Siapa sangka negara-negara di kawasan Asean merupakan salah satu produsen utama mineral kritis yang sangat dibutuhkan baik untuk transisi energi maupun pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Tak ayal, wilayah ini digadang-gadang menjadi sentra manufaktur untuk kebutuhan rantai pasok kendaraan berbasis setrum. Setidaknya keyakinan itulah yang terlintas dalam benak Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli. Ia menilai peluang negara-negara kawasan Asia Tenggara atau Asean untuk menjadi pusat rantai pasok bahan baku kendaraan listrik terbilang besar. Pasalnya, dia mengungkapkan bahwa Asean memiliki potensi cadangan mineral kritis bahan baku kendaraan listrik yang masif. Apalagi, imbuhnya, iklim investasi di Asean belakangan makin menarik bagi investor global.“Iklim investasi di negara-negara Asean sangat mendukung untuk investasi. Sekarang banyak pabrik kendaraan bermotor pindah ke negara di Asean seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (28/8). Bahkan, imbuhnya, kompetisi antara negara-negara di kawasan ini juga akan makin ketat untuk memperebutkan investasi baru pada penghiliran mineral logam kendaraan listrik di masa mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai bahwa dengan banyaknya kerja sama antara negara-negara di kawasan Asean maka akan terbuka peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha sektor energi untuk ambil bagian dalam proyek energi di wilayah ini. Dia mengungkapkan bahwa negara-negara Asean a.l Indonesia, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Vietnam memiliki sumber daya mineral dengan jumlah yang sangat besar seperti nikel, timah, bauksit, dan elemen tanah jarang, yang bisa digunakan untuk mendukung transisi energi. Sementara itu, Koordinator Khusus Partnership for Global Infrastructure & Investment (PGI) Amerika Serikat Helaina Matza memandang bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama di kancah global.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengisyaratkan penyaluran bantuan sosial pangan berupa beras bakal dipercepat ke September dari semula Oktober untuk mengerem kenaikan harga beras yang terus berlanjut. Harga beras medium berada dalam tren kenaikan sejak Agustus 2022 hingga kini. Harga rata-rata bahan pangan pokok itu Rp12.040 per kg selama Agustus 2023, berdasarkan data Bapanas kemarin. Tingkat ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata beras medium pada Agustus 2022 yang hanya Rp10.780 per kg. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan dalam siklus produksi beras dalam negeri setiap tahun, produksi lebih sedikit pada semester II dibandingkan dengan semester I. Oleh karena itu, pemerintah berencana melakukan intervensi lebih awal. “Kalau saya menyarankan lebih baik September awal itu sudah harus digelontorkan,” ujarnya seusai meninjau harga beras di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Senin (28/8). Arief mengatakan Bapanas bersama dengan Perum Bulog dan beberapa kementerian terkait akan mengusulkan percepatan penyaluran bansos beras kepada Presiden Joko Widodo. Menurut rencana, bantuan akan digelontorkan selama 3 bulan, mulai Oktober hingga Desember 2023 kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun, total beras yang disiapkan untuk program ini sebanyak 640.000 ton. Penyaluran akan dilaksanakan oleh Perum Bulog. Penyaluran beras sebagian besar berasal dari penugasan impor. Direktur Umum Perum Bulog Budi Waseso dalam kegiatan yang sama menyampaikan saat ini beras impor telah terealisasi sebanyak 1,6 juta ton. Sisanya, yakni 400.000 ton, sebagian sudah masuk ke sejumlah wilayah di Indonesia dan sebagian lagi masih dalam perjalanan. Sementara itu, kenaikan harga beras medium ikut merembet ke harga beras premium. Perum Bulog menemukan beras premium dijual di atas Rp13.000 per kgdi Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, kemarin. Bapanas melalui Peraturan Bapanas (Perbadan) No.7/2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras menetapkan HET berdasarkan wilayah. HET untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan sebesar Rp10.900 per kg untuk beras medium dan Rp13.900 per kilogram untuk beras premium. Pada perkembangan lain, Kementerian Perdagangan meminta importir untuk segera merealisasikan kuota impor bawang yang sudah diberikan untuk menekan harga komoditas itu yang melonjak di pasar dalam negeri. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan realisasi persetujuan impor (PI) bawang putih baru mencapai 68,13% atau sekitar 297.297 ton dari volume total persetujuan impor sebanyak 463.351 ton.

Sejumlah panelis, pelaku bisnis, dan petinggi negara menyerukan pentingnya meningkatkan perhatian khusus kepada negara-negara selatan. Pascapandemi Covid-19, kebutuhan untuk fokus pada negara-negara berkembang dinilai semakin mendesak guna membangun dan menumbuhkan perekonomian. Pesan itu disampaikan dalam sejumlah sesi dialog dan pleno dalam rangkaian Sustainability Summit Ke-18, forum Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Summit 2023, dan KTT Business 20 (B20) di New Delhi, India, 23-27 Agustus 2023. Saat berpidato di KTT B20, Minggu (27/8) pagi, Menlu India S Jaishankar mengatakan bahwa mandat inti G20 adalah untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal itu tidak akan tercapai jika permasalahan krusial di wilayah selatan tidak diatasi.

B20 merupakan salah satu kelompok G20 yang paling penting dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. B20 menjadi forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. Tahun ini KTT B20 India 2023 digelar pada 25-27 Agustus 2023 dengan mengusung tema Responsible, Accelerated, Innovative, Sustainable, and Equitable (RAISE) atau Bisnis yang Bertanggung Jawab, Dipercepat, Inovatif, Berkelanjutan, dan Adil. Negara-negara selatan mengacu pada negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. ”Setelah pandemi ini, kebutuhan untuk fokus pada negara-negara berkembang menjadi semakin mendesak. Fokus saat ini terhadap negara-negara selatan berasal dari keyakinan bahwa negara-negara ini benar-benar layak mendapat perhatian khusus,” kata Jaishankar pada sesi bertajuk ”Role of Global South in Emerging World 2.0”. (Yoga)

Realisasi komitmen pendanaan dari negara maju yang terbatas dan minimnya porsi hibah jadi salah satu ganjalan terbesar percepatan transisi energi di Indonesia. Masalah pendanaan ini pula, antara lain, yang membuat pemerintah menunda peluncuran Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Investasi Komprehensif Kerja Sama Transisi Energi yang Adil (JETP). Menurut Wakil Ketua Sekretariat JETP Paul Butar-butar, pemerintah masih butuh waktu untuk menegosiasikan isi dokumen dan mematangkan berbagai aspek dalam program JETP, termasuk pendanaan (Kompas, 24/8). Di satu sisi, kita melihat dukungan setengah hati negara maju, yang pada KTT G20 di Bali menjanjikan komitmen pendanaan 20 miliar USD untuk mendukung transisi energi di Indonesia.  

Faktanya, jumlah itu, hanya bagian kecil yang berupa hibah, yakni 300 juta USD. Komponen terbesar tetap utang, yang jika tak hati-hati bisa jadi jebakan baru bagi negara berkembang. Hal ini membuat kalangan masyarakat sipil mendesak pemerintah lebih terbuka terkait komposisi pendanaan negara maju ini. Komitmen setengah hati negara maju ini memunculkan ketidakpastian baru terkait upaya percepatan pemensiunan pembangkit-pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) kita. Dalam kaitan Perjanjian Paris, Indonesia menyampaikan target kontribusi penurunan emisi (NDC) pada 2030 sebesar 31,89 % dengan upaya sendiri dan 43,2 % dengan dukungan internasional. Butuh 281 miliar USD untuk mencapai target ini. Artinya, jika terealisasi sepenuhnya pun, komitmen dukungan negara maju di JETP tak sampai menutup 10 % dari kebutuhan. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK No 16/2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan. Dalam keterangannya, akhir pekan lalu, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santosa mengatakan, POJK tersebut menjelaskan secara lengkap soal cakupan tindak pidana sektor jasa keuangan. Ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum di sektor keuangan. (Yoga)

Koordinator Masyarakat Adat Pubabu-Besipae, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nikodemus Manao, Minggu (27/8/2023), menuntut agar tanah adat seluas 6.000 hektar dikembalikan. Sejak tahun 2000, Pemerintah Provinsi NTT mengambil alih lahan itu untuk sentra peternakan sapi, perkebunan kelor, porang, dan destinasi wisata unggulan. Namun sampai saat ini masyarakat adat belum mendapatkan rumah pengganti yang layak. (Yoga)

Industri sawit nasional tidak sedang baik-baik saja. Produksi minyak sawit terus menurun dalam empat tahun terakhir, hingga pada 2022 hanya 46,72 juta ton. Target produksi 90 juta ton per tahun pada 2045 jauh panggang dari api. Biang keroknya adalah produktivitas yang menurun akibat tanaman yang menua, serta peremajaan tanaman yang mandek. Hambatan dagang di luar negeri dan kebijakan dalam negeri juga menjadi tantangan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Hartono dalam diskusi bersama media di Kabupaten Bandung Barat, Jabar, Rabu (23/8) mengatakan, Indonesia hingga kini masih menjadi produsen CPO terbesar di dunia. Pada 2022, industri sawit menyumbang devisa 39,07 miliar USD atau Rp 600 triliun. Namun, berbagai tantangan menghadang di tengah penurunan produksi.

”Produksi sawit nasional sudah mencapai puncak dan sedang berada dalam tren menurun. Jangan sampai seperti industri gula nasional yang dulu pernah terbesar kedua di dunia, lalu terpuruk karena kebijakan enggak pas dan enggak kondusif,” kata Eddy. Penyebab utama menurunnya produksi sawit nasional adalah komposisi tanaman tua di perkebunan sawit rakyat yang semakin besar. Sementara, program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dicanangkan pemerintah melalui pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah menargetkan PSR seluas 185.000 hektar per tahun. Namun, realisasinya hanya 25.000 hingga 30.000 hektar per tahun, hanya 16 % dari target. (Yoga)

Pengesahan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan terancam molor mengingat pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM baru separuhnya. Pemerintah dan DPR didorong lebih cepat dan serius menuntaskannya tanpa mengesampingkan pendalaman isu-isu krusial di dalamnya. Menurut data Kementerian ESDM, pembahasan DIM Rancangan RUU EBET oleh forum panitia kerja yang terdiri dari wakil pemerintah dan DPR baru 259 dari total 574 masalah dalam DIM. Setidaknya hingga pekan lalu, pembahasan RUU tersebut belum juga dimulai kembali.

Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim, yang dihubungi di Jakarta, Minggu (27/8) mengatakan, pembahasan RUU di sektor energi, termasuk energi terbarukan, amat membutuhkan waktu. Pasalnya, ada banyak kepentingan yang diatur sebelum kemudian disepakati dan diputuskan. ”Kami harap pemerintah dan DPR betul-betul serius karena isu di sektor energi ini akan terus berkembang. Ini berkait dengan capaian bauran energi terbarukan, transisi energi, dan perubahan iklim. Bidang energi membutuhkan kepastian hukum yang kuat. Jika tidak, investasi terkait energi terbarukan akan sulit masuk,” katanya. (Yoga)

Hubungan AS-China yang terus memburuk dapat menguntungkan negara-negara ASEAN lewat peluang realokasi investasi yang terbuka lebar. Diperlukan penguatan kerja sama untuk memperkokoh rantai pasok dan perdagangan intra-ASEAN agar peluang itu tidak hanya berujung menguntungkan satu atau dua negara di kawasan. Situasi geopolitik yang runyam akibat rivalitas AS-China menjadi sorotan utama dalam Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) Ke-2 yang digelar di Jakarta, 22-25 Agustus 2023 lalu. Untuk menghadapi risiko geopolitik, otoritas fiskal dan moneter se ASEAN pun sepakat memperkuat resiliensi ekonomi kawasan lewat penguatan kerja sama di berbagai bidang.

Dalam konferensi pers penutupan AFMGM akhir pekan lalu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, meskipun tensi geopolitik itu berpotensi membawa risiko bagi Indonesia dan ASEAN, ada peluang yang bisa dipetik negara-negara kawasan. Kompetisi yang semakin tajam antara Beijing dan Washington mendorong keluarnya aliran modal dari China ke negara-negara lain di Asia. ASEAN, bersama dengan India, menjadi dua kawasan yang tengah dilirik sebagai destinasi investasi baru untuk realokasi industri, di sektor manufaktur dan industri padat teknologi. Hal tersebut menjadi angin segar di tengah tren melambatnya perdagangan dan investasi internasional yang mengancam ketahanan makroekonomi negara. Karena itu, jajaran Menkeu dan Gubernur Bank Sentral di ASEAN harus memastikan instrumen kebijakan fiskal dan moneter-nya bisa menciptakan ekosistem yang kuat untuk memaksimalkan peluang perdagangan dan investasi itu. (Yoga)

Kelompok masyarakat sipil akan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) terkait polusi udara Jakarta. Kerugian warga akibat polusi udara ditaksir mencapai Rp 51,2 triliun tiap tahun. Ketua Forum Udara Bersih Indonesia Ahmad Safrudin mengatakan, polusi udara menyandera Jakarta sejak 1992. Dari riset Program Lingkungan PBB (UNEP) pada 1992 diketahui Jakarta merupakan kota dengan udara paling kotor di dunia setelah Mexico City (Meksiko) dan Bangkok (Thailand). ”Jakarta dan kota-kota sekitarnya tidak pernah absen sebagai kota dengan polusi udara yang sudah parah dan kronis dalam tiga dekade terakhir. Sejak saat itu, dampak kesehatan telah membebani warganya,” kata Ahmad, saat diskusi bertajuk Menggugat Kerugian Krisis Polusi Udara Jakarta”, Minggu (27/8) di Jalan MH Thamrin, Jakpus.

Nilai kerugian yang diderita warga akibat polusi udara Jakarta sejak tiga dekade silam bertambah setiap tahun. Berdasarkan kajian Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2010, kerugian ekonomi warga untuk perawatan kesehatan akibat polusi udara mencapai Rp 38,5 triliun. Nilai  kerugian warga untuk perawatan kesehatan kembali meningkat menjadi Rp 51,2 triliun pada 2016. ”Ini biaya yang dihabiskan warga Jakarta hanya untuk berobat. Belum lagi beban sosial, misalnya karena sakit, warga menjadi tidak nyaman, atau karena sakit, warga tidak bisa bekerja,” kata Ahmad. Gugatan class action yang bakal diajukan ke pengadilan itu, kata Ahmad, didasarkan pada UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindunganan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU itu, warga bisa mengajukan gugatan ganti rugi jika pencemaran lingkungan merugikannya. (Yoga)