Perusahaan jasa broker saham atau sekuritas  asing terus merangsek pasar  bisnis sekuritas dalam negeri. Mereka berbondong-bondong  masuk Indonesia dan meramaikan peta persaingan bisnis broker saham  di Tanah Air yang kian bergairah seirama tumbuh suburnya masyarakat investor di dalam negeri. Kabar terbaru, Webull Securities Limited (Webull Securities) asal Hong Kong masuk ke Indonesia dengan mencaplok PT Mahastra Andalan Sekuritas (Mahastra). Kini, Mahastra berganti nama menjadi PT Webull Sekuritas Indonesia (Webull Sekuritas). Webull Sekuritas memiliki modal kerja besih disesuaikan sebesar Rp 31,21 miliar dengan izin usaha perantara perdagangan efek. Sejauh ini tidak banyak informasi mengenai Webull Securities. Masuknya Webull ini semakin menambah dominasi asing di industri sekuritas, terutama bisnis broker saham Tanah Air. Dari sisi nilai transaksi, volume transaksi dan frekuensi dikuasai asing. Berdasarkan daftar 10 pemain broker terbesar dari sisi nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) misalnya, tujuh  perusahaan sekuritas merupakan entitas asing. Toh, pemain lokal tak gentar, Mereka masih mencatatkan pertumbuhan di tahun lalu. Tengok saja PT BRI Danareksa Sekuritas, anak usaha Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk itu mencatatkan pertumbuhan agresif di lini bisnis brokerage di tahun 2022, melampaui pertumbuhan transaksi brokerage di pasar modal di tahun yang sama. Sepanjang tahun lalu, kinerja equity brokerage BRI Danareksa Sekuritas melesat 55%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan equity brokerage secara industri. Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas, Laksono Widodo mengatakan, kenaikan kinerja bisnis perusahaan tersebut didukung oleh peningkatan kinerja bisnis institusional.

Pemerintah bakal mengerek rasio pajak alias tax ratio pada tahun depan. Hal ini dilakukan demi menekan defisit anggaran ke level 2,16% hingga 2,64% terhadap produk domestik bruto (PDB). Persoalannya, menaikkan tax ratio bukan perkara mudah. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia justru cenderung menurun dan masih di kisaran 10%. Tentu tak mudah mengerek tax ratio di tengah tren penurunan tersebut. Terlebih 2024 merupakan tahun politik. Namun, demikian, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyiapkan beberapa upaya untuk meningkatkan tax ratio. Salah satunya adalah menguji kepatuhan pembayaran masa di tahun berjalan. Terutama terkait dengan perkembangan harga komoditas dunia yang sangat berpengaruh terhadap profitabilitas wajib pajak. "Jadi kami secara konsisten akan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan untuk pembayaran masa wajib pajak yang bersangkutan," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo, Selasa (22/2).

Meski dalam era bunga tinggi, perbankan masih yakin penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bisa tumbuh dobel digit. Bankir menyebut likuiditas yang ditopang dana murah menjadikan bank mampu menahan kenaikan suku bunga. Bank Central Asia (BCA), misalnya, menargetkan, penyaluran kredit di tahun 2023 bisa tumbuh dua digit. Direktur BCA, Haryanto Tiara Budiman menyatakan selain menggelar ekspo, BCA akan menyasar segmen menengah. Saat ini, kebanyakan BCA menyalurkan KPR dengan ticket size Rp 1 triliun. Karena itu, BCA mulai bekerja sama dengan pengembang yang menawarkan produk di harga Rp 350 juta-Rp 500 juta. Adapun penyaluran KPR BCA pada tahun lalu mencapai Rp 108,29 triliun, atau tumbuh 11,0% per tahun. Pada BCA Expoversary 2023, bank berkode saham BBCA ini menawarkan KPR dengan bunga mulai 2,66% fixed satu tahun. Bank Mandiri menargetkan bisnis KPR tumbuh dua digit tahun ini. Tahun lalu, pertumbuhan KPR 8,4% yoy menjadi Rp 50,1 triliun.

Kepastian hukum dalam iklim investasi di dalam negeri makin kuat, setelah Presiden Joko Widodo mengundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Melalui ketentuan itu, pemerintah akan menyusun Anggar­an Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka menengah atau Kerangka Anggaran Jangka Menengah (KAJM). KAJM memiliki periode 4 tahun. Namun, apabila disusun pada awal pemerintahan, maka KAJM berdurasi 5 tahun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seiring dengan diberlakukannya regulasi itu pada 16 Februari 2023, maka pada tahun ini pemerintah akan menyusun rencana anggaran tak hanya untuk 2024, melainkan hingga 2027. Penyusunan KAJM ini akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha karena postur fiskal mengakomodasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk proyek strategis nasional (PSN). Apalagi, Kepala Negara dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kemarin, menekankan pentingnya pembenahan investasi. Menurut Presiden, kunci dari pertumbuhan ekonomi adalah penanaman modal yang kini tengah diperebutkan oleh mayoritas negara di dunia. "Bagaimana investasi itu masuk, dan semua negara berebut investasi," kata Presiden, Kamis (23/2).

Sejumlah perusahaan leasing berebut kue pembiayaan kendaraan listrik dalam ajang pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 dengan menebar berbagai program promo. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance, misalnya, menawarkan program uang muka alias down payment (DP) 5% dan bunga kredit 1,68% untuk pembelian mobil listrik secara kredit. Adira juga menawarkan subsidi khusus motor listrik. Direktur Kepala Layanan Penjualan & Distribusi Adira Finance Niko Kurniawan optimistis program DP 5% dapat memikat calon konsumen membeli kendaraan listrik. Namun, Adira belum dapat menyampaikan berapa jumlah penjualan mobil dan motor listrik di IIMS 2023, mengingat permintaannya akan terus bertambah hingga penutupan IIMS 2023 pada Minggu (26/2). “Tapi, kami optimistis akan lebih banyak dari IIMS tahun lalu karena banyaknya program yang kami berikan ke konsumen,” kata Niko kepada Bisnis, Kamis (23/2). PT Mandiri Tunas Finance (MTF) juga memberi promo untuk pembiayaan kendaraan listrik dan konvesional. Emiten pembiayaan itu menawarkan pinjaman dana tunai dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan bunga 0,56%per bulan (tenor 1 tahun), serta cashback Rp1 juta. MTF juga menawarkan pembiayaan kendaraan baru dengan biaya admin Rp14, bunga mulai 3,55% (tenor 3 tahun), voucher e-Wallet Rp1,4 juta, dan biaya provisi 0%. “Dari total 515 SPK, 1,9% merupakan kendaraan listrik,” kata Direktur Utama Mandiri Tunas Finance Pinohadi G. Sumardi.

Besarnya impor minyak mentah, bahan bakar minyak atau BBM, dan liquefied petroleum gas mengancam ketahanan energi nasional yang terus ditingkatkan agar mampu menghadapi krisis. Dewan Energi Nasional menyebut ketahanan energi nasional saat ini sudah cukup baik, tetapi belum masuk ke dalam kategori sangat tahan. Alasannya, hingga kini Indonesia masih mengandalkan impor untuk sejumlah komoditas energi. Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, mengatakan bahwa secara umum ketahanan energi nasional sudah cukup baik, karena Indonesia diberkahi dengan pasokan sumber daya, seperti batu bara dan gas bumi yang melimpah. Hanya saja, impor minyak mentah, BBM, dan liquefied petroleum gas (LPG) yang dilakukan pemerintah menurunkan skor ketahanan energi nasional. Untuk mengakali hal tersebut, Djoko menjelaskan bahwa Dewan Energi Nasional terus mendorong cadangan energi mencapai 30 hari konsumsi normal, baik untuk BBM, LPG, maupun kelistrikan. Saat ini, kata dia, cadangan batu bara PT PLN (Persero) sudah mencukupi untuk 20 hari operasi. Selain itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga telah mengeluarkan aturan mengenai cadangan minimal BBM harus cukup untuk 24–30 hari.

Dalam Pasal 7 Permen ESDM No. 12/2022 disebutkan bahwa cadangan operasional minimum BBM di­atur selama 7 hari ketahanan stok pada terminal BBM, dan stasiun pengisian bahan bakar pada satu wilayah distribusi niaganya. Untuk tenaga listrik, beleid yang diundangkan pada 18 Oktober 2022 itu menyebut cadangan operasional minimum daya mampu tenaga listrik sebesar kapasitas satu unit pembangkit listrik terbesar yang tersambung ke sistem setempat. Djoko membeberkan, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi impor minyak mentah, BBM, dan LPG. Untuk LPG, pemerintah terus mendorong pembangunan jaringan gas, penghiliran batu bara menjadi dimetil eter, serta konversi kompor listrik. “Sayangnya konversi kompor listrik kemarin ditunda, dan kami mengalihkan sasaran dari semula ke pengguna LPG tabung 3 kilogram, menjadi ke masyarakat menengah ke atas,” jelasnya.

Sejumlah proyek penghiliran di Provinsi Sumatra Selatan diyakini mampu menjadi penopang utama penanaman modal wilayah ini pada 2023. Tak hanya di sektor pertambangan, proyek penghiliran di wilayah ini juga bakal menyasar sektor perkebunan. Dinas Pena-naman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) memandang program penghiliran akan menjadikan wilayah ini tidak hanya sebagai daerah penghasil barang mentah, melainkan juga termasuk produk yang sudah jadi.Strategi ini dipilih menyusul adanya penaikan target investasi wilayah ini yang dipatok sebesar Rp55 triliun pada 2023.Memang, sepanjang tahun lalu, investasi Sumsel mampu menunjukkan performa positif dengan peningkatan 15,65% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp41,11 triliun.Bahkan, kinerja investasi wilayah ini pada kuartal IV/2022 mampu melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi 100,29%. Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumsel Budhy Darma mengungkapkan performa apik itu ditopang oleh 10 perusahaan yang mengucurkan investasi dengan nilai besar pada tahun lalu a.l PT Huadian Bukit Asam Power, PT Oki Pulp & Paper Mills, PT Waskita Sriwijaya Tol, dan PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia. Menurutnya, upaya digitalisasi yang telah dilakukan Pemprov Sumsel dinilai telah makin memudahkan investor untuk merealisasi investasi mereka. Pasalnya, 90% penggunaan sistem online yang membuat prosesnya terhindar dari pungli maupun keterlambatan. Kepala DPMPTSP Sumsel Lusapta Yudha Kurnia mengungkapkan target Rp55 triliun itu akan terwujud melalui berbagai pemberian kemudahan proses investasi, sesuai yang tertuang Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumsel No. 5/2022.Dia mengungkapkan DPMPTSP bahkan juga telah meluncurkan aplikasi Siddag alias Sistem Informasi Pengaduan dan Perizinan Daerah yang diperuntukkan agar pelaku usaha dengan mudah dan cepat melakukan pelaporan dan perizinan investasi. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Sumsel Eko Agusrianto menjelaskan saat ini penghiliran yang sudah berjalan adalah sektor pertambangan.

JAKARTA, ID --Perang Rusia vs Ukraina yang Jumat (24/2/2023) ini genap setahun telah merugikan ekonomi global lebih dari US$ 1,6 triliun tahun lalu. Kerugian produksi global dapat mencapai US$ 1 triliun lagi atau lebih pada 2023 jika perang berkepanjangan. Hal itu terungkap dari hasil penelitian German Institute of Economics, seperti dilansir Anadolu Agency. Sementara itu, kalangan ekonom Indonesia menyebut bahwa perang berkepanjangan Rusia- Ukraina akan menyulut hiperinflasi yang membuat bank-bank sentral global memperlama periode bunga tinggi. Hal ini akibat berlanjutnya kenaikan harga energi dan pangan. Sedangkan Indonesia di satu sisi dituntungkan oleh kenaikan harga komoditas karena ekspor utama didominasi batu bara, CPO, dan mineral. Meskipun Indonesia juga terimbas negatif karena impor minyak. (Yetede)

JAKARTA, ID – Progres pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase 2A Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Kota per 15 Februari 2023 mencapai 19,68% dan ditargetkan rampung 2028-2029. Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 yang dibagi menjadi dua tahap, yakni Fase 2A dari Bundaran HI hingga Kota dan Fase 2B dari Kota sampai Ancol, hingga kini terus dikebut. “Progresnya saat ini masih sesuai rencana. Untuk Fase 2A dari Bundaran HI hingga Kota Tua, saat ini dalam tahapan konstruksi dengan progres keseluruhan mencapai 19,68%. Pada fase ini bakal rampung pada 2028 - 2029 mendatang,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dalam acara Forum Jurnalis di Jakarta, Kamis (23/02/2023). Tuhiyat menjelaskan, secara detail progres konstruksi fisik untuk pekerjaan paket pekerjaan atau contract package (CP) 201 Bundaran HI sampai Harmoni progresnya sudah mencapai 51%, CP 202 Harmoni sampai Mangga Besar 9,8%, CP 203 Mangga Besar sampai Kota mencapai 27%. (Yetede)

JAKARTA, ID - Indonesian Petroleum Association (IPA) berharap revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi segera terbit. Payung hukum diperlukan guna kepastian investasi di sektor hulu migas. Terlebih, pelaku migas ikut berperan serta dalam transisi energi bersih. Direktur Eksekutif IPA Marjolin Wajong mengatakan UU Migas yang ada disahkan pada 2001. Tantangan hulu migas kini berbeda dengan kondisi pada dua dekade silam. Saat ini upaya menekan emisi karbon menjadi semangat global dan industri hulu migas pun memiliki komitmen yang sama. Komitmen itu antara lain dengan menerapkan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) untuk menangkap emisi karbon. Hanya saja upaya ini belum ada peraturan mengenai tersebut. "Terkait energi transisi, tidak ada di UU Migas. Saat ini teknologi yang dipakai dengan CCUS tapi di undang-undang tidak ada,” kata Marjolin Wajong dalam media visit ke redaksi B-Universe di Jakarta, Kamis (23/2). (Yetede)