Wa Aji (70) khusyuk mengolah sebongkah tanah liat di Balai 2 x 2 meter di belakang kediamannya, di Kelurahan Lipu, Betoambari, Baubau, Sulteng. Geraknya lentur seiring pengalaman puluhan tahun membuat gerabah. Nenek dengan cucu yang tak mampu ia hitung ini bertahan hidup dengan gerabah, sekaligus menjadi segelintir pomanduno terakhir di tanah Buton. Perlahan, tanah liat telah berbentuk serupa parabola mini. Gerabah ini disebut kabubu atau peralatan membuat kue. Fungsinya serupa oven yang menyimpan panas. Setelah memasang pegangan, kabubu telah tuntas. Kabubu ini dijual Rp 20.000 per buah. Lima hingga 10 gerabah berbagai bentuk dibuatnya sehari. Meski tergantung kecepatan produksi dan permintaan dari pelanggan, dalam seminggu ia biasa mendapat Rp 100.000. Wa Aji belajar dari orang tuanya, yang ilmunya diwariskan turun-temurun. Pembuatan gerabah dilakukan oleh perempuan sejak dahulu. Selain tak ada generasi penerus, Wa Aji juga menghadapi kendala lain. Sumber tanah liat membuat gerabah berjarak  40 menit berkendara. Bersama rekan-rekannya sesama pembuat gerabah, mereka biasa menyewa kendaraan untuk mengambil tanah liat.

Wa Ana, pomanduno lainnya, menuturkan hal serupa. Anak perempuannya tidak lagi mengetahui cara pembuatan gerabah. Padahal, ia bertahan hidup dan membesarkan empat anak dari pembuatan gerabah. Gerabah ini dijual di pasar di Baubau atau memenuhi pesanan khusus. Namun, semakin hari, pembuat gerabah atau pomanduno ini semakin berkurang. Di Kelurahan Lipu, kini tersisa segelintir pomanduno. Herlin (28), pemuda Lipu dan penggerak kerajinan gerabah, menceritakan, kini hanya tersisa 10 pembuat gerabah. Dua orang di antaranya sakit-sakitan dan beristirahat beberapa waktu terakhir. Padahal, kata Herlin, saat ia kecil, wilayah ini adalah sentra pembuatan gerabah. Berbagai bentuk gerabah, dari kabubu, palama, nu’ua (periuk), kaecunu’a (dupa), hingga bulusa (tempat menyimpan beras), dihasilkan masyarakat. Saat ini, pembuat gerabah adalah para warga lansia tanpa generasi penerus. ”Selain tempat mengambil bahan baku tanah liat yang semakin jauh, hampir satu jam dari Lipu, pembuatan gerabah dianggap bukan pekerjaan yang baik. Ditambah lagi orang sekarang jarang pakai peralatan gerabah. (Yoga)

Polres Metro Jakbar membongkar kasus investasi fiktif alat kesehatan dengan total kerugian yang dilaporkan korban senilai Rp 65 miliar. Alat kesehatan yang dimaksud berupa alat tes antigen, sarung tangan, masker, dan alat pelindung diri. Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Pasma Royce, Rabu (8/6) mengatakan, enam pelaku ditetapkan sebagai tersangka, antara lain RE, AS, SK, YF, dan YD. (Yoga)

Sibukdin (60) berjalan ke tepi Sungai Sepaku di belakang rumahnya. Di sepanjang pinggir sungai itu sudah banyak bangunan, kebun, dan pembangunan proyek pemerintah. Sejak tahun 1970-an di kampungnya, Kelurahan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, Orde Baru mulai mendatangkan warga dari Pulau Jawa lewat program transmigrasi. Warga suku Balik seperti Sibukdin tak dilibatkan dalam penentuan batas kelola lahan. Alhasil, sejumlah lahan mereka dipatok sebagai lahan transmigrasi. ”Saat itu petugas bilang, itu lahan negara karena kami tak punya surat-surat bukti kepemilikan tanah. Kalau ada pembangunan, tanah yang kami garap diakui sebagai tanah negara. Masa tanahnya saja diakui negara, masyarakatnya tidak?” katanya lirih, Senin (6/6).

Hutan tempat mereka berburu dan berladang juga terkikis karena pemerintah memberikan izin konsesi perusahaan hutan tanaman industri. Luasnya lebih dari 100.000 hektar. Sejak saat itu, berangsur-angsur terjadi perubahan tradisi dan kebiasaan suku Balik dan suku Paser di Sepaku. Laiknya masyarakat tradisional di Kalimantan, kedua suku itu semula mengandalkan ladang berputar atau berpindah untuk menanam kebutuhan pokok, dengan menanam padi gunung dan tanaman lain tanpa pupuk, apalagi obat kimia. Setelah panen, mereka berpindah ke lahan lain. Lahan lama dibiarkan meremajakan diri secara alami dan suatu saat digarap kembali. Masyarakat adat ini pun berangsur-angsur meninggalkan praktik lokal ini lantaran dilarang dan lahannya sudah dikuasai perusahaan dan menjadi area transmigrasi. ”Akhirnya, kami saat ini membeli beras untuk makan sehari-hari karena kami tak menguasai sistem sawah. Lahan dan hutan untuk menanam juga sudah tidak ada,” ujar Sibukdin, yang juga Kepala Adat Suku Balik di Kelurahan Sepaku. (Yoga)

Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah di Jabar terus meningkat. Ratusan sapi di sentra sapi perah di Kabupaten Kuningan terjangkit. Dampaknya, produksi susu sapi anjlok. Dinas Perikanan dan Peternakan Kuningan mencatat, hingga Selasa (7/6) siang, 522 sapi terpapar penyakit mulut dan kuku (PMK), terdiri dari 80 sapi potong dan 442 sapi perah. Dari jumlah itu, 16 ekor mati, 13 ekor terpaksa dipotong, dan 124 ekor dinyatakan sembuh. ”Penambahan itu karena kandangnya saling berdekatan. Bahkan, dalam satu kandang ada sapi milik dua peternak. Jadi, memang tidak bisa dibendung. Apalagi, virus ini menyebar lewat airborne (udara), lalu lintas orang, dan kendaraan,” kata Pejabat Otoritas Veteriner Kuningan Rofiq, kemarin.

Kasus PMK paling banyak berada di sentra sapi perah, yakni Kecamatan Cigugur. PMK juga ditemukan di 10 kecamatan, di antaranya Cibingbin, Garawangi, Cilebak, Kramatmulya, Kuningan, Lebakwangi, dan Luragung. Padahal, pertengahan Mei lalu, kasus PMK hanya terdeteksi pada tujuh sapi potong di dua kecamatan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menahan laju penyebaran PMK pada sapi perah. Selain menyemprotkan disinfektan dua kali sehari di kandang, pihaknya juga telah membatasi lalu lintas ternak. Sejumlah desa di Cigugur, misalnya, menerapkan penguncian wilayah. Ternak yang masuk harus dilengkapi dokumen. (yoga)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengamankan dokumen dan sejumlah uang  dari penggeledahan di Kantor  PT Summarecon Agung (SA) Tbk, Jakarta Timur, Senin (6/6), dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan  di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Bukti-bukti tersebut segera disita sebagai barang bukti dan dikonfirmasi kembali kepada para saksi yang nantinya  akan dipanggil. Dalam penyidikan kasus tersebut, lanjut Ali, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan sejumlah tempat. Kegiatan penggeledahan hingga Selasa siang masih berlangsung (7/6). Sementara perkembangan dari kegiatan  tersebut akan diinformasikan kembali. "Tentu nanti akan sampaikan, setelah seluruh kegiatan  penggeledahan ini telah selesai dilakukan teman yang menyidik di  lapangan," kata Ali. (Yetede)

Tindakan polisi menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja, pemimpin Khalifatul Muslimin, dianggap dipaksakan. Pengamat Terorisme AL Chaidar menilai tidak ada unsur radikal dalam kampanye khilafah yang dipersoalkan polisi, "Kalau naif, iya lantaran kampanye dengan konvoi seperti itu," ujar AL Chaidar, Selasa 7 Juni 2022. "Itu kegiatan juga telah dilakukan empat tahun lalu,"  .Tim Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap Hasan Baraja setelah shalat subuh di dekat rumahnya di kelurahan  Kupang Teba, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, kemarin. Selain Hasan tiga pengurus Khalifatul Muslimin cabang Brebes, Jawa Tengah, lebih dulu ditangkap. Ketiganya adalah Ghazali Ipnu Taman, Dasman bin Surjan, dan Adha Sikumbang. Mereka ditangkap sepekan setelah konvoi sepeda motor mengampanyekan kebangkitan khilafah di beberapa daerah pada akhir Mei lalu. (Yetede)

Negara-negara G20 sepakat membentuk Dana Perantara Keuangan sebagai mekanisme pendanaan global dalam penanganan pandemi. Melalui mekanisme ini, penanganan pandemi di masa depan diharapkan lebih baik sekaligus mempermudah akses pada kebutuhan medis bagi semua negara, terutama negara berkembang. Menkes RI Budi Gunadi Sadikin dalam The Second G20 Health Working Group Meeting di Lombok, NTB, Senin (6/6) menyampaikan, mobilisasi sumber daya keuangan global menjadi bagian penting dalam upaya penguatan ketahanan sistem kesehatan global. Sumber daya keuangan tersebut diperlukan mulai dari upaya pencegahan, kesiapsiagaan, hingga respons pandemi.

Pertemuan Health Working Group Kedua ini mengusung tema ”Membangun Ketahanan Sistem Kesehatan Global”. Sebanyak 250 delegasi terlibat dalam pertemuan tersebut dengan 90 delegasi hadir secara langsung dan sisanya hadir secara daring. Tiga agenda utama yang dibahas dalam pertemuan itu, yakni mobilisasi sumber daya keuangan untuk pandemi dan mobilisasi sumber daya kesehatan dasar untuk pandemi. Agenda lainnya, optimalisasi surveilans genomik dan penguatan mekanisme berbagi data untuk kesehatan masyarakat global. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus  menyampaikan, rancangan terkait dana perantara keuangan akan dibahas bersama dengan Bank Dunia. Ia sepakat jika WHO menjadi koordinator untuk investasi terkait ketahanan kesehatan global. Dana kontingensi WHO juga diperlukan untuk kondisi darurat demi memastikan pembiayaan dapat terukur untuk tanggap darurat. (Yoga)

Pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan atau WL-KP masih jauh dari ideal meskipun sistem pelaporan tersedia secara daring. Banyak kendala yang dihadapi, mulai dari segi kepatuhan perusahaan, komitmen pemerintah pusat dan daerah, hingga problem teknis menyangkut sistem platform digital yang tersedia. Peneliti Bidang Ketenagakerjaan di Badan Riset dan Inovasi Nasional Khairul Ismed mengatakan, WLKP sebenarnya memainkan peran penting sebagai sumber data dan informasi resmi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan strategis di bidang ketenagakerjaan. WLKP juga berfungsi mendukung pengawasan ketenagakerjaan agar lebih efektif dan intensif. Jika dijalankan dengan konsisten, WLKP dapat menyimpan berbagai data dan informasi strategis seputar hubungan industrial di perusahaan. Informasi itu antara lain status hubungan ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja, perlindungan pekerja, seperti status upah dan jaminan sosial, serta kesempatan kerja di perusahaan bersangkutan.

Namun, berdasarkan data WLKP Online yang diakses pada 30 Mei 2022 pukul 17.10 WIB, jumlah perusahaan yang terdaftar masih jauh dari ideal. Per akhir Mei, ada 497.195 perusahaan yang menjalankan WLKP, dengan total jumlah tenaga kerja sebanyak 12,1 juta orang. Sebanyak 372.402 perusahaan berstatus usaha mikro, 55.275 perusahaan berskala kecil, 48.626 perusahaan menengah, dan 20.892 perusahaan besar. Jumlah perusahaan yang melapor WKLP itu hanya mencakup 1,9 % dari total 26,7 juta perusahaan di Indonesia yang tercatat dalam Sensus Ekonomi 2017. Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Susanto Haryono mengatakan, data WLKP tidak bersifat akurat dan tidak diperbarui secara berkala. Tidak semua perusahaan melapor kan data sesuai kenyataan di lapangan. Terlebih, pelaporan WLKP hanya dilakukan sekali dalam setahun. (Yoga)

Dua tahun vakum karena pandemi Covid-19, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta digelar lagi di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, 9 Juni hingga 17 Juli 2022. ”Tahun 2020 dan 2021 kami tunda karena pandemi Covid-19. Akhirnya tahun  2022 bisa diselenggarakan, ”ujar Direktur Pemasaran PT Jakarta International Expo Ralph Scheunemann di Jakarta, Senin (6/6). (Yoga)

Dana bantuan sosial (bansos) minyak goreng belum cair. Oleh karena itu, kini Kementerian Sosial (Kemsos) menagih dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai sekitar Rp 6,19 triliun periode April-Juni 2022, kepada Kementerian Keuangan (Kemkeu). Kemsos menyatakan, selama ini penyaluran bansos minyak goreng tersebut masih menggunakan dana internal kementerian tersebut. Total target penerima BLT minyak goreng sebanyak 20,65 juta penerima.