Pemulihan ekonomi global yang diiringi kekhawatiran resesi ekonomi yang makin mereda, akan menjadi sentimen positif pada permintaan batubara. Kondisi ini akan menguntungkan emiten batubara, termasuk PT Harum Energy Tbk (HRUM). Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan dan Abyan H Yuntoharjo mengatakan, kinerja HRUM pada semester I-2023 masih di atas ekspektasi. Sepanjang Januari-Juni 2023, pendapatan HRUM meningkat 30,4% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi US$ 492 juta. Realisasi tersebut setara dengan 50,8% dari proyeksi pendapatan HRUM hasil kalkulasi Mirae Asset Sekuritas untuk setahun penuh tahun ini dan 67,3% dari proyeksi konsensus. Kenaikan pendapatan ini didorong oleh pendapatan kuartal I-2023 yang lebih tinggi secara tahunan karena penundaan penjualan dari kuartal IV-2022. Sepanjang separuh pertama 2023, volume penjualan batubara HRUM melonjak 71,8% yoy menjadi 1,8 juta ton. Kenaikan volume penjualan ini menjadi penopang pendapatan HRUM. Sebab pada dasarnya harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) HRUM merosot 23,4% yoy menjadi US$ 136 per ton. Terkait operasi nikel, produksi nickel pig iron (NPI) di smelter pertama milik HRUM di perusahaan asosiasinya, PT Infei Metal Industry (IMI), mencapai 89.000 ton pada separuh pertama 2023 atau meningkat 26,3% yoy. "Produksi komersial diperkirakan akan dimulai secara bertahap pada kuartal IV-2023. WMI akan memiliki empat lini smelter RKEF dengan kapasitas produksi hingga 56.000 ton logam nikel setiap tahun dalam bentuk NPI dan nikel matte bermutu tinggi," tulis kedua analis Mirae Asset Sekuritas tersebut, dalam riset 4 Agustus 2023. Sementara Analis Sinarmas Sekuritas Axel Leonardo menaikkan estimasi laba bersih HRUM untuk setahun penuh 2023 setelah melihat hasil kinerja kuartal II. Axel mengerek estimasi laba bersih HRUM sebesar 11% menjadi US$ 224 juta untuk 2023 dan 8% menjadi US$ 298 juta untuk tahun 2024. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta melihat permintaan batubara akan relatif membaik di semester II-2023 mengingat pemulihan ekonomi global telah terjadi. Secara teknikal, HRUM dalam keadaan uptrend, namun indikator RSI sudah berada di area overbought. Ia menargetkan harga saham HRUM di posisi Rp 1.870 per saham.

Pemilu 14 Februari 2024 boleh saja dinilai masih lama. Akan tetapi, sejak dini logistik berupa ketersediaan pangan, terutama beras, harus dipastikan aman. Mengapa? Ini terkait posisi strategis beras sebagai pangan seluruh warga dengan tingkat partisipasi sempurna: 100%. Nilai strategis ini tak tergantikan. Dalam struktur pengeluaran rumah tangga, terutama warga miskin, beras mendominasi: rerata 24% dari total pengeluaran. Ketika harga beras naik lantaran pemerintah salah kelola, bisa berbuntut panjang. Ketika harga beras naik bakal terjadi perebutan di pasar, panic buying bisa tidak terhindarkan. Hanya warga berkantong tebal yang bisa memborong beras. Tidak terbayang bagaimana kondisi sosial-politik apabila itu terjadi. Mengapa ketersediaan beras perlu dipastikan? Merujuk teori pasokan dan permintaan pangan Indonesia yang dikembangkan Noer Soetrisno (Memahami Siklus Perekonomian Indonesia, UB Surakarta Press, 2015), pasokan komoditas pertanian mengikuti kalender matahari (masehi) yang dipengaruhi angin muson, sehingga ada musim tanam dan musim panen tiap komoditas. Ada sejumlah tantangan memastikan ketersediaan beras menjelang Pemilu 2024. Pertama, stok nasional beras kian menipis. Indikator terlihat dari ‘meroketnya’ harga beras sejak Juli dan kian menanjak pada Agustus 2023. Harga beras melandai sejak ada bantuan sosial beras 10 kg per bulan untuk 21,35 juta keluarga, yang disalurkan pada Maret-Juni 2023. Inflasi beras yang sempat melandai pun kembali meroket di Agustus 2023. Kedua, jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) masih ‘rawan’. Stok beras di Bulog saat ini 1,6 juta ton. Jumlah ini bisa cukup, bisa juga tidak. Sementara Bulog mesti menyalurkan bansos beras 3 bulan seperti Maret—Mei lalu: September—November 2023. Tiga bulan itu butuh 640an ribu ton. Jika volume SPHP sampai akhir tahun 150.000—200.000 ton, stok akhir tahun 2023 kemungkinan tinggal 750.000—800.000 ton. Jumlah ini ‘rawan’. Ketiga, indikasi terjadi El Nino makin nyata. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memperkirakan, produksi beras turun 1,2 juta ton jika skala El Nino kuat. Ada juga yang memperkirakan produksi beras akan turun 5% atau setara 1,5 juta ton.

JAKARTA,ID-Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenko UKM) turut berpartisipasi aktif dalam memperkuat digitalisasi dan hilirisasi koperasi pertanian, dengan menghadiri forum yang difasilitasi Vietnam selaku tuan rumah. "Dalam rangka modernisasi di koperasi Indonesia, kami mendorong agar koperasi dapat mengadopsi teknologi serta tranformasi digital dalam menjalankan usahanya," jelas Asisten Deputi Bidang Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian Kemenkop UKM Bagus Rahman seperti dikutip dari keterangan resmi di jakarta Selasa (12/9/2023). Bagus mengatakan, Foruum 30th Asean Centre for Development of Agricultural  Cooperatives sebagai pertemuan tahunan para pelaku gerakan koperasi pertanian dan pemangku kebijakan yang menangani koperasi pertanian di wilayah Asean, dinilai sejalan dengan program pengembangan usaha di Indonesia melalui koperasi. Program hilirisasi dan digitalisasi koperasi  pertanian di Indonesia, lanjut dia,  menjadi salah satu fokus program Kemenkop UKM dan merupakan upaya pemerintah dalam modernisasi koperasi. (Yetede)

Keluarga anak-anak korban obat sirop beracun penyebab gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA putus asa mendengar wacana pemberian santunan oleh pemerintah yang tak kunjung direalisasikan. Pemerintah selalu beralasan pemberian santunan terhambat birokrasi anggaran. Padahal, tragedi yang menewaskan ratusan anak ini sudah menggantung selama satu tahun. Kuasa hukum yang mewakili 41 korban GGAPA, Siti Habiba, mengatakan, para korban sudah terlalu sering mendengar kabar akan diberikan santunan, tetapi hal itu tak kunjung datang. Hal itu terutama pada keluarga anak-anak yang selamat dari tragedi itu tetapi mengalami efek jangka panjang, mulai dari kesulitan bicara, membutuhkan bantuan selang nasogastrik saat makan, hingga mengalami kelumpuhan. ”Kasus sudah berjalan satu tahun lebih, dari Juli tahun lalu sampai hari ini kita berada di September. Sangat lucu kalau hari ini pemerintah masih terus-terusan menggulirkan wacana santunan itu,” kata Habiba di Pengadilan Negeri Jakpus, Selasa (12/9).

Selain itu, Habiba juga menyoroti istilah yang dipakai pemerintah sejak awal adalah santunan, bukan kompensasi atas dugaan kelalaian pemerintah mengawasi peredaran obat di masyarakat. Kata santunan, menurut Habiba, bisa berarti bantuan semata, bukan tanggung jawab atas tragedi yang menewaskan 204 korban dan 122 korban masih mengalami efek jangka panjang. Dia juga khawatir, penggunaan kata santunan dapat berdampak pada gugatan bersama atau class action yang sedang berjalan di PN Jakarta Pusat. Sebab, dalam gugatan ini, keluarga korban yang meninggal menuntut kompensasi Rp 3 miliar per orang dan keluarga dari korban yang masih dalam pengobatan menuntut kompensasi Rp 2 miliar per orang. ”Jadi, ada atau tidak adanya santunan yang diberikan pemerintah, itu seharusnya tidak akan menegasikan kasus perdatanya yang kami tempuh. Pemberian santunan dari pemerintah harus dilihat sebagai bentuk empati bukan tanggung jawab,” ucapnya. (Yoga)

Harga biomassa untuk co-firing relatif mahal sehingga tidak mampu bersaing dengan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Edi Wibowo, Selasa (12/9/2023), di Jakarta, mengatakan, pihaknya sedang melakukan finalisasi rancangan peraturan menteri terkait dengan co-firing. Salah satunya akan mengatur tentang penghitungan harga agar lebih menarik. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah berencana mencairkan penyertaan modal negara (PMN)  kepada tiga BUMN dengan total sekitar Rp28,15 triliun pada awal kuartal I-2024 BUMN berperan sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat turut berkontribusi  dalam mencapai tujuan  pembangunan nasional. Adapun tiga BUMN yang akan meneriman PMN tersebut adalah PT Hutama Karya (persero), PT Bahana pembinaan usaha Indonesia (Persero), dan PT Wijaya Karya (Perseroan). Percepatan pencairan dilakukan sebab waktu pemberian PMN akan menentukan kesehatan BUMN tersebut. "Tahun 2024 dari sisi timing sangat urgen untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan agar kita bisa melakukan langkah yang cukup awal, mengingat kondisi dari BUMN-BUMN tersebut." kata Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Kerja dengan Komisi XI DPR pada Selasa (12/9/2023). Dalam Rapat Panja Asmuni, Dasar, Pendapatan, Defisit, dan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2024 tanggal 5 September 2023 menyepakati PMN kepada 3 BUMN untuk dicairkan pada awal kuartal I-2024. (Yetede)

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan memperkuat konektivitas nasional di Tanah Air, pemerintah mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) lebih besar kepada sejumlah badan usaha milik negara pada tahun depan. Dalam Rapat Panitia Kerja antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR, pemerintah akhirnya menyepakati tambahan PMN kepada BUMN senilai Rp30,7 triliun. Anggaran tersebut meningkat Rp12,1 triliun dari sebelumnya Rp18,6 triliun yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Sebagian besar PMN kepada BUMN tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional agar tercapai keseimbangan pembangunan. Investasi kepada sektor infrastruktur tersebut a.l. akan dilakukan melalui alokasi PMN kepada PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya dengan tambahan masing-masing sebesar Rp6 triliun. Penambahan PMN ini merupakan jalan tengah dari Kemenkeu dan Badan Anggaran DPR untuk merespons usulan Kementerian BUMN yang sebelumnya sempat meminta PMN hingga Rp57 triliun. Akan tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan secara total komposisi pembiayaan nonutang dalam RAPBN 2024 jumlahnya sebenarnya tetap sama hanya komposisi alokasinya saja yang berubah. Adapun, sumber dana dari penambahan PMN itu berasal dari dana cadangan investasi pemerintah sehingga pergeseran alokasi ini tidak mengubah proyeksi defisit fiskal pada tahun depan. Oleh karena itu, beberapa proyek pemerintah yang dinilai mendesak kemudian mendapat dukungan pemerintah melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN. Meskipun demikian, pemberian PMN kepada BUMN mutlak dibarengi dengan pengawasan ketat agar tujuan penciptaan efek berganda secara ekonomi dapat tercapai secara optimal.Untuk itu, pemerintah dan DPR harus memastikan BUMN penerima PMN telah menjalankan sistem manajemen yang baik dan tentunya para direksi memiliki integritas tinggi serta taat kepada aturan undang-undang. Jangan sampai suntikan modal yang diberikan negara tidak dapat dimanfaatkan karena terjadinya mismanagement sehingga perusahaan mengalami kesulitan likuiditas.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah dana operasional senilai Rp5 miliar untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Dana operasional tersebut mencakup dana siap pakai (DSP) sebesar Rp4,5 miliar dan bantuan alat operasional tambahan di antaranya pompa jinjing, nozel, perlengkapan alat pelindung diri (APD), pompa induk, pompa sedang, selang, flexible tank, tenda posko, velbed, pompa apung, dan alat komunikasi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa penambahan anggaran tersebut bertujuan untuk mempercepat penanganan karhutla di Sumsel sebagai salah satu provinsi prioritas rawan karhutla di Indonesia. Menurutnya, selain tambahan dana operasional, BNBP juga akan memindahkan penggunaan dua helikopter water boombing dari Riau dan Kalimantan Barat untuk membantu proses pemadaman. “Saya sudah koordinasikan juga dengan Jakarta untuk nantinya menggelar TMC [teknologi modifikasi cuaca] lagi di Sumsel, khususnya untuk membantu pemadaman di Kabupaten OKI [Ogan Komering Ilir],” jelasnya. Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan bahwa total luasan lahan gambut di wilayah ini yaitu 1,2 juta hektare (ha) dengan 600.000 ha lahan gambut berada di Kabupaten OKI.

Kinerja PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) bakal lebih sehat berkat potensi meningkatnya kunjungan pasien BPJS Kesehatan. Sebab emiten rumah sakit ini memiliki fokus pasar pada segmentasi pasien BPJS. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Jonathan Guyadi dalam riset 7 Agustus 2023 memperkirakan, trafik pasien program jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan tumbuh positif di sisa 2023. "Dalam jangka pendek, hal ini mungkin terjadi yang mengindikasikan bahwa kunjungan ke rumah sakit bakal lebih tinggi," kata analis BRI Danareksa Sekuritas, Ismail Fakhri Suweleh, dalam riset 8 September 2023. Analis Reliance Sekuritas, Lukman Hakim menambahkan, kinerja HEAL ke depan akan terangkat ekspansi pembangunan rumah sakit baru. Selain memiliki potensi meningkatnya volume kunjungan dari pasien BPJS. Emiten rumah sakit swasta ini dijadwalkan akan membuka dua rumah sakit baru di Aceh dan Ciawi di sisa tahun ini. "Kemudian tahun depan rencananya akan dibuka empat rumah sakit baru yaitu RS Internasional PIK 2, rumah sakit di IKN, Pasuruan dan Madiun," ujar Lukman, Senin (11/9). Sementara Analis Panin Sekuritas, Rizal Rafly melihat HEAL saat ini berfokus pada pasien JKN. RS Hermina berfokus kepada segmentasi ini sebagai penggerak penjualan. Sehingga menjadikan peningkatan jumlah pasien rawat inap (inpatient) dan rawat jalan (outpatient). Menurut Rizal, HEAL masih berpotensi untuk mengakuisisi lebih banyak pasien baru yang akan berpengaruh pada pendapatan. Hal tersebut didukung oleh strategi doctor partnership yang memungkinkan dokter spesialis milik HEAL akan memiliki saham minoritas di salah satu rumah sakit Hermina.

Publik belakangan ini dilanda kecemasan akan datangnya El Nino di sisa waktu 2023 yang dapat memantik kelangkaan bahan pangan, kenaikan inflasi, dan pelemahan daya beli. El Nino yang menciptakan musim kering berkepanjangan bisa mengancam produksi pertanian dan kegagalan panen di berbagai tempat. Kegagalan panen dapat menguras cadangan beras pemerintah (CBP). Jika cadangan ini terus menipis sedangkan permintaan masih tinggi dan tak ada lagi pasokan baru yang dapat diandalkan, tak mustahil kekosongan pasokan tinggal menunggu waktu. Ibarat helai rambut yang mudah patah, defisit pasokan pangan akan langsung diikuti oleh kenaikan harga produk pertanian. Jika harga naik dan stok pangan kian tipis, bayangan inflasi akan menjadi momok berikutnya. Efek negatif El Nino tak hanya sampai di sini. Potensi masalah lainnya akan muncul berjenjang setelah inflasi yang meninggi, yaitu jatuhnya daya beli. Sebab, laju kenaikan harga pangan selalu lebih kencang dibandingkan dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Jika semua rangkaian masalah ini mewujud, keresahan sosial akan sulit dibendung. Kepastian itu datang langsung dari Presiden Joko Widodo. Kepala Negara memastikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini mencapai 1,6 juta ton. Jumlah tersebut bisa bertambah lagi sekitar 400.000 ton sehingga total menjadi 2 juta ton. Jokowi mengajak masyarakat tak perlu cemas karena stok normal CBP biasanya rerata hanya 1,2 juta ton tetapi sekarang malah 2 juta ton. Untuk memastikan ketersediaan stok pangan, Presiden juga membuka opsi impor dengan tujuan untuk menstabilkan harga agar tidak terlalu tinggi. Merujuk pada data Bank Indonesia, kecemasan konsumen soal lonjakan inflasi kembali meningkat. Ini tecermin dalam Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia yang memprakirakan tekanan inflasi meningkat pada Oktober 2023. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) IEH Oktober 2023 tercatat sebesar 118,7 lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 115,9. Salah satu penyebabnya adalah kendala pasokan barang, seperti pembatasan kendaraan besar pada akhir tahun. Meski masih dalam rentang proyeksi, inflasi pada Agustus 3,27% sudah tercatat sebagai kenaikan inflasi pertama dalam 6 bulan terakhir.