JAKARTA,ID-Pemerintah menargetkan pembayaran  bunga utang akan mencapai Rp 497,3 triliun dalam Rancangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Angka ini meningkat 12,7% dari alokasi  pembayaran bunga hutang pada APBN tahun 2023. Kenaikan beban bunga utang ini dikhawatirkan akan memberatkan kinerja fiskal pada tahun depan. Bila dirinci dalam beberapa tahun terahir bunga utang terus meningkat. Pada 2019, realisasi bunga utang sebesar Rp 275,5 triliun, lalu berlanjut pada 2020 sebesar Rp 314,1 triliun. Pada 2021 sebesar Rp 343,5 triliun, tahun 2022 sebesar Rp386,3 triliun, dan tahun 2023 sebesar Rp 437,4 triliun. "Dengan kenaikan beban bunga utang yang harus dibayar tahun 2024, artinya akan menekan kapasitas fiskal. Padahal sebenarnya bisa digunakan untuk belanjua. Logikanya kalau bayar bunga lebih besar, menekan belanja kalau pendapatan kurang ya defisitnya ditambah," kata Direktur Eksekutif for Development of Economics and Finance (Indef Tauhid Ahmad. Tauhid mengungkapkan,  kenaikan belanja utang berasal dari kinerja belanja. Apalagi saat terjadi pandemi Covid-19 pemerintah meningkatkan jumlah utang untuk belanja. Pasca pandemi Covid-19, era suku bunga rendah juga berakhir. (Yetede)

Kementerian Perindustrian terus meningkatkan kinerja sektor industri manufaktur melalui penghiliran atau hilirisasi industri sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, Afrika Selatan) di Johannesburg, Afrika Selatan, pekan lalu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga menegaskan bahwa penghiliran industri setiap negara tak boleh dihalang-halangi dan diskriminasi perdagangan harus ditolak. Penghiliran industri itu membutuhkan strategi yang tepat. Belajar dari pengalaman negara-negara Asia Timur yang mengalami kemajuan ekonomi secara cepat, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Cina, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia pun semestinya berbasis pada ekspor serta investasi, selain menjaga level konsumsi rumah tangga di tingkat moderat.

Jika memakai pendekatan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan (biasa dikenal dengan pendekatan developmental state), industrialisasi berjalan bersamaan dengan penghiliran, ketika pemerintah memberikan dukungan penuh kepada pelaku ekonomi domestik (membatasi investasi asing). Ini termasuk dukungan infrastruktur dan modal (capital), kemudahan akses pembiayaan perbankan (represi finansial), kemudahan regulasi, aneka rupa insentif, serta sokongan pembiayaan penelitian dan pengembangan (pembiayaan bersama) untuk menghasilkan produk-produk baru yang berdaya saing di pasar global (ekspor). (Yetede)

SEJAK pagi hari, Luwandiko sudah bergegas menuju stasiun light rail transit (LRT) di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada Sabtu lalu. Semalam sebelumnya, Niko—sapaan akrab Luwandiko—mendapat pesan pemberitahuan bahwa ia bisa mengikuti uji coba moda transportasi baru yang melayani wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi tersebut. Niko yang tinggal di Jakarta Timur ini penasaran dengan LRT Jabodebek dan ingin menjajal sebelum kereta ringan tersebut resmi beroperasi pada hari ini, Senin, 28 Agustus 2023. Alih-alih terkesan, Niko justru merasa pengoperasian LRT Jabodebek masih belum mulus. "Jeda antar-kereta masih berantakan. Jadwalnya juga enggak jelas," kata dia kepada Tempo setelah mengikuti uji coba pada akhir pekan lalu.

Dalam pemberitahuan kegiatan uji coba yang diterima Niko, ia dijadwalkan menjajal LRT dari Dukuh Atas pada pukul 09.25 WIB. Namun rupanya kereta berangkat lebih awal dari waktu yang ditentukan. Untungnya, Niko datang lebih awal. Dalam perjalanan di rute Stasiun Jatimulya, Bekasi, pun, ia merasa ada beberapa kali gangguan. "Keretanya beberapa kali berhenti secara acak di beberapa titik sebelum masuk stasiun." Menjelang tiba di Jatimulya pun, kereta yang ditumpangi Niko tertahan cukup lama. "Berhenti sekitar 30 menit, kayaknya gantian peron," ujar pria yang getol memperhatikan perkembangan transportasi publik itu. "Kelihatan banget operasinya masih sporadis, padahal seharusnya headway (waktu tunggu antar-kereta)-nya lebih jelas, misalnya sepuluh menit sekali ada kereta.". Dari pengalaman itu, Niko merasa pengoperasian LRT Jabodebek masih jauh dari sempurna, terutama jika dibandingkan dengan moda sejenis yang telah beroperasi, misalnya LRT Jakarta dan LRT Palembang. Masalah lain yang ia soroti adalah soal informasi yang belum cukup jelas di stasiun Dukuh Atas. (Yetede)

JAKARTA – Kementerian Perhubungan menyiapkan potongan harga tiket untuk memancing minat masyarakat pada masa awal pengoperasian light rail transit Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi atau LRT Jabodebek. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menetapkan diskon sebesar 78 persen untuk seluruh jalur layanan sepur berteknologi tanpa masinis tersebut. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan bahwa diskon itu menghasilkan rata sebesar Rp 5.000 per kilometer. Diskon tarif LRT Jabodebek ini akan berlaku sejak hari ini hingga akhir September mendatang. "(Pemberlakuan diskon) diharapkan akan mendorong masyarakat beralih menggunakan angkutan massal ketimbang kendaraan pribadi,” ujar Adita melalui keterangan tertulis, kemarin, 27 Agustus 2023. Diskon tersebut dibiayai dengan subsidi public service obligation (PSO) sebesar Rp 66 miliar yang disiapkan untuk kebutuhan operasional LRT Jabodebek selama empat bulan ke depan atau sejak peluncurannya sampai akhir 2023. Jumlah itu belum termasuk subsidi untuk kebutuhan prasarana sepur tersebut. (Yetede)

JAKARTA – Hadirnya bursa karbon dalam waktu dekat diperkirakan semakin mendorong minat investor untuk masuk langsung ke emiten-emiten yang mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola alias ESG. Sektor usaha yang berpotensi kecipratan dampak dari perdagangan karbon tersebut salah satunya adalah emiten energi terbarukan.

"Bisnis-bisnis yang ramah lingkungan berpotensi mendapat dampak yang cukup baik dari pengembangan bursa karbon," ujar analis Infovesta Utama, Arjun Ajwani, kepada Tempo pada akhir pekan lalu. Ia memperkirakan likuiditas emiten yang bisa memanfaatkan kehadiran bursa tersebut melonjak. Dengan demikian, hal ini akan menjadi daya tarik bagi investor domestik dan asing untuk melirik perusahaan-perusahaan tersebut.

Awal bulan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. OJK menargetkan perdagangan perdana di bursa karbon bisa terselenggara pada 2023. Namun pelaksanaan perdagangan tersebut masih memerlukan sinergi antara sistem informasi bursa dan sistem registrasi karbon nasional. Menyitir Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023, unit karbon yang diperdagangkan wajib lebih dulu terdaftar di Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim, selain terdaftar di bursa karbon. (Yetede)

Kualitas udara Jakarta semakin buruk. Pada Rabu, 23 Agustus lalu, situs IQAir mencatat indeks kualitas udara Jakarta anjlok ke angka 157. Warga Jakarta terpaksa menghirup udara tidak sehat. Pemerintah pun mengeluarkan imbauan untuk kembali wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal itu dimaksudkan untuk mengurasi risiko gangguan kesehatan serius terhadap pernapasan, jantung, dan ancaman kanker. Di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, misalnya, jumlah pasien dengan gejala batuk dan sesak napas meningkat sekitar 50 persen dari biasanya. Dari biasanya sekitar 30 pasien, kini yang memeriksakan kesehatannya di Poli Batuk dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) mencapai 60 orang. Berbagai Langkah dilakukan untuk mengembalikan udara Jakarta menjadi lebih layak. Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) kembali diberlakukan untuk 50 persen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama dua bulan sejak Senin lalu. Selain itu, berbagai instansi pemerintahan turut berupaya mengurangi polusi udara Ibu Kota. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar uji emisi kendaraan bermotor. dapun untuk mengurangi debu dan menjaga kelembapan udara, tim gabungan Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya melakukan penyiraman sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan M.H. Thamrin, serta Jalan Jenderal Sudirman. (Yetede)

Kegiatan mencari tumbuhan liar sebagai kebutuhan pangan sekarang punya istilah kekinian: foraging. Sebelumnya, kegiatan ini lazim disebut "meramban", yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mencari daun-daunan muda untuk makanan kambing dan sebagainya. Namun Thobib Hasan Al Yamini, anggota Yayasan Generasi Biologi Indonesia (Genbinesia), lebih suka mempopulerkan istilah foraging. Istilah ini diketahui Thobib pada 2016 ketika ia bekerja di Malang. Di luar negeri, foraging sudah dikenal luas. Di Indonesia, ujar Thobib, praktik itu sudah dilakukan masyarakat perdesaan setiap hari. Misalnya, mengambil tanaman liar lamtoro atau petai cina. "Bahkan dari zaman dulu sebelum masyarakat mengenal istilah foraging," kata Thobib kepada Tempo, Selasa, 22 Agustus lalu.

Sebagai ahli botani, kegiatan pria berusia 31 tahun itu tak jauh-jauh dari tumbuhan. Saat hendak mengangkat potensi tumbuh-tumbuhan di daerah tempat kerjanya, Thobib pun menemukan istilah foraging yang merujuk pada kegiatan mencari tumbuhan di sekitar. Akhirnya, ia pun memperdalam ilmu foraging dan mulai mengenalkan tumbuhan liar berguna untuk kebutuhan pangan ke sekolah-sekolah hingga mengadakan lokakarya. Lewat Genbinesia, Thobib bersama rekan-rekannya di divisi botani membuat program dengan konsep foraging. Kegiatan bernama Botani Adventure ini telah terselenggara di beberapa daerah, seperti Mojokerto, Malang, dan Yogyakarta, sejak 2018. Di awal, kegiatan eksplorasi tumbuhan liar berguna ini diikuti sekitar 20 orang. Seiring dengan berjalannya waktu, minat masyarakat kian bertambah. Puncaknya, pada Maret 2019, ketika diadakan di Yogyakarta, ada 50 peserta yang ikut. Mereka datang dari berbagai latar, seperti siswa, mahasiswa, peneliti, dosen, pencinta alam, dan masyarakat umum. (Yetede)

Semakin dekat jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), semakin tampak bahwa koalisi partai politik hanyalah keterpaksaan. Ini koalisi semu. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 amendemen ketiga, pada ayat 2, jelas berbunyi: Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Kenapa partai harus berkoalisi? Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di era Presiden Joko Widodo. Pasal 222 mengatur cara mengajukan capres dan cawapres. Bunyinya: Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Ini biang keroknya. Ada yang khawatir, jika semua partai peserta pemilu bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres, akan ada sepuluh atau lebih pasangan calon. Kekhawatiran ini berlebihan jika melihat fakta yang terjadi. PDI Perjuangan (PDIP) saja, yang bisa mencalonkan sendiri, masih membutuhkan partai lain untuk berkoalisi. Alasannya, membangun bangsa perlu gotong-royong. Yang terjadi sebenarnya adalah kader yang langka dan biaya kampanye yang mahal. Perlu gotong-royong logistik dari orang kaya yang berburu jabatan. Ada pula ketakutan pasti kalah melihat calon di pihak lawan. Lebih baik bergabung. Lumayan mendapat jatah menteri dibanding menjadi oposisi. Syukur-syukur mendapat cawapres. (Yetede)

Vietnam U-23 mengajarkan Indonesia betapa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Berbekal persiapan yang lebih matang, Vietnam merengkuh gelar Piala AFF U-23 kedua seusai menundukkan Indonesia, 6-5, melalui adu tendangan penalti di Stadion Provinsi Rayong, Thailand, Sabtu (26/8) malam. Kerja keras Vietnam menghentikan keajaiban yang dibuat Indonesia sejak fase grup hingga semifinal. Laga antara Indonesia dan Vietnam harus diselesaikan dengan adu tendangan penalty setelah kedua tim bermain imbang 0-0 di waktu normal. Dalam adu tendangan penalti, lima pemain Indonesia sukses menjalankan tugasnya. Namun, penendang keenam Indonesia, kiper Ernando Ari Sutaryadi, gagal menyerangkan bola.

Para pemain Indonesia tertunduk lesu ketika penendang keenam Vietnam, Thai Ba Dat, sukses memperdaya Ernando. Hasil ini sangat mengecewakan pemain Indonesia yang mampu bermain dengan sangat tenang di babak pertama. Indonesia tidak terburu-buru dalam melancarkan serangan. ”Saya mengapresiasi pemain kedua tim yang telah menampilkan performa terbaiknya. Tetapi, seperti yang saya bilang, di Piala AFF ini perangkat pertandingan bisa berubah menjadi game changer,” kata Pelatih Indonesia Shin Tae-yong seusai laga. Dengan kemenangan ini, Vietnam mengukir sejarah sebagai negara pertama yang mampu dua kali menjadi juara Piala AFF U-23. (Yoga)

Areal persawahan di Kota Padang, Sumbar, terus menyusut dari tahun ke tahun akibat alih fungsi lahan, terutama untuk perumahan. Melalui perda tentang rencana tata ruang dan wilayah, pemkot berupaya mempertahankan setidaknya separuh lahan persawahan pada tahun 2030. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Padang, lahan sawah yang tersisa saat ini 5.216 hektar. Jumlah tersebut berkurang 1.202 hektar dari tahun 2016 dengan luas 6.418 hektar. Rata-rata lahan sawah di ibu kota Sumbar ini berkurang 200 hektar per tahun. Penyebab utama menyusutnya areal persawahan di Padang, menurut dinas pertanian setempat, adalah alih fungsi lahan dari sawah menjadi perumahan.

Pantauan di lapangan pada Jumat (25/8) dan Sabtu (26/8) sejumlah proyek perumahan tengah dikerjakan di bekas lahan persawahan. Di Kelurahan Batipuh Panjang, Kota Padang, Sabtu siang, misalnya, puluhan rumah sedang dibangun di sekitar areal persawahan. Menurut warga sekitar, proyek tersebut dikerjakan sejak dua tahun terakhir. ”Dulu areal itu pernah jadi sawah, sekitar 12 petak. Namun, 8-10 tahun terakhir tidak lagi digarap karena kekurangan air. Pemiliknya sudah meninggal, sedangkan anak-anaknya sudah jadi pegawai. Akhirnya, dijual untuk perumahan,” kata Zulfan (58), petani padi di sekitar lokasi, Sabtu siang. (Yoga)