Kerja Antarnegara Makin Ketat
Persaingan mendapatkan pekerja meningkat seiring bertambahnya populasi penduduk usia tua di negara berpenghasilan tinggi dan menengah. Fenomena ini membutuhkan kebijakan yang memperkuat tata kelola migrasi, kesetaraan pendidikan dan keterampilan, serta perlindungan pekerja. Bank Dunia dalam laporan ”World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies” yang dirilis Selasa (25/4) menyatakan, populasi di seluruh dunia menua dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di negara-negara berpenghasilan tinggi, persentase orang yang berusia di atas 65 tahun telah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yakni 19 % pada tahun 2022 dan diperkirakan terus naik. Populasi lansia di negara seperti itu diproyeksikan tumbuh 118 juta pada tahun 2050, sedangkan populasi usia kerjanya (usia 20-64 tahun) akan menurun sekitar 53 juta orang. Sebagian besar negara berpenghasilan menengah memasuki transisi demografis mereka. Jumlah anak yang lahir per perempuan juga turun di beberapa negara berpenghasilan menengah. Sementara itu, sebagian besar negara berpenghasilan rendah diperkirakan menghadapi pertumbuhan populasi yang cepat.
Hal ini akan menempatkan mereka di bawah tekanan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi kaum muda. ”Migrasi dapat menjadi kekuatan untuk pembangunan. Apabila migrasi dikelola dengan baik, ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat di negara asal dan tujuan,” ujar Senior Managing Director Bank Dunia Axel van Trotsenburg, dalam siaran pers. Dalam beberapa decade mendatang, porsi orang dewasa usia kerja akan turun tajam di banyak negara. Negara-negara seperti Meksiko, Thailand, Tunisia, dan Turki akan membutuhkan lebih banyak pekerja asing karena populasinya tidak lagi bertambah. Chief Economist of the World Bank Group dan Senior Vice President for Development Economics Indermit Gill mengatakan, negara asal harus menjadikan migrasi tenaga kerja sebagai bagian eksplisit dari strategi pembangunan. Misalnya, menurunkan biaya pengiriman uang dan memfasilitasi transfer pengetahuan dari diaspora. (Yoga)
HARI PERTAMA KERJA ASN Diminta Langsung Melayani
Pada hari pertama kerja kemarin, aparatur sipil negara (ASN) diminta langsung fokus melayani masyarakat pascalibur Idul Fitri 1444 H. Mereka yang bekerja dipusat ataupun daerah diharapkan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Pelayanan publik di tengah momen Lebaran dinilai juga sudah terbiasa dilakukan ASN. Menpan dan RB Abdullah Azwar Anas, saat memimpin rapat perdana seusai libur lebaran, telah menginstruksikan agar ASN langsung bekerja secara optimal agar berdampak langsung pada masyarakat.
”Pelayanan publik harus optimal, meningkat, dan berdampak langsung ke masyarakat. Kita harus langsung focus untuk tugas melayani masyarakat seusai libur nasional dan cuti bersama ini,” kata Anas lewat keterangan tertulis, Rabu (26/4). Selain membahas hal strategis terkait reformasi birokrasi, rapat juga membahas mengenai manajemen ASN. Anas berpesan, Idul Fitri harus menjadi momentum perbaikan dan percepatan kinerja ASN. (Yoga)
Bank Mandiri Torehkan Kinerja Impresif di Kuartal I-2023
Selaras dengan strategi bisnis yang konsisten pada segmen potensial dan proses optimalisasi digital perseroan yang matang, Bank Mandiri (BMRI) berhasil membukukan kinerja keuangan yang positif pada awal tahun 2023. Hal ini tercermin dari perolehan laba bersih konsolidasi pada kuartal I 2023 sebesar Rp 12,6 triliun, tumbuh 25,2% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyampaikan, pertumbuhan laba tersebut merupakan hasil dari strategi Bank Mandiri yang berfokus pada pendekatan ekosistem bisnis baik dari sisi pembiayaan maupun pendanaan. Hasilnya, hingga akhir Maret 2023, total aset Bank Mandiri secara konsolidasi berhasil tumbuh 10,04% secara year on year (YoY) mencapai Rp 1.908 triliun. Hal tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit Bank Mandiri mencapai 12,36% YoY secara konsolidasi menjadi Rp 1.205 triliun. “Melalui pencapaian fungsi intermediasi ini, Bank Mandiri mempertegas peranan sebagai agen pembangunan yang berupaya untuk berkontribusi maksimal terhadap perekonomian di Indonesia,” ujar Darmawan di Jakarta, Selasa (18/4). Fungsi intermediasi yang impresif tersebut merata di seluruh segmen. Antara lain kredit wholesale yang berhasil meningkat 9,09% secara YoY pada kuartal I 2023 menjadi Rp 599 triliun serta kredit ritel yang meningkat 11,92% YoY dengan realisasi mencapai Rp 327 triliun. Perbaikan dari sisi kualitas kredit tersebut juga berhasil menekan biaya kredit (cost of credit /CoC). Hasilnya, posisi CoC Bank Mandiri berada di level terendah sepanjang sejarah yakni 1,00% per akhir Maret 2023 secara bank only, membaik dari posisi setahun sebelumnya yang sempat menyentuh level 1,45%. Kinerja positif Bank Mandiri juga terlihat dari sisi profitabilitas yang terus meningkat. Return on Equity (ROE) Tier-1 bank only telah menyentuh 24,6% atau naik 241 basis poin (bps) secara YoY. Sementara posisi net interest margin (NIM) konsolidasi terjaga solid di level 5,40%.
Meratus Line Dikabarkan Geser CT Corp di Patimban
Pengelolaan proyek Pelabuhan Patimban disebut-sebut bakal berganti. Berembus kabar, Kementerian Perhubungan menunjuk Meratus Line untuk menggantikan PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI).
Dua sumber KONTAN bilang, pengalihan pengelolaan Pelabuhan Patimban sedang bergulir. "Meratus Line sedang berproses menjadi operator di Patimban," bisik sumber KONTAN, belum lama ini.
Info dari sumber lain menyebutkan, pengalihan konsesi lantaran konsorsium PPI tak kunjung maju dalam menggarap proyek Patimban.
PPI adalah konsorsium perusahaan yang beranggotakan PT CT Corp Infrastruktur Indonesia, PT Indika Logistic & Support Services-PT U Connectivity Services-PT Terminal Petikemas Surabaya.
Namun Kementerian Perhubungan membantah kabar tersebut. Juru bicara Kemenhub, Adita Irawati menegaskan, PPI masih memegang konsesi pelabuhan yang berlokasi di Subang, Jawa Barat tersebut. "PPI masih memegang konsesi. Saat ini mereka menjajaki kerja sama operasi dengan berbagai pihak yang sifatnya B to B
(business-to-business)
," ujar Adita saat dihubungi KONTAN, kemarin.
Inflasi April Tersundut Puasa dan Lebaran
Laju inflasi di bulan April 2023 diramal bakal lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya. Penyebab utamanya karena adanya momentum Ramadan dan Idul Fitri di bulan April ini.
Kondisi inilah yang membuat sebagian ekonom memproyeksi inflasi secara tahunan di April ini bisa tembus lebih dari 5%
year on year.
"Faktor utamanya adalah puasa dan Lebaran," ujar Teuku Riefky, ekonom makro ekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI ke KONTAN, Rabu (26/4).
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah sependapat, secara historis, inflasi di periode puasa dan Lebaran selalu melonjak. Hal tersebut terjadi karena naiknya permintaan sejumlah komoditas, dan yang tidak kalah penting adalah berlangsungnya mudik Lebaran.
Lonjakan permintaan di periode itu turut ditopang guyuran tunjangan hari raya (THR). Nah, salah satu komoditas yang menyumbang inflasi di bulan Ramadan dan jelang Lebaran adalah komoditas makanan dan minuman.
Akan tetapi, Piter menilai, peningkatan inflasi tidak terlalu besar pada tahun ini. Sebab, pemerintah dinilai cukup mampu menjaga pasokan pangan. Salah satunya dengan mendatangkan beras impor, sehingga harganya cukup terkendali.
Kepala Ekonom BCA David Sumual memperkirakan, inflasi bulanan di periode April ini bisa lebih rendah dari periode serupa tahun lalu, yakni di kisaran 0,27%
month to month
(mtm). Sedangkan di April tahun lalu tembus 0,95% mtm.
David mengatakan, perlambatan inflasi pada Idul FItri tahun ini murni karena tingginya basis inflasi Ramadan tahun lalu. Menurut David, penggerak inflasi pada bulan April 2023 didorong peningkatan harga bahan pokok, terutama harga beras.
Banjaran Surya,
Chief Economist
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) mengingatkan, meski ke depannya inflasi inti akan melandai, namun masih terdapat risiko lonjakan bahan pangan seiring efek El Nino, sehingga menyebabkan musim kemarau tahun ini akan lebih kering.
Utang Pemerintah Naik Menjadi Rp 7,879 T
Utang pemerintah bertambah banyak. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat: utang pemerintah per akhir Maret 2023 sebesar Rp 7.879,07 triliun. Jumlah tersebut melonjak Rp 17,39 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 7.861,68 triliun.
Tambahan utang tersebut membuat rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) membesar menjadi 39,17%, dari rasio per akhir Februari 2023 yang sebesar 39,09%.
"Berdasarkan batasan utang yang ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang sebesar 60% PDB, utang pemerintah berada di dalam batas aman dan terkendali," tulis Kemkeu dalam APBN KiTa yang dikutip Rabu (26/4).
Secara rinci, utang pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 89,02% dari total utang, dan 10,98% sisanya dari pinjaman.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, peningkatan jumlah utang pemerintah menjadi hal yang sulit dihindari. Hal itu berdasarkan tren yang terjadi setidaknya dalam dua sampai tiga tahun ke belakang.
Prospek Big Caps Masih Tetap Menarik
Deretan emiten dengan kapitalisasi pasar atau
market capitalization
(market cap) terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2023 berjalan tak banyak mengalami pergeseran dibandingkan akhir Maret 2023. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) masih menduduki posisi puncak
market cap
terbesar di bursa saham. Mengutip data Bloomberg, Rabu (26/4), BBCA memiliki kapitalisasi pasar di bursa saham sebesar Rp 1.124,88 triliun. Jika dilihat, kapitalisasi pasar BBCA di bursa saham setara 11,50% dari total
market cap
di BEI.
Ranking kedua emiten dengan
market cap
jumbo diisi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dengan kapitalisasi pasar Rp 750,22 triliun. Muncul di posisi ketiga ada PT Bayan Resources Tbk (BYAN) dengan kapitalisasi pasar Rp 693,33 triliun.
Head of Investment Information
Mirae Asset Sekuritas, Roger MM menilai, pergerakan harga saham dan kinerja emiten big caps umumnya sejalan arah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan laju ekonomi.
Karena itu, rangking
big caps
bisa berubah saat terjadi rotasi sektoral. Ketika salah satu sektor sedang diuntungkan kondisi global seperti yang terjadi pada batubara, muncul emiten yang secara fundamental baik karena didukung kondisi saat itu," kata Roger ke Kontan, Selasa (25/4).
Investment Analyst
Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian memandang sepanjang tahun berjalan ini, saham-saham
big caps
relatif diuntungkan oleh volatilitas pasar yang cukup kencang.
Tambang Emas Bikin Kinerja Berkilau
Bisnis tambang emas akan membuat kinerja PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) lebih berkilau pada tahun ini. Emiten tambang ini mendapat angin segar dari tuntasnya pabrik pengolahan emas kedua di Palu, Sulawesi Tengah.
Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Juan Harahap, menuliskan dalam laporan risetnya, BRMS menargetkan volume produksi emas akan melebihi 20.000 troi ons pada tahun ini. Angka ini naik sebesar 269,3% secara tahunan. Kenaikan produksi ini berasal dari tambahan kapasitas produksi pabrik pengolahan emas kedua BRMS yang selesai pada kuartal III-2022. Ke depan, BRMS memperkirakan kapasitas produksi emas tahunan bahkan bisa melebihi 70.000 ons troi setelah selesainya pabrik pengolahan emas ketiga dan keempat di Palu dan Gorontalo.
BRMS juga akan mendapat sentimen positif dari kenaikan harga emas sepanjang kuartal pertama tahun ini, akibat krisis perbankan di Amerika Serikat (AS). Analis Sucor Sekuritas Andreas Yordan Tarigan mengatakan, harga emas tahun ini bisa menyentuh level US$ 2.300 per troi ons, naik 28% dari harga US$ 1.800 per troi ons di tahun 2022.
Sentimen positif dari kenaikan harga emas itu sudah cukup terlihat pada kinerja keuangan emiten penambang komoditas mineral ini di kuartal pertama lalu. BRMS mampu mencetak pertumbuhan kinerja cukup fantastis.
Senior Investment Information
Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta mengatakan, tren kenaikan produksi emas BRMS bisa berlangsung hingga 2025. Tambah lagi, Nafan menilai, bergabungnya Grup Salim dengan Bakrie juga dilihat dapat menjadi katalis positif bagi kinerja BRMS di tahun ini.
Permintaan Kredit Akan Tetap Tinggi Tahun Ini
Laju kredit perbankan secara tahunan sedikit melandai pada Maret, dibanding dua bulan sebelumnya. Mengutip data Bank Indonesia (BI), kredit per Maret tumbuh 9,93%
year on year
(yoy). Sebagai pembanding, kredit per Januari dan Februari masing-masing tumbuh 10,53% dan 10,64% yoy.
Industri perbankan dan BI meyakini permintaan kredit tetap tinggi di kuartal kedua hingga akhir tahun. Survei BI menunjukkan permintaan kredit korporasi di triwulan II akan lebih tinggi dari kuartal I. Proyeksi itu terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) korporasi 30,0% per Maret 2023, meningkat dari SBT di bulan sebelumnya, yaitu 26%.
Survei menyebut, permintaan datang dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan penyediaan makanan dan minuman. Secara keseluruhan, BI tetap mempertahankan target pertumbuhan kredit perbankan tahun ini di kisaran 10%-12%.
Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin mengatakan, pertumbuhan terutama berasal dari industri yang cukup potensial seperti pengolahan, perdagangan, dan konsumsi rumah tangga. "Kami juga perkirakan permintaan kredit akan terus positif hingga akhir tahun sejalan dengan kondisi prospek ekonomi yang stabil dan PDB tumbuh 5% di 2023,” kata dia, belum lama ini.
Penilaian senada datang dari PT Bank BNI Tbk. Namun, bank ini tetap fokus pada kualitas aset, hingga penyaluran kredit akan difokuskan pada segmen prioritas yakni segmen wholesale serta ekosistem turunannya.
“Pertumbuhan kredit kuartal I masih sesuai
guidance
bisnis, yaitu 7,2% yoy. BNI optimistis menjaga pertumbuhan kredit hingga 10% di tahun ini,” ujar Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati.
ALIRAN DERAS SETORAN NEGARA
Prospek penerimaan pajak masih cukup cerah kendati pertumbuhan setoran ke negara pada kuartal I/2023 melambat. Pemulihan ekonomi yang makin solid serta optimalisasi UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi katalis positif penerimaan pajak pada tahun ini. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada kuartal I/2023 mencapai Rp432,25 triliun, naik sebesar 33,78% secara tahunan (year-on-year/YoY). Adapun, pertumbuhan penerimaan pajak pada kuartal I/2022 mencapai Rp 322,5 triliun, atau melonjak 41,4% (YoY). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan kendati melambat, kinerja pajak sepanjang tahun berjalan 2023—yang berakhir 31 Maret—masih cukup memuaskan. Performa prima itu pun mampu menyehatkan fiskal negara, ditandai dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencatatkan surplus Rp128,5 triliun atau 0,61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dia menambahkan pada sisa tahun ini, penerimaan pajak akan bertumpu pada sejumlah sektor usaha yang telah pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Di antaranya industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan, pertambangan, serta konstruksi dan transportasi.
Satu-satunya faktor yang tengah diwaspadai oleh pemerintah adalah normalisasi harga komoditas sumber daya alam (SDA), seperti batu bara, minyak, hingga gas. Hal ini pun cukup beralasan mengingat pada kuartal I/2023 setoran PPh Migas turun sebesar 1,12% menjadi Rp17,73 triliun. PPh Migas pun menjadi satu-satunya jenis pajak utama yang berkinerja negatif. Optimisme senada dengan yang disampaikan oleh kalangan pelaku usaha. Mereka cukup yakin bahwa performa pajak tetap positif kendati harga komoditas telah menuju level normal pada tahun ini. Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan pulihnya dunia usaha yang didorong oleh penguatan daya beli masyarakat akan memberikan impak besar. Pada saat yang sama, kalangan pemerhati pajak menyarankan kepada otoritas fiskal untuk tetap mewaspadai risiko penggerusan penerimaan pajak akibat normalisasi harga komoditas. Terlebih, komoditas menjadi juru selamat penerimaan negara selama 2021—2022 sehingga mampu melampaui target. Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institue Prianto Budi Saptono mengatakan pemerintah perlu menjaga konsistensi setoran dari sektor lain sehingga dapat mengompensasi hilangnya penerimaan dari booming komoditas. “Pemerintah perlu menjaga konsumsi dalam negeri agar sektor perdagangan tetap stabil berkontribusi 22,7% dan industri pengolahan 28,3%,” katanya.









