Melaporkan nilai kekayaan dan patuh terhadap pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bisa menjadi tolak ukur integritas seorang legislator. Pelaporan LHKPN juga menjadi syarat transparansi berpolitik. Indonesia Corruption watch (ICW) mengatakan, pelaporan harta kekayaan para penyelenggara negara masih rendah. ICW mengatakan,mayoritas menteri hanya memperbarui LHKPN selama menjabat. ICW berharap, DPR periode mendatang akan merevisi UU 28/1999 dan 30/2002 agar menebalkan sanksi bagi para pejabat negara yang tak melakukan LHKPN seperti penundaan gaji bahkan pemecatan.

Gejolak nilai tukar dan defisit neraca dagang disebabkan karena perekonomian Indonesia belum sepenuhnya terbuka. Pandangan itu terungkap dalam diskusi Economics Outlook for Southeast Asia, China and India 2019, Kamis (11/04). Keterbukaan ekonomi Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Malaysia yang rasionya mencapai 136%, Thailand 123%, dan Vietnam 200%.

Untuk meningkatkan keterbukaan ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment). Sebab, semakin kecil arus modal atau investasi yang masuk, perputaran makin kecil dan pasar menjadi tipis. Selain itu, perlu upaya menahan portofolio kelua, salah satunya dengan insentif  reverse tobin tax. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan daya saing, antara lain simplifikasi ekspor, percepatan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), pembangunan infrastruktur, hingga pemberian tax holiday bagi industri pionir dan substitusi impor.

BI terus berupaya mengurangi ketergantungan penggunaan dollar AS dalam transaksi perdagangan internasional. BI sudah menjalin kerjasama Thailand, Malaysia, dan Filipina untuk menggunakan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS). Otoritas moneter Indonesia ini bahkan sudah mengajukan draf ASEAN Guiding Principles on LCS Framework untuk dibahas dan difinalisasi Working Committee on Capital Account Liberalization (WC-CAL) akhir tahun 2019 mendatang. Draf ini bahkan sudah diajukan di pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN pekan lalu.

Adapun isi guidance itu antara lain motivasi perlunya LCS, tujuan yang digunakan untuk membantu bank sentral menyiapkan LCS, hingga ruang lingkup untuk perdagangan serta regulasi yang diusahakan fleksibel. Kendati nantinya LCS berlaku, perjanjian LCS tetap harus didasarkan pada perjanjian kerjasama bilateral berupa nota kesepahaman.

Wakil Ketua Apindo mengatakan, beberapa perbankan cukup baik memberikan fasilitas LCS kepada pengusaha. Namun, sosialisasinya masih sangat minim. Direktur Riset Core Piter Abdullah menilai langkah BI sangat tepat. Selanjutnya dapat dijalin kerjasama dengan Singapura dan Vietnam karena nilai perdagangan Indonesia dengan kedua negara cukup besar.

Permintaan tenaga kerja Indonesia dengan ketrampilan tinggi tidak hanya datang dari pasar dalam negeri tetapi juga dari negara lain. Country Manager Robert Walters Indonesia Eric Mary mengatakan ada sejumlah syarat umum yang diminta perusahaan yang sedang bertransformasi, diantaranya :

• ketrampilan mengoprasikan  teknologi digital
• kemampuan dwi bahasa
• pengalaman kerja di luar negeri

Sementara itu, Associate Director Michael Page Indonesia Imeiniar Chandra mengatakan, tenaga kerja profesional yang lama menjadi diaspora biasanya kembali ke Indonesia karena alasan keluarga. 

Berdasarkan data kementerian ketenagakerjaan, lebih dari 50% angkatan kerja di Indonesia berlatar belakang lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pasar tenaga kerja di Indonesia juga masih harus menghadapi permasalahan ketidaksesuaian antara suplai dan permintaan yang berkaitan dengan kompetensi.

Deputi kerjasama luar negeri dan promosi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (BNP2TKI) Elia Rosalina Sunityo mengatakan, permintaan pekerja migran Indonesia sektor formal biasanya datang dari beberapa sumber (kegiatan ppameran, bursa kerja, kunjungan ketenagakerjaan dan pertemuan ketenagakerjaan bertaraf internasional). Semakin tinggi level jabatan maka semakin tinggi ketrampilan yang disyaratkan pemberi kerja. Pada periode Januari sd februari 2019 berdasarkan data BNP2TKI, penempatan pekerja migran Indonesia di sektor formal sebanyak 18.623 orang dan sebanyak 22.281 orang di sektor informal. Untuk posisi jabatan tinggi, pekerja migran Indonesia biasanya berangkat secara mandiri sehingga tidak ada data khusus mengenai jumlah mereka.

Berdasarkan data Bank Indonesi, pada akhir 2018 ada 94.000 tenaga kerja asing di Indonesia dan 3,65 juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

oleh: Benny Gunawan (Staf Pengajar di Politeknik Keuangan Negara STAN)

Reformasi perpajakan pertama berlangsung pada medio 1980-an, dilanjutkan reformasi kedua tahuna 2000-an. Sementera reformasi jilid ketiga dilakukan sejak 2015. Setelah berlangsung hampir empat tahun, perlu dilihat lagi kinerja penerimaan perpajakan, mengingat tantangan ke depan semakin besar.

Salah satu penyebab rendahnya pencapaian target penerimaan pajak adalah besarnya restitusi. Permohonan restitusi yang seharusnya bagian dari pelayanan, justru menjadi alasan dilakukannya pemeriksaan. Selain itu, pengadministrasian PNBP yang menyebar di berbagai kementerian/lembaga menambah biaya kepatuhan. Seharusnya pelayanan komprehensif bisa dilakukan oleh DJP, sebagaimana yang dilakukan Inland Revenue di Inggris atau Internal Revenue Services di AS. Hal itu bisa terwujud dengan pembentukan Badan Perpajakan Nasional.

Bank Indonesia menggiatkan kerjasama penggunaan mata uang lokal dengan negara-negara tetangga. Setelah dengan Thailand dan Malaysia, BI kembali menggandeng bank sentral Filipina untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan atau local currency settlement (LCS) framework. Kebijakan ini bertujuan agar Indonesia maupun negara mitra tidak tergantung pada mata uang dollar AS. Meskipun pada praktiknya, penggunaan LCS selama ini masih minim sekali. Wakil Ketua Apindo mengatakan, beberapa bank cukup baik memberikan fasilitas tersebut kepada eksportir dan importir. Namun ia mengakui masih minimnya pemanfaatan fasilitas LCS lantaran kurangnya sosialisasi. Ekonom Core, Piter Abdullah menilai, pengusaha masih ragu memanfaatkan LCS. Pemerintah dan BI perlu menjelaskan secara rinci mengenai manfaat yang diperoleh, tingkat risiko, hingga cara mitigasi risiko dalam penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan.

Perusahaan berbenah dan bertransformasi untuk menghadapi teknologi digital yang berkembang pesat. Sejumlah perusahaan yang beroprasi di Indonesia dan sedang bertransformasi merekrut warga negara Indonesia yang sudah bekerja di luar negeri. Dengan cara itu, perusahaan bisa mengatasi kekurangan tenaga kerja profesional agar tetap berdaya saing.

Tren WNI kembali dan bekerja di tanah air terjadi sejak 2016. Usaha rintisan bidang teknologi yang bermunculan di Indonesia menjadi daya tarik bagi WNI pekerja professional. Berdasarkan data Robert Walters Indonesia, agen perekrut tenaga kerja profesional level menengah atas, WNI pekerja profesional umumnya bekerja pada bidang terkait teknologi misalnya rekayasa peranti lunak dan pengembang kode pemrograman.

Head of Talent Bukalapak Engelbertus Panggalo meceritakan, proses perekrutan diaspora Indonesia di luar negeri berjalan cepat, Sejak diluncurkan pada tahun 2016 sampai sekarang, lebih dari 100 orang diaspora sudah bekerja di Bukalapak. Untuk mengakomodasi tren ini, Michael Page Indonesia memiliki program membangun negeri. Program ini untuk menarik WNI pekerja migran bekerja di Indonesia. 

Menteri keuangan dan gubernur bank sentral se-Asia Tenggara bersepakat untuk mendorong integrasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan fasilitas perdagangan di kawasan lewat kerjasama perpajakan dan kepabeanan. Hal ini guna menekan praktik-praktik kegiatan ekonomi ilegal. Dari sisi perpajakan, kesepakatan ini akan melengkapi kebijakan-kebijakan  pertukaran informasi keuangan. Sementara dalam konteks kepabeanan, kesepakatan ini semakin memuluskan rencana operasional ASEAN Single Windows dalam rangka mendorong digitalisasi proses kepabeanan. Ketua Umum Apindo menilai bahwa implementasi ASEAN Custom Transit System (ATCS) sangat menarik bagi para pengusaha, pedagang, eksportir dan importir di kawasan Asia Tenggara.

Gubernur Riau, Syamsuar mengeluarkan instruksi tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Instruksi melaksanakan zakat tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, yang selama ini dinilai kurang maksimal. Dengan adanya instruksi tersebut diharapkan  kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelenggarakan zakat di instansinya masing-masing yang dikelola oleh unit pengelola zakat.

Pemkot Cimahi melansir tentang jumlah zakat dan infak yang diterima dari ASN sepanjang 2018 lalu mencapai Rp 1,6 miliar. Nilai tersebut belum tercapai optimal sebab masih banyak ASN yang belum menjadi muzakki. Sementara itu, pada Januari sd Februari 2019 sudah tercapai Rp 490 juta.

Dualisme otoritas pengurusan izin investasi di Kota Batam Kepulauan Riau segera berakhir. Pemerintah telah memutuskan walikota Batam sebagai pejabat ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam. Wapres Yusuf Kalla menyatakan, pada waktunya setelah pemilu 2019 Walikota Batam secara otomatis merangkap menjadi Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam. Esensi dari langkah tersebut adalah menghilangkan dualisme pengurusan perizinan, bukan untuk menghilangkan fungsi-fungsi kawasan perdagangan bebas yang selama ini diterapkan di Batam.

Ketua umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita mengatakan, selama ini ada dualisme aturan pengurusan logistik di Batam. Padahal sebagai zona perdagangan bebas, pengurusan izin di Batam mestinya lebih mudah. Di zona perdagangan bebas seharusnya tidak ada barang yang dikenakan penerimaan negara bukan pajak. Namun nyatanya pemda mengenakan PNBP dan ini menjadi biaya. Pelaku usaha lebih suka jika pemerintah berupaya memperkuat BP Batam, selain itu juga benar-benar diberlakukan sebagai zona perdagangan bebas.