APBN Tutup Buku, Kualitas Belanja Pemerintah Bisa Lebih Optimal
Kendati realisasi belanja pemerintah tahun 2023 menembus target, kualitas belanja dinilai kurang optimal dalam menggerakkan perekonomian. Besarnya tanggungan pembayaran bunga utang dalam porsi belanja pemerintah patut diwaspadai karena bisa mempersempit ruang untuk belanja lainnya. Dari sisi pengelolaan fiskal, APBN 2023 ditutup dengan ”rapor” yang baik. Penerimaan negara mencapai 112,6 %, di atas target APBN awal atau 105,2 % di atas target proyeksi tengah tahun. Belanja pemerintah pun melampaui target, yakni 102 % di atas target APBN awal atau 100,2 % di atas target tengah tahun. Hal itu membuat defisit fiskal sepanjang 2023 dapat ditekan hingga 1,65 % dari PDB nasional, mencatat rekor terendah selama 12 tahun terakhir.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Jumat (5/1/2024) peran APBN sepanjang tahun 2023 bisa lebih optimal lagi untuk menggerakkan ekonomi. Meski uang negara per akhir tahun 2023 berhasil disalurkan hingga sedikit melewati target, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi dinilai masih terbatas dan terkesan ”dikejar” di detik-detik akhir. Hal itu, terlihat dari konsumsi pemerintah yang pada triwulan III-2023 tumbuh minus 3,76 % akibat turunnya belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. Belanja pemerintah yang melambat itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pada triwulan III hanya tumbuh 4,94 %, di tengah tekanan eksternal seperti pelemahan ekspor-impor.
Menjelang tutup buku APBN, per 12 Desember 2023, belanja negara masih jauh dari semestinya, yakni 84,5 % dari target APBN awal atau 83 % dari target proyeksi tengah tahun. ”Di satu sisi, kinerja APBN memang akhirnya aman, stabil, dan konservatif, terlihat yang ingin disasar adalah menjaga stabilitas fiskal. Tetapi, akibatnya, dorongannya ke ekonomi kurang maksimal. Semestinya ketika sumber pertumbuhan lain melemah seperti sekarang ini, kebijakan fiskal bisa lebih berperan sebagai ’gas’ pertumbuhan ekonomi,” kata Faisal. (Yoga)
Sulit Genjot Minyak, Gas Jadi Harapan
Di tengah sulitnya memenuhi target perolehan produksi siap
jual atau lifting minyak bumi, sumber-sumber gas raksasa ditemukan di
Indonesia. Pemerintah berupaya mengoptimalkan gas bumi dengan memacu infrastruktur
pipanisasi gas. Selain pipa Cirebon-Semarang yang sudah tuntas separuh, pipa
transmisi gas di Sumatera pun disiapkan. Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta,
Jumat (5/1/2024) mengakui upaya mengejar target capaian minyak bumi menantang,
di sisi lain, temuan sumber gas skala besar membawa harapan untuk memenuhi
kebutuhan energi di masa depan. Apalagi, gas dianggap sebagai energi penjembatan
dalam transisi energi. ”Kalau minyak memang agak berat ya, tetapi kita harus
mensyukuri ada discovery (temuan) baru. Ada di Geng North (oleh) Eni, sebesar 5
TCF lebih plus kondensat. Lalu di Timpan ngebor lagi dan besar. Terbaru, di
Layaran, ada 6 TCF lebih,” ujar Arifin.
Temuan-temuan itu bisa mendukung target perolehan gas bumi
sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030. Namun, menurut Arifin,
infrastruktur perlu benar-benar disiapkan. Sebab, percuma jika suplai gas
melimpah, tetapi tidak bisa dtransmisikan. Oleh karena itu, selain meneruskan proyek
transmisi gas Cirebon-Semarang, yang saat ini sudah mengaliri gas ke Kawasan
Industri Kendal (bagian dari tahap I), pembangunan pipa gas Sei Mangkei (Sumut)-Dumai
(Riau) juga dipacu. ”(Sei Mangkei-Dumai) tahun ini mulai dan 2027 harus sudah
selesai. Jadi, (ketersediaan gas), selain untuk bikin pupuk dan petrokimia di
Lhokseumawe (Aceh), kita tarik juga ke bawah. Juga harus memikirkan membangun
(kilang) LNG (gas alam cair) lagi di sana. Jadi, yang penting gas ini ada dan
cukup untuk transisi energi,” lanjut Arifin. (Yoga)
Ekspor Mebel dan Kerajinan Indonesia Anjlok 28 Persen
"Montase” Perdagangan
Sektor perdagangan tengah merepresentasikan satu wajah dua
muka. Di dalam negeri, harga barang dan jasa serba naik. Di luar negeri,
kemitraan dagang antar negara semakin mengotak dan restriksi dagang kian marak.
Kondisi itu bak montase atau gambar dengan makna baru yang terbentuk dari
potongan beberapa gambar yang ditempel dalam satu wadah. ”Montase” perdagangan
itu menjadi ”menu” penutup pada 2023 sekaligus ”menu” utama pada 2024. Kenaikan
harga pangan terutama terjadi akibat kenaikan biaya produksi, perubahan iklim,
dan dampak kenaikan harga bahan baku impor. Beras medium, misalnya, harga
rata-rata nasional tertingginya terjadi pada Oktober 2023, yakni Rp 13.210 per kg.
Harga tersebut naik 16,24 % secara tahunan, disebabkan penurunan produksi
akibat La Nina dan El Nino serta kenaikan biaya produksi padi. Biaya produksi
padi meningkat akibat kenaikan harga pupuk, benih, BBM, sewa tanah, dan tenaga kerja.
Gula pasir juga senasib. Produksi gula nasional turun akibat dampak
El Nino. Hal itu menyebabkan harga gula naik sejak Juli 2023. Harga rata-rata nasional
gula konsumsi hingga pekan ketiga Desember 2023 Rp 17.260 per kg, naik 17,26 %
secara tahunan. Harga gula dunia naik dibarengi depresiasi nilai tukar rupiah.
Hal itu membuat perusahaan swasta dan milik negara diminta mengimpor 1 juta ton
gula untuk cadangan gula pemerintah. Pemerintah perlu menyiapkan cadangan
pangan yang harganya mudah bergejolak seturut pola musiman itu. Peran dan
kehadiran Bapanas yang diperkuat Perum Bulog dan ID Food yang mendapat mandat
menyiapkan 11 komoditas cadangan pangan pemerintah perlu diperkuat, dibarengi peningkatan
produksi pangan yang dapat dibudidayakan di dalam negeri untuk mengurangi
impor.
Kinerja ekspor Indonesia mulai turun seiring penurunan harga
komoditas ekspor unggulan, seperti minyak sawit, batubara, besi dan baja, serta
nikel. Untungnya penurunan kinerja ekspor terjadi pada nilai ekspor, bukan
volume. Berdasar data BPS, nilai ekspor nonmigas Indonesia pada Januari-November
2023 mencapai 221,96 miliar USD atau turun 12,47 % secara tahunan. Tapi volume
ekspor nonmigas naik 6,92 % menjadi 612,42 juta ton. Positifnya, kinerja ekspor
Indonesia ke depan semakin ditopang hilirisasi yang mencakup industri besi dan
baja, gasifikasi batubara, bauksit, tembaga, pupuk, gula dan bioetanol, serta integrase
nikel, baterai kendaraan listrik dan kendaraan listrik. Program hilirisasi itu
turut menopang pertumbuhan investasi. Kementerian Investasi mencatat, nilai
realisasi investasi untuk hilirisasi pada Januari-September 2023 sebesar Rp 266
triliun. (Yoga)
DKI Jakarta Dorong Pertanian Kota
Ketahui Hak dan Kewajiban sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen
Media massa ramai memberitakan tentang permasalahan antara pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan konsumen beberapa waktu terakhir, yang disebabkan adanya ketidak sepahaman antara PUJK dan konsumen atas perjanjian yang telah disepakati. Asuransi unitlink merupakan produk asuransi yang memiliki manfaat investasi, tetapi sering kali dipahami secara berbeda oleh masyarakat dan pemegang polis. Perlu diingat, asuransi unitlink adalah produk asuransi, bukan produk investasi. Oleh karena itu, manfaat, risiko, biaya, dan ketentuan lainnya lebih ditekankan pada ketentuan asuransi. Manfaat investasi di asuransi unitlink adalah manfaat tambahan. Dengan memahami konsep ini, masyarakat dan pemegang polis dapat menyesuaikan penggunaan produk dengan tujuan keuangan dan profil risiko yang dimiliki. PUJK berkewajiban untuk menjelaskan secara detail kepada masyarakat dan pemegang polis tentang hal ini.
Permasalahan antara PUJK dan konsumen terekam dari jumlah pengaduan yang diterima OJK. Sejak awal Januari hingga 24 November 2023, OJK telah menerima 284.469 permintaan layanan, termasuk 20.622 pengaduan, 103 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 3.271 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Sebanyak 18.120 pengaduan (87,87 %) terselesaikan penanganannya melalui proses Internal Dispute Resolution oleh PUJK. Sebanyak 2.502 pengaduan (12,13 %) sedang dalam proses penyelesaian. Guna mewujudkan perlindungan konsumen dengan tetap memperhatikan ruang tumbuh bagi lembaga jasa keuangan (LJK), dibutuhkan penguatan berbagai aspek. Pertama, peningkatan literasi masyarakat sebagai konsumen tentang produk dan layanan jasa keuangan, di antaranya berkaitan dengan manfaat, risiko, dan biaya. Kedua, menyediakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan profil risiko konsumen.
Ketiga, peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen di sektor jasa keuangan. Dengan mengetahui hak dan kewajibannya, konsumen akan dapat memaksimalkan manfaat dari produk dan jasa keuangan yang dimiliki dan jika terjadi permasalahan di masa depan, konsumen mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagi PUJK, hal ini membantu mengurangi permasalahan yang timbul di kemudian hari dan mendorong kinerja PUJK. Dengan mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki, akan mendukung konsumen untuk cerdas berinvestasi dan meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan di masa yang akan datang. Konsumen diimbau untuk memahami klausul dari perjanjian sebelum menandatanganinya. Jika ada hal yang masih belum dipahami, konsumen dapat bertanya kepada petugas pemasaran lembaga jasa keuangan. (Yoga)
Wapres Tak Sepakat Jorjoran Bansos
Wapres Ma’ruf Amin menyatakan, penyaluran bantuan sosial
alias bansos bisa membantu masyarakat miskin. Namun, bansos bukan solusi jangka
panjang. Untuk itu, perlu ada pemberdayaan supaya masyarakat bisa menjadi
pengusaha dan semakin mandiri. Wapres Amin tidak berharap anggaran bansos
terus-menerus ditambah. ”Kalau bansos ditambah dan diberikan terus, kan namanya
melestarikan kemiskinan. Jadi, bagaimana supaya lama-lama bansos ini semakin
sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit,” tuturnya seusai menunaikan ibadah
shalat Jumat dan makan siang bersama staf, perangkat, dan wartawan peliput di
Istana Wapres, Jakarta, Jumat (5/1/2024). Ke depan, anggaran pemberdayaan masyarakatlah
yang perlu lebih diperkuat. Dengan demikian, masyarakat bisa semakin mandiri
dan menjadi pengusaha, mulai dari UMKM sampai menjadi pengusaha besar.
Guna mengatasi kemiskinan, Wapres Amin berpendapat, pelaku
UMKM harus naik kelas jadi pengusaha menengah dan kemudian menjadi pengusaha
besar. Selama ini, ada yang stagnan, tetapi tak sedikit yang bisa terus
berkembang menjadi pengusaha menengah dan pengusaha besar. ”Tergantung daripada
upaya-upaya kita, dalam rangka pemberdayaannya. Itu nanti kita dorong supaya
mempercepat pemberdayaan UMKM,” ujarnya. Setiap tahun politik, anggaran bansos selalu
menggelembung. Alokasi anggaran perlindungan sosial pada 2023, sebesar Rp 433
triliun. Pada 2024, sebagaimana disampaikan Menkeu Sri Mulyani pada penyerahan
daftar isian pelaksanaan anggaran dan dana transfer ke daerah di Istana Negara,
Jakarta, 29 November 2023, alokasinya mencapai Rp 496,8 triliun. Artinya,
anggaran perlindungan sosial melonjak lebih dari Rp 63 triliun atau naik 14,7 %
ketimbang 2023. Alokasi ini juga lebih tinggi ketimbang anggaran perlindungan sosial
di masa pandemi Covid-19 pada 2021 dan 2022. (Yoga)









