Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah dana operasional senilai Rp5 miliar untuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Dana operasional tersebut mencakup dana siap pakai (DSP) sebesar Rp4,5 miliar dan bantuan alat operasional tambahan di antaranya pompa jinjing, nozel, perlengkapan alat pelindung diri (APD), pompa induk, pompa sedang, selang, flexible tank, tenda posko, velbed, pompa apung, dan alat komunikasi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa penambahan anggaran tersebut bertujuan untuk mempercepat penanganan karhutla di Sumsel sebagai salah satu provinsi prioritas rawan karhutla di Indonesia. Menurutnya, selain tambahan dana operasional, BNBP juga akan memindahkan penggunaan dua helikopter water boombing dari Riau dan Kalimantan Barat untuk membantu proses pemadaman. “Saya sudah koordinasikan juga dengan Jakarta untuk nantinya menggelar TMC [teknologi modifikasi cuaca] lagi di Sumsel, khususnya untuk membantu pemadaman di Kabupaten OKI [Ogan Komering Ilir],” jelasnya. Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan bahwa total luasan lahan gambut di wilayah ini yaitu 1,2 juta hektare (ha) dengan 600.000 ha lahan gambut berada di Kabupaten OKI.

Kinerja PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) bakal lebih sehat berkat potensi meningkatnya kunjungan pasien BPJS Kesehatan. Sebab emiten rumah sakit ini memiliki fokus pasar pada segmentasi pasien BPJS. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Jonathan Guyadi dalam riset 7 Agustus 2023 memperkirakan, trafik pasien program jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan tumbuh positif di sisa 2023. "Dalam jangka pendek, hal ini mungkin terjadi yang mengindikasikan bahwa kunjungan ke rumah sakit bakal lebih tinggi," kata analis BRI Danareksa Sekuritas, Ismail Fakhri Suweleh, dalam riset 8 September 2023. Analis Reliance Sekuritas, Lukman Hakim menambahkan, kinerja HEAL ke depan akan terangkat ekspansi pembangunan rumah sakit baru. Selain memiliki potensi meningkatnya volume kunjungan dari pasien BPJS. Emiten rumah sakit swasta ini dijadwalkan akan membuka dua rumah sakit baru di Aceh dan Ciawi di sisa tahun ini. "Kemudian tahun depan rencananya akan dibuka empat rumah sakit baru yaitu RS Internasional PIK 2, rumah sakit di IKN, Pasuruan dan Madiun," ujar Lukman, Senin (11/9). Sementara Analis Panin Sekuritas, Rizal Rafly melihat HEAL saat ini berfokus pada pasien JKN. RS Hermina berfokus kepada segmentasi ini sebagai penggerak penjualan. Sehingga menjadikan peningkatan jumlah pasien rawat inap (inpatient) dan rawat jalan (outpatient). Menurut Rizal, HEAL masih berpotensi untuk mengakuisisi lebih banyak pasien baru yang akan berpengaruh pada pendapatan. Hal tersebut didukung oleh strategi doctor partnership yang memungkinkan dokter spesialis milik HEAL akan memiliki saham minoritas di salah satu rumah sakit Hermina.

Publik belakangan ini dilanda kecemasan akan datangnya El Nino di sisa waktu 2023 yang dapat memantik kelangkaan bahan pangan, kenaikan inflasi, dan pelemahan daya beli. El Nino yang menciptakan musim kering berkepanjangan bisa mengancam produksi pertanian dan kegagalan panen di berbagai tempat. Kegagalan panen dapat menguras cadangan beras pemerintah (CBP). Jika cadangan ini terus menipis sedangkan permintaan masih tinggi dan tak ada lagi pasokan baru yang dapat diandalkan, tak mustahil kekosongan pasokan tinggal menunggu waktu. Ibarat helai rambut yang mudah patah, defisit pasokan pangan akan langsung diikuti oleh kenaikan harga produk pertanian. Jika harga naik dan stok pangan kian tipis, bayangan inflasi akan menjadi momok berikutnya. Efek negatif El Nino tak hanya sampai di sini. Potensi masalah lainnya akan muncul berjenjang setelah inflasi yang meninggi, yaitu jatuhnya daya beli. Sebab, laju kenaikan harga pangan selalu lebih kencang dibandingkan dengan kenaikan pendapatan masyarakat. Jika semua rangkaian masalah ini mewujud, keresahan sosial akan sulit dibendung. Kepastian itu datang langsung dari Presiden Joko Widodo. Kepala Negara memastikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Badan Urusan Logistik (Bulog) saat ini mencapai 1,6 juta ton. Jumlah tersebut bisa bertambah lagi sekitar 400.000 ton sehingga total menjadi 2 juta ton. Jokowi mengajak masyarakat tak perlu cemas karena stok normal CBP biasanya rerata hanya 1,2 juta ton tetapi sekarang malah 2 juta ton. Untuk memastikan ketersediaan stok pangan, Presiden juga membuka opsi impor dengan tujuan untuk menstabilkan harga agar tidak terlalu tinggi. Merujuk pada data Bank Indonesia, kecemasan konsumen soal lonjakan inflasi kembali meningkat. Ini tecermin dalam Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia yang memprakirakan tekanan inflasi meningkat pada Oktober 2023. Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) IEH Oktober 2023 tercatat sebesar 118,7 lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 115,9. Salah satu penyebabnya adalah kendala pasokan barang, seperti pembatasan kendaraan besar pada akhir tahun. Meski masih dalam rentang proyeksi, inflasi pada Agustus 3,27% sudah tercatat sebagai kenaikan inflasi pertama dalam 6 bulan terakhir.

Tulisan Nadhila Dzikrina yang berjudul ‘Dilema Mengakses KUR’ (23/8) pada kolom opini media ini perlu diberi penjelasan secara detail, karena ada beberapa statement yang bias dan tidak sesuai update aturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta implementasi di lapangan. Hal ini penting disampaikan pada pembaca, agar pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menerima infromasi detail terkait KUR. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendorong kinerja UMKM sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Mengapa opini di atas perlu ditanggapi? Karena jangan sampai terdapat informasi dari masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah tidak pro pada pelaku usaha mikro dan kecil. Sebagai informasi bersama, bahwa pemerintah memberikan KUR sebagai vaksin bagi UMKM saat pandemi Covid-19. Saat ini, KUR masih menjadi separuh napas bagi UMKM terkait pemenuhan permodalan di tengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Adapun statement Nadhila Dzikrina yang perlu dibahas adalah sebagai berikut; yaitu, terkait rate bunga KUR sebesar 6%—7% sehingga kurang diminati. Kemudian berlanjut, bahwa program KUR makin tidak dilirik karena prosesnya ribet, kemudian ditambah lagi, dengan argumen bahwa jangka waktu pengembaliannya amat terbatas. Nadhila juga nyinyir kalau jenis pembiayaan KUR yang diberikan tidak sesuai karakteristik usaha dari pelaku UMKM. Terakhir, Nadhila Dzikrina memberikan kritik masalah jaminan. Di mana untuk mendapatkan kredit tanpa jaminan, hanya diberikan pada mereka dengan batas maksimal pinjaman hanya Rp50 juta. Tujuan KUR itu sendiri adalah; pertama, meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; kedua, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Karena itulah, kebijakan KUR tiap tahun selalu dievaluasi untuk perbaikan sehingga daya dorong UMKM agar menjadi lebih efektif. Dan, keempat, agar pelaku usaha dapat naik kelas. Naik kelas dari segmen mikro menjadi kecil, kemudian kecil menjadi menengah, dan menjadi korporasi.

Perlu strategi dan kebijakan baru menghadapi kenaikan harga pangan, terutama beras, yang dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Harian Kompas, Senin (11/9) mewartakan, kenaikan harga beras medium dalam periode Januari 2022-8 September 2023 lebih tinggi di pasar tradisional dibandingkan dengan harga di pasar ritel modern. Menurut Institute for Development of Economics and Finance, selain itu terjadi anomaly harga di sentra produksi nasional padi, yaitu kenaikan harga beras medium di atas 10 %. Menurunnya pasokan beras karena fenomena iklim El Nino memicu kenaikan harga. Indonesia mempunyai cukup pengalaman mengatasi dampak El Nino. Walakin, ada perubahan besar yang membuat cara-cara selama ini tidak memadai lagi menghadapi tantangan pemenuhan pangan  masyarakat.

Perubahan iklim telah memengaruhi produksi pangan negara-negara pengekspor sehingga mereka menahan stok. Kita belum pulih dari dampak pandemi, terjadi perang Ukraina. Perang mengganggu  ekspor gandum, pupuk, dan energi dari dua negara itu dengan akibat naiknya harga pangan dunia. Pengalaman di atas menuntut strategi dan kebijakan baru pangan serta pengelolaan menyeluruh dari hulu ke hilir. Kita perlu menemukan solusi segera untuk jangka pendek dan menengah-panjang. Penanganan segera adalah pemerintah menyediakan beras murah untuk masyarakat prasejahtera dan  berpenghasilan tetap dan rendah, serta pekerja yang tinggi konsumsi karbohidratnya. Harus dipisahkan tegas peruntukan beras untuk kelompok itu dari masyarakat mampu dan dipastikan tidak ada korupsi dalam penyediaan beras murah, termasuk pengoplosan dan rente ekonomi. (Yoga)

Penyalahgunaan anggaran proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Papua masih terus terjadi tahun ini. Anggaran yang sering disalahgunakan adalah pembangunan jalan dan jembatan. Kejaksaan Negeri Jayapura menangani tiga dari empat kasus korupsi anggaran untuk pembangunan fasilitas infrastruktur dengan kerugian negara lebih dari Rp 10,3 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Lukas Alexander Sinuraya pada Senin (11/9) mengatakan, tahun ini ada tiga kasus korupsi terkait bidang infrastruktur, yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Keerom.

Dua kasus korupsi di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pembangunan ruas jalan Trimuris-Kasonaweja dengan kerugian negara Rp 3,8 miliar. Satunya lagi, kasus proyek fiktif pembangunan dermaga untuk pelayaran tradisional di Kampung Teba, dengan kerugian negara Rp 1,9 miliar. Adapun kasus korupsi di Keerom ialah proyek pembangunan ruas jalanTepanma-Towe Hitam sepanjang 7 km dengan anggaran Rp 47 miliar. Total kerugian negara dalam kasus ini Rp 4,6 miliar. ”Kami menetapkan empat tersangka dalam tiga kasus ini,” kata Lukas. Sebanyak tiga tersangka telah menjalani persidangan, sedangkan satu tersangka yang terkait kasus korupsi pembangunan dermaga di Mamberamo Raya belum ditahan. (Yoga)

JAKARTA,ID-Rencana aksi (action plan)  yang dicanangkan untuk merampungkan sejumlah persoalan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih membuat publik penasaran, terutama bagi nasabah Jiwasraya yang masih menolak program restrukturisasi polis. Sebab, rencana aksi ini ditengarai bakal menentukan nasib pengembalian dana mereka. Berdasarkan data Jiwasraya, jumlah pemegang polis yang menyetujui program restrukturisasi polis sampai dengan Juni 2023 telah mencapai sekitar 99% dari total polis yang ditawarkan restrukturisasi. Sementara kurang lebih 85% dari total liabilitasnya telah dialihkan ke IFG Life. Adapun jumlah nasabah yang masih menolak direstrukturisasi  sekitar 1% dengan nilai ditaksir hampir 1% dengan nilai ditaksir hampir Rp 1 triliun. Walaupun hanya 1%, sejumlah prosedur dan upaya untuk  mendapatkan dana sebesar itu kembali terlampau sulit. Sehingga membuat kelompok nasabah ini menjadi terkatung-katung. Dana kelompok nasabah ini baru bisa dikembalikan tergantung pada sisa nilai aset. Jiwasraya saat dilikuidasi  atau bisa saja berubah menyesuaikan dengan rencana penyehatan keuangan terbaru dari Jiwasraya. hal itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. (Yetede)

JAKARTA - Guyuran bantuan sosial pangan berupa beras kepada lebih dari 21 juta keluarga penerima manfaat dalam tiga bulan ke depan diragukan bisa meredam lonjakan harga beras di pasar. Tanpa upaya menggerojok pasokan ke pasar, harga beras diperkirakan bisa terbang bebas. “Ini memang salah satu opsi untuk menenangkan publik, tapi belum tentu ampuh menurunkan harga beras,” kata Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, kepada Tempo, kemarin, 11 September 2023. Ia mengatakan, hingga saat ini, beras dari penggilingan masih dibanderol tinggi. Karena itu, harga komoditas tersebut di pasar terus menanjak. Menurut Mansuri, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial untuk mengendalikan harga beras. Solusi menekan harga adalah segera mengguyur pasokan ke pasar.

“Bansos untuk menaikkan ketenangan publik, meredakan kekhawatiran,” kata Mansuri. “Tapi faktor dominan dalam menurunkan harga pangan adalah barang harus banyak di pasar.” Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Mujiburrohman, juga sepakat bantuan sosial tak bisa meredam kenaikan harga dan membuat harga beras mencapai keseimbangan baru. “Kecuali produksi beras melimpah,” kata dia. Mujib memperkirakan harga beras medium bisa mencapai Rp 14 ribu per kilogram apabila tren kenaikan harga tak berhenti. (Yetede)

JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat masih terus membahas revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Saat ini mereka masih menyisakan pembahasan sejumlah pasal, khususnya penambahan aturan baru mengenai pengaturan platform digital. Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno, mengatakan pasal-pasal yang masih dibahas di antaranya mengenai pengaturan media sosial, seperti YouTube dan TikTok. Komisi I berharap platform digital ini mempunyai saringan terhadap konten yang berisi kabar bohong atau hoaks.

“Karena sekarang marak penipuan. Kalau tidak ada aturan itu, akan kejadian terus,” kata Dave, Senin, 11 September 2023. Politikus Partai Golkar ini mengatakan penyebaran kabar bohong sudah terbukti memicu kekacauan. Menurut Dave, substansi dari revisi UU ITE ini sesungguhnya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR pada Desember tahun lalu. Dalam KUHP sudah diatur secara rinci mengenai pencemaran nama, yang juga ada dalam UU ITE. Pencemaran nama ini diatur dalam beberapa pasal di UU ITE, seperti Pasal 27, 28, dan 29. Selama ini pasal-pasal tersebut dianggap multitafsir atau pasal karet. Dave mengatakan pasal-pasal ini akan disesuaikan dengan ketentuan dalam KUHP. (Yetede)

NEW DELHI,ID-Kelompok negara G20 pada Sabtu (09/09/2023) waktu New Delhi, India akhirnya sukses mengatasi perbedaan pendapat mengenai perang di Ukraina. Kelompok 20 negara dengan perekonomian  terbesar di dunia ini mencapai konsensus mengenai deklarasi bersama. Sebanyak 83 paragraf "Deklarasi Para Pemimpin" itu akan membuka jalan  bagi kerangka penyelesaian utang, solusi pendanaan iklim sesuai kebutuhan masing-masing negara, serta janji-janji lain untuk meningkatkan pembangunan di Dunia Selatan. Komunike bersama itu terdiri atas 14 poin. Hal menarik, pada poin ke-12, G20 menyerukan pentingnya menjaga ketahanan pangan dan energi, kami menyerukan penghentian penghancuran militer atau serangan lain terhadap  infrastruktur terkait. Poin 13, G20 menyeurkan kepada semua negara untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas. (Yetede)