Ada yang terlewat ketika masyarakat Indonesia tengah merayakan Idul Fitri, yakni peringatan hari hak asasi petani Indonesia yang jatuh setiap 20 April. Padahal, di tengah harga pangan yang terus melambung tapi kesejahteraan petani semakin terpuruk, sudah sepantasnya kita mengarahkan perhatian kepada kaum tani, ujung tombak penyedia pangan negeri ini.

Ketetapan hak asasi petani merupakan hasil Konferensi Nasional Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani di Cibubur pada 2001. Konferensi ini juga menghasilkan Deklarasi Hak Asasi Petani Indonesia, yang kemudian pada 2018 berkembang menjadi Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Petani dan Orang-orang yang Bekerja di Perdesaan (UNDROP).

Kelahiran UNDROP menambah instrumen hak asasi manusia dalam kerangka hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ada 28 pasal dalam UNDROP. Namun, untuk mengukur situasi hak asasi petani di Indonesia, dapat mengacu pada tiga pasal kunci, yakni Pasal 17 tentang hak atas tanah, Pasal 19 ihwal hak atas benih, serta Pasal 15 mengenai hak atas pangan dan kedaulatan pangan. (Yetede)

JANGAN terkecoh oleh kata demokrasi dalam nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sudah lama segala keputusan partai ini hanya tunduk pada keputusan Megawati Soekarnoputri, ketua umumnya—termasuk dalam memutuskan siapa calon presiden yang mereka usung dalam Pemilu 2024. Setelah menolak dengan pelbagai cara, Megawati menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.

Keputusan PDIP ini tak mengejutkan. Sejak 2021, pelbagai lembaga survei menempatkan Gubernur Jawa Tengah itu dengan popularitas tiga besar, saling salip dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Popularitas Ganjar, menurut survei Indikator Politik Indonesia, hanya turun 8,1 persen menjadi 19,8 persen pada Februari 2023 setelah ia menolak tim nasional Israel bermain dalam Piala Dunia U-20.

Bisa saja publik kecewa atas sikap Ganjar itu. Orang Indonesia menyukai sepak bola. Penolakannya terhadap Israel, yang berujung pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, membuat kita kehilangan hiburan massal itu. Tapi, bagi juragan partai, sikap Ganjar itu menunjukkan loyalitas kepada partai. Berdalih menerapkan ajaran Sukarno, PDIP menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia. (Yetede)

Kemajuan pesat inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) akan mendukung pertumbuhan sektor tersebut dan inklusinya. Proses transformasi digital sektor keuangan pun menjadi keniscayaan. Selain teknologi finansial atau tekfin, bank digital juga bermunculan. Beberapa tahun ke depan, konsep ”bank digital” akan menjadi arus utama. Sebagian besar bank akan menggunakan teknologi digital serupa. Demikian pula industry keuangan lain, seperti pasar modal, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Semua memanfaatkan teknologi digital. Pasal 216 UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mendefinisikan cakupan ITSK dengan luas. ITSK meliputi sistem pembayaran, penyelesaian transaksi surat berharga, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, pengelolaan risiko, penghimpunan dan/atau penyaluran dana, pendukung pasar, aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto; dan aktivitas jasa keuangan digital lainnya.

Definisi ITSK yang luas serta progresivitas para pelaku ITSK menimbulkan tantangan dari sisi pengaturan dan pengawasan. Salah satunya adalah bagaimana regulator ITSK, dalam hal ini OJK dan BI, dapat meningkatkan kapasitas mengimbangi pertumbuhan industri ITSK. Hal ini terkait jumlah pelaku industri dan kecepatan inovasi. Dengan ratusan tekfin, bank, dan institusi jasa keuangan lain yang harus diatur, bayangkan-banyaknya perizinan dan intensitas proses pengawasan ITSK yang harus dilakukan OJK dan BI. Jika berpaku pada proses yang digunakan sekarang dan hanya mengandalkan sumber daya internal yang kini tersedia, jelas tak cukup. Perizinan yang lambat dan kurang jelas perjanjian tingkat layanannya (service-level agreement) merupakan salah satu keluhan utama pelaku industri ITSK. Di sisi lain, pengawasan yang kurang optimal akibat keterbatasan sumber daya internal regulator akan berbahaya bagi kelangsungan industri serta keamanan konsumen. Maka, diperlukan terobosan untuk mengatasinya. (Yoga)

Akumulasi belanja militer secara global pada 2022 mencapai 2,24 triliun USD, meningkat 3,7 % dibandingkan tahun sebelumnya. AS, China, dan Rusia menyumbang 56 % kenaikan. Akumulasi belanja negara-negara anggota NATO mencakup 55 %. Demikian data belanja militer global yang dirilis Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada Senin (24/4). SIPRI adalah lembaga riset berbasis di Stockholm, Swedia, yang fokus pada data militer global. Belanja militer yang dimaksud merujuk pada pengeluaran semua pemerintahan untuk kekuatan militer dan berbagai kegiatannya. Ini termasuk gaji, biaya operasional, pembelian  peralatan dan persenjataan, konstruksi militer, riset dan pengembangan, serta administrasi. Bantuan militer juga termasuk di dalamnya.

Berdasarkan data SIPRI, belanja militer secara global yang konsisten tumbuh dalam delapan tahun terakhir mencapai rekor baru pada 2022, yakni 2,24 triliun USD, melampaui rekor global untuk pertama kalinya pada 2021 yang menembus 2 triliun USD. Lonjakan belanja militer tertinggi pada 2022 dibukukan oleh Eropa, yakni 13 %. Peningkatan terutama berasal dari Rusia dan Ukraina yang terlibat perang. Lonjakan tertinggi lainnya terjadi di Finlandia (meningkat 36 %), Lituania (27 %), Swedia (12 %), dan Polandia (11 %). Perang di Ukraina, menurut SIPRI, menjadi faktor pemicu lonjakan belanja militer di sejumlah negara. Demikian pula dengan meningkatnya ketegangan di Asia Timur. ”Berlanjutnya lonjakan belanja militer secara global pada beberapa tahun belakangan adalah tanda bahwa kita hidup di dunia yang semakin tidak aman,” kata peneliti senior Program Belanja Militer dan Produksi Senjata SIPRI, Nan Tian, dikutip dari laman SIPRI. (Yoga)

Perjalanan udara internasional di kawasan Asia Pasifik saat ini diperkirakan baru pulih 60 % dari level tahun 2019. Pencabutan pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat yang dilakukan rata-rata  pemerintah negara di kawasan Asia Pasifik dinilai tertinggal dibandingkan wilayah lain. Ekonom Moody’s Analytics, Sarah Tan, dalam keterangannya terkait laporan ”APAC Chartbook: Trading Blows”, Senin (24/4) menyebutkan, hingga Oktober 2022, Pemerintah Korsel dan Jepang belum membuka kembali perbatasan. Sementara Singapura membuka sepenuhnya perbatasan pada April 2022. Adapun Pemerintah Australia membuka pintu masuk turis internasional pada Februari 2022. 

Sementara di Indonesia, pemerintah melakukan relaksasi terkait pembatasan mobilitas terlebih dahulu, sampai akhirnya mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada Desember 2022. ”AS dan sebagian besar negara di Eropa telah membuka pembatasan social pada akhir tahun 2021. Wilayah Asia Pasifik tertinggal dari wilayah lain dalam mencabut pembatasan terkait pandemic (Covid-19). Kami tidak hanya berbicara tentang China,” kata Sarah Tan. Mengutip data Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA), Sarah mencoba membandingkan kondisi pasar perjalanan udara  Internasional di beberapa kawasan. Di kawasan Amerika Utara, pada Februari 2023, pasar telah pulih 90 % dari tingkat sebelum pandemi Covid-19. Sementara di kawasan Asia Pasifik, pada waktu yang sama, pemulihan baru mencapai 60 %. (Yoga)

Sejak awal tahun, harga saham minimarket merah, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, naik 3,77 %. Satu tahun terakhir, harga sahamnya naik 97,84 %. Sementara harga saham minimarket biru, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk, sejak awal tahun turun 3,38 %, jika dilihat dari tahun lalu, harganya naik 24 %. Pada Jumat (14/4) harga saham Sumber Alfaria Rp 2.750 per saham, sementara saham Indoritel Makmur Rp 4.000 per saham. Sumber Alfaria membukukan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp 2,85 triliun, naik 50 % dari laba tahun 2021 di Rp 1,9 triliun. Sementara Indoritel Makmur Internasional, salah satu perusahaan Grup Salim, membukukan laba bersih Rp 1,3 triliun, naik 40 persen dibandingkan laba 2021 di Rp 926,92 miliar.

Kinerja kedua peritel ini tak lepas dari jumlah gerainya. Dalam laporan keuangan per Desember 2022, jumlah gerai Alfamart 17.816 unit, naik dari tahun 2021 sejumlah 16.492 unit. Sumber Alfaria menargetkan pembukaan gerai baru 800-1.000 unit pada 2023. Sementara jumlah gerai Indomaret 21.251 unit hingga akhir Desember 2022. Investor yang ingin jadi pewaralaba dan langsung memiliki gerai harus menyediakan dana investasi Rp 500 juta untuk pengadaan barang dengan area penjualan seluas 100 meter persegi, belum termasuk pengadaan property setidaknya Rp 2 miliar untuk satu gerai Alfamart/Indomaret. Belakangan muncul komunitas investor yang bersama-sama membentuk perusahaan dan berinvestasi pada bangunan untuk minimarket merah atau biru ini. Setiap orang berinvestasi setidaknya Rp 100 juta untuk membentuk sebuah PT, lalu bersama-sama membuka gerai minimarket. Untung dan rugi ditanggung bersama. Cara ini meminimalkan risiko dibandingkan membuka minimarket sendiri.

Walaupun bermarjin tipis, bisnis waralaba banyak digemari. Bisnis waralaba mini-market ini dapat dikatakan bisnis autopilot karena dengan sistem Alfamart dan Indomaret, pemilik gerai tidak lagi banyak campur tangan dalam operasional sehari-hari. Selain mendapatkan penghasilan dari gerai, halaman gerai dapat disewakan kepada pedagang kecil. Sumber penghasilan lain adalah menyewakan tempat kepada bank untuk menaruh mesin ATM. Baik membeli saham maupun membeli  properti untuk gerai waralaba minimarket ada kelebihan dan kekurangannya. Dari sisi modal, membeli saham emiten minimarket memerlukan modal lebih kecil. Potensi keuntungan berasal dari pergerakan harga dan dividen. Sementara membeli properti untuk dijadikan minimarket perlu modal besar, tetapi berpotensi memberikan berbagai sumber penghasilan. Belum lagi, harga properti yang terus menanjak. (Yoga)

Pemberian insentif atau subsidi serta pemerataan infrastruktur perlu menjadi perhatian pemerintah dalamupayamengakselerasi penggunaankendaraan listrik di Indonesia. Di samping itu, pemerintah juga perlu menetapkan target yang jelas agar program subsidi dan insentif ini benar memberi manfaat yang luas bagi masyarakat dan negara. Kepala Laboratorium Ekonomi Sekolah Ekonomi dan Bisnis Universitas Prasetiya Mulya Albert Hasudungan menerangkan, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 121 responden, pemberian insentif menjadi  pendorong utama bagi seseorang untuk memutuskan membeli mobil listrik. Penelitian yang dilakukan pada periode Desember 2022-Maret 2023 ini, menyurvei mereka yang telah membayar uang muka ataupun sudah menandatangani perjanjian membeli mobil listrik.

Insentif yang dimaksud terdapat dalam Permenkeu No 38 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan  Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah. Kehadiran aturan tersebut dinilai memengaruhi pola pembelian konsumen karena nilai PPN yang dibayarkan hanya 1 %. Hal ini mengubah penilaian konsumen terhadap harga mobil listrik yang sebelumnya dianggap kurang kompetitif apabila dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil. ”Regulasi pemerintah dalam memberikan insentif terkait mobil listrik dalam penelitian kami menambah probabilitas orang membeli mobil listrik hingga 2,7-2,9 kali lipat. Dalam memutuskan untuk membeli, konsumen akan membandingkan harga mobil listrik dengan mobil berbahan  bakar minyak,” ujar Albert di Jakarta, Senin (24/4). (Yoga)

Pemerintah berupaya mendorong produksi ikan nila dengan mengembangkan benih unggulan untuk air payau atau nila salin. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi Fernando J Simanjuntak, Senin (24/4/2023), menyatakan,  pengembangan induk dan benih nila yang tahan salinitas tinggi itu antara lain untuk memberdayakan tambak udang yang mangkrak. (Yoga)

Dace (44) akhirnya putus hubungan dengan tengkulak. Ia tak lagi menerima ijon dari orang-orang yang mengelilingi Desa Tanjungsari di Kabupaten Bogor, Jabar, untuk menawar kopi para petani dengan harga murah, berkat program KUR mikro berbasis kluster yang diterima Dace secara simbolis dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Rabu (12/4). Ia membawa pulang pinjaman Rp 50 juta yang bisa dipakai hingga setahun ke depan untuk mengolah 2 hektar kebun kopi robusta miliknya. ”Ini untuk tambah modal sehari-hari urus kopi. KUR ini sangat membantu untuk beli bibit sama panen. Kalau pakai modal sendiri, petani enggak akan bisa,” kata Dace saat ditemui di selasar kantor Kemenkop dan UKM di Jakarta. Dana KUR itu ia dapat dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam program KUR berbasis kluster itu, Dace dinaungi PT Bogor Kopi Indonesia. Perusahaan itulah yang satu-dua tahun terakhir menggantikan peran tengkulak langganannya sebagai pembeli tetap (offtaker) hasil panen Dace.

Dace hanyalah satu dari sekian petani yang kini menjadi pemasok biji hijau bagi PT Bogor Indonesia. Realino Daru, penyelia pemasaran BNI Bogor, menyebutkan sedikitnya puluhan petani kopi di desa-desa sekitar Tanjungsari bermitra dengan PT Bogor Kopi Indonesia. Seiring waktu hingga pengajuan KUR, lanjut Realino, para petani itu dibina agar mampu meningkatkan kualitas panen kopi sesuai kebutuhan pabrik. ”Standar kopi petani binaan ini jadi grade A. Kapasitas produksinya juga stabil, bisa 2 ton per tahun,” ujarnya. Program KUR berbasis kluster tahun ini makin didorong pemerintah melalui Kemenkop dan UKM. Lewat skema ini, pelaku UMKM, termasuk petani, diharapkan mampu memperkuat peran dalam rantai pasok industri sebagai penyedia bahan baku. Teten Masduki yakin, jika UMKM menjadi bagian dari industri, kesempatan untuk meningkatkan skala ekonomi bisnis akan lebih besar. Begitu pula kualitas dan standar produknya. (Yoga)

Ekspor babi hidup ke Singapura dari peternakan Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau, dihentikan sementara. Badan Pengawas Makanan Singapura menemukan ternak yang dikirim dari Pulau Bulan terjangkit virus demam babi Afrika. Padahal, peternakan babi terbesar di Indonesia itu menyuplai 15 % kebutuhan daging babi bagi warga Singapura. Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau Rika Azmi, Senin (24/4) mengatakan, petugas akan segera turun ke Pulau Bulan untuk memverifikasi dugaan merebaknya virus demam babi Afrika (African swine fever/ASF) di peternakan tersebut. Tim itu terdiri dari petugas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan dan petugas Balai Veteriner Bukittingi.

”Selama tiga hari ke depan, tim akan melakukan surveilans dan menyusun langkah-langkah  pengawasan dan pengendalian,” kata Rika. Sebelumnya, Badan Pengawas Makanan Singapura (Singapore Food Agency/SFA) menyatakan, babi hidup yang dikirim dari Pulau Bulan pada 19April 2023 terjangkit ASF. Ini temuan pertama babi yang diimpor Singapura terjangkit ASF. Menurut SFA, peternakan di Pulau Bulan menyuplai 15 % kebutuhan daging babi untuk konsumsi warga di Singapura. Penghentian impor daging babi dari Pulau Bulan bakal menyebabkan disrupsi suplai pangan di negara dengan 5,45 juta penduduk itu. (Yoga)