Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) menilai, penetapan tarif pajak hiburan untuk tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) tidak memiliki dasar perhitungan atau pertimbangan kuat, hingga terlihat adanya diskriminasi. Oleh karena itu GIPI melayangkan gugatan Pengujian Materil atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 58 Ayat (2) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (7/2/2024). "GIPI telah resmi mendaftarkan gugatan ke MK terkait UU Nomor 1 tahun 2022 tentang UU KHPD yaitu Pasal 58 ayat 2," kata Ketua Umum GIPI Haryadi Sukamdani.  Hariyadi mengatakan, pihaknya telah menguji lima Pasal yang tertuang didalam UUD 1945; Pasal 28D ayat 1; 281 ayat 2; Pasal 28H ayat 1; 28G ayat2. Menurut dia, kelima Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 58 ayat 2. "Kami lihat dari kelima Pasal tersebut bertentangan dengan apa yang ada di Pasal 58 ayat 2 karena dalam katagori tadi dibedakan dengan yang lain," imbuhnya. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai posisi cadangan devisa (cadev)  pada Januari 2024 sebesar US$ 145,1 miliar. Penurunan posisi cadangan devisa  tersebut antara lain dipengaruhi jatuh tempo pembayaran  utang luar negeri pemerintah. "Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran  utang luar negeri pemerintah, serta  berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," jelas kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. Dia mengatakan, dengan kondisi tersebut, BI menilai cadangan  devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal  serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kedepan, BI memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. "Hal ini seiring dengan sinergi respon bauran  kebijakan yang ditempuh BI dan pemerintah, dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan  untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan," jelas Erwin. (Yetede)

PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter menyiapkan strategi untuk mengangkut dua juta penumpang pada 2025. Sekretaris Perusahaan KAI Commuter Anne Purba mengatakan, pengadaan tiga kereta  rel listrik (KRL) dari China yang merupakan salah satu langkah untuk menghadapi lonjakan jumah penumpang yang diprediksi bisa mencapai dua juta pada 2025. "Saat ini kita sudah melayani sekitar 900-950 penumpang commuter per hari. Semester dua tahun ini bahkan diprediksi sudah diangka satu juta penumpang. Karena itu antisipasinya kita upayakan dengan menambah jumlah KRL diantaranya lewat impor dan kerja sama dengan BUMN," kata Anne. Sebagai informasi, KRL yang di impor dari perusahaan asal China, CRRC Sifang. KRL akan tiba di Indonesia pada 13,5 bulan setelah penandatanganan  nota kesepahaman 31 januari 2024. (Yetede)

Pemerintah diminta menetapkan kuota ekspor konsentrat tembaga sesuai dengan daya serap smelter. Kuota yang diberikan ini terkait dengan perpanjangan relaksasi ekspor tersebut diberikan pemerintah dengan periode Juni 2023-Mei 2024. Adapun relaksasi ekspor tersebut diberikan pemerintah dengan periode Juni 2023-Mei 2024. Pada paruh pertama tahun ini ditargetkan dua smelter tembaga memasuki tahap commisioning. Smelter tersebut digarap oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Industri. Hanya saja kedua smelter ini  belum bisa langsung berproduksi penuh. Alias membutuhkan waktu bertahap untuk  menyerap konsentrat tembaga. Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan operasi smelter secara berahap (ramp-up) merupakan fase yang dilalui dalam  pengoperasian peralatan baru. Ia pun berharap proyek kedua smelter dapat rampung sesuai dengan rencana kerja. (Yetede)

Iklim investasi di sektor sawit nasional harus terus dijaga agar industri tersebut tetap bisa berkontribusi sebagai sumber devisa negara. Iklim investasi yang kondusif di sektor itu dapat tercipta apabila ketidakpastian hukum dapat diselesaikan, misalnya dalam penuntasan kasus perkebunan sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan. Selain itu, penegasan hukum mesti  dijalankan sehingga tercipta kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha sawit nasional. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Muhammad Hadi Sugeng Wahyudiono memaparkan tiga tantangan industri sawit sebagai penggerak ekonomi Indonesia,  yakni produktivitas yang stagnan, tuntutatn Fasilitas Pembangunan kebun Masyarakat (FPKM) 20%, serta kebun sawit yang terindentifikasi masuk kawasan hutan. Dalam menghadapi isu-isu itum perlu langkah solutif serta kolaboratif. (Yetede)

Mesin ekonomi Indonesia bakal mendapat tenaga ekstra pada kuartal I/2024, seiring dengan potensi melejitnya sektor usaha transportasi dan pergudangan serta akomodasi. Maklum, selama 3 bulan pertama tahun ini, kedua sektor usaha itu menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan signifi kan lantaran ditopang hari libur dan cuti bersama sebanyak 9 hari yang bisa menjadi bahan bakar bagi industri transportasi dan pariwisata. Belum lagi momentum pemilihan umum (pemilu) yang digadang-gadang turut memacu geliat sektor transportasi dan logistik. Secara historis, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang transportasi mengalami peningkatan pada kuartal I/2023. Peningkatan penumpang ditorehkan semua moda transportasi mulai dari angkutan rel tumbuh 69,37% secara year-on-year (YoY), angkutan laut naik 13,30%, dan angkutan udara domestik melejit 32,69%. Kondisi tersebut berimbas positif terhadap pertumbuhan PDB sektor transportasi dan pergudangan selama 3 bulan pertama 2023 yang naik 15,93% secara YoY atau yang tertinggi dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Selain itu, sektor akomodasi & makanan minuman juga naik 11,55%. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) M. Kristi Endah Murni memperkirakan libur panjang selama 4 hari mulai 8-11 Februari 2024 akan menaikkan pergerakan penumpang hingga 5% dibandingkan dengan hari biasa. Kemenhub mencatat penerbangan ekstra dilakukan di beberapa rute domestik seperti Jakarta-Denpasar, Jakarta-Medan, dan Jakarta-Surabaya, sedangkan rute luar negeri seperti Denpasar-Xianmen dan Denpasar-Guangzhou China. 

Adapun, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Faik Fahmi, mengatakan pergerakan penumpang domestik dan internasional di 35 unit bandara selama 1 Januari-7 Februari 2024 sudah menembus 14,64 juta orang. Pencapaian positif juga dicatatkan moda bus. Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan bahwa potensi kenaikan permintaan diperoleh bus pariwisata pada periode libur panjang Isra Mikraj dan Imlek 2024Selain itu, permintaan bus pariwisata juga ditopang oleh periode kampanye politik. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran juga melihat okupansi hotel pada kuartal I/2024 berbeda dibandingkan tahun sebelumnya mengingat ada Pemilu pada 14 Februari 2024. Setali tiga uang, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardiansjah juga memprediksi peningkatan okupansi hotel pada libur panjang Imlek 2024 dibandingkan libur Imlek 2023. Sementara itu, ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpandangan momentum libur panjang kali memberikan sentimen positif pada prospek pertumbuhan ekonomi pada sektor usaha transportasi dan pergudangan. Kondisi itu masih ditambah dengan libur Isra Mikraj dan Imlek tidak jauh dari penyelenggaraan Pemilu pada 14 Februari 2024. Menurutnya, dampak libur panjang ke perekonomian akan makin terasa jika pemerintah mempercepat pencairan bantuan sosial (Bansos). Dia mengatakan pencairan Bansos yang efi sien akan menambah pendapatan dan turut berimbas pada kemampuan konsumsi masyarakat.

Dalam dua pekan terakhir tensi politik di Tanah Air memanas. Tidak hanya di tingkat kontestasi dan akar rumput, situasi internal pemerintahan pun turut memanas, seiring dengan berembusnya isu pengunduran diri sejumlah menteri. Beberapa pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan bakal mengundurkan diri. Bersama sejumlah menteri yang berasal dari PDI Perjuangan. Kabar ini membuat pasar uang dan pasar modal sempat berguncang saat ekonomi dunia tak ada sentimen yang berarti. Isu pengunduran diri Sri Mulyani Cs ini memang tidak sampai terucap alias terkonfirmasi dari yang berangkutan secara langsung. Namun, sejumlah tindakan para menteri seolah-olah mengonfirmasi kabar tersebut. Sri Mulyani seolah-olah ‘menghindari’ wartawan selepas bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun tidak terlihat saat peresmian Tol Danau Toba, meski belakangan disebut sedang berada di luar negeri. 

 Di kalangan akademisi, guru besar hingga civitas akademika, ramai-ramai menyerukan bahwa masa depan demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Mereka memprotes sikap Presiden Jokowi yang dinilai ‘cawe-cawe’ dalam kontestasi. Bahkan, mereka menilai pelanggaran etik dilakukan untuk memuluskan dinasti politik. Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Pemilihan Umum divonis melanggar etik dalam memutuskan aturan yang disinyalir untuk ‘meloloskan’ Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden, Prabowo Subianto. Tidak hanya dari kalangan akademisi, para pemuka agama pun ikut bersuara dengan situasi yang terjadi saat ini. Dari lingkaran pemerintah menanggapi aksi civitas akademisi adalah skenario menjelang pilpres. Beberapa aparat pun melakukan pendekatan ke sejumlah akademisi dan rektor untuk memberikan testimoni positif pemerintahan Jokowi. Idealnya sikap pemerintah netral. Namun, dengan kondisi seperti ini, sikap netral itu bakal menjadi isapan jempol di mata publik. Dua pelanggaran etik yang dinilai memuluskan anak presiden ikut konstentasi di pilpres sudah menjadi fakta publik. Apabila presiden ikut kampanye langsung, padahal Jokowi bukan kontestan, tensi politik bakal terus memanas. Identitas presiden tidak netral akan terus didegung-dengungkan publik dalam pilpres ini. Yang perlu dilakukan presiden beserta jajarannya membuktikan bahwa mereka netral. Meskipun tidak mudah, karena sejumlah menteri kabinet Jokowi mendukung Prabowo-Gibran, presiden hanya perlu memastikan pemilu jujur dan adil. Jujur artinya tidak ada manipulasi hasil pemilihan. Adil yang berarti tidak ada intervensi dalam pengerahan alat negara dalam pilpres kali ini.

Tekanan atas cadangan devisa masih cukup tinggi, seiring dengan sinyal dari bank sentral negara maju yang baru akan melonggarkan suku bunga acuan pada semester II/2024 sehingga membatasi aliran modal ke Tanah Air pada paruh pertama tahun ini. Bank Indonesia (BI) mencatat, cadangan devisa pada bulan pertama tahun ini menyusut US$1,3 menjadi US$145,1 miliar.Menyempitnya cadangan devisa tersebut akibat jatuh tempo pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta upaya bank sentral dalam menjaga stabilitas rupiah.Kalangan ekonom pun memperkirakan, tekanan pada cadangan devisa masih cukup tinggi lantaran Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) memberikan sinyal untuk menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun ini.Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan ada beberapa faktor yang akan mendorong penguatan cadangan devisa pada semester kedua tahun ini. Hal ini berpotensi meningkatkan arus masuk baik dari penanaman modal asing (PMA) baik di sektor riil maupun pasar keuangan. Meski demikian, Josua melihat adanya potensi risiko yang berasal dari pelebaran defisit transaksi berjalan, yang didorong oleh kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas yang sedang berlangsung.Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menyampaikan bahwa cadangan devisa pada berpotensi mengalami penurunan, terutama dipengaruhi oleh langkah stabilisasi nilai tukar rupiah. 

 Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan bank sentral memandang cadangan devisa akan tetap memadai, didukung stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga.Stabilitas tersebut juga lahir dari sinergi bauran kebijakan yang ditempuh BI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Sementara itu, otoritas fiskal dan moneter terus meramu jamu mujarab untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Selain optimalisasi instrumen operasi moneter, langkah taktis juga ditempuh dengan memperluas cakupan penempatan devisa hasil ekspor (DHE). Tak hanya aktivitas ekspor yang diperluas, pemangku kebijakan juga tengah merumuskan diskon tambahan Pajak Penghasilan (PPh), serta memperluas jenis instrumen penampung devisa di dalam negeri.