Perusahaan mesti menganalisis dampak penerapan standar akuntasi keuangan baru terhadap perusahaan. Standar akuntansi keuangan yang baru itu diterapkan mulai 1 Januari 2020.

Ada tiga perubahan atas penerapan PSAK baru yakni :

• PSAK 71 mengenai instrumen keuangan yang akan menggantikan PSAK 50,55 dan 60
• PSAK 72 mengenai pendapatan kontrak dengan pelanggan yang akan menggantikan PSAK 23 dan 34
• PSAK 73 mengenai sewa untuk menggantikan PSAK 30

Penerapan PSAK 71 terkait pencadangan perusahaan akan mengubah proses bisnis secara signifikan. Jika perusahaan tidak menganalisis dampak terkait pencadangan, bisa-bisa perusahaan terlambat mengantisipasi kerugian akibat tidak adanya pencadangan.

Halal local dari PT Astrajingga Inovasi Digital ini adalah aplikasi penyedia informasi terintegrasi gaya hidup halal dari seluruh dunia. Di dalamnya ada informasi restoran halal, hotel syariah, penunjuk arah kiblat, waktu salat dan informasi lain terkait kebutuhan muslim.

Perusahaan rintisan Halal local didirikan oleh Muhammad Senoyodha Brennaf pada 2016 di Inggris. Ia mendirikan Halal local bersama rekanya Nurma Larasati yang ahli membuat aplikasi mobile dan kini dipercaya sebagai CEO Halal local menggantikan Yodha. Sementara Yodha menjadi komisaris dan penasihat. 

Di kancah domestik, Halal local ingin memetakan potensi halal dengan memberi stiker halal di tempat-tempat terverifikasi dengan bantuan teknologi. Halal local sedang mengembangkan pemeriksa bahan baku halal. Fitur ini akan memungkinkan seseorang memeriksa kehalalan produk berdasrkan barcode. Pengguna hanya perlu memindai produk dan aplikasi akan memberi tahu apakah produk ini mengandung unsur haram atau tidak.

Pemerintah berupaya menggenjot konsumsi masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun ini. Belanja sosial akan digenjot untuk mendongkrak konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat berpenghasilan menengah diharapkan meningkatkan konsumsi pada periode Ramadhan-hari raya Idul Fitri.

Langkah lain yang ditempuh pemerintah adalah memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji 13 bagi ASN, TNI dan Polri serta pensiunan. THR dan gaji ke-13 ini diharapkan dapat meningkatkan belanja masyarakat dan berdampak positif terhadap pertumbuhan konsumsi. 

Upaya mendorong belanja masyarakat antara lain dengan menganggarkan Rp 40 triliun untuk THR dan gaji ke-13 bagi ASN, anggota TNI dan Polri serta Pensiunan. Alokasi anggaran untuk keperluan itu lebih tinggi dari 2018 yang sebesar Rp 35,76 triliun. 

Apakah setan gundul di industri keuangan kita? Meski tidak kelihatan, namun adanya dugaan penipuan di industri finansial menandakan adanya setan gundul. Sebut saja, dugaan manipulasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), perusahaan pembiayaan furnitur legendaris merek Columbia. Korbannya mayoritas kalangan perbankan dengan nilai mencapai Rp 2,4 triliun yang nyaris macet. Mirisnya, melebarnya efek dugaan penipuan SNP Finance itu justru akibat keterlambatan dan kendornya mekanisme pengawasan industri keuangan.

Persoalan SNP Finance hanya satu dari sekian contoh. Kita belum lupa dengan dugaan "pembobolan" keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA). Kini bola penyelesaiannya ada di tangan otoritas. Yang jadi pertanyaan, mengapa berbagai "kejahatan" di industri pasar keuangan dan pasar modal itu nyaris tidak pernah dituntaskan dengan aturan pasar modal? Mayoritas kasus itu diselesaikan melalui jalur pidana umum, bukan delik pidana pasar modal. Akibatnya, UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal bak mandul tanpa gigi.

Moral ceritanya, inilah saat yang tepat untuk merevisi UU Pasar Modal. Selain tak relevan dengan laju zaman, UU Pasar Modal baru harus mempertajam taring otoritas bisa lebih tegas. Kita berharap, beleid baru nantinya bisa mencukur gundul para setan gundul di industri keuangan dalam negeri.

Pertumbuhan penjualan sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor ritel melambat. Hal ini diperkirakan terjadi karena masyarakat mengalihkan prioritas belanja ritel ke hal lain. Meski demikian konsumsi masyarakat diyakini masih berpotensi menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengajar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih memperkirakan alokasi dana untuk belanja ritel dialihkan untuk mudik termasuk tiket pesawat. Hal ini tercermin dari inflasi pada sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Peralihan konsumsi tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  hanya saja ke pertumbuhan ritel sebagai salah satu komponen konsumsi masyarakat. 

Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance mulai digelar di persidangan. Jaksa mendakwa Komisaris Utama SNP Finance, Leo Chandra, mengabaikan, tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK. Menariknya, sejatinya OJK sudah mengendus ada yang tidak beres dari SNP Finance mulai Desember 2017, tapi tidak berindak tegas. OJK sudah mendengar informasi tentang kondisi kesehatan SNP Finance. Waktu itu, SNP Finance mendadak gencar menerbitkan surat utang berjangka menengah atau medium term notes (MTN). Sepanjang tahun 2017, SNP Finance merilis MTN senilai Rp 1,3 triliun.

Pemerintah memiliki tiga kandidat wilayah yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru. Meski belum diputuskan, pulau kalimantan tampaknya menjadi wilayah paling potensial menggantikan DKI Jakarta. Kalimantan difavoritkan karena memiliki sejumlah kriteria yang dibutuhkan.

Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya, Sukowidodo, menilai pemindahan ibu kota bukan hal mendesak. Menurutnya hal mendesak yang perlu dilakukan pemerintah adalah memajukan daerah lain. Salah satu upaya untuk memajukanya yakni dengan memberikan anggaran yang memadai. Selain itu semua anggaran negara jangan dikelola di Jakarta sehingga tidak muncul persoalan disparitas pembangunan. 

Presiden Joko Widodo menegaskan, rencana pemindahan ibu kota pemerintahan merupakan bagian dari perencanaan dalam mempertimbangkan kebutuhan nasional di masa mendatang. Jokowi mengatakan bahwa rencana pemindahan ibu kota untuk kebutuhan 10, 50 hingga 100 tahun mendatang. Hal ini menjadi pertimbangan karena selama ini Indonesia memiliki 17 ribu pulau tapi 57% dari total penduduk Indonesia, yang kurang lebih sekitar 169 juta jiwa. Akan tetapi perlu pertimbangan daya dukung kota yang menjadi kandidat sebagai calon kota ibu kota baru baik terhadap air, lingkungan, lalu lintas dan kesiapan infrastruktur. Diharapkan dengan adanya pemindahan ibu kota maka akan mampu membuat pemerataan penduduk, pemerataan infrastruktur, pendidikan dan akan membuat ibu kota yang lebih representatif bagi Indonesia.

Presiden ketiga BJ Habibie meminta Batam dikembalikan sebagai ujung tombak pembangunan. Penerimaan devisa dari kawasan tersebut perlu ditingkatkan dengan membangun lebih banyak industri penghasil barang ekspor.

Habibie juga hendak memindahkan pusat industri pesawat terbang ke Batam. Infrastruktur dan zona perdagangan bebas di sana dinilai bersahabat bagi investor asing yang akan masuk dan memasok 60% komponen pesawat. 

Peneliti pada Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan bahwa Batam belum memberikan sumbangan signifikan bagi penerimaan devisa negara.

Pemerintah sedang menggodok rencana pemindahan ibu kota. Dari beberapa alternatif yang diberikan, Presiden Jokowi memilih memindahkan ibu kota ke luar pulau jawa. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Basuki Hadi Muljono mengatakan ada beberapa kriteria yang menurut Bappenas harus diperhatikan untuk dipilih sebagai lokasi ibu kota baru. Kriteria tersebut antara lain lokasi harus berada di tengah-tengah Indonesia, aman secara geografis dan minim terjadi bencana. Paling aman Kalimantan, ujar Basuki.

Kriteria Ibu Kota Baru menurut Bappenas

• lokasi berada di tengah nusantara demi mewujudkan Indonesiasentris
• Ada lahan luas milik pemerintah dan BUMN sehingga bisa menghemat anggaran
• memiliki risko kebencanaan yang kecil
• memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan
• dibangun di daerah yang infrastrukturnya sudah cukup bagus. ada bandara hingga pelabuhan
• tidak jauh dari pantai
• memiliki layanan air minum, sanitasi, listrik dan jaringan komunikasi memadai
• penduduk asli harus memiliki budaya terbuka terhadap pendatang
• tidak terlalu dekat dengan perbatasan