Pada konferensi pers pemaparan realisasi investasi triwulan IV-2022 yang digelar akhir Januari 2023 lalu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membuka data nilai investasi dan tingkat penyerapan tenaga kerja di usaha mikro kecil atau UMK. Tahun lalu, UMK yang mendapat nomor induk berusaha (NIB) mencapai 1,8 juta pelaku usaha dengan total nilai investasi Rp 318,6 triliun. Meskipun dari segi nilai masih jauh di bawah capaian investasi jumbo yang Rp 1.207,2 triliun, dampak penciptaan lapangan kerja yang dibawa oleh investasi UMK jauh lebih besar, yakni sampai enam kali lipat melebihi investasi menengah-besar. Kementerian Investasi mencatat, sepanjang 2022, investasi UMK mampu menyerap tenaga kerja 7,6 juta orang, jauh di atas jumlah penyerapan tenaga kerja investasi menengah-besar, yaitu 1,3 juta orang. Dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja akhir-akhir ini memang semakin memprihatinkan. Pada tahun 2013, investasi Rp 1 triliun menyerap hingga 4.594 orang tenaga kerja. Pada 2021 dan 2022, investasi yang sama hanya bisa menyerap 1.340 orang dan 1.081 orang.  

Sekilas, menjamurnya wirausaha baru, meningkatnya investasi mikro-kecil, serta banyaknya lapangan kerja di sektor UMK itu terkesan positif karena bisa membantu mengatasi problem pengangguran. Meski demikian, ”tanggung jawab” penyerapan tenaga kerja yang bergeser dari investasi besar ke UMK perlu dipandang sebagai alarm peringatan. Perekonomian yang terlalu bergantung pada UMK menunjukkan realita sosial ekonomi yang rapuh. Mengutip pengajar ekonomi Universitas Parahyangan dan peneliti AKATIGA, Indrasari Tjandraningsih, dalam penelitiannya ”Pekerja Informal dan Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia” (2021), pekerja UMK dan informal memiliki karakteristik pendidikan dan keterampilan yang lebih ren dah, serta kondisi dan perlindungan kerja lebih buruk daripada pekerja formal. Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor UMK serta rendahnya penciptaan lapangan kerja lewat investasi besar seharusnya bukan hal yang dibanggakan. Mengutip kajian ”Pathways to Middle Class Jobs in Indonesia” oleh Bank Dunia pada 2021, kondisi itu bahkan bisa kian mempersulit Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. (Yoga)

Kementerian ESDM meluncurkan skema perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Untuk tahap I pada 2023, perdagangan karbon secara langsung dilakukan oleh 99 PLTU berbasis batubara dari 42 perusahaan dengan kapasitas total 33,6 gigawatt. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Priharto Dwinugroho, di sela-sela peluncuran perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik, di Jakarta, Rabu (22/2) mengatakan, setiap pembangkit memiliki nilai batas atas (cap) emisi yang berbeda-beda dan telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, pembangkit dengan emisi di atas cap berarti defisit, sedangkan pembangkit dengan emisi di bawah cap berarti surplus. Dalam perdagangan karbon, pembangkit defisit membeli emisi dari pembangkit surplus. Dari 99 PLTU, ada 500.000 ton CO2 ekuivalen (CO2e) emisi yang akan di perdagangkan atau yang surplus pada 2023. Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK Wahyu Marjaka mengemukakan, secara nasional,  subsektor pembangkit listrik/PLTU (sektor energi) menjadi yang pertama memulai perdagangan karbon. Pihaknya mengapresiasi dan nantinya disusul sektor-sektor lainnya. (Yoga)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pendapatan negara di awal tahun 2023 masih mencatat kinerja yang stabil. Meski dibayangi ancaman pelemahan ekspor serta tren melandainya harga komoditas, penerimaan diharapkan terus terjaga sepanjang tahununtuk meredam kelanjutan dampak guncangan perekonomian dunia. Berdasarkan data Kemenkeu, penerimaan pajak pada Januari 2023 tumbuh 48,6 % secara tahunan menjadi Rp 162,23 triliun, atau 9,44 % dari target APBN 2023. Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (22/2) secara daring di Jakarta mengatakan, lepas dari sejumlah kekhawatiran di awal tahun, penerimaan pajak masih mampu tumbuh signifikan. Bahkan, kinerja pajak bisa tumbuh cukup tinggi tanpa perlu ditopang efek basis yang rendah (low-based effect).

”Januari 2022 itu penerimaan pajak kita bisa tumbuh 59,49 % karena tahun 2021 basisnya memang masih rendah. Tetapi, kalau tahun 2023 ini kita masih bisa tumbuh 48,6 %, sementara tahun lalu saja kita sudah tumbuh tinggi, ini berarti sesuatu yang sangat positif,” kata Sri Mulyani. Pertumbuhan penerimaan pajak di awal tahun didukung peningkatan aktivitas ekonomi pada Desember 2022 saat momentum libur Natal dan Tahun Baru, serta dampak implementasi UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur tentang sejumlah instrument reformasi pajak. PNBP juga meningkat 103 % secara tahunan menjadi Rp 45,9 triliun. Capaian itu didorong realisasi pendapatan sumber daya alam (SDA) migas sebesar Rp 11,6 triliun, pendapatan SDA nonmigas sebesar Rp 14,8 triliun, serta PNBP lainnya sebesar Rp 14,4 triliun. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menggenjot capaian investasi untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Tahun ini, nilai investasi yang ditargetkan sebesar Rp 65,7 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jateng Ratna Kawuri saat dihubungi, Rabu (22/2), optimistis target itu tercapai. (Yoga)

Pemerintah siap menjalankan perdagangan karbon untuk sektor tenaga listrik mulai tahun ini. Perdagangan karbon akan melibatkan 99 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikelola 42 perusahaan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghitung, estimasi emisi yang dihasilkan dari 99 pembangkit ini mencapai 20 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO2e). Dari sini, potensi yang bisa diperdagangkan mencapai 500.000 ton CO2e. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, M. P. Dwinugroho menambahkan, harga yang ditetapkan untuk emisi yang diperdagangkan ditentukan Kementerian Keuangan. Hitungan terakhir, harga yang dikenakan berkisar US$ 2 hingga US$ 18 per ton CO2e. "Kalau pasar internasional bisa US$ 2 hingga US$ 99 per ton CO2e. Pajaknya US$ 135 sampai US$ 137 per ton CO2e," terang dia. Tahun ini, Kementerian ESDM telah menetapkan nilai Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) kepada 99 pembangkit dari 42 perusahaan. Implementasi PTBAE pembangkit listrik meliputi tiga fase. Fase pertama pada 2023 sampai 2024, fase kedua di 2025-2027 dan fase ketiga tahun 2027-2030.

Pembiayaan investasi pemerintah tahun ini masih diprioritaskan ke sektor infrastruktur. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyiapkan dana pembiayaan investasi tahun ini sebesar Rp 176,3 triliun. Dari total pembiayaan tersebut, sebanyak Rp 85,3 triliun atau 48,5% akan disalurkan untuk proyek infrastruktur. "Jadi itu anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (22/2). Pembiayaan investasi kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tahun ini ditargetkan bisa membiayai 229.000 unit rumah. Pembiayaan lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi MBR ini mencapai Rp 26,21 triliun.

RHB Sekuritas Indonesia terus menyuburkan pasar waran terstruktur. RHB Sekuritas membidik penerbitan 30 seri waran terstruktur baru sepanjang tahun ini. Head Sales & Marketing Equity Derivative RHB Sekuritas Steinly Atmanagara menyampaikan, target tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan transaksi waran terstruktur di Indonesia. Antusiasme pasar pun terbilang besar terhadap instrumen ini. Waran terstruktur baru resmi meluncur sejak 19 September 2022, dengan penerbitan seri secara bertahap. Artinya, hasil itu diperoleh dalam waktu sekitar tiga bulan, dengan total waran terstruktur yang diperdagangkan baru 13 seri. Rata-rata nilai transaksi waran terstruktur tahun lalu sebesar Rp 48 miliar per bulan. Dengan target 30 seri baru yang akan diterbitkan, maka rata-rata transaksi bulanan waran terstruktur tahun ini diestimasikan mencapai Rp 300 miliar per bulan. Dus, transaksi waran terstruktur pun diproyeksikan tumbuh menjadi 0,1% - 0,2% dari total transaksi bursa hingga tutup tahun 2023.

Transaksi di Bursa Berjangka Komoditi dan Derivatif alias Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) pada awal tahun ini meningkat. Foreign exchange menjadi komoditas yang paling ramai diperdagangkan di ICDX selama Januari 2023. Research & Development ICDX Revandra Aritama mengatakan, mata uang asing bergerak fluktuatif di awal tahun ini. Gejolak valuta asing cukup tinggi karena kebijakan moneter berbagai negara banyak mengalami perubahan. Per Januari 2023, nilai transaksi ICDX tumbuh 10,4% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 menjadi Rp 8 triliun. "Transaksi multilateral mencatatkan 135.631 lot," jelas Revandra, kepada KONTAN. Komoditas lain yang nilai transaksinya meningkat adalah minyak mentah, dan emas. Revandra mengatakan, belum bisa menyebutkan angka pasti nilai transaksi per komoditas. Namun, dia memproyeksikan, di tahun 2023, volume transaksi perdagangan berjangka komoditi mencapai 10 juta lot di 2023.

Bisnis bank syariah semakin semarak. Terlebih lagi langkah konsolidasi beberapa bank syariah maupun aksi spin off sejumlah unit usaha syariah (UUS) mampu menciptakan daya saing bank syariah terhadap bank konvensional. Terbaru, PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk spin off UUS Bank Sinarmas menjadi bank umum syariah (BUS) bersama-sama dengan PT Sinar Mas Multiartha Tbk dan PT Asuransi Sinar Mas. Bank syariah anyar ini diberi nama PT Bank Nano Syariah. Nilai transaksi pendirian BUS itu sebesar Rp 510 miliar dengan tujuan transaksi penyetoran modal dan akan menjadi pengurangan modal inti bagi Bank Nano Syariah.Tujuan spin off itu untuk menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing. Direktur Bank Permata Syariah sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Herwin Bustaman menjelaskan, BUS & UUS memiliki segmen nasabah yang jelas berbeda. Maka, dua model bisnis yang ada saat ini masih akan terus saling melengkapi dan berkontribusi dalam mengembangkan perbankan syariah.

Investree Group mengumumkan bahwa seluruh kegiatan operasional usaha syariah milik PT Investree Radhika Jaya atau Investree telah dihentikan secara resmi sejak bulan Januari 2023. Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan, penutupan operasional ini dikarenakan Investree Group sedang dalam proses membuat perusahaan atau entitas lain ( spin-off ) untuk layanan keuangan berbasis syariah tersebut.