Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menunjukkan, polusi udara bukan hanya menjadi problem warga di kawasan Jabodetabek. Hanya 8,66 % atau 409.000 dari 64,9 juta orang berdomisili di 98 kota Indonesia yang sehari-hari bisa menikmati udara bersih dengan kadar PM 2,5 di bawah ambang batas baku mutu ambien versi Pemerintah Indonesia, yakni 15 µg/m3 (mikrogram per meter kubik) setiap tahun. Jika menggunakan ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahunan 5 µg/m3, hanya 0,6 % dari 64,9 juta warga perkotaan Indonesia yang menikmati udara bersih. Artinya, semakin sedikit warga yang menikmati udara bersih sesuai dengan standar WHO. Kategori warga perkotaan adalah warga yang tinggal di wilayah administrasi berstatus kota. Warga di 98 kota di Indonesia terpapar polusi udara secara signifikan. Mayoritas penduduknya menghirup udara dengan tingkat polusi melebihi ambang batas 15 µg/m3 untuk polutan partikel PM 2,5.

Partikel partikulat berukuran 2,5 mikron atau PM 2,5 dihasilkan dari sumber pencemar, seperti kendaraan, alat berat, pembakaran hutan, dan kegiatan pembakaran lain. Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas diperoleh dengan menghitung tingkat polusi di semua kota dan kabupaten di Indonesia dari data konsentrasi PM 2,5 Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC), sebuah bank data yang dikelola oleh Badan Penerbangan dan Antariksa AS (NASA). Periode data yang digunakan adalah tahun 1998-2019. Kemudian, informasi spasial SEDAC digabungkan dengan data persebaran penduduk Global Human Settlement Layer (GHSL), menghasilkan angka rata-rata konsentrasi PM 2,5 di setiap kota dan kabupaten di Indonesia, hanya di kawasan berpenduduk. Analisis tim juga menunjukkan tingkat polusi udara di Jabodetabek pada 2023 bukanlah anomali. Semestinya intervensi dapat dilakukan beberapa tahun lalu tanpa harus menunggu gelombang protes masyarakat saat ini dan makin parahnya polusi udara di kota-kota lain. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan baru saja merilis aturan baru, POJK No. 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Salah satu yang diatur dalam beleid ini mengenai pembagian dividen perbankan. Jika dibandingkan dengan aturan tata kelola bank sebelumnya, yaitu No. 55/POJK.03/2016, terdapat sejumlah pembaruan. Dalam beleid lama tidak ada klausul mengenai kebijakan pembagian dividen. Pada aturan yang diundangkan pada 14 September 2023 ini, pembagian dividen bank diatur oleh regulator. Secara tidak langsung, bank dilarang jor-joran dalam mengelontorkan dividen. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 108. Di pasal itu dijelaskan bahwa bank wajib memiliki kebijakan dividen dan menyampaikan rencana tersebut kepada pemegang saham. Selain itu, pada pasal yang sama disebutkan bahwa OJK berwenang melakukan tindakan mengenai pembagian dividen bank. OJK berwenang untuk memerintahkan bank menunda, membatasi, dan melarang pembagian dividen bank. Otoritas melakukan pembatalan dengan mempertimbangkan aspek eksternal dan internal, terutama bagi bank yang sedang dalam masalah. Otoritas menginginkan alokasi laba yang diperoleh bank diprioritaskan untuk penguatan modal, sumber dana investasi, serta kebutuhan lain agar bank terus berkembang. Secara umum, POJK No. 17/2023 ini mengatur kewajiban bank untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang diwujudkan dalam beberapa aspek a.l. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengurus, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, dan penerapan fungsi kepatuhan. Bank pelat merah paling royal dalam membagikan dividen. Misalnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang membagikan dividen dengan rasio mencapai 85% atau senilai Rp43,5 triliun pada 2022. Di kelompok bank swasta, PT Bank Mega Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk. yang berkompetisi membagikan laba, masing-masing dengan rasio 70% dan 62,1% pada laporan keuangan 2022. Kebijakan ini tentu akan berdampak pada lembaga intermediasi, khususnya bank pelat merah. Setoran ke APBN bakal merosot, kemungkinan pada tahun buku 2023 setoran dividen sekitar Rp30 triliun- Rp35 triliun. Namun, itu sebanding dengan kehati-hatian perbankan.

JAKARTA,ID-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (persero) mengangkat Agus DW Martowardojo sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen. RUPS ini juga mengangkat Arcandra Tahar sebagai  komisais Independen. Agus adalah gubernur bank Indonesia periode 2010-2013, setelah sempat menduduki pimpinan puncak sejumlah bank, termasuk direktur utama PT Bank mandiri (Perseroa) Tbk. Sehari sebelumnya, dia baru saja mengakhiri tugasnya sebagai komisaris utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan hingga kini masih tercatat sebagai komisaris utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Sedangkan Arcandra adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang dijabat 27 Juli 2016 dan wakil menteri ASDM 14 Oktober 2016 hingga 20 Oktober 2019. (Yetede)

Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara maritim. Upaya memanfaatkan potensi besar maritim membutuhkan pengelolaan ruang laut yang terintegrasi. Namun, pengelolaan ruang laut masih menghadapi tantangan yang tak ringan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas 17.500 pulau dan dikelilingi 6,4 juta meter persegi perairan telah menjadi habitat penting tanaman bakau seluas 3,3 juta hektar, terumbu karang 2,5 juta hektar, dan padang lamun seluas 300.000 hektar yang merupakan rumah bagi sumber daya ikan. Namun, pengelolaan ruang laut di Indonesia masih menghadapi tantangan sangat besar. Sebab, banyak sektor industri memanfaatkan ruang dan sumber daya laut secara ekstraktif. PDB sektor maritim berkontribusi 7,6 % terhadap total PDB nasional. Sementara itu, 281 kabupaten/kota serta masyarakat di lebih dari 12.000 desa pesisir menggantungkan penghidupan pada laut yang sehat.

”Selain potensi besar, tekanan besar juga dihadapi laut kita. Kerusakan laut tidak hanya menjadi bencana Indonesia, tetapi juga mengancam kehidupan manusia di masa depan,” ujar Trenggono dalam pembukaan acara Marine Spatial Planning and Services Expo 2023, secara hibrida, di Jakarta, Selasa (19/9). Sektor maritim di antaranya meliputi industri perkapalan, perikanan dan bioteknologi, pertambangan dan energi, reparasi kapal, jasa pergudangan laut, jasa penyeberangan, logistik, pelabuhan,terminal peti kemas, serta pembuatan senjata dan kapal perang. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengemukakan, Indonesia yang 75 % luasnya adalah wilayah laut memiliki potensi maritim sangat besar, 45 % jalur perdagangan dunia lewat laut dan sebagian besar di antaranya lewat perairan Indonesia. Ia menambahkan, masih banyak potensi maritim yang belum dimanfaatkan dan perlu ditata, di antaranya potensi perikanan tangkap dan budi-daya, rumput laut, energi, hingga jalur kabel dan pipa bawah laut. Rencana strategis kelautan perlu disusun. ”Kalau kita kelola semua ini, Indonesia akan jadi negara super-power,” kata Luhut. (Yoga)

Perhelatan tari kolosal Festival Gandrung Sewu di Banyuwangi, Jatim, melanggengkan budaya khas setempat sekaligus memacu roda ekonomi masyarakat. Perputaran uang selama tiga hari rangkaian festival lebih dari Rp 7 miliar. Berbeda daritahun-tahun sebelumnya yang hanya satu hari, Festival Gandrung Sewu tahun ini berlangsung tiga hari. Kegiatan itu masuk kalender event nasional Kemenparekraf/Badan Parekraf, 14-16 September, di Pantai Marina Boom, Kampung Mandar, Banyuwangi. Pada puncak acara, Sabtu (16/9/2023), ribuan orang me madati lokasi acara. Menjelang pintu masuk, puluhan UMKM menjajakan aneka produk, mulai makanan hingga cendera mata. Hotel dan rumah inap juga ketiban rezeki. Hadirnya demo udara pesawat EMB-314 Super Tucano dan pesawat tempur T-50i Golden Eagle, serta penerjunan belasan personel TNI AU menambah semarak suasana festival yang bertema ”Omprog, The Glory of Art”.

Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi M Yanuar Bramuda, Selasa (19/9) mengatakan, pihaknya masih merekapitalusi nilai ekonomi yang berputar pada perhelatan yang melibatkan 1.200 penari itu. Penari merupakan siswa SD-SMA se-Banyuwangi yang terseleksi. ”Okupansi hotel dan homestay di Banyuwangi, weekend, selama tiga hari rata-rata penuh. Saya sempat telepon-telepon ke manajer hotel, kondisinya seperti itu. Sejumlah tamu dari Jakarta yang mencari penginapan juga kesulitan,” ujarnya. Menurut Bramuda hasil survei dengan pelaku UMKM ada yang beromzet mencapai Rp 30 juta selama tiga hari, bahkan ada yang tembus Rp 50 juta. Total 60 UMKM yang terlibat, belum termasuk puluhan warung makanan hasil laut dan menu lokal yang ada lebih dulu di sekitar Marina Boom. ”Jumlah uang yang beredar sekitar Rp 7 miliar selama tiga hari. Itu dari okupansi hotel, UMKM. Kita belum hitung perputaran uang di restoran, oleh-oleh, dan lainnya. Saat ini teman-teman masih merekap nilai totalnya,” kata Bramuda. (Yoga)

Memasuki tahun politik 2024, parlemen dan pemerintah bersepakat mengerek alokasi subsidi energi. DPR setuju untuk meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi tahun 2024 dari usulan awal pada Agustus 2023. Alokasi anggaran subsidi energi tahun depan ditetapkan Rp 189,10 triliun. Angka ini naik 1,73% dari usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai Rp 185,87 triliun. Anggota Komisi II sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024 Nurul Arifin menyampaikan, alokasi subsidi energi tersebut meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan elpiji tabung 3 kg sebesar Rp 113,2 triliun, meningkat dari usulan awal sebesar Rp 110  triliun. Sementara itu, subsidi listrik disepakati Rp 75,8 triliun, atau masih sama dengan usulan awal. Adapun volume BBM tahun depan dipatok sebesar 19,58 juta kiloliter (kl), terdiri dari minyak tanah 0,58 juta kl, dan minyak solar 19 juta kl. Kemudian, volume elpiji 3 kg dipatok 8,03 juta metrik ton, serta subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter. Alasan peningkatan subsidi energi pada tahun depan lantaran sejumlah indikator seperti minyak mentah dan nilai tukar bergerak volatil. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja itu menjelaskan, ada banyak perubahan pada prospek ekonomi domestik dan global dalam tiga minggu terakhir. Salah satu contohnya harga minyak Brent yang naik menjadi US$ 95 per barel atau naik 11%. "Dalam situasi ekonomi seperti ini, asumsi-asumsi dasar terus berubah," kata Menkeu.

Tak ada yang dapat menakar pasti bagaimana situasi ekonomi dunia tahun depan.Apalagi, dunia masih dikepung ketidakpastian akibat gejolak geopolitik, ancaman gangguan rantai pasok, maupun risiko lonjakan inflasi yang memaksa sejumlah negara mengerek tinggi-tinggi suku bunga acuan. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi menjadi taruhan.n Keadaan itu mestinya juga terbaca oleh Pemerintah Indonesia. Kendati rupanya, beragam tantangan itu tak serta merta membuat pemerintah kehilangan optimisme. Buktinya, dalam rapat antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (19/9), sejumlah asumsi makro ekonomi dalam Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dinaikkan. Penerimaan pajak, misalnya dikerek menjadi Rp1.988,87 triliun, naik Rp2 triliun dari target yang diusulkan dalam RAPBN 2024, sebesar Rp1.986,87 triliun. Jika diperinci, DPR dan pemerintah menaikkan target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) menjadi sebesar Rp811,36 triliun, dari usulan sebelumnya sebesar Rp810,36 triliun. Demikian pula dengan target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), yang dinaikkan menjadi Rp27,18 triliun, dari usulan sebelumnya Rp26,18 triliun. Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2024 disepakati sebesar Rp320,98 triliun, alias sama dengan usulan dalam RAPBN 2024. Total jenderal, target penerimaan perpajakan pada 2024 mencapai Rp2.309,85 triliun, lebih tinggi dari usulan sebelumnya Rp2.307,85 triliun. Setidaknya hal itu tecermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) edisi Agustus 2023 lansiran Bank Indonesia, yang menunjukkan angka optimistis yakni 135, lebih tinggi ketimbang Juli sebesar 133,2. Ekspektasi konsumen tersebut ditopang oleh harapan tinggi terhadap kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja. Namun, sejauh ini Bank Indonesia cukup percaya diri inflasi terkendali, sekaligus menjadi basis yang kuat bagi pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian kebijakan, baik fiskal maupun nonfiskal. Tak heran, jika pada RAPBN 2024, pemerintah mematok target optimistis, yakni pertumbuhan ekonomi 5,2%, laju inflasi 2,8%, dan nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS.

Dari 32 bank yang ambil bagian dalam lelang perdana itu, nilai total SRBI yang berhasil dibukukan mencapai Rp24,45 triliun. Sementara itu, sasaran awal yang dipatok BI ‘hanya’ Rp7 triliun. Artinya, klaim bahwa SRBI lebih pro-market terbukti. Pasar sangat positif merespons kehadiran instrumen baru SRBI. Alhasil, target yang diemban atas penerbitan SRBI sudah menyalakan lampu hijau. Emisi SRBI ditujukan untuk mengoptimalkan aset surat berharga negara (SBN) yang dimiliki BI. Sementara itu, BI memegang SBN senilai Rp1.000-an triliun ‘warisan’ dari skema berbagi beban dalam membiayai penanganan dampak pandemi Covid-19. Emisi SRBI yang berbasis SBN itu diharapkan juga mendorong pendalaman pasar, serta pengembangan pasar uang domestik. Perbankan berlebih likuiditas yang selama ini lebih suka meminjamkannya ke pasar uang antarbank (PUAB) bisa mengalihkannya pada SRBI. Imbal hasil dari keduanya pun sangat kompetitif. Sebagai komparasi, penerbitan instrumen sekuritas korporasi di sektor privat, misalnya senantiasa berbasis kepada prospek pendapatan dari aset fisik sebagai rujukannya. Nilai aset fisik induk tersebut sangat besar lantaran bertindak sebagai semacam jaminan atas penerbitan sekuritas yang menjadi aset derivatifnya. Pada titik ini, masyarakat (termasuk pemain asing) yang tertarik memegang SRBI sejatinya berstatus sebagai pembeli ‘ketiga’, yakni dari Kementerian Keuangan ke BI, dari BI ke perbankan, lantas dari perbankan ke publik. Kalkulasi kepercayaan kadang tidak selalu kompatibel dengan hitung-hitungan finansial.Bagi pemain asing, SRBI bertenor 1 atau 3 bulan dipandang ‘ideal’ dengan tenggat pendek plus risiko yang rendah. Penerbitan SRBI untuk kedua tenor tersebut sejatinya lebih mampu menangkap aliran hot money yang hendak mengambil posisi jangka pendek. Intinya, SRBI dari sisi tenor agaknya kurang atraktif.

ASEAN memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. Salah satu peluang datang dari perempuan sebagai angkatan kerja. Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di ASEAN bervariasi. Tingkat partisipasi perempuan berusia 15 tahun ke atas pada 2022 terendah di Filipina, yaitu 46 %, tertinggi di Kamboja sebesar 69,6 % meski 93,8 % berada di sektor informal. Sedangkan tingkat partisipasi di Indonesia 52,7 %, tidak banyak berubah sejak tahun 2000, yaitu 52 % (The Asean Magazine, 22 Mei 2023), sedangkan tingkat partisipasi kerja laki-laki 82 %. Apabila disigi lebih lanjut, separuh tenaga kerja perempuan di Indonesia bekerja di sektor informal, tidak termasuk di pertanian. Data BPS memperlihatkan, pada 2022 hanya 35,57 % perempuan bekerja di sektor formal, sementara laki-laki 43,97 %. Di sektor keuangan, hanya 51,35 % perempuan berusia di atas 15 tahun memiliki akun di lembaga keuangan atau penyedia jasa layanan keuangan digital.

Meningkatkan partisipasi kerja perempuan memiliki dampak nyata pada perekonomian. Kajian McKinsey Global Institute menyebut, menaikkan partisipasi perempuan di dunia kerja 3 % dapat menambah 135 miliar USD pada  perekonomian Indonesia pada 2025. Pertambahan ini setara Rp 2.065,5 triliun dengan nilai tukar rupiah Rp 15.300 per USD. Jika Indonesia ingin tumbuh 7 % per tahun agar menjadi negara kaya, harus ada lebih banyak perempuan berpendidikan SMP dan SMA ke atas memasuki sektor kerja formal. Pemerintah juga dituntut membuat kebijakan lebih berani untuk memenuhi kebutuhan strategis perempuan, seperti akses pembiayaan tanpa tergantung pasangan, partisipasi penggunaan dana desa, atau hak yang sama atas alat usaha seperti tanah. (Yoga)

Rencana investasi di Pulau Rempang kembali mencuat, setelah sempat tanpa kabar sejak 2004. Ini lantaran, pemerintah bersikeras memutuskan bahwa proyek di Pulau Rempang masuk sebagai proyek strategis nasional (PSN) 2023. Menjadikan Pulau Rempang Eco-City dengan dasar aturan  Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7/2023, rencana ini langsung memantik konflik warga. Sebagian warga menolak relokasi yang disiapkan pemerintah. Kini, pemerintah masih berjibaku menawarkan relokasi untuk warga yang menghuni 12 kampung tua di sana. Di lain sisi, proyek ini kembali mencuatkan nama PT Makmur Elok Graha (MEG), pemegang konsesi kawasan wisata terpadu eksklusif yang dipegang sejak tahun 2004. Saat itu, BP Batam dan MEG, yang tak lain anak usaha dari Grup Artha, meneken kerjasama hak pengelolaan lahan selama 80 tahun. Perusahaan milik Tomy Winata ini mendapatkan mandat menggarap Pulau Rempang yang memiliki luas 17.000 hektare (ha). "Sesuai development plan yang telah diberikan ke Makmur Elok Graha, investor yang memperoleh hak alokasi lahan, di sana akan dibangun kawasan industri, perdagangan, hingga wisata," kata Ariastuty Sirait Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Badan Pengelolaan Batam (BP Batam) kepada KONTAN, Senin (18/9). Hilmi Panigoro, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menyatakan, Grup Medco berinvestasi di wilayah Batam, tepatnya di Pulau Bulan. "Pulau Bulan adalah pulau kecil yang tak berpenduduk, terletak di Selatan Pulau Batam," sebut Hilmi ke KONTAN. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Batam, khusunya Pulau Rempang tetap berjalan meski menuai protes warga. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro memperoleh informasi BP Batam telah mencadangkan lahan 16.500 ha untuk proyek Rempang Eco Park. Namun, alokasi ini tidak sesuai ketentuan. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam belum terbit. "Sepanjang belum ada sertifikat HPL Pulau Rempang, relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," kata dia, Senin (18/9).