Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI punya pekerjaan rumah penting, yakni memilih Gubernur Bank Indonesia (BI). Pasalnya, masa jabatan Gubernur BI saat ini, Perry Warjiyo, selesai pada Mei 2023.Siapa pun nanti yang menjadi nakhoda bank sentral bakal punya peranan penting dalam mengawal perekonomian nasional, khususnya melalui kebijakan moneter dan makroprudensial.Termutakhir, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat kepada DPR RI perihal nama calon Gubernur BI. Kepala Negara mengatakan telah mengantongi sejumlah nama kandidat orang nomor satu di bank sentral.Sejauh ini, ada sederet nama kondang yang digadang-gadang menempati posisi tersebut. Mereka yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur BI saat ini Perry Warjiyo, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, hingga Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo. Ketiganya dianggap sebagai figur ideal untuk menjadi pemimpin bank sentral karena menjabat sebagai pemegang komando tertinggi pada masing-masing institusi, serta berperan sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).Sumber Bisnis mengatakan, kandidat yang akan terpilih adalah calon dengan kesanggupan untuk mempertahankan suku bunga di level rendah. Dari ketiga nama itu, Purbaya dinilai telah memberikan komitmen untuk melanjutkan pelonggaran moneter, setidaknya pada 2023—2024. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, mengatakan Presiden memiliki legalitas kuat untuk mengajukan lebih dari satu nama.Jika yang diajukan lebih dari satu nama, maka DPR akan melakukan pemilihan untuk menentukan Gubernur BI.

Geliat perekonomian Indonesia terus memperlihatkan harapan kebangkitan seiring dengan perbaikan sejumlah indikator yang kali ini berasal dari mulai pulihnya penjualan kendaraan roda empat. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kamis (12/1), menunjukkan penjualan kendaraan roda empat sepanjang 2022 mencapai 1,013 juta unit atau tumbuh 17,4% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kinerja tersebut kian mendekati kondisi prapandemi sebanyak 1,1 juta unit pada 2019, sekaligus menepis angka pesimistis sebelumnya yang diperkirakan sebesar 900.000 unit. Menurut data Gaikindo, total penjualan ritel tahun lalu itu melonjak 150.224 unit dibandingkan 863.358 unit pada periode 2021. Adapun dari sisi wholesales, penjualan mobil ikut memperlihatkan pertumbuhan. Selain akibat dari mulai pulihnya aktivitas masyarakat, efektivitas insentif perpajakan juga diyakini menjadi katalis moncer­nya kinerja penjualan. Insentif yang digelontorkan pemerintah tersebut berhasil membangun gairah pasar dan mendorong tingginya permintaan. Insentif PPnBM itu tak hanya memberi benefit kepada industri otomotif tetapi juga industri penunjang lain seperti baja, komponen, ban, hingga pembiayaan. Di samping itu, peningkatan penjualan juga dirasakan untuk mobil listrik dan hybrid yang mengalami sengatan elektrifikasi permintaan pada tahun lalu. Penjualan mobil listrik Januari—November sebesar 7.923 unit dan perkiraan sepanjang 2022 bisa mencapai 8.500 unit. Data Gaikindo untuk electric vehicle yang terjual tahun lalu hanya 687 unit. Kendati begitu, prospek bisnis 2023 yang tetap bersinar ini harus dibarengi dengan upaya sungguh-sungguh untuk dapat memenuhi suplai sesuai dengan minat masyarakat. Masih banyak tantangan yang harus direspons pemerintah, salah satunya dari kendala kelangkaan semikonduktor (cip) global. Bila dibiarkan tanpa solusi jangka menengah dan panjang, isu kelangkaan semikonduktor ini akan senantiasa memengaruhi lamanya pelanggan untuk bisa mendapatkan mobil.

Pemerintah melakukan segala upaya, termasuk memperbanyak populasi kendaraan listrik di Tanah Air untuk memastikan penghiliran sumber daya mineral yang menjadi kekayaan Indonesia bisa berujung pada baterai EV. Setelah mengambil sikap tegas terkait dengan penghiliran sejumlah sumber daya mineral yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), pemerintah kini berupaya memastikan Indonesia memiliki pasar yang menarik agar investor mau membangun fasilitasnya di dalam negeri. Upaya pemerintah meningkatkan populasi EV di dalam negeri didorong dengan sejumlah insentif yang telah disiapkan. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan insentif kendaraan listrik yang disiapkan bakal jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara di Asean, seperti Thailand dan Vietnam. Pemerintah berencana untuk menyisipkan sejumlah insentif tambahan yang tidak ditawarkan Thailand untuk mendorong investasi, serta penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri, seperti pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) dari semula 11% menjadi hanya 1%. Selain itu, ada subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit, dan Rp5 juta untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi berbasis setrum. Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan diskon bea masuk impor EV completely built up (CBU). “Izin CBU bisa diberikan kalau mereka berkomitmen untuk investasi pabrik di dalam negeri. Jadi mereka bisa impor CBU ketika periode konstruksi pabrik,” katanya, Selasa (21/2)

Keyakinan itu didorong oleh permintaan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari konsumen industri yang belakangan tumbuh signifikan dari sejumlah perusahaan multinasional, seperti Nike, Adidas, Coca-cola, H&M, dan Nestle. Penggunaan jaringan transmisi dan distribusi milik PT PLN (Persero) oleh konsumen, khususnya industri dan produsen listrik diyakini bakal meningkatkan penetrasi EBT di dalam sistem kelistrikan umum. “Sebagai konsumen besar, tentunya PLN akan merespons dengan baik permintaan dari Industri tersebut. Apalagi hal itu terkait dengan kelangsungan industri di Tanah Air. Pertanyaan berikutnya adalah sinergi apa yang dapat membantu PLN memenuhi permintaan listrik EBT tersebut,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang, Selasa (21/2). Menurut Arthur, sisi permintaan untuk listrik dari EBT bakal meningkat drastis. Di sisi lain, dinamika permintaan listrik EBT dari industri memerlukan fleksibilitas dalam pengembangannya, terutama dari sisi pasokan yang seringkali menjadi tantangan bagi produsen listrik. “Skema power wheeling selayaknya menjadi salah satu opsi dalam upaya memastikan adanya suplai yang fleksibel dengan mekanisme Renewable Purchase Obligations .”

Pemerintah bekerja keras menjamin harga minyak goreng bersubsidi, baik curah maupun Minyakita, dijual dengan harga Rp14.000 per liter, kendati volumenya terbatas di pasaran. Sudah hampir 2 bulan, harga rata-rata minyak goreng dengan merek Minyakita terus merangkak naik seiring dengan terbatasnya pasokan di pasar tradisional. Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdangan (Kemendag) mencatat harga minyak goreng subsidi itu secara nasional pada 21 Februari 2023 dijual Rp15.100 per liter atau naik 7,09% dibandingkan dengan harga pada 2 Januari 2023. Kenaikan harga Minyakita terbukti tidak merata di setiap daerah. Hal itu terbukti dari data diparitas harga minyak goreng Minyakita di Kemendag. Di provinsi Gorontalo, harga rerata Minyakita sebesar Rp18.000 per liter, sedangkan di DI Yogyakarta seharga Rp15.000 per liter. Harga Minyakita di Gorontalo terpaut jauh saat dibandingkan dengan di Kepulauan Riau sebesar Rp14.000 per liter sedangkan Sumatra Barat Rp15.333 per liter. Di Sumatra Barat, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumatra Barat Ridonal mengatakan bahwa tidak ada persoalan soal stok minyak goreng di provinsi itu kendati harga Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter. Pada Februari 2023, kuota minyak goreng subsidi yang disediakan Kemendag untuk Sumbar mencapai 10.305 ton berupa minyak goreng curah dan Minyakita. Dari kuota 10.305 ton, posisi hingga 21 Februari 2023 telah didistribusikan sebanyak 5.673,25 ton di seluruh kabupaten dan kota di Sumbar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Muba Yusuf Amilin memaparkan kegiatan operasi pasar digelar bekerja sama dengan distributor minyak goreng CV Mekar Abadi dalam rangka pengendalian angka inflasi serta stabilitas harga kebutuhan pokok di Muba. Sementara itu, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan Kemendag menyiapkan sejumlah cara untuk memastikan minyak goreng, baik curah maupun kemasan Minyakita, menjelang Ramadan tersedia di pasaran.

Layanan komputasi awan milik Tencent Cloud makin diminati pelaku industri media di Asia Pasifik sepanjang 2022. Carmen Zhu, Research Director Frost & Sullivan, menyebutkan hal itu merupakan kesimpulan dari hasil riset Frost & Sullivan dalam tajuk Asia-Pacific (APAC) Media Service Market Report 2022. Dia menyebutkan penelitian dilakukan di sembilan kawasan di Asia Pasifik. Cakupan yang dievaluasi melingkupi kapabilitas aplikasi, layanan, dan infrastruktur. “Jumlah responden adalah 60 perusahaan dengan skala bisnis hingga lebih dari US$500 juta,” katanya di Singapura, Selasa (21/3). Dia mencatat responden adalah pengguna komputasi awan (cloud) dengan skala bisnis hingga US$5 juta sebanyak 5%, skala US$5,1 juta hingga US$10 juta (7%), skala bisnis dengan nilai US$10,1 juta hingga US$50 juta sebanyak 13%. Selanjutnya, responden memiliki bisnis dengan nilai US$50,1 juta hingga US$100 juta (13%), US$100,1 juta hingga US$500 juta (20%), dan di atas US$500,1 juta (42%). Untuk asal negaranya yakni China (30%), Asia Selatan (20%), Asia Tenggara (20%), dan selebihnya dari Jepang dan Korea Selatan. “Riset menemukan bahwa 33,4% perusahaan media dan entertainment memilih layanan Tencent Cloud untuk mengakselerasi perjalanan digital perusahaannya,” ulas Carmen. Poshu Yeung, Senior Vice President of Tencent Cloud International, menyebutkan pihaknya melayani lebih dari 1 miliar pengguna di dunia.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menetapkan harga batas atas pembelian gabah dan beras, untuk mengendalikan laju kenaikan harga gabah/beras. Namun, kalangan petani menilai ketentuan itu bakal merugikan mereka karena harga pembelian pemerintah lebih rendah dari ongkos produksi. Kebijakan itu juga berisiko tidak efektif mengendalikan harga jika tidak disokong produksi dan pengelolaan cadangan yang baik. Badan Pangan Nasional menerbitkan Surat Edaran No 47/TS.03.03/K /02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras yang bertujuan untuk mengendalikan laju kenaikan harga gabah/beras. Dalam surat itu, terdapat tanda tangan sejumlah perwakilan pelaku usaha dan pihak terkait yang menyepakati harga pembelian gabah/beras, dari Perum Bulog, Satgas Pangan Polri, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Wilmar Padi Indonesia, PT Surya Pangan Semesta, PT Buyung Poetra Sembada Tbk, PT Belitang Panen Raya, dan Menata Citra Selaras. Dalam surat itu, perwakilan-perwakilan tersebut menyepakati harga batas bawah pembelian gabah atau beras mengikuti Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, yakni Rp 4.200 per kg di tingkat petani untuk gabah kering panen (GKP). Sementara batas atasnya, sesuai surat edaran itu, disepakati Rp 4.550 per kg di tingkat petani. Kesepakatan itu merupakan hasil rapat pada Senin (20/2).

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, perwakilan petani dari Himpunan  Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) terlibat dalam perumusan harga tersebut. ”Pastinya (kebijakan harga tersebut) untuk menjaga harga petani dan konsumen,” katanya saat dihubungi, Selasa (21/2). Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai, kebijakan harga tersebut merunyamkan keadaan petani. Berdasarkan perhitungannya, harga pembelian pemerintah (HPP) semestinya sekitar Rp 5.600 per kg GKP di tingkat petani. Artinya, rentang harga pembelian yang ditetapkan berada di bawah angka tersebut. Dengan nilai yang berada di bawah usulan petani, Henry berpendapat, kebijakan tersebut hanya menguntungkan korporasi yang bergerak di perberasan. ”Korporasi dapat membeli beras dengan harga murah dan menjualnya di pasar premium,” ujarnya. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa berpendapat, kebijakan harga pembelian beras terbaru meng ancam kesejahteraan petani. Berdasarkan survei asosiasinya, ongkos produksi padi tahun 2019 mencapai Rp 4.523 per kg GKP di tingkat petani. Pada September 2022, angkanya sudah menyentuh Rp 5.667 per kg GKP. Oleh sebab itu, dia berharap, harga pembelian sekitar Rp 5.700 per kg. (Yoga)

Perusahaan sebesar Meta yang dulunya Facebook melihat bahwa hierarki yang ada sudah tertinggal. Perubahan teknologi, pandemi, dan perubahan kultur menjadi pendorong perusahaan untuk mulai memikirkan ulang hierarki yang ada. CEO Meta Mark Zuckerberg saat pertemuan manajemen dengan investor, media, dan pihak lainnya mengatakan bahwa perusahaan berencana untuk terus menahan biaya setelah melakukan sejumlah analisis. Dia menjanjikan tahun ini sebagai ”Tahun Efisiensi” dan mengatakan bahwa Meta akan lebih proaktif dalam memotong berbagai hal dengan prioritas rendah dan juga peran dengan kinerja rendah. Meta akan merampingkan struktur organisasinya dan menghapus beberapa lapis manajemen menengah agar mereka bisa membuat keputusan lebih cepat.

Majalah MIT Sloan Management Review edisi Januari membahas persoalan perubahan hierarki. Penulis artikel ini, Nicolai J Foss and Peter G Klein, mengatakan, sekian lama orang berputar-putar di sekitar gagasan menghilangkan struktur organisasi untuk menciptakan organisasi yang lebih gesit dan simple, kenyataannya hierarki perusahaan tetap saja sama. Hierarki memungkinkan kecerdasan dan kreativitas manusia berkembang di dalam skala yang lebih besar. Ide dan kreativitas bisa terwujud menjadi produk dan layanan yang bisa menjangkau lebih banyak orang. Dari berbagai contoh masalah bisnis, kecepatan menjadi sangat penting. Intinya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik. (Yoga)

Subsidi kendaraan listrik sebaiknya menyasar transportasi publik berbasis listrik dan sepeda motor listrik. Di sisi lain, ekosistem kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian ulang dan penukaran baterai, perlu terus dibangun. Peneliti Sistem Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Energi Terdistribusi Institute for Essential Services Reform (IESR) FarisAdnan Padhilah dalam peluncuran Indonesia Electric Vehicle Outlook (IEVO) 2023 oleh IESR, secara daring, Selasa (21/2) mengatakan, insentif untuk transportasi publik tepat karena masuk dalam salah satu bagian dari strategi Avoid-Shift-Improve atau mendorong masyarakat berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi publik.

”Bus listrik di Jakarta, biaya pembeliannya 3 hingga 4 kali lebih besar dibandingkan dengan bus biasa ber-BBM. Dengan adanya insentif, akan membuat harga lebih terjangkau. Juga membuat (pelaku usaha) pindah ke bus listrik. Sebab, bus listrik memiliki getaran cukup rendah dan noise kecil,” kata Faris. Insentif juga perlu diberikan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor. Pasalnya, peralihan penggunaan dari sepeda motor BBM ke sepeda motor listrik akan menghemat biaya operasional. Terlebih lagi pada program konversi dari sepeda motor BBM ke sepeda motor listrik yang membawa manfaat bagi multipihak. (Yoga)

Besaran bunga term deposit valas untuk devisa hasil ekspor harus kompetitif dibandingkan dengan besaran bunga deposito valas di negara lain. Ini agar eksportir berminat menyimpan devisa hasil ekspornya di perbankan dalam negeri. Demikian disampaikan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nawir Messi, Selasa (21/2). (Yoga)