JAKARTA,ID-Wanxinda Group mengucapkan investasi  Rp 1 triliun untuk pengembangan  bahan seluas 98 hektare (ha) di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) atau Grand Batang City, Jawa Tengah. Proyek ini diharapkan  bisa menarik perusahaan-perusahaan China masuk KITB dengan estimasi investasi US$ 1,5 miliar atau Rp 23 triliun. Direktur Utama PT Danareksa (Persero), holding BUMN kawasan industri, Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, dalam mengerjakan proyek itu, Wanxinda akan bekerja sama dengan anggota holding Danareksa, mulai dari permatangan lahan, persiapan infrastruktur, hingga berjalan operasionalnya. Potensi penyerapan tenaga kerja di proyek ini sekitar 200 ribu orang. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat  Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit sebesar US$ 1,5 miliar pada  kuartal III-2023, turun tajam hingga 79,7% dibandingkan dengan defisit  pada kuartal sebelumnya yang sebesar US$ 7,4 miliar. Kondisi tersebut ditopang oleh defisit neraca transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial yang membaik. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, NPI pada kuartal III-2023 menunjukkan  perbaikan signifikan dengan defisit senilai US$ 1,5 miliar. BI menilai kinerja NPI kuartal III-2023 yang baik mampu terus menopang ketahanan  eksternal Indonesia. "Ke depan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respon bauran kebijakan yang didukung sinergi  kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat sektor eksternal," jelas Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Selasa (21/11/2023). (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Jasa Marga Tbk (JSMR) melalui anak usahanya, PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) selaku operator jalan tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) meraih kredit sindikasi dari perbankan sebesar Rp 7,3 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun Tol Probowangi tahap I segmen Gending-Besuki sepanjang 49,68 km. Pinjaman tersebut diperoleh Jasa Marga dari sindikasi bank-bank BUMN (Himbara) yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), kemudian bank daerah  yakni Bank Jatim, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, dan BPD Papua, serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai lembaga penganiayaan infrastruktur. Dalam perjanjian kredit sindikasi ini, BBNI dan BMRI bertindak joint mandated lead arrangers & bookrunner (JMLAB). Sedangkan, bank-bank daerah berperan sebagai anggota sindikasi. Jasa Marga menerima kredit senilai Rp 7,3 triliun dengan tenor 15 tahun, yang akan digunakan untuk membangun Tol Probowangi tahap I, meliputi paket 1 Gending-Kraksaan (12,88 km), paket 2 Kraksaan-Paiton (11,20 km), dan paket 3 Paiton-Besuki (25,60 km). (Yetede)

Harga rumah primer dan sekunder alias seken di Indonesia hingga Oktober 2023 naik. Memasuki tahun politik 2024, kontraksi di pasar properti diprediksi akan relatif ringan, terutama jika dibandingkan masa pandemi. Berdasarkan indeks harga rumah seken yang diterbitkan platform properti 99.co Indonesia dan Rumah123.com, harga rumah seken di 11 kota dari 13 kota naik. Harga rumah seken sejak Oktober 2022 hingga Oktober 2023 rata-rata naik 2,5 %. Adapun tiga kota mengalami pertumbuhan harga tertinggi di atas inflasi tahunan, yakni Makassar 7,5 %, Denpasar (6,7 %), dan Medan (5,9 %). Country Manager 99 Group Indonesia Maria Herawati Manik mengatakan, kenaikan harga rumah seken menandakan indikasi positif karena peluang nilai investasi properti di kota-kota tersebut dapat meningkat seiring waktu. ”Ini menjadi peluang bagi masyarakat maupun investor yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka atau mencari investasi jangka panjang yang stabil,” kata Maria dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11).

Kenaikan harga rumah hingga Oktober 2023 juga terlihat pada pasar primer. Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia mencatat, perkembangan harga properti residensial di pasar primer secara tahunan meningkat pada triwulan III (Juli-Oktober) 2023. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan III-2023 tumbuh 1,96 % secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,92 %, terutama ditopang oleh kenaikan harga rumah tipe besar, yaitu 1,7 % secara tahunan, lebih tinggi dari kenaikan pada triwulan II-2023 sebesar 1,49 %. Watch Ali Tranghanda menilai, kenaikan harga pasar perumahan terjadi, namun tidak signifikan. Sebagian transaksi tertahan karena pembeli menunggu realisasi insentif PPN untuk pembelian rumah yang dijanjikan pemerintah. Pemerintah berencana menanggung 100 % PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. (Yoga)

Pembiayaan untuk megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim masih jauh dari target. Bahkan, sampai saat ini, belum ada investor asing yang secara langsung berinvestasi. ”Tetapi sampai saat ini yang riil untuk memulai (berinvestasi) memang belum. Namun, dengan tumpukan LoI (letter of intent) sebesar itu, masak satu saja ndak. Saya kira akan banyak. Hanya kita dahulukan dulu investor di dalam negeri,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan ketika melepas bantuan kemanusiaan ke Palestina di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (20/11). Di APEC CEO Summit, Presiden Jokowi menyebut saat ini adalah saat tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia dinilai menyediakan peluang besar karena pertumbuhan ekonomi yang terus mencapai 5 % tahun 2023, demikian pula diperkirakan tahun 2024.

Tak hanya itu, ada potensi besar berupa kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga, dan komitmen kuat untuk memastikan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Pemerintah Indonesia pun memprioritaskan pembangunan hilirisasi industri, transisi energi, dan pembangunan ibu kota baru, yakni IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono dalam sambungan telekonferensi, Senin (20/11), menyatakan, derasnya aliran masuk dana investasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan IKN hanyalah soal waktu. Alasannya, minat investor asing sangat tinggi di proyek pembangunan IKN. Sejauh ini, Otorita IKN telah menerima 305 surat pernyataan minat (letter of intent/LoI). Sebanyak 172 LoI di antaranya berasal dari investor domestik, sedangkan 133 LoI sisanya berasal dari investor asing. (Yoga)

Dampak paket kebijakan stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada akhir tahun dinilai kurang signifikan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi pada 2023. Meski demikian, langkah itu diyakini bisa menopang daya beli masyarakat. Di tengah melambatnya ekspor dan konsumsi yang lesu, pertumbuhan ekonomi tahun ini pun diproyeksikan tidak mencapai target. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus ekonomi yang diterapkan mulai November 2023. Paket kebijakan berupa bantuan sosial (bansos) dan insentif fiskal itu ditujukan bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan miskin.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan itu tidak akan signifikan mengerek angka pertumbuhan ekonomi tahun ini, tetapi dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah efek inflasi pangan. Pasalnya, paket stimulus ekonomi itu lebih ditujukan  untuk kelompok masyarakat menengah-bawah, yang kontribusinya tidak terlalu besar terhadap PDB. Sumbangan konsumsi masyarakat 40 % terbawah hanya 17 % terhadap keseluruhan konsumsi dan pembentukan PDB. ”Jadi, secara angka kuantitatif sebetulnya memang dampaknya tidak terlalu besar, tetapi itu tetap bermanfaat dalam aspek distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan, untuk menjaga daya beli,” kata Faisal, Senin (20/11). (Yoga)

Tahun depan, sekitar 2 miliar orang atau hampir separuh penghuni dunia akan mengikuti proses pemilihan umum (pemilu) yang tersebar di 76 negara. Momen ini seharusnya menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah manusia. Namun, faktanya, banyak cacat dalam pelaksanaannya. Meski prosedur dijalankan, terjadi berbagai manipulasi dan tekanan sehingga kualitas demokrasi tak terjaga (flawed democracy). Begitu prediksi The World Ahead 2024 terbitan majalah The Economist. Indonesia, bersama AS dan India, akan menjadi negara dengan peserta pemilu terbesar di dunia. Penduduk India 1,4 miliar jiwa, AS 342 juta jiwa, dan Indonesia 280 juta jiwa. Di Indonesia, Presiden Jokowi dengan tingkat kepuasan rakyat 80 % menjadi faktor yang bisa ikut menentukan presiden berikutnya: siapa pun yang didukungnya punya peluang menang. Sementara itu, berbagai kelompok masyarakat sipil dan pencinta demokrasi tengah menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil agar demokrasi tidak cacat.

Pemilu 2024 menjadi salah satu pertaruhan besar bagi masa depan bangsa, termasuk kelangsungan proyek pembangunan yang sudah dilaksanakan sepanjang sembilan tahun terakhir. Martin Wolf, kolumnis terkemuka Financial Times, menulis buku berjudul The Crisis of Democratic Capitalism (2023) yang menggambarkan kemunduran demokrasi seiring meredupnya kapitalisme. Masa jaya demokrasi di tengah kebebasan berekspresi dan sistem ekonomi terbuka tengah surut, diikuti meningkatnya pemerintahan otoriter di banyak negara di dunia. China telah berhasil mengembangkan perekonomian berbasis pasar bebas tanpa menerapkan demokrasi. Ketika perekonomian mengalami stagnasi pascapandemi Covid-19, peran pengusaha sangat terbatas dalam menggerakkan ekonomi.

AS sebagai salah satu penganjur utama rezim pasar bebas telah berputar haluan sejak pemerintahan Trump. Mereka mendahulukan kepentingan domestik dan menarik diri dari percaturan global. Sejak pandemi Covid-19, kebijakan industrinya banyak dimotori pemerintah, tak lagi mengandalkan kekuatan sektor swasta (pasar). Di Indonesia, sejak Presiden Jokowi dilantik pada 2014, pembangunan infrastruktur dibangun secara progresif dengan mengandalkan perusahaan BUMN sebagai pelaksana proyek. Anggaran infrastruktur naik drastis, dari Rp 154 triliun pada 2014 menjadi Rp 256 triliun pada 2015. Alokasinya terus naik hingga mencapai puncaknya pada 2020 senilai Rp 420 triliun. Bangsa Indonesia sangat beruntung memiliki presiden yang visioner dan berani mengambil risiko melakukan pembangunan (infrastruktur) yang mendukung proses hilirisasi serta pembangunan ekosistem industri mobil listrik. Meski mendapat tentangan dari banyak negara maju dan lembaga multilateral, kebijakan ini tetap dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menjadi negara maju pada Indonesia Emas 2045. Meski demikian, jika berbagai kebijakan ini kemudian dijadikan dalih bagi proses politik yang tidak demokratis, justru muncul risiko besar terhadap keberlangsungan pembangunan itu sendiri. (Yoga)