ZALMANTO bergembira mendengar kabar pemerintah akan membangun jalan ke Desa Giri Nanto, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu—kampung Zalmanto. Kepala Desa Giri Nanto itu mendengar berita tersebut berselang satu pekan setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke Bengkulu pada 19 Juli lalu. “Kami dikabari akan dibangun jalan mulus ke kampung. Katanya pakai dana instruksi presiden," kata Zalmanto saat ditemui di kediamannya, pekan lalu. Tindak lanjut dari kabar baik tersebut, Zalmanto mendapat undangan dari Wakil Bupati Seluma, Gustianto, pada 28 Juli lalu. Ia diajak memasang tanda titik nol pembangunan jalan menuju Giri Nanto. Segenap warga Giri Nanto ikut bergembira dengan kabar pembangunan jalan ini. Mereka berharap keluar status kampung terisolasi setelah jalan diperbaiki.

Sayangnya, kegembiraan warga Giri Nanto itu hanya sekejap. Kini mereka dihantui kabar buruk akan adanya rencana tambang emas di Bukit Sanggul. Bukit ini persis berada di belakang Desa Giri Nanto. Antara Giri Nanto dan kaki Bukit Sanggul hanya berjarak 1,5 kilometer. “Jangan-jangan jalan kami yang akan dipakai buat tambang. Kami tidak sudi,” kata Yayan, warga Desa Giri Nanto Kepala Desa Muara Dua Dedi khawatir desanya bakal terkena dampak secara langsung jika Bukit Sanggul berubah menjadi areal penambangan emas. Sungai-sungai yang mengalir dari Bukit Sanggul melintas maupun bermuara di Desa Muara Dua. Sungai-sungai itu pula yang menjadi sumber pengairan area persawahan di Muara Dua sekaligus untuk mencari ikan. “Kami pasti menentang kalau sungai-sungai ini terkena limbahnya,” kata Dedi di kediamannya, pekan lalu. (Yetede)

JAKARTA — Presiden Joko Widodo dinilai tak mengubah terlalu banyak platform keuangan pemerintahan pada tahun terakhir periode jabatannya. Jokowi masih mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mengokohkan warisan pemerintahannya: infrastruktur dan penghiliran. "Karena itu, kenaikan anggaran infrastruktur cukup tinggi," ujar Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, kepada Tempo, kemarin, 16 Agustus 2023.

Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun pada tahun depan. Anggaran tersebut naik 7,83 persen dibanding tahun ini sebesar Rp 392 triliun. Alokasi anggaran untuk infrastruktur itu menjadi yang terbesar dibanding alokasi dalam lima tahun terakhir ini. Presiden Joko Widodo dalam pidato mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dan nota keuangannya mengatakan bahwa anggaran tersebut akan diarahkan untuk sejumlah pekerjaan, dari penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan, pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, hingga mendukung proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara. (Yetede)

"Habitat di Kalimantan Timur juga akan digusur tambang batu bara." Seorang pemerhati badak mengirim pesan itu, akhir Mei lalu. Kala itu, ia baru membaca edisi terbaru Koran Tempo yang menurunkan laporan tentang benang kusut pengelolaan taman nasional dan lemahnya pelindungan konservasi sumber daya alam di Indonesia.

Kekhawatiran itu bukannya tanpa alasan. Pada 28 Februari lalu, sebulan sebelum pengesahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, rombongan yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bertandang ke Manggala Wanabakti, markas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka menghadiri rapat bertajuk "Ekspose Usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur".

Fathur Roziqin Fen, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur, juga waswas dengan rencana perubahan kawasan hutan yang diusulkan seiring dengan revisi RTRW Kalimantan Timur itu. Dia menilai agenda tersebut tak hanya berpotensi mengancam hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya, tapi juga rentan disusupi kepentingan korporasi. "Apalagi revisi ini terjadi di rezim hukum UU Cipta Kerja, yang sejak awal pro-investasi dengan dalih kepentingan perekonomian nasional," ujarnya.

Sejak akhir Juni lalu, tim Koran Tempo berkolaborasi dengan Betahita.id mengupas proses dan hasil revisi RTRW provinsi selepas UU Cipta Kerja. Tak hanya terhadap perubahan tata ruang Kalimantan Timur, sorotan juga mengarah ke Bengkulu dan Sumatera Barat. Tim kolaborasi mempelajari berbagai dokumen, dari peraturan daerah, surat-menyurat antar-instansi, hingga bahan presentasi rapat pemerintah. (Yetede)

Sejumlah kalangan menganggap bahwa perpeloncoan merupakan hal wajar. Selain atas dalih tradisi, para pembenarnya menganggap bahwa perpeloncoan merupakan momen pembentukan mental dan solidaritas. Faktanya, perpeloncoan justru memiliki dampak destruktif. Sebagai praktisi pendidikan sekaligus pegiat ilmu sosial, saya tertarik mengulas bagaimana komunitas ilmiah sejauh ini memandang perpeloncoan. Berikut ini empat fakta terkait dengan perpeloncoan dan bahayanya terhadap proses pendidikan kita.

Mahasiswa baru mengikuti masa Orientasi Pengenalan Kampus (Ospek) di Banten, Dokumentasi TEMPO/STR/Marifka Wahyu Hidayat Perpeloncoan merupakan hal yang bertentangan dengan keamanan manusia. Secara definisi, keamanan manusia merupakan pendekatan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan keberlangsungan hidup pada tingkat individual. Isu keamanan manusia adalah konsep yang melampaui kerangka keamanan tradisional yang umumnya berkutat pada isu perang-damai.

Dengan demikian, keamanan manusia berfokus pada martabat, kesejahteraan, serta hak asasi individual dan mencegah apa pun yang dapat mengancamnya. Dalam hal ini, mendapatkan pendidikan yang layak juga termasuk di antaranya. Dalam sebuah pidato, Vernor Munoz Villalobos, Pelapor Khusus Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk bidang pendidikan, mengatakan lingkungan pendidikan yang aman merupakan sebuah hak asasi. (Yetede)

FRANS Maru, Sekretaris Camat Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, belum pernah mendengar rencana perubahan fungsi kawasan hutan lindung di sekitar Desa Nyaribungan. Yang dia tahu, sekitar Februari lalu, sebuah pertemuan virtual digelar di kantor kecamatan untuk membicarakan rencana penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) PT Pari Coal, anak perusahaan PT Adaro Energi Indonesia Tbk. "Saat itu perwakilan warga dari Desa Nyaribungan, Danum Paroi, Long Gelawang, dan Muara Ratah dikumpulkan karena pertemuan virtual dilakukan di kantor kecamatan," kata Frans saat ditemui di kediamannya, akhir Juli lalu.

Sejauh ini, baru Maruwai Coal dan Lahai Coal yang telah berproduksi. Sebagian besar konsesi dua perusahaan tersebut memang di kawasan hutan produksi terbatas yang berada di wilayah Kabupaten Murung Raya. Sedangkan Pari Coal dan Ratah Coal masih berstatus eksplorasi. Sebagian besar area perizinan dua korporasi ini berada di kawasan hutan lindung Sungai Ratah-Sungai Nyuatan-Sungai Lawa.

Inilah yang membuat Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen, menaruh kecurigaan pada rencana perubahan fungsi kawasan hutan lindung di sekitar Nyaribungan. Dia menduga usulan penurunan fungsi kawasan hutan lindung yang dilatarbelakangi revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur itu untuk mengakomodasi rencana investasi Grup Adaro. Status hutan lindung, kata dia, akan menyulitkan rencana ekspansi penambangan di wilayah tersebut. (Yetede)

Mimpi Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera belum sepenuhnya terwujud, 78 tahun setelah Indonesia merdeka. Mimpi Indonesia merdeka sejatinya telah ditetapkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia menilai cita-cita kemerdekaan belum terwujud. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 8-11 Agustus menunjukkan, masyarakat yang menilai tujuan kemerdekaan sudah sepenuhnya tercapai, masih kurang dari 20 %. Hampir separuh masyarakat menilai cita-cita kemerdekaan baru tercapai sebagian. Pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi, dan penambahan lapangan kerja masih menjadi tiga pekerjaan rumah paling mendesak diselesaikan agar tujuan kemerdekaan sepenuhnya terwujud.

Persoalan yang harus segera diselesaikan, antara lain, upaya meningkatkan sumber daya manusia; menguatkan rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa; serta menghadirkan kesejahteraan rakyat. Sekalipun hampir separuh masyarakat merasa skeptis terhadap pemenuhan tujuan kemerdekaan, optimisme terus muncul dari generasi muda di berbagai penjuru Nusantara. Direktur Yayasan Hutan Alam Lingkungan Aceh Farwiza Farhan salah satunya. Menurut dia, selama 78 tahun merdeka, Indonesia telah melalui berbagai krisis. Bertumbuh dari negara miskin dan tertinggal menjadi negara dengan ekonomi menengah dan berkembang. Taraf hidup banyak orang pun semakin membaik. Karena itu, Farwiza mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menyatukan dan membangun visi Indonesia di masa depan. Alasannya, Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat besar dalam 20 hingga 30 tahun ke depan. (Yoga)

Syamsudin, 72, sudah bertahun-tahun berpisah dari istrinya. Dia tinggal seorang diri pada sebuah gubuk kecil di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan penerangan seadanya. Kondisi fisiknya sudah renta sehingga kerap mengalami sakit-sakitan. Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatannya kian turun sehingga dalam mencari nafkah tidak sekuat dahulu. Penghasilannya mengandalkan upah sebagai penjaga kantor desa.Penerangan di rumah mungilnya tidak mandiri karena bergantung pada kantor desa tempatnya bekerja. Listik rumah Syamdudin selama ini menyalur dari kantor Desa Tanjung Bungo yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalnya.Namun, ketergantungan saluran listrik dari kantor desa itu sudah berakhir. Syamsudin kini punya kWh meter listrik mandiri, lengkap dengan instalasi listrik tersambung ke PLN, beserta sebuah lampu penerangan di teras rumah. Dia tidak bisa menyembunyikan keceriaannya saat petugas dari Kementerian ESDM dan PLN menyambangi rumahnya untuk memberikan bantuan saluran listrik gratis. Penyambungan listrik di rumah Syamsudin merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifi kasi dan membantu masyarakat dalam memperoleh akses listrik melalui program Bantuan pasang baru Listrik (BPBL). Program ini merupakan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan mendapatkan dukungan penuh dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.Masyarakat penerima program PBPL mendapatkan bantuan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifi kasi Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, dan token listrik perdana. Provinsi Riau direncakanan mendapat alokasi bantuan sebesar 3.310 rumah tangga penerima BPBL pada 2023 ini. Bantuan tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 980 rumah tangga. 

Pemberian sambungan listrik gratis di Desa Tanjung Bungo juga diterima oleh Asrul, 30, yang tinggal tidak jauh dari kediaman Syamsudin. Sejak rumahnya dibangun, Asrul mengaku pemenuhan kebutuhan listrik sehari-hari sepenuhnya dari kantor desa setempat. Dengan program BPBL di wilayah Provinsi Riau, rumah Asrul sudah tersaluri listrik dari PLN sehingga tidak lagi mengandalkan listrik kantor desa. Program BPBL juga digelar di Pulau Jawa seperti Provinsi Jawa Barat salah satunya diterima oleh Juariah, 49, warga desa Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabuapten Bandung Barat. Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur, BPBL menjadi angin segar bagi Suryana, 68, warga desa Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Bantuan sambungan listrik dari pemerintah sangat membantu aktivitas kesehariannya yang selama ini menyalur listrik dari rumah tetangganya. Kisah Syamsudin dan Asrul dari Riau, Juariah dari Jawa Barat, dan Suryana dari Jawa Timur yang kini sudah mandiri dalam pemenuhan aliran listrik merupakan upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meningkatkan taraf hidup serta ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan legislatif telah membuahkan hasil. Kementerian ESDM setelah memperoleh persetujuan Komisi VII DPR RI melaksanakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat tidak mampu melalui pendanaan APBN tahun anggaran 2023.Dalam melaksanakan program ini, Kementerian ESDM menugaskan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan BPBL selaras dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 40.K/HK.02/MEM.I/2022 tanggal 11 Maret 2022 terkait Penugasan BPBL kepada PLN. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM M.P. Dwinugroho mengatakan program bantuan pasang listrik gratis bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dari pemenuhan kebutuhan energi listrik. Anggota Komisi VII DPR RI H. Nurzahedi mengungkapkan program ini adalah upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan listrik, agar memberikan dampak positif pada berbagai bidang. Anggota Komisi VII DPR RI Rian Firmansyah menyampaikan kuota BPBL mengalami peningkatan pada tahun ini. Menurutnya, perlu kolaborasi dalam program mewujudkan program ini karena Komisi VII senantiasa menyerap aspirasi dari masyarakat.

Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-78 di halaman Istana Merdeka, besok, Kamis (17/08/2023), bakal menjadi moment ke-9 kali Presiden Jokowi menjadi Inspektur upacara. Ini artinya Presiden Jokowi tinggal memiliki waktu sekitar setahun lagi untuk menuntaskan program-program periode kedua kepemimpinannya. Pada 20 Oktober tahun depan, Indonesia sudah akan dipimpin oleh presiden baru hasil Pilpres 2024. Pada tahun terakhir periode pertama pemerintahannya, tepatnya 20 Mei 2019, Jokowi telah meluncurkan Visi Indonesia 2045. Visi ini diarahkan untuk mewujudkan  Indonesia yang maju, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan visi itu kembali diteguhkan melalui peluncuran rancangan Akhir Rencana Pambangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 pada 15 Juni 2023. Kali ini, sebutan untuk visi itu sedikit berubah, yaitu menjadi "Visi Indonsia Emas 2045" dengan tagline Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan  ke dalam lima sasaran utama yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. (Yetede)

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan Indonesia pada saat perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-100 pada 2045 adalah mendekati 0% atau di level 0,5-0,8% yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Dengan tingkat kemiskinan itu, ketimpangan pendapatan antar penduduk diharapkan turun dengan rasio gini 0,290-0,320 dan ketimpangan antarwilayah menyempit dengan kontribusi PDRB Kawasan Timur naik menjadi 28,5%. Dengan target tersebut, dalam rentang waktu sekitar 22 tahun berarti tingkat kemiskinan baru dipangkas hingga 8,5% poin, mengingat angka kemiskinan berada di level 9,36% per Maret 2023. Sebelum sampai pada target tingkat kemiskinan 0,5-0,8% tersebut. Pemerintah menetapkan sasaran  antara tingkat kemiskinan turun ke level 6,0-7% pada 2025. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang pada Februari 2023 sebesar 5,45%, ditargetkan turun jadi 4% pada 2045. Pemerintah mengakui, upaya untuk memangkas  tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta kesenjangan antarwilayah tersebut adalah pekerjaan tidak mudah. (Yetede)

Ketika Jokowi pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden, salah satu janjinya adalah menegakkan hak asasi manusia dan mengusut tuntas pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Ternyata, setelah Jokowi menjadi presiden, janji itu seolah-olah dilupakan atau dirancukan. Dalam beberapa hal yang menyangkut penuntasan kasus hak asasi, Jokowi bahkan kehilangan suara. Misalnya waktu menanggapi Pengadilan Rakyat Internasional untuk peristiwa 1965 (IPT’65). Yang terdengar adalah suara Luhut Binsar Pandjaitan dan terkadang juga Kivlan Zen. Keduanya mengecam keras IPT’65.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesatlah yang terus dibanggakan Jokowi. Memang, beberapa prediksi menyatakan Indonesia akan menjadi salah satu negara adidaya di dunia karena kekuatan ekonominya. Menurut Standard Chartered, pada 2030, ekonomi Indonesia akan menjadi yang terkuat keempat di dunia. Hal ini membuat berbagai pejabat Indonesia bangga. Apa yang dimaksudkan dengan adidaya ini? Ini menyangkut ekonomi dan yang dimaksudkan dengan ekonomi adalah yang produk domestik bruto (PDB)-nya tertinggi. (Yetede)