PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJorney bakal menjadi pemilik baru PT Garuda Indonesia  Tbk (GIAA), Citilink, dan pelita Air. Integrasi pemain di industri aviasi diekspektasikan tuntas sebelum Oktober 2024. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan, Kementerian BUMN selaku pemegang saham, menargetkan merjer (Citilink dan Pelita) atau inklusi industri aviasi kedalam ekosistem InJourney rampung sebelum Oktober 2024. "Jadi kami di internal terus menerus bicara dengan Pelita khususnya, karena mohon dipahami  Citilink itu owned by Garuda 100%. Jadi diskusi soal merger ini lebih banyak diwakili oleh Garuda dengan didampingi oleh Citilink. Bentuknya seperti apa? masih dalam diskusi Tapi memang dengan pendekatan inklusi industri penerbangan ke dalam InJourney," ujar Irfan. (Yetede)

Dalam beberapa tahun belakangan ini kita sering mendapatkan pemberitaan mengenai tindakan-tindakan pihak asuransi yang merugikan nasabah. Mulai dari sulitnya proses pengajuan klaim. Imbal hasil investasi PAYDI yang  tidak sesuai dengan propektus, tagihan premi yang tiba-tiba naik, dan lain sebagainya. Namun yang kerap luput dari perhatian adalah ternyata perusahaan asuransi juga dihantui oleh risiko kerugian akibat tindakan fraud atas polis yang ditanggungnya. Modus penipuannya pun beraneka ragam, mulai dari penutupan informasi dan berbohong pada saat pendaftaran asuransi, memalsukan dokumen-dokumen bukti klaim, hingga memalsukan kecelakaan bahkan kematian tertanggung. Beberapa tindakan penipuan bahkan terindikasi dilakukan secara terorganisir dan melibakan berbagai pihak. Motifnya? Apalagi kalau bukan keuntungan finansial. (Yetede)

Wilmar telah menerapkan Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, and No Exploitation/NDPE) kepada seluruh pemasok tandan buah segar (TBS) sawit yang berada di Lanskap Aceh bagian Selatan. Langkah itu dilakukan WIlmar sebagai upaya untuk turut mendukung perlindungan Kawasan Konservasi Rawa Singkil yanag menjadi bagian wilayah tersebut. Menurut Supplier and Engagement Lead Wilmar Surya Purnama, pihaknya memastikan penerapan NDPE telah dilakukan oleh seluruh rantai pasok perusahaan, termasuk yang berada di Aceh Bagian Selatan. Langkah itu dilakukan WIlmar Surya Purnama  sebagai upaya untuk  turut mendukung perlindungan Kawasan Konservasi Rawa Singkil yang menjadi bagian wilayah tersebut. (Yetede)

Industri hilir rumput laut nasional membutuhkan deregulasi kebijakan agar bisa memanfaatkan besarnya permintaan besarnya permintaan komoditas itu di pasar internasional. Deregulasi itu di antaranya dengan mengecualikan semua HS Code terkait rumput  laut dan produk turunannya dari ketentuan devisa hasil ekspor (DHE). Merujuk riset Future Market Insights, nilai pasar rumput laut global 2023 mencapai US$ 7,79 miliar dan akan menjadi US$ 19,66 miliar pada 2033 atau memilih tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 9,7% sepanjang 2023-2033. Menurut Ketua Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (Astruli) Mc Donnny W Nagasan, pasar global  rumput laut terutama hidrokoloid sangat besar dan terus berkembang. Hal itu didorong berbagai faktor, termasuk naiknya permintaan makanan olahan serta penggunaan minyak dan gas. Contohnya CAGR 2018-2030 untuk karagenan bisa US$ 11,27 per kilo gram dan agar US$ 21,04 per kg. Indonesia bisa memanfaatkan peluang itu dengan memacu ekspor. (Yetede)

Perekonomian Indonesia membutuhkan dorongan baru. Pasalnya, konsumsi rumah tangga berisiko melandai setelah momentum Ramadan dan Lebaran usai. Selain membutuhkan dana untuk biaya pendidikan di tahun ajaran baru, masyarakat akan merogoh dana lebih untuk membayar cicilan akibat beban bunga lebih tinggi. Di saat bersamaan, kebijakan libur panjang memantik dilema. Di satu sisi, belanja wisata naik, namun di sisi lain, produktivitas industri menurun. Alhasil, kondisi itu akan berefek terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selama ini, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Melandainya konsumsi antara lain tecermin dari data Mandiri Spending Index (MSI), yakni belanja masyarakat pada pertengahan Mei turun 0,7% dibandingkan rata-rata belanja di pekan-pekan sebelumnya.

Padahal, di medio Mei terdapat libur panjang di akhir pekan. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono menilai, penurunan belanja masyarakat pada periode itu lantaran pengeluaran masyarakat cukup banyak saat liburan Idul Fitri pada April lalu. Ia bilang, penurunan belanja masyarakat terutama terjadi pada kelompok barang terkait rumah tangga yang mencapai 10,4% year on year (yoy). "Itu turun cukup dalam," kata dia kepada KONTAN, Kamis (23/5). Ia melihat, masyarakat akan melakukan realokasi belanja di kuartal II-2024, khususnya terkait belanja pendidikan. belum lagi ada kenaikan bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang mempengaruhi beban cicilan. "Kami melihat belanja yang terkait dengan pendapatan masyarakat kelihatannya akan lebih banyak dialokasikan ke pembayaran cicilan karena suku bunga naik," tambah Yudo.

Ekonom Senior Raden Pardede menilai banyaknya tanggal merah atau hari libur di Indonesia bisa mengganggu perekonomian domestik, khususnya kegiatan dunia usaha. Menurut dia, produksi di suatu perusahaan bisa menurun lantaran banyak karyawan harus libur saat tanggal merah maupun cuti bersama. Berdasarkan data World Population Review, jumlah hari libur di Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 16 hari. Angka ini masih lebih tinggi ketimbang hari libur negara lain seperti China, Amerika Serikat, Vietnam, dan Singapura yang hanya 11 hari. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai, pertumbuhan konsumsi rumah tangga usai pemilu, Ramadan dan Lebaran akan relatif lebih rendah. Apalagi ditambah inflasi dari koreksi rupiah sekaligus kenaikan harga minyak dunia. Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga mewanti-wanti konsumsi rumah tangga akan melandai, meski ada perayaan Idul Adha yang jatuh pada kuartal II-2024, pilkada serentak di November mendatang, serta Natal dan tahun baru di Desember.

Pemerintah terus merayu para eksportir agar membawa pulang dan menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA-DHE) di pasar keuangan domestik. Sejumlah gula-gula kembali ditebar agar pengusaha bersedia menyimpan duit hasil ekspornya lebih lama di instrumen keuangan dalam negeri. Kebijakan terbaru, pemerintah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia. Perubahan di aturan teranyar adalah insentif pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final akan dikenakan bagi eksportir yang mengonversi pendapatannya ke rupiah dan di simpan di instrumen moneter maupun sistem keuangan dalam negeri. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berharap aturan ini bisa mendorong eksportir agar lebih banyak lagi menempatkan DHE SDA di perbankan dalam negeri. "Ini akan positif mendorong penempatan DHE SDA, dan tentu saja tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tapi juga stabilitas nilai tukar rupiah," tutur dia, Rabu (22/5). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengatakan insentif itu bisa membantu para eksportir yang selama ini mengeluh lantaran kebijakan DHE SDA berdampak pada arus kas ( cashflow ) perusahaan. Namun, kata dia, seberapa besar dampaknya akan tergantung karakteristik setiap eksportir. Apabila perusahaan yang punya cashflow cukup lapang, maka insentif ini tidak terlalu signifikan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono memberikan catatan atas beleid teranyar. Dia menilai, masih banyak perusahaan yang memerlukan dana modal kerja. Apabila DHE SDA ditahan 30% selama tiga bulan, eksportir harus meminjam ke bank.

Bank Indonesia (BI) memastikan kebutuhan valuta asing (valas) dalam negeri tercukupi meski ada momentum ibadah haji. Pasalnya, BI sudah memperhitungkan kebutuhan ketersediaan dan permintaan dolar Amerika Serikat (AS) dari jauh-jauh hari. "Bank Indonesia bersama pemerintah selalu berkoordinasi erat, kita sudah perkirakan jauh-jauh hari, jadi tugas Bank Indonesia bagaimana memastikan kebutuhan valas untuk ibadah haji sudah ada dan hal itu sudah kita rencanakan sejak dari awal," kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (22/5). Kementerian Agama mencatat, sebanyak 241.000 jemaah akan berangkat haji pada tahun ini. Bahkan kuota penyelenggaraan haji di Indonesia tahun 2024 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah. Bukan hanya menyediakan kebutuhan valas untuk keperluan ibadah haji, BI juga sudah mempersiapkan kebutuhan valas untuk pembayaran utang pemerintah. Kemudian untuk kebutuhan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), maupun pembayaran utang badan usaha milik negara (BUMN) lainnya.

Sejumlah saham emiten BUMN tengah dilanda kabar negatif. Tak cuma soal masalah keuangan dan tingginya beban utang, terdapat pula dugaan korupsi dan fraud. Hal ini bisa membuat kepercayaan investor terhadap saham emiten pelat merah kembali memudar. PT Indofarma Tbk (INAF) misalnya, tengah dihantui masalah keuangan hingga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Lalu, ada dugaan fraud yang merugikan negara. INAF juga membenarkan terkait kabar belum membayar upah atau gaji kepada karyawan untuk periode Maret 2024. Saat ini perusahaan belum memiliki kecukupan dana operasional untuk memenuhi kewajiban pembayaran upah karyawan," ujar Direktur Utama Indofarma, Yeliandriani, Rabu (17/4).

Terkait indikasi pidana dan masalah keuangan, Sekretaris Perusahaan INAF, Warjoko Sumedi mengatakan, INAF akan menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik secara pidana dan perdata sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. BUMN lain tengah jadi sorotan adalah PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Ada dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif di dalam tubuh Grup Telkom. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus ini. Emiten lain yang kita ketahui tersandung kasus korupsi adalah PT Timah Tbk (TINS). Selain itu, ada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang belum juga dapat menuntaskan masalah keuangannya. WSKT kembali gagal mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) untuk Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019.

Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan menjelaskan, kasus TLKM melengkapi daftar panjang BUMN yang bermasalah dengan good corporate governance (GCG). Mulai dari BUMN Karya, farmasi, tambang, baja, transportasi, sampai BUMN asuransi dengan nilai yang fantastis. Tapi, beberapa tahun terakhir, emiten BUMN justru jauh dari prestasi. Profitabilitas kinerja menurun hingga merugi. Sudah tentu, hal ini bisa mengurangi minat investor untuk berinvestasi di saham pelat merah. Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat melihat, kinerja BUMN yang bermasalah sudah terlihat dari kinerja saham dan keuangan. Misalnya, laba INAF sudah negatif sejak lima tahun terakhir. Anomali kinerja juga dialami WSKT dan TLKM. Sedangkan menurut Pengamat Pasar Modal, Budi Frensidy, investor bisa memilih emiten yang memiliki earning per share (EPS) dan membagi dividen secara konsisten, seperti sektor perbankan dan telekomunikasi.

Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) bakal lebih menarik usai memecah nominal saham alias stock split. Meski secara angka jadi saham termahal di Bursa Efek Indonesia (BEI). saham DSSA masih banyak diburu dan menjadi salah satu saham movers IHSG. Saham DSSA sudah terbang 122,5% sejak awal tahun ini, ke harga Rp 178.000, Rabu (22/5). Lonjakan ini membawa DSSA ke daftar teratas top gainers IHSG sepekan ini. Sekretaris Perusahaan DSSA Susan Chandra mengatakan, posisi harga DSSA yang sudah di atas Rp 100.000 per saham menjadi perhatian manajemen. Level harga ini menyebabkan nilai pembelian untuk satu lot saham DSSA hanya dapat terjangkau bagi sebagian kecil investor, sehingga perdagangan sahamnya menjadi tidak likuid.

Susan mengatakan, tahun ini, DSSA sudah menyiapkan belanja modal sekitar US$ 350 juta tahun ini. Capex itu akan dialokasikan terutama untuk mengembangkan infrastruktur multimedia. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan, dengan posisi harga yang sudah tinggi, likuiditas saham DSSA di pasar menjadi sangat kecil. Kenaikan harga saham DSSA disebabkan permintaan yang masih lebih tinggi dibandingkan tekanan jual. Sukarno melihat, rencana stock split memberikan sentimen positif terhadap saham DSSA. Sukarno menyarankan trading buy dengan support Rp 147.700 dan resistance Rp 163.000–Rp 170.000.