pada tahun 2013, investasi Rp 1 triliun menyerap hingga 4.594 orang tenaga kerja. Pada 2021 dan 2022, investasi yang sama hanya bisa menyerap 1.340 orang dan 1.081 orang.  

Sekilas, menjamurnya wirausaha baru, meningkatnya investasi mikro-kecil, serta banyaknya lapangan kerja di sektor UMK itu terkesan positif karena bisa membantu mengatasi problem pengangguran. Meski demikian, ”tanggung jawab” penyerapan tenaga kerja yang bergeser dari investasi besar ke UMK perlu dipandang sebagai alarm peringatan. Perekonomian yang terlalu bergantung pada UMK menunjukkan realita sosial ekonomi yang rapuh. Mengutip pengajar ekonomi Universitas Parahyangan dan peneliti AKATIGA, Indrasari Tjandraningsih, dalam penelitiannya ”Pekerja Informal dan Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia” (2021), pekerja UMK dan informal memiliki karakteristik pendidikan dan keterampilan yang lebih ren dah, serta kondisi dan perlindungan kerja lebih buruk daripada pekerja formal. Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor UMK serta rendahnya penciptaan lapangan kerja lewat investasi besar seharusnya bukan hal yang dibanggakan. Mengutip kajian ”Pathways to Middle Class Jobs in Indonesia” oleh Bank Dunia pada 2021, kondisi itu bahkan bisa kian mempersulit Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. (Yoga)

Kementerian ESDM meluncurkan skema perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Untuk tahap I pada 2023, perdagangan karbon secara langsung dilakukan oleh 99 PLTU berbasis batubara dari 42 perusahaan dengan kapasitas total 33,6 gigawatt. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Priharto Dwinugroho, di sela-sela peluncuran perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik, di Jakarta, Rabu (22/2) mengatakan, setiap pembangkit memiliki nilai batas atas (cap) emisi yang berbeda-beda dan telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, pembangkit dengan emisi di atas cap berarti defisit, sedangkan pembangkit dengan emisi di bawah cap berarti surplus. Dalam perdagangan karbon, pembangkit defisit membeli emisi dari pembangkit surplus. Dari 99 PLTU, ada 500.000 ton CO2 ekuivalen (CO2e) emisi yang akan di perdagangkan atau yang surplus pada 2023. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK Wahyu Marjaka mengemukakan, secara nasional,  subsektor pembangkit listrik/PLTU (sektor energi) menjadi yang pertama memulai perdagangan karbon. Pihaknya mengapresiasi dan nantinya disusul sektor-sektor lainnya. (Yoga)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pendapatan negara di awal tahun 2023 masih mencatat kinerja yang stabil. Meski dibayangi ancaman pelemahan ekspor serta tren melandainya harga komoditas, penerimaan diharapkan terus terjaga sepanjang tahununtuk meredam kelanjutan dampak guncangan perekonomian dunia. Berdasarkan data Kemenkeu, penerimaan pajak pada Januari 2023 tumbuh 48,6 % secara tahunan menjadi Rp 162,23 triliun, atau 9,44 % dari target APBN 2023. Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (22/2) secara daring di Jakarta mengatakan, lepas dari sejumlah kekhawatiran di awal tahun, penerimaan pajak masih mampu tumbuh signifikan. Bahkan, kinerja pajak bisa tumbuh cukup tinggi tanpa perlu ditopang efek basis yang rendah (low-based effect).

”Januari 2022 itu penerimaan pajak kita bisa tumbuh 59,49 % karena tahun 2021 basisnya memang masih rendah. Tetapi, kalau tahun 2023 ini kita masih bisa tumbuh 48,6 %, sementara tahun lalu saja kita sudah tumbuh tinggi, ini berarti sesuatu yang sangat positif,” kata Sri Mulyani. Pertumbuhan penerimaan pajak di awal tahun didukung peningkatan aktivitas ekonomi pada Desember 2022 saat momentum libur Natal dan Tahun Baru, serta dampak implementasi UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur tentang sejumlah instrument reformasi pajak. PNBP juga meningkat 103 % secara tahunan menjadi Rp 45,9 triliun. Capaian itu didorong realisasi pendapatan sumber daya alam (SDA) migas sebesar Rp 11,6 triliun, pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp 14,8 triliun, serta PNBP lainnya sebesar Rp 14,4 triliun. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menggenjot capaian investasi untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan sebesar Rp 65,7 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jateng Ratna Kawuri saat dihubungi, Rabu (22/2), optimistis target itu tercapai. (Yoga)

Pemerintah siap menjalankan perdagangan karbon untuk sektor tenaga listrik mulai tahun ini. Perdagangan karbon akan melibatkan 99 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola 42 perusahaan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghitung, estimasi emisi yang dihasilkan dari 99 pembangkit ini mencapai 20 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO2e). Dari sini, potensi yang bisa diperdagangkan mencapai 500.000 ton CO2e. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, M. P. Dwinugroho menambahkan, harga yang ditetapkan untuk emisi yang diperdagangkan ditentukan Kementerian Keuangan. Hitungan terakhir, harga yang dikenakan berkisar US$ 2 hingga US$ 18 per ton CO2e. "Kalau pasar internasional bisa US$ 2 hingga US$ 99 per ton CO2e. Pajaknya US$ 135 sampai US$ 137 per ton CO2e," terang dia. Tahun ini, Kementerian ESDM telah menetapkan nilai Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) kepada 99 pembangkit dari 42 perusahaan. Implementasi PTBAE pembangkit listrik meliputi tiga fase. Fase pertama pada 2023 sampai 2024, fase kedua di 2025-2027 dan fase ketiga tahun 2027-2030.

Pembiayaan investasi pemerintah tahun ini masih diprioritaskan ke sektor infrastruktur. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyiapkan dana pembiayaan investasi tahun ini sebesar Rp 176,3 triliun. Dari total pembiayaan tersebut, sebanyak Rp 85,3 triliun atau 48,5% akan disalurkan untuk proyek infrastruktur. "Jadi itu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (22/2). Pembiayaan investasi kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tahun ini ditargetkan bisa membiayai 229.000 unit rumah. Pembiayaan lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi MBR ini mencapai Rp 26,21 triliun.