Buruh meminta Peraturan Presiden (PP) nomor 78 Tahun 2015 segara dicabut karena tidak berpihak pada mereka. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) said Iqbal mengatakan ada beberapa hal yang dibahas terkait isu kesejahteraan buruh antara lain :

• Mencabut PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan dinaikanya kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 84 item
• Peningkatan layanan jaminan kesehatan dan pensiun
• menghapus outsoucing
• kesejahteraan ojek daring dan guru honorer
• kebebasan berserikat para buruh

Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan dibutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun untuk membangun ibu kota baru seluas 40 ribu ha dengan jumlah penduduk 1,5 juta orang. Opsi lain, dibutuhkan Rp 323 triliun untuk membangun ibu kota seluas 30 ribu ha dengan 900 ribu penduduk.

Ada empat sumber pembiayaan pemindahan ibu kota yakni :

• APBN yang akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pokok termasuk gedung pemerintahan dan gedung parlemen
• BUMN yang akan membiayai pembangunan infrastruktur utama dan fasilitas sosial
• Kerjasama pemerintah dan Badan usaha (KPBU) yang akan melibatkan pemerintah dan swasta sekaligus, nantinya akan membiayai infrastruktur utama dan fasilitas sosial
• Pembiayaan swasta termasuk pembangunan properti, perumahan dan fasilitas sosial

Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan, anggaran yang disebutkan di atas bukan masalah besar karena masih ada sumber pembiayaan non-APBN. Proyeksi pemindahan antara kurun waktu 4 hingga 5 tahun. Sesuai perencanaan dibagi dengan 2 skema, yaitu :

• skema pertama memindahkan seluruh ASN dari Jakarta ke kota yang baru. skenario ini membutuhkan 40 ribu ha lahan dan memindahkan 1,5 juta jiwa
• skema kedua, tidak seluruh ASN pindah ke kota yang baru dengan jumlah penduduk 900 ribu jiwa di 30 ribu ha lahan

Kemkeu mencatat realisasi anggaran bansos kuartal I tahun ini mencapai Rp 37 triliun. Realisasi ini naik 106,6% dibanding periode sama tahun lalu. Menurut Kemkeu, lonjakan ini disebabkan empat hal. Pertama, percepatan pencairan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai Rp 8,4 trilun. Kedua, pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp 34,4 triliun. Ketiga, realisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Keempat, realisasi bansos lainnya, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi. Meski demikian, Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal berpendapat, penggelontoran bansos tiga bulan pertama tahun ini belum memiliki daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Pasalnya 20% konsumsi masyarakat didominasi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.

Presiden Joko Widodo menyatakan sepakat akan merevisi  Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Namun, pihaknya berharap tidak ada pihak yang dirugikan oleh kebijakan itu baik pekerja maupun pengusaha. 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto menyatakan Apindo menyetujui usulan untuk merevisi PP 78/2015 tentang pengupahan karena dinilai memberatkan pelaku usaha. Kenaikan upah diharapkan cukup ditetapkan sesuai inflasi di masing-masing daerah. 

Sesuai PP 78/2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15/2018 upah minimum dihitung dengan menjumlahkan upah tahun berjalan dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto. Menurut Harijanto,kenaikan upah dengan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi sehingga tidak semua perusahaan dapat memenuhinya. Oleh karena itu melalui revisi PP No.78/2015 pengusaha berharap kenaikan upah cukup didasarkan pada inflasi masing-masing daerah. Selanjutnya perhitungan upah diserahkan pada inflasi masing-masing daerah. 

Sekertaris eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian G Ismy menilai, PP 78/2015 sebenarnya memiliki sisi positif yaitu kepastian bagi pelaku usaha dan tidak ada lagi pembahasan tripartit setiap akhir tahun. Pembahasan upah secara tripartit yang sebelumnya pernah terjadi dinilai tidak efisien karena menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran. Menurut Ernovian, revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan justru diperlukan. Ketentuan UU itu dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan ekonomi global yang menuntut efisiensi. Ketentuan ini yang perlu direvisi, antara lain soal pemutusan hubungan kerja atau tenaga kerja asing.

Lahan di sekitar stasiun Light Rapid Transist (LRT) banyak diminati oleh pengembang properti, baik swasta maupun BUMN. Lahan ini diproyeksikan untuk menjadi hunian berkonsep transportasi, atau dikenal juga dengan istilah Transport Oriented Development (TOD). Sebagai contoh, di dekat Stasiun LRT Ciracas sudah terdapat dua lahan hunian berbasis TOD. Yang pertama adalah Sakura Garden City, yang dikembangkan oleh Trivio Group dengan menggandeng 2 perusahaan besar asal Jepang, Daiwa House dan JOIN. Di kawasan ini akan dibangun 4 tower dengan total 2.200 unit dan 90 Ruko. harga unit yang dipasarkan mulai dari Rp 500 jutaan.

Yang kedua adalah LRT City Ciracas dengan nama Urban Signature yang dibangun oleh anak usaha PT Adhi Karya. Total akan terdapat 5 tower apartemen. Harga yang ditawarkan cukup bersaing mulai dari Rp 500 jutaan.

Menurut pengamat properti Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, berkembangnya kawasan bertajuk TOD merupakan hal yang wajar dan dialami seluruh kota besar di dunia karena kawasan ini merupakan salah satu kebutuhan di tengah-tengah kepadatan lalu lintas yang terjadi. TOD ini sudah menyebar di wilayah lain di Jakarta di sekitar stasiun kereta Api, seperti TOD Pondok Cina, TOD Tanjung Barat, TOD Cisauk, dan TOD Tanah Abang.

Ekspor mobil utuh (completely built up) Indonesia ke Australia berpeluang menderu pasca perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Indonesia dengan Australia melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) diteken. Terlebih, Australia tidak memiliki pabrikan mobil, dan mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Tantangannya ada pada kesiapan industri otomotif nasional.

Komisi Pemberantasan Korupsi menggali sejumlah keterangan dari para saksi untuk menguak peran sentral Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam kasus suap proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1. Dari sejumlah dakwaan terhadap para terpidana kasus korupsi proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1, nama Sofyan Basir sering kali muncul. Dari pengakuan para terpidana dalam surat dakwaan awal, peran Sofyan Basir itu setidaknya terekam sebagai berikut:

• Pada 2017 terjadi pertemuan antara Eni Maulana Saragih dan Johanes Budisutrisno Kotjo dengan Sofyan Basir di BRI Lounge. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa Johanes Budisutrisno Kotjo akan mendapatkan proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1 dengan skema Penunjukan Langsung dan anak Perusahaan PLN PT Pembangkitan Jawa Bali akan memiliki saham perusahaan konsorsium minimal sebesar 51% sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2016.
• Pada 6 Juni 2018, terjadi pertemuan Eni Maulana Saragih, Johanes Budisutrisno Kotjo, dan Idrus Marham, dengan Supangkat Iwan dan Sofyan Basir di rumah Sofyan Basir. Pertemuan itu disepakati bahwa Sofyan Basir akan mendorong agar PT PLN dan PT PJBI menandatangani amandemen perjanjian konsorsium dengan catatan CHEC Ltd. sepakat dalam hal waktu pengendalian JVC selama 15 tahun setelah COD yang rencananya akan dilakukan keesokan harinya.

Nama-nama yang pernah disebut sebagai calon penerima fee pembahasan proyek PLTU Riau 1, yaitu Johanes Budisutrisno Kotjo, Setya NOvanto, Andreas Rinaldi, Rickard Philip Cecile, RUdy Herlambang, Inteckhab Khan, James Rijanto, serta pihak-pihak lain yang membantu.

Indonesia berpeluang nyata menjadi model dari penggunaan teknologi digital maju bagi pelayanan umum. Pemudahan layanan umum akan berbasis layanan di web dan aplikasi HP yang didesain dengan baik untuk membuat banyak layanan menjadi daring penuh bukan setengah daring. Dengan demikian, rakyat sangat dimudahkan menerima layanan pemerintah untuk urusan sangat esensial seperti : KTP-el dan kependudukan, perizinan, perpanjangan SIM, BPJS, imigrasi, denda tilang dan pertanahan.

Pajak online sudah dimulai dan sangat membantu, hanya tutorial yang baku, lengkap dan jelas, serta memang dirancang untuk memudahkan belajar sendiri (self learning) belum tersedia sehingga banyak yang tetap datang ke kantor pajak.

Industri ekspor untuk devisa memerlukan kawasan khusus industri 4.0 yang disediakan untuk smart industry dengan insentif dan infrastruktur serta platform digital yang lengkap dan mutakhir guna menarik investor industri 4.0 masuk dan orang Indonesia bisa mengalami secara nyata 4.0 itu. Di kawasan khusus inilah besar kemungkinan teknologi 5G diwujudkan. Selain itu, diperlukan sistem logistik nasional terpadu dari gudang, pengangkutan darat, pelabuhan laut dan udara, sampai jalur distribusi umum dengan teknologi efektif seperti : bar/QR coding, RFID, tracking, robotic, sampai teknologi maju seperti blockchain dan computer vision serta artificial intelligence dapat digunakan untuk mencapai efisiensi dan keunggulan logistik nasional dan big data logistik nasional agar perencanaan infrastruktur  nasional bisa cepat.

Ekonomi rakyat dibangkitkan dan dibantu dengan pelayanan web dan aplikasi untuk bantuan riil, mulai dari akses modal kerja, manajemen usaha sampai disiplin mutu yang diperlukan UMKM agar bisa tegak dan tumbuh. Sektor ekonomi rakyat perlu ditumpukan pada industri pariwisata dan pertanian dengan teknologi digital seperti penggunaan IoT (internet of thing) dan drone.

Klingking Fun, program diskon bagi masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019 meningkatkan penjualan ritel. Berdasarkan data yang dihimpun kompas sampai dengan Selasa (23/4/2019), pelaku ritel membukukan kenaikan omzet paling tinggi adalah sektor makanan dan minuman. Sektor berikutnya adalah busana, gaya hidup dan hiburan. 

Perkiraan mengguakan perhitungan kasar, transaksi ritel pada pemilu 2019 menyentuh angka Rp 3 triliun. Perhitungan itu berdasarkan asumsi jumlah orang yang berbelanja sekitar 60 juta orang dengan pembelian minimal Rp 50.000 per orang. 

Pemerintah Indonesia bersama negara-negara tujuan penempatan pekerja migran meningkatkan komitmen bilateral. Komitmen ini untuk mencegah tenaga kerja ilegal masuk ke negara-negara tujuan. Selain memperketat pengawasan di pintu pemberangkatan, diselenggarakan juga program pemulanggan pekerja.

Pada 2019, pemerintah Jordania mengeluarkan program amnesti atas pelanggaran hukum. Salah satu realisasinya adalah pemulangan pekerja migran ilegal. Pada April 2019, sebanyak 51 pekerja migran Indonesia tidak berdokumen sah dan bekerja di sektor informal sebagai pekerja rumah tangga dipulangkan ke Indonesia. 

Selain Jordania, pemerintah Arab saudi juga pernah menyelenggarakan program yang sama. Pemrintah Malaysia juga kerap menyelenggarakan program pemulangan bagi pekerja migran ilegal. Pelaksanaanya menggandeng pihak swasta sehingga ongkos pulang menjadi mahal. Di dalam negeri, Kementerian Ketenagakerjaan bersama lintas kementerian dan lembaga berupaya meningkatkan perlindungan saat proses sebelum pemberangkatan pekerja migran.