PT Pertamina (Persero), per 8 September 2023, menerbitkan total 781 surat sanksi kepada lembaga penyalur dan stasiun pengisian bulk elpiji atau SPBE karena melanggar peraturan terkait distribusi elpiji. Komisi VII DPR menilai, diperlukan sanksi lebih tegas dan penguatan sistem dalam pengawasan penyaluran elpiji. Menurut data Pertamina serta Ditjen Migas Kementerian ESDM, 781 surat sanksi itu terdiri dari 547 surat untuk lembaga penyalur elpiji bersubsidi dan 15 surat untuk lembaga penyalur elpiji nonsubsidi. Di samping itu, ada 183 SPBE subsidi dan 36 SPBE nonsubsidi yang juga menerima surat sanksi. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan, antara lain, agen tidak melakukan pendataan laporan bulanan di aplikasi Si Melon serta tak melapor adanya perubahan pangkalan. Lalu, agen menjual ke pangkalan dengan harga tidak sesuai ketentuan, pangkalan menjual elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi, dan adanya temuan verifikasi isi ulang elpiji 3 kg.

Sementara berdasarkan rekapitulasi kepolisian terkait penyalahgunaan elpiji bersubsidi, hingga kini (tahun 2023) sudah ada 63 kasus yang terdiri dari administrasi 8 kasus dan pidana 55 kasus. Kabupaten Bogor, Jabar, tertinggi dengan 5 kasus, disusul Kota Jaktim, DKI Jakarta, dengan 4 kasus. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (13/9) mengatakan, pihaknya menerapkan sejumlah sanksi. Sanksi itu mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan usaha terkait dengan penyaluran elpiji, baik bersubsidi maupun non-subsidi. ”(Pelanggaran itu) karena tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara Pertamina dan penyalur-penyalur tersebut. Pada SPBE, misalnya, surat teguran terkait dengan kinerja operasional, surat peringatan terkait pemenuhan perizinan, surat skorsing, dan surat klaim loses,” kata Riva. (Yoga)

Perkembangan industri dalam negeri yang dianggap belum maju memengaruhi permintaan keterampilan yang dibawa oleh diaspora Indonesia. Pemerintah perlu mendorong terciptanya iklim ketenagakerjaan yang membuat para diaspora turut membangun Tanah Air. ”Banyak diaspora Indonesia sebenarnya ingin kembali ke Tanah Air, tetapi akhirnya harus berhadapan dengan isu kesesuaian keterampilan yang mereka punya dengan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Gaji memang penting, tetapi kesesuaian keterampilan jadi factor yang lebih penting bagi mereka sebelum memutuskan kembali,” ujar Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, Rabu (13/9) di Jakarta.

Untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah bisa memfasilitasi pelaku industri swasta dalam negeri untuk meningkatkan penelitian yang melibatkan diaspora Indonesia. Industri yang berpartisipasi bisa diberikan pengurangan pajak dari penghasilan bruto paling tinggi (insentif super tax deduction). Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas politik supaya iklim investasi tetap menarik. Pemerintah bisa meminta diaspora Indonesia dengan keterampilan yang dimiliki untuk menjadi mentor. Beberapa lembaga pelatihan milik pemerintah membutuhkan tenaga pelatih terampil, tetapi sering kali pemenuhannya tidak optimal. ”Jika diaspora Indonesia dipekerjakan sebagai mentor, keterampilan yang mereka miliki tetap terpakai. Mereka juga sekaligus bisa transfer ilmu,” ujar Bhima. (Yoga)

Pemerintah jumpalitan menghadapi gejolak harga beras di pasaran. Sederet jurus dikeluarkan untuk menekan harga beras yang terus menanjak. Pemerintah mengguyur beras dari gudang-gudang Bulog ke pasar induk. Mulai awal September 2023, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk 21,35 juta keluarga yang berhak selama tiga bulan. Di saat yang sama, pemerintah mengimpor beras untuk menambah cadangan beras. Meski sudah menggelar aneka cara, harga beras tetap mahal. Mengacu data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium tercatat Rp 12.810 per kg. Harga ini sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET) untuk Pulau Jawa Rp 10.900 per kg. Sedang harga beras premium Rp 14.430 per kg. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan, harga beras di pasaran masih tinggi. Menurut dia, kunci untuk menurunkan harga saat ini adalah meningkatkan ketersediaan di lapangan. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) optimis harga beras turun dengan bantuan pangan beras. "Dengan bantuan pangan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat, harga beras bisa turun ke Rp 11.000 per kg, khususnya jenis medium," harap dia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap, dengan guyuran beras SPHP ke PIBC, harga beras terkoreksi dan kembali stabil. "Jika dibanjiri begini insya Allah harga cepat turun. Semoga bisa stabil," ucap dia dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, dalam seminggu ini akan dilepas sekitar 1.000 ton sampai 3.000 ton beras SPHP ke Pasar Induk Cipinang. Kemudian para pedagang di PIBC mengucurkan beras itu ke pasar. "Ini sesuai perintah Presiden agar beras SPHP disalurkan untuk mengisi semua pasar, semua lini diguyur," ungkap Arief.

Pemulihan ekonomi global yang diiringi kekhawatiran resesi ekonomi yang makin mereda, akan menjadi sentimen positif pada permintaan batubara. Kondisi ini akan menguntungkan emiten batubara, termasuk PT Harum Energy Tbk (HRUM). Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan dan Abyan H Yuntoharjo mengatakan, kinerja HRUM pada semester I-2023 masih di atas ekspektasi. Sepanjang Januari-Juni 2023, pendapatan HRUM meningkat 30,4% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi US$ 492 juta. Realisasi tersebut setara dengan 50,8% dari proyeksi pendapatan HRUM hasil kalkulasi Mirae Asset Sekuritas untuk setahun penuh tahun ini dan 67,3% dari proyeksi konsensus. Kenaikan pendapatan ini didorong oleh pendapatan kuartal I-2023 yang lebih tinggi secara tahunan karena penundaan penjualan dari kuartal IV-2022. Sepanjang separuh pertama 2023, volume penjualan batubara HRUM melonjak 71,8% yoy menjadi 1,8 juta ton. Kenaikan volume penjualan ini menjadi penopang pendapatan HRUM. Sebab pada dasarnya harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) HRUM merosot 23,4% yoy menjadi US$ 136 per ton. Terkait operasi nikel, produksi nickel pig iron (NPI) di smelter pertama milik HRUM di perusahaan asosiasinya, PT Infei Metal Industry (IMI), mencapai 89.000 ton pada separuh pertama 2023 atau meningkat 26,3% yoy. "Produksi komersial diperkirakan akan dimulai secara bertahap pada kuartal IV-2023. WMI akan memiliki empat lini smelter RKEF dengan kapasitas produksi hingga 56.000 ton logam nikel setiap tahun dalam bentuk NPI dan nikel matte bermutu tinggi," tulis kedua analis Mirae Asset Sekuritas tersebut, dalam riset 4 Agustus 2023. Sementara Analis Sinarmas Sekuritas Axel Leonardo menaikkan estimasi laba bersih HRUM untuk setahun penuh 2023 setelah melihat hasil kinerja kuartal II. Axel mengerek estimasi laba bersih HRUM sebesar 11% menjadi US$ 224 juta untuk 2023 dan 8% menjadi US$ 298 juta untuk tahun 2024. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta melihat permintaan batubara akan relatif membaik di semester II-2023 mengingat pemulihan ekonomi global telah terjadi. Secara teknikal, HRUM dalam keadaan uptrend, namun indikator RSI sudah berada di area overbought. Ia menargetkan harga saham HRUM di posisi Rp 1.870 per saham.

Pemilu 14 Februari 2024 boleh saja dinilai masih lama. Akan tetapi, sejak dini logistik berupa ketersediaan pangan, terutama beras, harus dipastikan aman. Mengapa? Ini terkait posisi strategis beras sebagai pangan seluruh warga dengan tingkat partisipasi sempurna: 100%. Nilai strategis ini tak tergantikan. Dalam struktur pengeluaran rumah tangga, terutama warga miskin, beras mendominasi: rerata 24% dari total pengeluaran. Ketika harga beras naik lantaran pemerintah salah kelola, bisa berbuntut panjang. Ketika harga beras naik bakal terjadi perebutan di pasar, panic buying bisa tidak terhindarkan. Hanya warga berkantong tebal yang bisa memborong beras. Tidak terbayang bagaimana kondisi sosial-politik apabila itu terjadi. Mengapa ketersediaan beras perlu dipastikan? Merujuk teori pasokan dan permintaan pangan Indonesia yang dikembangkan Noer Soetrisno (Memahami Siklus Perekonomian Indonesia, UB Surakarta Press, 2015), pasokan komoditas pertanian mengikuti kalender matahari (masehi) yang dipengaruhi angin muson, sehingga ada musim tanam dan musim panen tiap komoditas. Ada sejumlah tantangan memastikan ketersediaan beras menjelang Pemilu 2024. Pertama, stok nasional beras kian menipis. Indikator terlihat dari ‘meroketnya’ harga beras sejak Juli dan kian menanjak pada Agustus 2023. Harga beras melandai sejak ada bantuan sosial beras 10 kg per bulan untuk 21,35 juta keluarga, yang disalurkan pada Maret-Juni 2023. Inflasi beras yang sempat melandai pun kembali meroket di Agustus 2023. Kedua, jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) masih ‘rawan’. Stok beras di Bulog saat ini 1,6 juta ton. Jumlah ini bisa cukup, bisa juga tidak. Sementara Bulog mesti menyalurkan bansos beras 3 bulan seperti Maret—Mei lalu: September—November 2023. Tiga bulan itu butuh 640an ribu ton. Jika volume SPHP sampai akhir tahun 150.000—200.000 ton, stok akhir tahun 2023 kemungkinan tinggal 750.000—800.000 ton. Jumlah ini ‘rawan’. Ketiga, indikasi terjadi El Nino makin nyata. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memperkirakan, produksi beras turun 1,2 juta ton jika skala El Nino kuat. Ada juga yang memperkirakan produksi beras akan turun 5% atau setara 1,5 juta ton.

JAKARTA,ID-Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenko UKM) turut berpartisipasi aktif dalam memperkuat digitalisasi dan hilirisasi koperasi pertanian, dengan menghadiri forum yang difasilitasi Vietnam selaku tuan rumah. "Dalam rangka modernisasi di koperasi Indonesia, kami mendorong agar koperasi dapat mengadopsi teknologi serta tranformasi digital dalam menjalankan usahanya," jelas Asisten Deputi Bidang Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian Kemenkop UKM Bagus Rahman seperti dikutip dari keterangan resmi di jakarta Selasa (12/9/2023). Bagus mengatakan, Foruum 30th Asean Centre for Development of Agricultural  Cooperatives sebagai pertemuan tahunan para pelaku gerakan koperasi pertanian dan pemangku kebijakan yang menangani koperasi pertanian di wilayah Asean, dinilai sejalan dengan program pengembangan usaha di Indonesia melalui koperasi. Program hilirisasi dan digitalisasi koperasi  pertanian di Indonesia, lanjut dia,  menjadi salah satu fokus program Kemenkop UKM dan merupakan upaya pemerintah dalam modernisasi koperasi. (Yetede)

Keluarga anak-anak korban obat sirop beracun penyebab gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA putus asa mendengar wacana pemberian santunan oleh pemerintah yang tak kunjung direalisasikan. Pemerintah selalu beralasan pemberian santunan terhambat birokrasi anggaran. Padahal, tragedi yang menewaskan ratusan anak ini sudah menggantung selama satu tahun. Kuasa hukum yang mewakili 41 korban GGAPA, Siti Habiba, mengatakan, para korban sudah terlalu sering mendengar kabar akan diberikan santunan, tetapi hal itu tak kunjung datang. Hal itu terutama pada keluarga anak-anak yang selamat dari tragedi itu tetapi mengalami efek jangka panjang, mulai dari kesulitan bicara, membutuhkan bantuan selang nasogastrik saat makan, hingga mengalami kelumpuhan. ”Kasus sudah berjalan satu tahun lebih, dari Juli tahun lalu sampai hari ini kita berada di September. Sangat lucu kalau hari ini pemerintah masih terus-terusan menggulirkan wacana santunan itu,” kata Habiba di Pengadilan Negeri Jakpus, Selasa (12/9).

Selain itu, Habiba juga menyoroti istilah yang dipakai pemerintah sejak awal adalah santunan, bukan kompensasi atas dugaan kelalaian pemerintah mengawasi peredaran obat di masyarakat. Kata santunan, menurut Habiba, bisa berarti bantuan semata, bukan tanggung jawab atas tragedi yang menewaskan 204 korban dan 122 korban masih mengalami efek jangka panjang. Dia juga khawatir, penggunaan kata santunan dapat berdampak pada gugatan bersama atau class action yang sedang berjalan di PN Jakarta Pusat. Sebab, dalam gugatan ini, keluarga korban yang meninggal menuntut kompensasi Rp 3 miliar per orang dan keluarga dari korban yang masih dalam pengobatan menuntut kompensasi Rp 2 miliar per orang. ”Jadi, ada atau tidak adanya santunan yang diberikan pemerintah, itu seharusnya tidak akan menegasikan kasus perdatanya yang kami tempuh. Pemberian santunan dari pemerintah harus dilihat sebagai bentuk empati bukan tanggung jawab,” ucapnya. (Yoga)

Harga biomassa untuk co-firing relatif mahal sehingga tidak mampu bersaing dengan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Edi Wibowo, Selasa (12/9/2023), di Jakarta, mengatakan, pihaknya sedang melakukan finalisasi rancangan peraturan menteri terkait dengan co-firing. Salah satunya akan mengatur tentang penghitungan harga agar lebih menarik. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah berencana mencairkan penyertaan modal negara (PMN)  kepada tiga BUMN dengan total sekitar Rp28,15 triliun pada awal kuartal I-2024 BUMN berperan sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat turut berkontribusi  dalam mencapai tujuan  pembangunan nasional. Adapun tiga BUMN yang akan meneriman PMN tersebut adalah PT Hutama Karya (persero), PT Bahana pembinaan usaha Indonesia (Persero), dan PT Wijaya Karya (Perseroan). Percepatan pencairan dilakukan sebab waktu pemberian PMN akan menentukan kesehatan BUMN tersebut. "Tahun 2024 dari sisi timing sangat urgen untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan agar kita bisa melakukan langkah yang cukup awal, mengingat kondisi dari BUMN-BUMN tersebut." kata Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Kerja dengan Komisi XI DPR pada Selasa (12/9/2023). Dalam Rapat Panja Asmuni, Dasar, Pendapatan, Defisit, dan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2024 tanggal 5 September 2023 menyepakati PMN kepada 3 BUMN untuk dicairkan pada awal kuartal I-2024. (Yetede)

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan memperkuat konektivitas nasional di Tanah Air, pemerintah mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) lebih besar kepada sejumlah badan usaha milik negara pada tahun depan. Dalam Rapat Panitia Kerja antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR, pemerintah akhirnya menyepakati tambahan PMN kepada BUMN senilai Rp30,7 triliun. Anggaran tersebut meningkat Rp12,1 triliun dari sebelumnya Rp18,6 triliun yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Sebagian besar PMN kepada BUMN tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan. Investasi kepada sektor infrastruktur tersebut a.l. akan dilakukan melalui alokasi PMN kepada PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya dengan tambahan masing-masing sebesar Rp6 triliun. Penambahan PMN ini merupakan jalan tengah dari Kemenkeu dan Badan Anggaran DPR untuk merespons usulan Kementerian BUMN yang sebelumnya sempat meminta PMN hingga Rp57 triliun. Akan tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara total komposisi pembiayaan nonutang dalam RAPBN 2024 jumlahnya sebenarnya tetap sama hanya komposisi alokasinya saja yang berubah. Adapun, sumber dana dari penambahan PMN itu berasal dari dana cadangan investasi pemerintah sehingga pergeseran alokasi ini tidak mengubah proyeksi defisit fiskal pada tahun depan. Oleh karena itu, beberapa proyek pemerintah yang dinilai mendesak kemudian mendapat dukungan pemerintah melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN. Meskipun demikian, pemberian PMN kepada BUMN mutlak dibarengi dengan pengawasan ketat agar tujuan penciptaan efek berganda secara ekonomi dapat tercapai secara optimal.Untuk itu, pemerintah dan DPR harus memastikan BUMN penerima PMN telah menjalankan sistem manajemen yang baik dan tentunya para direksi memiliki integritas tinggi serta taat kepada aturan undang-undang. Jangan sampai suntikan modal yang diberikan negara tidak dapat dimanfaatkan karena terjadinya mismanagement sehingga perusahaan mengalami kesulitan likuiditas.