JAKARTA, ID – Kredit dengan bunga 0% untuk usaha mikro yang sulit mengakses pinjaman perbankan sangat mungkin diwujudkan lewat mekanisme subsidi tanpa merugikan bank penyalur. Dana pinjaman itu bisa disediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos jaring pengaman sosial, CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, serta pendanaan kerja sama pemerintah bersama Bank Indonesia. Usulan bunga 0% untuk kredit usaha mikro disampaikan Menteri Badan  Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, guna mendorong pendanaan murah bagi para pelaku usaha rakyat ini. Usulan itu juga telah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai usulan Menteri Erick Thohir untuk memberikan bunga kredit 0% efektif untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro, khususnya yang beromzet maksimal Rp 2 miliar per tahun. Data BI menunjukkan, kredit usaha mikro baru sebesar Rp 532,7 triliun atau 8,4% dari total kredit perbankan yang pada tahun 2022 mencapai Rp 6.318,8 triliun. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah menilai tahun 2024 menjadi salah satu momentum krusial bagi Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3% sampai 5,7% dengan mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/2/2023). Dia mengatakan, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan KEM PPKF 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, jelas dia, akan mengambil langkah antisipatif agar resiliensi pertumbuhan ekonomi terjaga. Hal tersebut dilakukan melalui implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Yetede)

KARAWANG, ID – PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mencetak sejarah dengan melakukan ekspor perdana kendaraan elektrifikasi buatan Indonesia, Kijang Innova Zenix hybrid, pada Selasa (21/02/2023). Tahun ini, sebanyak 2.000 unit kendaraan listrik  dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai 70% tersebut, akan diekspor ke 27 negara. Ekspor kendaraan yang diproduksi di pabrik Toyota di Karawang, Jawa Barat itu menandai peningkatan level kapabilitas dan keunggulan industri manufaktur otomotif nasional melalui produk berteknologi tinggi ke level berikutnya. Ekspor Kijang Innova Zenix Hybrid juga memperkuat posisi Toyota Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor global Toyota di kawasan Asia-Pasifik. “Ekspor perdana kendaraan elektrifikasi ini merupakan bagian dari upaya Toyota Indonesia untuk turut serta dalam mencapai target pemerintah yaitu dekarbonisasi. Ekspor mobil utuh ini juga tentunya termasuk baterai elektrifikasi yang dirakit lokal di pabrik kami di Karawang,” ujar Presiden Direktur TMMIN Warih Andang Tjahjono pada acara pelepasan ekspor perdana Kijang Innova Zenix di Toyota Plant 3, Karawang, Jawa Barat, Selasa (21/02/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menjajaki penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham senilai US$ 1 miliar semester I tahun ini. Perusahaan emas dan tembaga nomor dua nasional itu dikabarkan tengah berdiskusi dengan penasihat keuangan untuk mengeksekusi rencana itu. Demikian dilaporkan Bloomberg, Selasa (21/2/2023), mengutip keterangan beberapa pihak yang mengetahui rencana IPO AMNT. Nilai IPO AMNT bisa saja berubah, karena proses masih terus berlangsung. Prinsipnya, manajemen AMNT terus mengevaluasi berbagai peluang dan opsi untuk memacu pertumbuhan. Manajemen AMNT akan memutuskan opsi terbaik ketika waktu dan kondisi sudah tepat. Manager External Communications AMNT Ananta Wisesa enggan berkomentar ketika dimintai konfirmasi Investor Daily terkait rencana IPO saham. “Terima kasih atas pertanyaannya. Kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait hal tersebut,” kata dia (Yetede)

JAKARTA-Performa saham emiten badan usaha milik negara (BUMN) bidang konstruksi diproyeksikan meredup sejalan dengan kondisi keuangan perseroan yang terus turun. Empat BUMN Karya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbl (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berpotensi kehilangan kepercayaan investor. Hal ini ditandai dengan merosotnya harga saham secara bersamaan. Dalam sepekan terakhir, kinerja empat emiten itu berada di zona merah. Terlebih setelah saham WSKT disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 Februari lalu akibat penundaan pembayaran bunga obligasi. Harga saham WSKT terakhir berada di level 348. Adapun saham ADHI kemarin ditutup melemah 1,27% menjadi 468, WIKA turun 2,22% menjadi 660 sedangkan PTPP stagnan di level 665. Senior Investmen Informasi Mirea Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta, mengatakan persoalan keuangan BUMN Karya yang terjerat tumpukan kewajiban utang melebihi ekuitasnya sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. (Yetede)

JAKARTA-Suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI), sejak Kamis pekan lalu, menandakan besarnya beban  finansial badan usaha milik negara di sektor konstruksi alias BUMN karya tersebut. Perdagangan saham, obligasi, serta sukuk Waskita dibekukan kerana tertundanya pembayaran bunga obligasi. Dalam surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-0440/DIR/0223, Bursa mencantumkan penundaan pembayaran bunga ke-15 obligasi berkelanjutan III Waskita Karya tahap IV tahun 2019 Seri B. Nilai kewajiban itu diketahui sebesar Rp 2,3 triliun. Bursa belum memutuskan kapan suspensi perdagangan saham itu dicabut. "Pembukaan suspensi akan dilakukan setelah penyebabnya telah terselesaikan oleh perseroan," kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, kemarin. 

Januari lalu, Universitas Parahyangan, Bandung, menggelar seminar tentang kesiapan Indonesia melakukan transisi energi. Semua narasumber sepakat bahwa atas nama perubahan iklim, penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil sudah harus ditinggalkan dan beralih ke sumber-sumber energi terbarukan. BI dengan rancangan program pembiayaan hijau, akan memberikan insentif bagi para calon debitor yang mendukung penggunaan energi terbarukan. Di Indonesia, secara umum produk energi dibutuhkan untuk tiga keperluan. yakni kelistrikan, mobilitas moda transportasi, dan memasak. Pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan bukan hanya sebagai pembangkit listrik di perdesaan  (”Energi-energi Terbarukan untuk Desa”, Kompas, 5 Juli 2022), melainkan juga kebutuhan di luar itu. Desa Mandiri Energi (DME) adalah sebuah program pemerintah yang diluncurkan pertama kali pada 2007. Sebuah desa disebut sebagai DME jika 60 % kebutuhan energinya dapat disediakan secara mandiri di desa tersebut dengan mengandalkan sumber energi terbarukan. Dimana Desa Tanjungharjo di Kabupaten Grobogan, Jateng, dijadikan percontohan.

Penduduk Desa Tanjungharjo diharapkan dapat menggunakan minyak biji jarak hasil tanaman mereka sebagai sumber energi, terutama untuk keperluan memasak. Sayangnya, program DME ini gagal. Petani yang telanjur berharap menikmati hasil dari penjualan biji jarak yang ditanamnya harus kecewa karena harga jualnya jauh di bawah harapan mereka. Kegagalan DME versi awal tidak menyurutkan upaya desa-desa lain menggali potensi sumber energi di daerah masing-masing. Desa Bantar di Kabupaten Banjarnegara melakukan transisi energi dari elpiji ke gas rawa (biogenic shallow gas). Tahun 2020, Dinas ESDM Jateng membangun instalasi gas rawa di desa tersebut dan kini ada 100 rumah tangga yang mendapatkan manfaat dari sumber energi tersebut. Pemanfaatan gas rawa juga dilakukan warga Desa Rajek di Kabupaten Grobogan, sejak tahun 2013. Di luar Jawa, pemanfaatan air sebagai pembangkit listrik skala mikro juga banyak digunakan. Warga Desa Kamanggih di NTT dan Desa Batanguru di Sulsel mendapat aliran listrik dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Daftar DME akan sangat panjang jika dilanjutkan, berjumlah ribuan, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Transisi energi seharusnya memang beralih ke sumber energi yang tersedia berlimpah di dalam negeri, bukan hasil impor, sekalipun itu sumber energi terbarukan. (Yoga)

Pada awal tahun ini, ketidakpuasan publik tertinggi di bidang ekonomi mengemuka dari aspek pengendalian harga barang dan jasa yang mencapai 55,7 %, dari survei terhadap 1.202 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi di Indonesia. Survei berlangsung pada 25 Januari-4 Februari 2023. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai  ketidak puasan publik tersebut berkaitan dengan kenaikan harga beras. Beras merupakan komoditas yang berpengaruh signifikan dalam pergerakan inflasi. ”Harga komoditas pangan (penyumbang inflasi) yang naik pada awal tahun lalu hanya minyak goreng. Awal tahun ini, harga beras dan minyak goreng naik,” ujar Rusli saat dihubungi, Senin (20/2). Data BPS menunjukkan, inflasi pada Januari 2023 mencapai 5,28 % dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

Pada Januari 2023, inflasi bulanan beras sebesar 2,34 % dengan andil 0,07 %, lebih tinggi dibandingkan inflasi bulanan beras pada Januari 2022 sebesar 0,94 % dengan andil 0,03 %. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatat, rata-rata nasional harga beras medium di pasar tradisional per Senin (20/2) mencapai Rp 13.050-Rp 13.200 per kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada awal 2022 yang Rp 11.550-Rp 11.750 per kg ataupun akhir tahun di Rp 12.450-Rp 12.600 per kg. Harga ini juga berada di atas HET beras medium di tingkat konsumen Rp 9.450-Rp 10.250 per kg sesuai Peramendag No 57 Tahun 2017. Menurut Rusli, pengawasan terhadap distribusi beras juga mesti diperkuat guna menyokong upaya pengendalian harga. ”Dalam hal ini, Satgas Pangan harus memastikan tidak ada pihak yang bermain dalam distribusi beras. Selain itu, tim pengendalian inflasi daerah di tingkat provinsi juga mesti memantau pergerakan harga ditingkat kabupaten/kota agar dapat mengalirkan suplai  dari daerah yang surplus ke yang defisit,” katanya. (Yoga)

Pada akhir masa jabatan di tahun 2024, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin memasang target ambisius untuk menuntaskan berbagai program prioritas. Sejalan dengan itu, defisit fiskal ditargetkan berada di angka 2,16 sampai 2,64 % dari PDB. Target ini cukup menantang di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (20/2) pemerintah mulai membahas penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2024, yang akan menjadi APBN terakhir pemerintahan Jokowi. Seusai rapat terbatas, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2024 akan dijaga dengan mendorong pendapatan negara yang ditopang peningkatan rasio pajak. Belanja negara juga akan dijaga tetap disiplin dengan prioritas sesuai agenda nasional.

Pada tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Amin, sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem, penurunan tengkes (stunting), peningkatan laju investasi, dan pembangunan infrastruktur. Sejumlah program prioritas, seperti penurunan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan nol % pada 2024 dan penurunan tengkes menjadi 3 %, akan berimplikasi pada alokasi anggaran yang harus disediakan dalam APBN 2023 dan 2024. Di tengah target penuntasan program prioritas, pemerintah juga melanjutkan kebijakan defisit fiskal ke bawah 3 % dari PDB. Defisit fiskal di APBN 2024 pun diperkirakan kian ketat. Tahun ini defisit APBN ditargetkan 2,84 % dari PDB. Peneliti Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai, target pemerintah itu cukup menantang di tengah ketidakpastian ekonomi global yang belum tampak ujungnya. Terlebih dengan ada- nya keinginan pemerintah terus menekan defisit APBN. (Yoga)

Neraca pembayaran Indonesia pada 2022 surplus 4 miliar USD, lebih rendah dibandingkan neraca pembayaran 2021 yang surplus 13,5 miliar USD. Pelemahan ekspor patut diwaspadai karena berdampak langsung terhadap neraca pembayaran Indonesia. Adapun transaksi berjalan Indonesia pada 2022 surplus 13,2 miliar USD akibat kinerja ekspor yang melambung. Sementara itu, transaksi modal dan finansial pada 2022 defisit 8,9 miliar USD setelah surplus 12,6 miliar USD pada 2021. Dalam keterangan pers, Senin (20/2) Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, BI senantiasa mencermati dinamika global yang bisa memengaruhi prospek neraca pembayaran Indonesia. BI juga terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

Mengutip laporan neraca pembayaran Indonesia triwulan IV-2022, BI memperkirakan neraca pembayaran Indonesia tahun ini tetap baik sejalan dengan perkiraan makin meredanya risiko ketidak pastian ekonomi global. Pada saat yang sama, perbaikan ekonomi domestik tetap berlanjut didorong oleh permintaan yang menguat. Dalam jumpa pers bertajuk ”Tinjauan Pertumbuhan Ekonomi dan Neraca Pembayaran Indonesia dalam Menghadapi Ketidakpastian Global”, Senin, di Jakarta, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, seluruh pemangku kepentingan patut waspada terhadap pelemahan ekspor yang dapat memengaruhi neraca pembayaran Indonesia. Tingginya harga komoditas pada tahun 2021, yang membuat kinerja ekspor Indonesia melambung, diperkirakan tidak bertahan lama dan akan melandai pada tahun ini, dan dengan rantai pasok global yang membaik, tidak ada lagi jurang permintaan dan pasokan komoditas dunia. Harga komoditas pun menjadi lebih stabil. (Yoga)