Ikatan Pilot Indonesia (IPI) meminta pemerintah mengubah syarat naik pesawat menjadi cukup dengan tes rapid antigen tak perlu hingga tes polymerase chain reaction (PCR). Hal itu juga sebagaimana yang diterapkan pada moda transportasi selain udara. "Sejalan dengan usaha pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia, kami mengharapkan adanya kebijakan yang lebih meringankan persyaratan penumpang pesawat dengan menjadikan tes antigen sebagai syarat untuk melakukan perjalanan sebagaimana moda transport lainnya," kata Ketua IPI Capt Iwan Setiawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/10).

Dia menambahkan World Health Organization (WHO), The International Air Transport Asossiation (IATA), dan International Civil Organization (ICAO) juga menyatakan test antigen memiliki akurasi yang baik, lebih murah, dan cepat memberikan hasil sehingga direkomondasikan untuk digunakan sebagai alat tes. Selain itu, pesawat komersial dilengkapi HEPA sebagai filter terhadap virus. Dia menjelaskan, menurunnya jumlah penumpang akibat pandemi berimbas pada berkurangnya jumlah penerbangan, pengurangan pengoperasian pesawat di beberapa maskapai Indonesia, berkurangnya kebutuhan sumber daya manusia, penundaan, pengurangan, pemotongan gaji, bahkan merumahkan dan memutuskan hubungan kerja. 

"Menurut IPI, transport udaranya semenstinya mendapatkan prioritas utama untuk diutamakan pemulihannya," tegas Iwan. "Kami mengharapkan pelonggaran persyaratan penumpang pesawat udara menjadi tes antigen dan sudah vaksin Covid-19 diseluruh bandara Indonesia. Mendukung pemulihan ekonomi dimasa pandemi, khususnya transportasi udara, dan tetap sejalan dengan usaha pencegahan Covid-19 di Indonesia. Sementara itu, rencana pemerintah yang akan menurunkan biaya tes PCR menjadi Rp300.000 dimasa berlaku suratnya 3x24 jam dinilai IPI belum menjadi solusi. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin negara-negara Asia Tenggara (Asean) untuk memerangi diskriminasi dan politisasi vaksin Covid-19 yang telah terjadi saat ini. Kepala Negara menyatakan, diperlukan sejumlah langkah nyata untuk percepatan dan kekuatan dibidang kesehatan seiring menurunnya angka kasus Covid-19. Situasi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk bangkit bersama. "Asean harus terus melakukan pembelian vaksin untuk anggotanya, terus memerangi diskriminasi dan politisasi vaksin bagi semua," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidatonya secara virtual pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-38 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10).

Presiden Jokowi menekankan pentingnya percepatan vaksin dikawasan Asean. Saat ini, tingkat vaksinasi penuh dikawasan Asean  masih10% di bawah rata-rata dunia. Kedua, Presiden Jokowi menyatakan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan kawasan dalam mengatasi pandemi kedepan mutlak segera dilakukan, Covid-19 Asean Response Fund harus ditransformasikan menjadi pendanaan kesehatan kawasan yang kuat. Asean Emergency Health Fund,untuk mendanai akses terhadap alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan, dan vaksin dimasa darurat, Asean Regional Reserve of Medical Suppliers perlu terus diperkuat.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia menginginkan agar Asean dapat menjadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Hal ini seiring merebaknya pandemi Covid-19 di negara-negara Asean. Oleh karena itu, lanjutnya, Gugus Tugas Tingkat Tinggi yang akan mulai bekerja tahun depan dalam pengembangan Visi Asean pasca 2025 juga perlu membahas rekomendasi penguatan Asean. Pemerintah Indonesia berharap, kata Presiden Jokowi, pada akhir tahun depan dapat menerima rekomendasi tersebut serta mengambil keputusan untuk penerapan tahun 2023. (yetede)

Tempo, Jakarta - Pemerintah bakal menurunkan harga tes real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) yang saat ini sebesar Rp 495 ribu di Jawa-Bali dan RP 550 ribu di luar Jawa-Bali. Presiden meminta harga tes RT-PCR diturunkan menjadi Rp 300 ribu. Selain penurunan harga tes, masa berlaku hasil tes RT-PCR diperpanjang menjadi 3x24 jam. Kementrian Kesehatan menyebutkan sedang mengkaji adanya kemungkinan penurunan harga batas atas tes RT-PCR. Pengkajian dilakukan bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementrian Kesehatan, serta Kementrian Perhubungan. 

Pemerintah tidak akan memberikan subsidi untuk menurunkan tarif tes PCR. Harga PCR di Indonesia sudah 25 persen lebih rendah dibandingkan harga PCR di bandara lain di dunia. Harga tes PCR paling rendah saat ini berlaku di India. Namun,negara itu dapat memproduksi sendiri alat untuk tes PCR sehingga bisa mematok harga hingga Rp 160 ribu. Saat ini sudah tidak ada lagi masalah pasokan alat tes RT-PCR. dengan mulai terkendalinya kasus Covid-19 di beberapa negara pemasok, tidak ada gejolak harga di pasar global. Namun, sebagai pemasok anggota, Gakeslab tidak bisa mengatur harga layanan tes di dalam negeri. Adapun harga alat tes yang diterima rumah sakit atau laboratorium dari pemasok merupakan hasil negosiasi kedua belah pihak.   

Restrukturisasi utang tetap menjadi opsi utama penyelamatan Garuda Indonesia. Upaya itu perlu diimbangi dengan menumbuhkan permintaan pasar industri penerbangan, bukan malah membuat kebijakan dan isu kontradiktif. Restrukturisasi utang tetap menjadi prioritas utama penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Suntikan penyertaan modal negara dan isu pengalihan maskapai Garuda Indonesia ke PT Pelita Air Service jika opsi utama kandas bukan menjadi pilihan pemerintah saat ini.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, Senin (25/10/2021), mengatakan, Garuda Indonesia sedang dalam proses negosiasi dengan para lessor (perusahaan sewa guna usaha). Jika negosiasi ini berhasil, Garuda pasti tetap akan jalan. ”Pengalihan ke Pelita Air Service itu nantilah. Saat ini, Garuda sedang berjuang bernegosiasi dengan lessor dan para pemilik piutang lainnya. Negosiasi ini yang utama. Opsi inilah yang kami dahulukan,” ujar Arya melalui keterangan resmi yang disampaikan melalui video. Pelita Air merupakan anak usaha dari PT Pertamina (Persero). Perusahaan yang didirikan pada 1970 tersebut melayani penerbangan charter atau sewa pesawat, evakuasi medis, survei udara, dan penyewaan helikopter. Armada Pelita Air didominasi oleh pesawat-pesawat Fokker dan British Aerospace (BAe).

Peretasan BSSN menambah panjang daftar instansi yang sistemnya pernah dibobol peretas. Harus ada perbaikan untuk mencegah peretasan terulang. Jika tidak, bisa memicu ketakutan publik beraktivitas di dunia maya. Peretasan situs Pusat Malware Nasional milik Badan Siber dan Sandi Negara kembali memperlihatkan begitu mudahnya sistem keamanan siber instansi pemerintah diterobos peretas. Ironis, karena BSSN tulang punggung negara dalam menangkal serangan siber. Perlu evaluasi serius guna mencegah peretasan terjadi lagi. Jika tidak, bisa memicu ketakutan publik beraktivitas di dunia maya. Peretasan berupa perubahan halaman muka (defacement) pada situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) BSSN terlihat pada Senin (25/10/2021) pagi. Hingga Senin malam, situs Pusmanas belum bisa diakses publik. Meski demikian, tampilan dari peretas berikut pesannya sudah tidak lagi terlihat.

Direktur Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN Ferdinand Mahulette dan Juru Bicara BSSN Anton Setiawan yang dihubungi secara terpisah, Senin, membenarkan adanya peretasan tersebut. Menurut Ferdinand, peretasan berlangsung sejak Rabu (20/10/2021). Situs yang diretas diklaimnya merupakan subdomain, bukan domain inti. Subdomain itu pun disebutnya tak lagi digunakan. ”Mereka buat situs, tetapi situs itu untuk proyek perubahan dari organisasi lama. Jadi, karena sudah tak di-follow up, mungkin ada titik-titik lemah di defacement. Kami pun saat itu langsung menutup situsnya karena memang itu tak digunakan,” tambahnya.

Ada kabar baik di tengah tren penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar harga tes Covid-19) metode Polymerase chain reaction (PCR) diturunkan. Harga tes PCR yang berlaku saat ini berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan paling tinggi Rp 495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp 525.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali pada Agustus lalu.Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Senin (25/10), menyatakan berdasarkan arahan Presiden, harga tes PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000. Keputusan penurunan harga tes PCR ini sebagai lanjutan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengunaan bukti tes PCR negatif sebagai syarat perjalanan dalam negeri dengan pesawat di wilayah Jawa, Bali, dan wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Namun, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) keberatan dengan kebijakan ini. Penetapan harga tes PCR Rp 300.000 tak cukup untuk mencukupi biaya bahan yang mayoritas impor. 

Pemerintah bakal mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini berlaku 2023 mendatang. Kebijakan ini tertuang di Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suryo Utomo mengatakan, integrasi data NIK dan NPWP sejalan dengan program Satu Data Indonesia (SDI) yang bertujuan untuk memudahkan administrasi seluruh masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia harus mewaspadai adanya berbagai dinamikan isu global yang berpotensi untuk menciptakan dampak rambatan atau spill over terhadap perekonomian global, termasuk ke Tanah Air. "Dinamika global ini menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai dalam mengelola perekonomian kita. Isu-isu di negara yang memilki spill over di AS, Tiongkok, Eropa harus jadi perhatian kita, sebab mereka mampu timbulkan rambatan ke pertumbuhan ekonomi global  termasuk di Indonesia," tutur dia dalam konferensi, di Jakarta, Senin (25/10).

Secara rinci, isu global di AS meliputi tapering dan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The FED) serta debt llimit di AS yang rencananya ditunda sampai Desember, namun bukan berarti telah terjadi  kesepakatan politik. Kemudian isu di Eropa terkait kenaikan inflasi dan harga energi, serta Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ACB) dan Bank Sentral Inggris (Bank of England/BoE) serta adanya dampak brexit pada labor shortage sekaligus adanya gangguan supply. Selanjutnya, resiko di Tiongkok terkait gagal bayar Evergrande, yang meski sudah mampu membayar cicilan utang, namun belum selesai juga.

"Potensi perlambatan Ekonomi di Tiongkok berikan dampak diberbagai perekonomian dunia mulai harga komoditas sampai pertumbuhan dunia keseluruhan," ujarnya. Selain itu, terdapat juga resiko dari fluktuasi harga komoditas energi akibat krisis energi  China dan winter. Adanya kelangkaan input  dan kenaikan upah sekaligus  biaya shipping serta naiknya produce price dan resiko stagflasi. "Kita harus mewaspadai  meningkatnya Produce price, yang sekarang sudah dialami  oleh berbagai produser sektor manufaktur  berpotensi pass trough ke inflasi dalam negeri. Meskipun hingga saat ini inflasi masih baik." tuturnya. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kabinetnya untuk menurunkan harga tes PCR hingga Rp 300 ribu, Saat ini tarif tes PCR untuk wilayah Jawa-Bali harga tertinggi Rp 495 ribu, sedangkan di luar Jawa-Bali Rp 525 ribu.

Perintah itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu".

Ini kali kedua Jokowi memerintahkan agar harga tes PCR diturunkan, Sebelumnya Jokowi juga pernah memerintahkan penurunan harga tes PCR. Perintah itu ia sampaikan pada Agustus 2021 lalu ketika harga tes PCR berada di angka Rp 900 ribu hingga Rp 1 juta. Setelah perintah itu, tes PCR yang berkisar di harga Rp1 juta turun menjadi Rp 495 ribu hingga Rp525 ribu.

Terkait penurunan harga tes PCR, rumah sakit (RS) milik Pemprov Jatim, RSUD Dr Soetomo, berkomitmen untuk segera mengikutinya. RS pelat merah yang menjadi rujukan utama dalam penanganan Covid-19 selama pandemi ini siap untuk menyesuaikan harga sesuai dengan keputusan pemerintah pusat menjadi Rp 300 ribu per pengambilan sampel.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga ada mafia di balik pengadaan tes polymerase chain reaction atau PCR yang kini menjadi syarat wajib bagi calon penumpang pesawat udara. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, para mafia tes PCR diduga memainkan harga guna mengakali Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider dengan istilah "PCR Ekspress". Alhasil, harga tes PCR kemudian naik berkali-kali lipat. HET PCR di lapangan banyak diakali provider (penyedia) dengan istilah 'PCR Ekspress', yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR yang normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1x24 jam.