Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Selasa (22/8/2023), di Jakarta mengatakan, inklusi keuangan yang makin luas diharapkan akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan mengakses layanan jasa keuangan, masyarakat bisa mendapat permodalan. (Yoga)

Laju konsumsi rumah tangga hingga pertengahan bulan ini masih terpantau stabil, bahkan berpotensi meningkat menjelang akhir tahun. Meski demikian, tren konsumsi masyarakat dari kelas ekonomi bawah perlu diantisipasi. Mereka merogoh tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah tren perlambatan ekonomi. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), tren belanja masyarakat hingga pertengahan Agustus 2023 masih terjaga stabil dan menunjukkan resiliensi. Per 13 Agustus 2023, MSI mencatatkan nilai 164,4. Jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi atau Januari 2020, tingkat belanja masyarakat tumbuh hingga 64,4 %. Sampai Juli 2023, tren belanja masyarakat mencatat angka 168,1 atau tumbuh 31,8 % secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Laju belanja masyarakat   diperkirakan akan terus meningkat di sisa tahun ini, mendekati masa kampanye pemilu.

Berdasarkan kelompok pendapatan, belanja oleh kelompok bawah (masyarakat dengan rata-rata saldo tabungan di bawah Rp 1 juta) per Juli 2023 tumbuh 66,2 % secara tahunan dibandingkan posisi Juli 2022. Laju konsumsi oleh masyarakat kelompok bawah itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan belanja kelompok menengah (masyarakat dengan saldo tabungan Rp 1 juta-Rp 10 juta) yang tumbuh 35,96 % secara tahunan dan kelompok atas (masyarakat dengan saldo tabungan di atas Rp 10 juta) yang tumbuh 18 %n secara tahunan. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan, secara umum, kenaikan belanja masyarakat dari kelompok bawah lebih banyak ditopang oleh tabungan. Seiring dengan belanja yang naik, tingkat dana pihak ketiga atau dana tabungan kelompok bawah pun anjlok hingga menyentuh level terendah sejak Januari 2022, yaitu 83,0. (Yoga)

Pemerintah berencana membangun kawasan investasi terpadu di Pulau Rempang, Batam. Warga mendukung upaya pemerintah mengembangkan ekonomi, tetapi mereka tegas menolak rencana penggusuran dalam proyek itu. Wali Kota Batam Muhammad Rudi siap berdialog dengan masyarakat Pulau Rempang kapan pun jika dibutuhkan. Hal itu disampaikan Rudi, yang juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, saat menemui perwakilan warga di kantor camat setempat, Selasa (22/8). ”(Saya) bukan tak berani (menemui warga), tetapi tak tahu nak cakap apa. Hari ini saya cakap apa adanya karena sudah diberi wewenang (dari pemerintah pusat) untuk menyampaikan,” kata Rudi.

Rencana, di Pulau Rempang akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata. Proyek bernama Rempang Eco City, yang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG), itu ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. MEG diberi alokasi lahan seluas 17.000 hektar yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas. Oleh karena itu, seluruh penduduk Rempang yang berjumlah lebih kurang 7.500 jiwa harus direlokasi. Tokoh masyarakat Pulau Rempang, Gerisman Ahmad, menegaskan, warga mendukung rencana pengembangan ekonomi itu. Namun, warga memohon kepada pemerintah agar pembangunan dilakukan tanpa menggusur perkampungan warga asli.

Di Pulau Rempang terdapat 16 kampung tua atau permukiman warga asli yang terdiri dari suku Melayu, Orang Laut, dan Orang Darat, yang telah bermukim di Pulau Rempang sejak 1834. Menurut rencana, warga yang direlokasi akan mendapat lahan pengganti seluas 500 meter persegi dan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta. Warga juga akan mendapat sertifikat hak guna bangunan. Rudi menyebutkan, relokasi baru dimulai ketika rumah dan seluruh fasilitas rampung dibangun. Kini warga Pulau Rempang menanti perlindungan negara. (Yoga)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Exotic Tenun Fest 2023 di Kota Kupang, Jumat-Minggu (25-27/8/2023). Sejumlah penenun binaan BI diundang dalam acara yang juga didukung Dewan Kerajinan Nasional Daerah NTT itu. Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT Donny Heatubun mengatakan, karya tenun NTT banyak disukai pasar karena memiliki motif yang kaya. Sebanyak 22 kabupaten/kota di NTT pun memiliki motif tenun yang berbeda-beda. Dalam acara promosi produk tenun ini juga digelar pelatihan bagi para perajin. (Yoga)

Indonesia semakin getol berbelanja sistem persenjataan, termasuk pesawat tempur dari luar negeri. Kabar teranyar, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto baru saja meneken memorandum of understanding (MoU) komitmen pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat. Dengan kondisi perekonomian global dan nasional yang belum stabil, ditambah volatilitas rupiah, sejumlah pihak mewanti-wanti besarnya belanja peralatan militer bisa menekan anggaran negara dan cadangan devisa. Apalagi, transaksi Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Indonesia pada kuartal II-2023 mencatatkan defisit US$ 7,4 miliar. Berdasarkan riset Kontan, nilai total 24 pesawat F-15EX mencapai US$ 1,32 miliar (1 unit senilai US$ 87,7 juta). Sebelumnya, Indonesia berencana memboyong 42 unit Rafale dari Prancis, lengkap dengan persenjataannya senilai total US$ 8,1 miliar. Jet tempur ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada 2026. Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, Menhan Prabowo Subianto ingin memperkuat pertahanan Indonesia. Pertahanan merupakan investasi, bukan biaya. Pertahanan yang kuat akan memastikan ekonomi bekerja baik dan lebih maju. Anggota DPR RI Komisi I Tb Hassanudin minta Kemhan berkomunikasi dengan parlemen terkait alasan pengadaan dan anggarannya. "Sebaiknya pengadaan alutsista sesuai aturan perundang-undangan dan jelaskan kepada DPR atau Komisi I alasan pengadaan dan anggarannya," ujar dia, kemarin.

Seiring upaya mencapai net zero emission, potensi bisnis energi baru terbarukan (EBT) makin menjanjikan di kawasan Asia Tenggara. Lantaran perusahaan minyak dan gas bumi serta yang bergulat di energi fosil mulai merambah sektor energi hijau. Senior Analyst Supply Chain Rystad Energy, Afiqah Mohd. Ali dalam laporannya meramal komitmen investasi EBT di Asia Tenggara diproyeksi bisa US$ 76 miliar dari 2023 hingga 2025. Dan di akhir 2027 nantinya nilainya tembus US$ 119 miliar. Investasi di segmen EBT akan mengalir deras ke proyek pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya, dan panas bumi (geotermal). Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan menilai, potensi bisnis EBT cukup besar. Terlebih Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan kontribusi energi terbarukan pada bauran energi primer mencapai 31% pada 2050 dari sebelumnya 14,1% pada 2022. Tak heran jika sejumlah emiten mulai masuk ke bisnis EBT. Terkini, ada PT United Tractors Tbk (UNTR) yang masuk ke bisnis geothermal. UNTR via perusahaan terkendalinya Energia Prima Nusantara (EPN), mengakuisisi 40,47% saham Supreme Energy Sriwijaya yakni Rp 634,94 miliar atau US$ 42,32 juta. Selain UNTR, PT Indika Energy Tbk (INDY) juga masuk ke bisnis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pada 2021, Indika Energy dan Fourth Partner Energy mendirikan Empat Mitra Indika Tenaga Surya (EMITS). Katalis positif juga datang dari implementasi bursa karbon yang bakal digelar September nanti. Analis BRI Danareksa Sekuritas Hasan Barakwan meyakini, bursa karbon dapat menjadi katalis positif bagi PGEO. Sedangkan analis Sinarmas Sekuritas Axel Leonardo mempertahankan rating netral terhadap saham INDY dengan target harga Rp 2.100 per saham.

FRANS Maru, Sekretaris Camat Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, belum pernah mendengar rencana perubahan fungsi kawasan hutan lindung di sekitar Desa Nyaribungan. Yang dia tahu, sekitar Februari lalu, sebuah pertemuan virtual digelar di kantor kecamatan untuk membicarakan rencana penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) PT Pari Coal, anak perusahaan PT Adaro Energi Indonesia Tbk. "Saat itu perwakilan warga dari Desa Nyaribungan, Danum Paroi, Long Gelawang, dan Muara Ratah dikumpulkan karena pertemuan virtual dilakukan di kantor kecamatan," kata Frans saat ditemui di kediamannya, akhir Juli lalu.

Frans tidak mengingat detail pertemuan itu, termasuk perwakilan PT Pari Coal yang kala itu berbicara di seberang layar komputer jinjing. Dia hanya ingat tak ada peserta rapat yang menyatakan keberatan atas rencana penambangan Pari Coal. Perusahaan, kata dia, juga berjanji akan membuka lapangan kerja bagi warga setempat. Sedangkan warga desa berharap Pari Coal juga mengupayakan pembangunan jalan akses dari kampung menuju jalan poros provinsi. "Kami (Kecamatan Laham) hanya minta agar aktivitas penambangan tidak menggunakan air baku dari Sungai Nyaribungan," kata Frans. (Yetede)

Perubahan iklim berisiko mencetak kerugian ekonomi hingga Rp 500 triliun pada 2020-2024 jika pemerintah tak melakukan intervensi. Pertanian menjadi salah satu sektor yang paling terdampak, mulai dari bergesernya musim tanam hingga konversi lahan yang terus terjadi. Pendapatan petani pun berisiko turun 9-25 %. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, cuaca ekstrem akibat perubahan iklim mengakibatkan beragam bencana dan kerugian ekonomi. Indonesia pun terkena imbasnya. Ia memperkirakan kerugian ekonomi Indonesia pada 2020-2024 dapat menyentuh Rp 544 triliun jika tak ada intervensi kebijakan (business as usual). Dari jumlah tersebut, risiko kerugian ini berasal dari pesisir dan laut(Rp 408 triliun), diikuti pertanian (Rp 78 triliun), kesehatan (Rp 31 triliun), dan air (Rp 28 triliun).

Pada tahun 2020-2034, Indonesia diproyeksi mengalami penurunan curah hujan tahunan 1-4 % dibandingkan periode 1995-2010, kecuali di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Fenomena ini berdampak pada kekeringan yang berakibat kurangnya ketersediaan air sehingga berpeluang menimbulkan konflik alokasi  kebutuhan air untuk pertanian, industri, dan energi. ”Perubahan iklim juga menyebabkan sulitnya menentukan waktu tanam karena terjadi pergeseran puncak musim hujan, kapan awal dan akhir,” ujar Suharso dalam seminar ”Antisipasi Dampak Perubahan Iklim untuk Pembangunan Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Senin (21/8). (Yoga)

Masyarakat perlu mewaspadai berbagai modus kejahatan keuangan yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi digital. Tak hanya pemberantasan, edukasi juga harus terus-menerus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari jeratan kejahatan ini. ”Pelaku kejahatan keuangan memanfaatkan teknologi digital untuk  menipu masyarakat,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi dalam webinar, Senin (21/8/2023). (Yoga)

Ratusan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepri, memblokade jembatan yang menghubungkan Pulau Rempang dengan Pulau Batam, Senin (21/8). Mereka menolak kedatangan tim terpadu dari Batam yang akan mengukur lahan di Rempang. Penolakan itu dipicu rencana penggusuran permukiman warga terkait keinginan pemerintah menjadikan Rempang sebagai kawasan investasi terpadu. Warga menuntut pemerintah lebih jelas menyosialisasikan rencana pembangunan kawasan investasiterpadu. Warga mendesak Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam agar menemui warga. ”Jangan tiba-tiba (pemerintah) datang mau mematok lahan untuk proyek. Tanggal 23 Agustus nanti, warga berencana unjuk rasa besar-besaran di Kantor BP Batam,” kata Dian Arniandi, salah satu perwakilan warga.

Konflik ini bermula ketika BP Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang yang berjumlah sekitar 7.500 jiwa, untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang. Di pulau itu akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata. Proyek yang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG) itu ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Muhammad Syuzairi, mengatakan, warga yang menolak relokasi adalah masyarakat di 16 titik kampung tua atau permukiman orang Melayu. Warga aslidiyakini telah bermukim di pulau itu setidaknya sejak 1834. ”Sejak awal sudah jelas warga Rempang tidak mau digusur karena ini menyangkut marwah. Mereka tidak mau identitas dan jati dirinya sebagai orang Melayu pesisir hilang,” ujarnya. Luas total 16 titik kampung tua itu tidak sampai 10 % luas Pulau Rempang yang mencapai 17.000 hektar. Syuzairi menilai, seharusnya pembangunan kawasan investasi terpadu tetap dapat dilakukan tanpa menggusur warga. (Yoga)