Syamsudin, 72, sudah bertahun-tahun berpisah dari istrinya. Dia tinggal seorang diri pada sebuah gubuk kecil di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan penerangan seadanya. Kondisi fisiknya sudah renta sehingga kerap mengalami sakit-sakitan. Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatannya kian turun sehingga dalam mencari nafkah tidak sekuat dahulu. Penghasilannya mengandalkan upah sebagai penjaga kantor desa.Penerangan di rumah mungilnya tidak mandiri karena bergantung pada kantor desa tempatnya bekerja. Listik rumah Syamdudin selama ini menyalur dari kantor Desa Tanjung Bungo yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalnya.Namun, ketergantungan saluran listrik dari kantor desa itu sudah berakhir. Syamsudin kini punya kWh meter listrik mandiri, lengkap dengan instalasi listrik tersambung ke PLN, beserta sebuah lampu penerangan di teras rumah. Dia tidak bisa menyembunyikan keceriaannya saat petugas dari Kementerian ESDM dan PLN menyambangi rumahnya untuk memberikan bantuan saluran listrik gratis. Penyambungan listrik di rumah Syamsudin merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifi kasi dan membantu masyarakat dalam memperoleh akses listrik melalui program Bantuan pasang baru Listrik (BPBL). Program ini merupakan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan mendapatkan dukungan penuh dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.Masyarakat penerima program PBPL mendapatkan bantuan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifi kasi Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, dan token listrik perdana. Provinsi Riau direncakanan mendapat alokasi bantuan sebesar 3.310 rumah tangga penerima BPBL pada 2023 ini. Bantuan tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 980 rumah tangga. 

Pemberian sambungan listrik gratis di Desa Tanjung Bungo juga diterima oleh Asrul, 30, yang tinggal tidak jauh dari kediaman Syamsudin. Sejak rumahnya dibangun, Asrul mengaku pemenuhan kebutuhan listrik sehari-hari sepenuhnya dari kantor desa setempat. Dengan program BPBL di wilayah Provinsi Riau, rumah Asrul sudah tersaluri listrik dari PLN sehingga tidak lagi mengandalkan listrik kantor desa. Program BPBL juga digelar di Pulau Jawa seperti Provinsi Jawa Barat salah satunya diterima oleh Juariah, 49, warga desa Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabuapten Bandung Barat. Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur, BPBL menjadi angin segar bagi Suryana, 68, warga desa Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Bantuan sambungan listrik dari pemerintah sangat membantu aktivitas kesehariannya yang selama ini menyalur listrik dari rumah tetangganya. Kisah Syamsudin dan Asrul dari Riau, Juariah dari Jawa Barat, dan Suryana dari Jawa Timur yang kini sudah mandiri dalam pemenuhan aliran listrik merupakan upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meningkatkan taraf hidup serta ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan legislatif telah membuahkan hasil. Kementerian ESDM setelah memperoleh persetujuan Komisi VII DPR RI melaksanakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat tidak mampu melalui pendanaan APBN tahun anggaran 2023.Dalam melaksanakan program ini, Kementerian ESDM menugaskan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan BPBL selaras dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 40.K/HK.02/MEM.I/2022 tanggal 11 Maret 2022 terkait Penugasan BPBL kepada PLN. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM M.P. Dwinugroho mengatakan program bantuan pasang listrik gratis bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dari pemenuhan kebutuhan energi listrik. Anggota Komisi VII DPR RI H. Nurzahedi mengungkapkan program ini adalah upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan listrik, agar memberikan dampak positif pada berbagai bidang. Anggota Komisi VII DPR RI Rian Firmansyah menyampaikan kuota BPBL mengalami peningkatan pada tahun ini. Menurutnya, perlu kolaborasi dalam program mewujudkan program ini karena Komisi VII senantiasa menyerap aspirasi dari masyarakat.