Warga Tolak Rencana Penggusuran di Rempang
Ratusan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepri, memblokade jembatan yang menghubungkan Pulau Rempang dengan Pulau Batam, Senin (21/8). Mereka menolak kedatangan tim terpadu dari Batam yang akan mengukur lahan di Rempang. Penolakan itu dipicu rencana penggusuran permukiman warga terkait keinginan pemerintah menjadikan Rempang sebagai kawasan investasi terpadu. Warga menuntut pemerintah lebih jelas menyosialisasikan rencana pembangunan kawasan investasiterpadu. Warga mendesak Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam agar menemui warga. ”Jangan tiba-tiba (pemerintah) datang mau mematok lahan untuk proyek. Tanggal 23 Agustus nanti, warga berencana unjuk rasa besar-besaran di Kantor BP Batam,” kata Dian Arniandi, salah satu perwakilan warga.
Konflik ini bermula ketika BP Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Rempang yang berjumlah sekitar 7.500 jiwa, untuk mendukung rencana pengembangan investasi di Pulau Rempang. Di pulau itu akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata. Proyek yang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG) itu ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Muhammad Syuzairi, mengatakan, warga yang menolak relokasi adalah masyarakat di 16 titik kampung tua atau permukiman orang Melayu. Warga aslidiyakini telah bermukim di pulau itu setidaknya sejak 1834. ”Sejak awal sudah jelas warga Rempang tidak mau digusur karena ini menyangkut marwah. Mereka tidak mau identitas dan jati dirinya sebagai orang Melayu pesisir hilang,” ujarnya. Luas total 16 titik kampung tua itu tidak sampai 10 % luas Pulau Rempang yang mencapai 17.000 hektar. Syuzairi menilai, seharusnya pembangunan kawasan investasi terpadu tetap dapat dilakukan tanpa menggusur warga. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023