Tahun depan, sekitar 2 miliar orang atau hampir separuh penghuni dunia akan mengikuti proses pemilihan umum (pemilu) yang tersebar di 76 negara. Momen ini seharusnya menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah manusia. Namun, faktanya, banyak cacat dalam pelaksanaannya. Meski prosedur dijalankan, terjadi berbagai manipulasi dan tekanan sehingga kualitas demokrasi tak terjaga (flawed democracy). Begitu prediksi The World Ahead 2024 terbitan majalah The Economist. Indonesia, bersama AS dan India, akan menjadi negara dengan peserta pemilu terbesar di dunia. Penduduk India 1,4 miliar jiwa, AS 342 juta jiwa, dan Indonesia 280 juta jiwa. Di Indonesia, Presiden Jokowi dengan tingkat kepuasan rakyat 80 % menjadi faktor yang bisa ikut menentukan presiden berikutnya: siapa pun yang didukungnya punya peluang menang. Sementara itu, berbagai kelompok masyarakat sipil dan pencinta demokrasi tengah menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil agar demokrasi tidak cacat.

Pemilu 2024 menjadi salah satu pertaruhan besar bagi masa depan bangsa, termasuk kelangsungan proyek pembangunan yang sudah dilaksanakan sepanjang sembilan tahun terakhir. Martin Wolf, kolumnis terkemuka Financial Times, menulis buku berjudul The Crisis of Democratic Capitalism (2023) yang menggambarkan kemunduran demokrasi seiring meredupnya kapitalisme. Masa jaya demokrasi di tengah kebebasan berekspresi dan sistem ekonomi terbuka tengah surut, diikuti meningkatnya pemerintahan otoriter di banyak negara di dunia. China telah berhasil mengembangkan perekonomian berbasis pasar bebas tanpa menerapkan demokrasi. Ketika perekonomian mengalami stagnasi pascapandemi Covid-19, peran pengusaha sangat terbatas dalam menggerakkan ekonomi.

AS sebagai salah satu penganjur utama rezim pasar bebas telah berputar haluan sejak pemerintahan Trump. Mereka mendahulukan kepentingan domestik dan menarik diri dari percaturan global. Sejak pandemi Covid-19, kebijakan industrinya banyak dimotori pemerintah, tak lagi mengandalkan kekuatan sektor swasta (pasar). Di Indonesia, sejak Presiden Jokowi dilantik pada 2014, pembangunan infrastruktur dibangun secara progresif dengan mengandalkan perusahaan BUMN sebagai pelaksana proyek. Anggaran infrastruktur naik drastis, dari Rp 154 triliun pada 2014 menjadi Rp 256 triliun pada 2015. Alokasinya terus naik hingga mencapai puncaknya pada 2020 senilai Rp 420 triliun. Bangsa Indonesia sangat beruntung memiliki presiden yang visioner dan berani mengambil risiko melakukan pembangunan (infrastruktur) yang mendukung proses hilirisasi serta pembangunan ekosistem industri mobil listrik. Meski mendapat tentangan dari banyak negara maju dan lembaga multilateral, kebijakan ini tetap dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menjadi negara maju pada Indonesia Emas 2045. Meski demikian, jika berbagai kebijakan ini kemudian dijadikan dalih bagi proses politik yang tidak demokratis, justru muncul risiko besar terhadap keberlangsungan pembangunan itu sendiri. (Yoga)