Komisi XI DPR menyetujui kenaikan gaji ASN dari Kemenkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, BPK, BPKP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta BPS sebesar 8 % pada tahun anggaran 2024. Persetujuan tersebut diberikan saat Komisi XI DPR melakukan rapat kerja dengan enam kementerian dan lembaga tersebut di Jakarta, Kamis (14/9). Rapat yang berlangsung kurang dari 30 menit itu menghasilkan persetujuan penyesuaian pagu atau tambahan anggaran, antara lain gaji pegawai, untuk tahun anggaran 2024.

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir mengatakan, DPR menyetujui penyesuaian tambahan anggaran untuk kenaikan gaji enam kementerian dan lembaga itu senilai hampir Rp 500 miliar. Nilai itu terdiri dari tambahan Rp 355,01 miliar untuk Kemenkeu, Rp 5,76 miliar, untuk Kementerian PPN/Bappenas, Rp 36,01 miliar untuk BPK, Rp 25,38 miliar untuk BPKP, Rp 1,31 miliar untuk LKPP, dan Rp 36,1 miliar untuk BPS. Selain untuk tambahan gaji, beberapa kementerian dan lembaga itu juga meminta  tambahan anggaran program. Contohnya, LKPP yang meminta tambahan Rp 50 miliar untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan sosialisasi ke kementerian dan lembaga. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah menyatakan tetap antisipasif untuk menjaga perekonomian Indonesia agar terus stabil, di tengah kondisi global yang masih mengalami tantangan bertingkat (casade problem) seperti cilmate change dan El Nino. Dengan critical minerals yang dimiliki, pemerintah optimis, Indonesia bisa memiliki pertumbuhan ekonomi yang makin jauh di depan, dibandingkan negara lain. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Musyawarah  Anggota Asosasi Emiten Indonesia (AEI) 2023 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (14/9/2023). Dia menjelaskan, pada kuartal II-2023, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17% secara year on year (yoy). Sementara itu, tingkat inflasi pada Agustus 2023 berada di level 3,27% atau berada dalam target sasaran 3% kurang lebih 1%. Indonesia juga telah kembali masuk dalam upper-middle income country berdasarkan data Bank Dunia yang diperbaharui pada Juli 2023 dengan pendapatan per kapita US$ 4.580. Di samping itu, pemerintah Indonesia menyatakan intensi untuk menjadi anggota OECD. (Yetede)

Upaya pemerintah untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT mendapatkan titik terang. Rencana PT PLN (Persero) untuk memperbesar porsi pembangkit listrik berbasis energi hijau mendapatkan respons positif dari para pelaku bisnis. Kondisi ini digadang-gadang dapat mempercepat proses substitusi bahan bakar fosil ke energi hijau khususnya di sektor kelistrikan Indonesia. Selama ini, investor kurang menaruh minat untuk menanamkan modal di Indonesia karena lokasi pengembangan EBT yang berada di daerah terpencil, dan harga jual listrik dari sumber energi hijau masih belum ekonomis. Padahal, nilai investasi untuk energi hijau sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas dari pembangkit listrik di Tanah Air mencapai 72 gigawatt (GW), di mana 38 GW menggunakan batu bara. Tentu saja, karena rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sektor energi hijau membuat pemerintah mencari berbagai cara mengurai tantangan tersebut. Mulai dari opsi pemberian insentif, kemudahan perpajakan, dan kebijakan yang ramah investasi energi hijau. Dari sedemikian banyaknya insentif yang diberikan pemerintah, ternyata revisi Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030 yang dilakukan PLN mendapatkan perhatian lebih. Penambahan EBT dalam RUPTL baru yang tengah dirancang bersama Kementerian ESDM itu mencapai 60 gigawatt (GW), dan sisanya berasal dari pembangkit listrik berbasis gas. Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, dalam RUPTL ini, total pembangkit EBT yang akan dibangun sebesar 20.923 MW. Hingga saat ini, tercatat jumlah Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT yang beroperasi sebesar 737 MW (3,5%), dan memasuki tahap konstruksi sebesar 5.259 MW (25,1%). Tak hanya di situ, Kementerian ESDM juga melakukan pembangunan infrastruktur EBT melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) khususnya ditujukan untuk memberikan akses listrik pada daerah terpencil.

Sepanjang 2023, indeks harga saham Nasdaq (yang memiliki bobot lebih besar di saham teknologi) mengalami kenaikan 32,5% (per 8 September), hampir dua kali lipat kenaikan indeks harga saham S&P500 sebesar 16,6%. Bahkan kenaikan indeks Nasdaq tersebut lebih tujuh kali lipat dari kenaikan indeks harga saham Dow Jones Industrial sebesar 4,4%. Pada saat indeks Nasdaq naik tinggi, ternyata harga saham perusahaan rintisan privat (private startup) yang pemiliknya venture capital (VC) dan private equity (PE) cenderung mengalami penurunan. Misalnya Forge Private Market Index, terkoreksi 16% sepanjang 2023. Bila dilihat dari titik tertinggi 16.057 (19 November 2021), indeks Nasdaq saat ini masih lebih rendah 14%. Sedangkan Forge Private Market Index sendiri terkoreksi 53% dari titik tertinggi di Januari 2022. Divergensi arah pergerakan indeks tersebut menunjukkan perbedaan dinamika pasar perusahaan publik dengan pasar perusahaan privat. Pasar perusahaan publik menyediakan likuiditas dan transaksi harian, sehingga proses penyesuaian harga berlangsung cepat dengan volatilitas yang besar. Sebaliknya, kuotasi harga transaksi private startup tidak transparan, susah dikompilasi dalam jumlah besar, serta sering terjadi dengan senjang yang besar (discrete) antara transaksi satu dan lainnya. Akibatnya, penyesuaian harga saham perusahaan private startup berjalan lebih lambat. Lesunya pasar sekunder perusahaan private startup juga terlihat dari menurunnya nilai transaksi VC global menjadi US$87 miliar di kuartal II/2023 (Pitchbook.com, Juli 2023), jauh dibawah nilai transaksi rata-rata di periode kuartal III/2020—kuartal III/2022 yang mencapai US$155 miliar (tertinggi US$213 miliar di kuartal IV/2021). Jumlah transaksi VC di kuartal II/2023 juga turun ke 7.786, jauh di bawah jumlah rata-rata sekitar 13.000 transaksi per kuartal pada periode kuartal I/2021—kuartal II/2022 (terbanyak 15.130 transaksi di kuartal I/2022). Penyesuaian harga, nilai, dan frekuensi transaksi atas private startup terjadi saat pasar private capital memiliki dana menganggur (dry powder) mencapai US$3,2 triliun. PE dan VC sendiri masing-masing memiliki dry powder sebesar US$1,25 triliun dan US$0,6 triliun. Penggalangan dana (fund raising) oleh PE dan VC di 2022 tetap tinggi, masing-masing mencapai US$461 miliar dan US$254 miliar. Pertama, adanya reorientasi strategi pengembangan perusahaan startup yang lebih mengedepankan efisiensi, sustainabilitas operasional, dan profitabilitas. Kedua, kembalinya pendekatan creative destruction daripada disrupsi artifisial menggunakan modal besar VC/PE. Creative destruction (Schumpeter, 1942) adalah fenomena di mana inovasi melahirkan produk baru yang lebih superior sehingga produk lama akan tersingkir. Ketiga, mendorong perusahaan startup unggulan IPO lebih cepat.

Pemerintah menargetkan penurunan signifikan biaya logistik nasional menjadi 8%—9% terhadap produk domestik bruto pada 2045 sesuai dengan visi Indonesia Emas. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa mengatakan bahwa sejumlah langkah telah disiapkan guna mencapai target itu salah satunya dengan penguatan sistem logistik nasional. “Setidak-tidaknya sasaran 2045 itu biaya logistik menjadi 9% dari PDB ,” katanya dalam acara Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045, Kamis (14/9). Sesuai perhitungan pemerintah, dia menjelaskan biaya logistik nasional pada 2022 mencapai 14,1% terhadap PDB. Namun, biaya itu belum memasukkan biaya logistik dari sisi ekspor yang mencapai 8,89% terhadap PDB. Dia melanjutkan sasaran biaya logistik menjadi 8%—9% terhadap PDB pada 2045 sangat penting guna menaikkan status Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi. Suharso juga menyinggung model baru perhitungan biaya logistik yang komponennya terdiri atas biaya transportasi, biaya penyimpanan atau investory dan biaya administrasi. Ke depan, dia menegaskan pemerintah akan mengeluarkan perhitungan biaya logistik setiap tahun yang perhitungannya melibatkan kerja sama Kemenko Bidang Perekonomian, Bappenas, BPS, dan pelaku penyedia jasa logistik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan visi Indonesia Emas 2045 menyasar peningkatan status menjadi negara berpenghasilan tinggi.   Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Arif Suhartono menyatakan ada tiga langkah strategis Pelindo yang berorientasi kepada perbaikan performa logistik. Pertama, transformasi pelayanan pelabuhan. Kedua, efisiensi jaringan pelayaran, dan ketiga, integrasi pelabuhan dengan kawasan industri.

Perusahaan raksasa teknologi AS, Google, menghadapi gugatan dari pemerintah federal AS. Google dituduh melakukan monopoli atas mesin peramban. Departemen Kehakiman mengatakan, Google setiap tahun mengucurkan dana 10 miliar USD (Rp 153,5 triliun) demi menjegal saingan mereka. Persidangan melawan Google, anak perusahaan Alphabet, berlangsung di Washington DC, mulai Selasa (12/9) siang waktu setempat atau Rabu (13/9) dini hari WIB. Departemen Kehakiman AS menunjuk Kenneth Dintzer selaku jaksa penuntut umum. Google diwakili tim pengacara yang diketuai John Schmidtlein. Bertindak sebagai hakim adalah Hakim Federal Amit Mehta. ”Google mengancam masa depan perkembangan internet dan membatasi inovasi dari berbagai pihak. Semua ini karena mesin peramban Google menjadi bawaan asali di semua situs maupun aplikasi digital,” kata Dintzer.

Ia menjelaskan, Google mengucurkan 10 miliar USD per tahun untuk membayar berbagai aplikasi peramban, antara lain Mozilla Firefox dan Opera, untuk menjadikan Google sebagai pencari bawaan. Hal serupa mereka lakukan terhadap Apple. Khusus untuk perusahaan ini, Google melakukan bagi hasil. ”Namun, kerja sama ini tidak melalui negosiasi yang setara, tetapi paksaan. Google mengancam meninggalkan Apple jika tidak bersedia menjadikan pencari mereka sebagai sistem asli Apple. Akibatnya, Apple tidak bisa mengembangkan mesin pencari sendiri,” papar Dintzer. Melalui cara-cara itu, Google menguasai 90 % pasar internet. William Cavanaugh, penuntut yang mewakili Negara Bagian Colorado, menuduh Google juga melarang mesin-mesin pencari saingan, salah satunya Microsoft, untuk bisa diakses melalui lapak penjualan daring mereka, SA360. Menghadapi dakwaan tersebut, Google menyatakan, PemerintahAS salah saat menyatakan mesin pencarian dan periklanan pihaknya melanggar undang-undang hanya karena diterima luas oleh pasar. Disebutkan, mesin pencariannya sangat populer karena kualitas. Pengguna yang tak puas atas layanannya tinggal menekan ”beberapa klik dengan mudah”. (Yoga)

Dalam kunjungan ke Papua pada 11-13 September 2023, Kementerian Sosial menyalurkan bansos berbasis pemberdayaan masyarakat kepada warga Kepulauan Mapia (Kabupaten Supiori), Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura. ”Pemberian bantuan dengan pemberdayaan akan menciptakan kebiasaan masyarakat mandiri dan berkelanjutan,” kata Mensos Tri Rismaharini di Biak, Rabu (13/9). Sebelumnya, Risma mengunjungi Pulau Brasi, Mapia, dalam Ekspedisi Kepulauan Mapia, Selasa (12/9). Rombongan Kemensos berangkat dari Biak menggunakan kapal rumah sakit TNI, yaitu KRI dr Wahidin Sudirohusodo, Senin (11/9), membawa berbagai bantuan, seperti pangan, bibittanaman, unggas petelur, perlengkapan sekolah, obat dan alat kesehatan, serta keperluan perbaikan fasilitas. Kepulauan Mapia terletak di ujung utara Pulau Papua, 300 km dari Pulau Biak, ibu kota Supiori.

Di kepulauan yang berada di perairan Samudra Pasifik ini ada tiga pulau utama, yakni Brasi, Pegun, dan Fanildo. Pulau terakhir tidak berpenghuni dan merupakan wilayah darat terluar Indonesia yang bertetangga dengan negara Palau. Di Mapia, Kemensos memberikan bantuan berupa obat-obatan dan alat kesehatan bagi puskesmas pembantu. Ada pula bantuan berupa perlengkapan sekolah untuk 29 murid di SD Negeri Kecil Mapia. Kemensos juga memberikan bantuan berupa bibit sayur dan buah serta ayam petelur, selain kebutuhan akan listrik dan air bersih bagi masyarakat yang terisolasi. ”Seminggu yang lalu, tim kami bersama TNI di Mapia membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan listrik dan air bersih. Kami bantu penggunaan teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar dan bantu solar cell (panel Surya) untuk listrik,” kata Risma. Simon Yawan dari Forum Peduli Masyarakat Mapia berharap pemerintah juga membantu usaha mereka agar bisa menjangkau pasar. ”Kami punya potensi kopra. Jika pemerintah bisa membantu kami memasarkan lebih luas, akan sangat berguna bagi ekonomi masyarakat,” ucapnya. (Yoga)

PT Pertamina (Persero), per 8 September 2023, menerbitkan total 781 surat sanksi kepada lembaga penyalur dan stasiun pengisian bulk elpiji atau SPBE karena melanggar peraturan terkait distribusi elpiji. Komisi VII DPR menilai, diperlukan sanksi lebih tegas dan penguatan sistem dalam pengawasan penyaluran elpiji. Menurut data Pertamina serta Ditjen Migas Kementerian ESDM, 781 surat sanksi itu terdiri dari 547 surat untuk lembaga penyalur elpiji bersubsidi dan 15 surat untuk lembaga penyalur elpiji nonsubsidi. Di samping itu, ada 183 SPBE subsidi dan 36 SPBE nonsubsidi yang juga menerima surat sanksi. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan, antara lain, agen tidak melakukan pendataan laporan bulanan di aplikasi Si Melon serta tak melapor adanya perubahan pangkalan. Lalu, agen menjual ke pangkalan dengan harga tidak sesuai ketentuan, pangkalan menjual elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi, dan adanya temuan verifikasi isi ulang elpiji 3 kg.

Sementara berdasarkan rekapitulasi kepolisian terkait penyalahgunaan elpiji bersubsidi, hingga kini (tahun 2023) sudah ada 63 kasus yang terdiri dari administrasi 8 kasus dan pidana 55 kasus. Kabupaten Bogor, Jabar, tertinggi dengan 5 kasus, disusul Kota Jaktim, DKI Jakarta, dengan 4 kasus. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (13/9) mengatakan, pihaknya menerapkan sejumlah sanksi. Sanksi itu mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan usaha terkait dengan penyaluran elpiji, baik bersubsidi maupun non-subsidi. ”(Pelanggaran itu) karena tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara Pertamina dan penyalur-penyalur tersebut. Pada SPBE, misalnya, surat teguran terkait dengan kinerja operasional, surat peringatan terkait pemenuhan perizinan, surat skorsing, dan surat klaim loses,” kata Riva. (Yoga)

Perkembangan industri dalam negeri yang dianggap belum maju memengaruhi permintaan keterampilan yang dibawa oleh diaspora Indonesia. Pemerintah perlu mendorong terciptanya iklim ketenagakerjaan yang membuat para diaspora turut membangun Tanah Air. ”Banyak diaspora Indonesia sebenarnya ingin kembali ke Tanah Air, tetapi akhirnya harus berhadapan dengan isu kesesuaian keterampilan yang mereka punya dengan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Gaji memang penting, tetapi kesesuaian keterampilan jadi factor yang lebih penting bagi mereka sebelum memutuskan kembali,” ujar Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, Rabu (13/9) di Jakarta.

Untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah bisa memfasilitasi pelaku industri swasta dalam negeri untuk meningkatkan penelitian yang melibatkan diaspora Indonesia. Industri yang berpartisipasi bisa diberikan pengurangan pajak dari penghasilan bruto paling tinggi (insentif super tax deduction). Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas politik supaya iklim investasi tetap menarik. Pemerintah bisa meminta diaspora Indonesia dengan keterampilan yang dimiliki untuk menjadi mentor. Beberapa lembaga pelatihan milik pemerintah membutuhkan tenaga pelatih terampil, tetapi sering kali pemenuhannya tidak optimal. ”Jika diaspora Indonesia dipekerjakan sebagai mentor, keterampilan yang mereka miliki tetap terpakai. Mereka juga sekaligus bisa transfer ilmu,” ujar Bhima. (Yoga)

Pemerintah jumpalitan menghadapi gejolak harga beras di pasaran. Sederet jurus dikeluarkan untuk menekan harga beras yang terus menanjak. Pemerintah mengguyur beras dari gudang-gudang Bulog ke pasar induk. Mulai awal September 2023, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk 21,35 juta keluarga yang berhak selama tiga bulan. Di saat yang sama, pemerintah mengimpor beras untuk menambah cadangan beras. Meski sudah menggelar aneka cara, harga beras tetap mahal. Mengacu data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium tercatat Rp 12.810 per kg. Harga ini sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET) untuk Pulau Jawa Rp 10.900 per kg. Sedang harga beras premium Rp 14.430 per kg. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan, harga beras di pasaran masih tinggi. Menurut dia, kunci untuk menurunkan harga saat ini adalah meningkatkan ketersediaan di lapangan. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) optimis harga beras turun dengan bantuan pangan beras. "Dengan bantuan pangan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat, harga beras bisa turun ke Rp 11.000 per kg, khususnya jenis medium," harap dia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap, dengan guyuran beras SPHP ke PIBC, harga beras terkoreksi dan kembali stabil. "Jika dibanjiri begini insya Allah harga cepat turun. Semoga bisa stabil," ucap dia dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, dalam seminggu ini akan dilepas sekitar 1.000 ton sampai 3.000 ton beras SPHP ke Pasar Induk Cipinang. Kemudian para pedagang di PIBC mengucurkan beras itu ke pasar. "Ini sesuai perintah Presiden agar beras SPHP disalurkan untuk mengisi semua pasar, semua lini diguyur," ungkap Arief.