Tantangan suku bunga tinggi, konflik geopolitik yang memanas, inflasi tinggi, tekanan nilai tukar rupiah, serta lesunya daya beli masyarakat masih membayangi prospek kinerja korporasi pada tahun ini. Namun, sejumlah korporasi tetap optimistis kinerja tahun ini bakal moncer seiring dengan upaya strategis yang mereka lakukan. Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI Hery Gunardi mengatakan tantangan bagi industri perbankan datang dari tren suku bunga acuan yang tinggi. Faktanya, Bank Indonesia (BI) telah menaikan suku bunga acuan atau BI Rate ke level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 23-24 April 2024. Kenaikan tersebut merupakan yang pertama kali sejak Oktober 2023. Dus, keputusan BI itu pun mengerek biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan. "Digitalisasi yang kuat ini bisa membantu bank untuk catching up customer, mendapatkan konsumen lebih banyak," katanya seusai menerima penghargaan sebagai CEO of the Year dalam ajang Bisnis Indonesia Awards (BIA), Kamis (13/6). 

Selain itu, imbuh Hery, BSI memperluas eksistensi lewat pembukaan cabang di luar negeri. Menurutnya, ekspansi global itu ditempuh guna meraup potensi pasar baru demi mendongkrak kinerja. BSI sudah memiliki cabang di Dubai, Uni Emirat Arab, dan saat ini sedang mengurus perizinan di Arab Saudi. Upaya strategis juga dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR). Direktur Operasional BJBR Tedi Setiawan mengatakan perseroan terus memacu kinerja kredit, sembari menjaga kualitas kredit setelah restrukturisasi kredit Covid-19 berakhir pada Maret 2024. Setali tiga uang, optimisme juga dikemukakan Direktur Bisnis PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Prasetya Sayekti. Dia optimistis target penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro dalam program PNM Mekaar sebanyak Rp74,3 triliun pada 2024 dapat dicapai.

Adapun dari sektor manufaktur, Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) Irwan Hidayat menyoroti dampak penguatan dolar AS terhadap biaya produksi kemasan sebagai salah satu tantangan yang dihadapi perseroan pada tahun ini. Namun menurut Irwan, SIDO terus gencar memacu kinerja bisnis dengan memperluas ekspor ke berbagai negara, inovatif mengembangkan produk, dan mengoptimalkan utilitas pabrik untuk mendongkrak kinerja perseroan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) Lukman Hakim juga meyakini perseroan mampu mengerek kinerja pada 2024 seiring dengan pertumbuhan kebutuhan kemasan di sektor food and beverage (F&B). PBID sendiri merupakan salah satu produsen plastik di Indonesia. Dia menambahkan perseroan dapat mengantisipasi tantangan suku bunga tinggi karena rasio utang terhadap ekuitas PBID di bawah 20% dan perseroan memiliki EBITDA di atas Rp500 miliar. 

Oleh karena itu, PBID mengandalkan kas internal untuk modal kerja. Terlebih, belanja modal PBID tahun ini juga relatif kecil sekitar Rp50 miliar untuk perawatan mesin dan renovasi bangunan saja. Kepercayaan diri untuk melanjutkan ekspansi juga disampaikan oleh manajemen PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA) atau Moratelindo. Chief Strategic Business Officer Moratelindo Resi Y. Bramani mengatakan perseroan fokus menggenjot ekspansi pada tahun ini. Ketua Dewan Juri Bisnis Indonesia Awards 2024 sekaligus Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017–2022 Wimboh Santoso menyampaikan korporasi di Tanah Air perlu mencermati kondisi hyperinflation, suku bunga tinggi, serta konflik Rusia-Ukraina dan Timur Tengah yang menimbulkan ketidakpastian.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) berhasil meraih penghargaan sebagai Bank Syariah Terbaik dan Direktur Utama BSI meraih predikat CEO of The Year dalam ajang Bisnis Indonesia Award 2024. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkap kan bahwa pencapaian ini membuktikan bahwa BSI tidak hanya mampu bertahan di tengah tantangan, tetapi juga terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian syariah nasional dan internasional.“Syukur Alhamdulillah, dengan kepemimpinan dan kerja tim yang solid serta dukungan dari seluruh pihak, BSI dapat terus tumbuh dan berkembang,” ujar Hery. “Kehadiran BSI telah mendorong pangsa pasar perbankan syariah menjadi di atas 7%,” tambah Hery. Selain itu, BSI berhasil menembus jajaran 10 besar bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dan bertekad untuk menjadi representasi perbankan syariah Indonesia di panggung global. Berdasarkan penutupan harga saham BSI dengan kode BRIS pada perdagangan Rabu (13/3), kapitalisasi pasar BSI mencapai Rp131,47 triliun atau setara US$8,44 miliar. 

Kinerja positif BSI juga tercermin dari perolehan laba sebesar Rp1,71 triliun pada kuartal I 2024, tumbuh 17,06 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu Rp1,45 triliun. Pencapaian ini didorong oleh pertumbuhan dana murah dan konsistensi BSI dalam menjalankan fungsi intermediasi. Ketua Dewan Juri Bisnis Indonesia Awards 2024 sekaligus Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017 – 2022, Wimboh Santoso, mengatakan bahwa proses seleksi yang dilakukan sangat ketat, mengingat banyaknya emiten yang memiliki kinerja luar biasa. Selain Wimboh Santoso, dewan juri Bisnis Indonesia Awards 2024 terdiri dari Wakil Menteri Keuangan Periode 2014-2019 Mardiasmo, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Ekonomi (KSSK) 2008-2009 Raden Pardede, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Periode 2014-2019 Rudiantara, dan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Graika (JAG) Lulu Terianto. Untuk itu diperlukan kemampuan berupa ketangkasan bagi korporasi untuk bisa terus relevan dan bertumbuh di era ketidakpastian. Saat ini, kondisi hyperinflation dan suku bunga yang tinggi menjadi tekanan bagi sejumlah negara selain permasalahan geopolitik akibat konik.

Pemerintah mesti mewaspadai risiko penurunan konsumsi masyarakat. Sebab, sektor konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu kunci penting pertumbuhan ekonomi, menunjukkan gelagat kelesuan. Menilik hasil survei konsumen lansiran Bank Indonesia periode Mei 2024, baik Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), maupun Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) memang masih berada di zona optimistis alias di atas 100. Namun, jika melihat tren bulanan, maka akan tampak bahwa ada indikasi penurunan optimisme konsumen. IKK pada Mei 2024 misalnya, turun 2,5 poin jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Demikian pula dengan IKE yang melorot 4 poin, sedangkan IEK turun 1 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan optimisme konsumen pada bulan lalu memang wajar, mengingat ada tantangan yang cukup berat, terutama kurs rupiah yang masih loyo terhadap dolar Amerika Serikat. Efeknya menjalar ke produsen, lantaran kenaikan ongkos produksi akibat harga bahan baku yang kian mahal. Imbasnya, konsumen pun menanggung kenaikan harga. Situasi tersebut berkelindan dengan kebijakan suku bunga tinggi yang membuat tantangan ke depan makin besar. 

Faktanya, bank sentral AS, Federal Reserve, belum berselera untuk menurunkan suku bunga acuan. Rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang berakhir Rabu (12/6) waktu AS, memutuskan mempertahankan Federal Fund Rate (FFR) di kisaran target 5,25%—5,5%. Demikian pula Bank Indonesia yang belum leluasa untuk menurunkan suku bunga acuan, sejak penaikan BI Rate menjadi 6,25% pada April lalu. Langkah itu ditempuh BI demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global. Kebijakan tersebut juga menjadi upaya BI untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran, yakni 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025. Penguatan daya beli jelas masih diperlukan, utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maupun kelas menengah. Adapun, salah satu solusinya adalah melalui kebijakan fiskal yang responsif, misalnya penguatan bantalan sosial. Demikian pula bagi sektor produksi, insentif tetap dibutuhkan oleh dunia usaha. Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah memastikan harga barang/jasa yang diatur pemerintah maupun harga pangan tetap stabil. Sebab, lonjakan harga keduanya, akan membuat inflasi turut melesat.

Tak ada yang lebih tabah dari petani padi seperti Yana (53) dan Warsitem (49). Terpuruk saat paceklik, tetapi tak dapat untung ketika panen. Saat harga beras melambung, hidup mereka justru limbung. Kisah Yana dan Warsitem adalah cerminan miris petani yang hidup di negara agraris. Hampir sepanjang hidupnya Yana dan Warsitem bergelut dengan padi. Dia mengenal padi melebihi keluarganya dan menganggap sawah menjadi rumah kedua. Sejak tiga tahun lalu, mereka menggarap sawah seluas 3.500 meter persegi di Desa Kalensari, Indramayu, medio Maret 2024, yang disewa Rp 10 juta per tahun atau dua kali masa panen dari salah satu petani pemilik lahan di desa mereka. ”Bayar sewanya setiap kali panen pakai gabah. Biaya beli pupuk atau obat-obatan saya pinjam dulu,” kata Warsitem.

Hasil panen berupa gabah kering panen (GKP) yang diperoleh dari lahan mungil itu kerap habis untuk membayar sewa lahan. Setiap panen, ibu tiga anak itu lebih dahulu membayar biaya sewa yang dilunasi dengan gabah.  ”Setiap kali bayar utang, gabah masih lebih 2 kuintal buat makan,” ucap Warsitem. Hasil panen sawah mungil Warsitem hanya bertahan dua bulan. Pada 2023, misalnya, seusai panen di Oktober 2023, stok gabah tersisa untuk makan sehari-hari hanya bertahan dua bulan. ”Setelah habis, mau enggak mau, harus nempur (beli) beras,” ucapnya. Keluarga Yana atau Warsitem biasanya membeli beras minimal 10 kg, untuk kebutuhan makan keluarga selama 10 hari. Saat masa paceklik tiga bulan terakhir, mereka membeli beras Rp 15.000 sampai Rp 16.000 per kg.

Anjloknya harga gabah saat panen raya padi tak dapat dihindari. Petani tak berdaya saat gabahnya dibeli tengkulak dengan harga di bawah Rp 6.000 per kg. Saat panen raya atau musim hujan, misalnya, tengkulak bisa menekan harga gabah di tingkat petani. Biasanya petani memilih melepas gabah karena tak punya penyimpanan gabah. Sedang harga pembelian gabah Bulog jauh kalah dengan harga yang ditawarkan para tengkulak. Padahal, biaya produksi petani tidak sedikit. Beberapa petani mengurangi beban biaya produksi dengan membuat pupuk alami dari kotoran ternak, kotoran unggas, hingga sampah organik sisa dapur. Jika tak mengatur strategi, petani bisa semakin boncos. (Yoga)

Berdalih lowongan pekerjaan tidak sesuai kualifikasi pendidikan, banyak orang muda Korsel memilih menganggur. Mereka mengandalkan orangtua untuk hidup sehari-hari. Harian South China Morning Post, Selasa (11/6) menyebutkan, semakin banyak kakek-nenek di Korsel yang menghabiskan banyak waktu dan uang untuk cucu-cucu mereka. Inflasi yang tinggi membuat orangtua semakin sulit mengurus anak-anak mereka sendiri sehingga butuh bantuan kakek-nenek. Sementara, banyak orang muda menganggur atau tidak mampu mandiri. Layanan Informasi Ketenagakerjaan Korsel mencatat, pada 2020, 66 % warga Korsel berusia 25-34 tahun tinggal bersama orangtua atau hidupnya dibiayai orangtua meski ta tinggal serumah. Mereka disebut sebagai ”generasi kanguru,” mengacu pada anak kanguru yang terus tinggal di kantong induknya.

Harian The Korea Times, Kamis (6/6) menulis pada 2020, 73,4 % generasi kanguru tidak tamat kuliah dan 69,4 % di antaranya berasal dari Seoul dan sekitarnya, dan 66 % di antara mereka menganggur. Salah satunya Kim Young-joon (30) yang setiap hari ribut dengan orangtuanya karena perkara sepele. Pria yang lulus S-2 itu tersinggung setiap kali orangtuanya menasihati dia untuk mencari pekerjaan. Ia tidak mau bekerja karena lowongan kerja dianggap tidak sesuai pendidikannya. Kim mengatakan, dirinya bukan tidak mau bekerja. Namun, sekarang semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang layak hingga bisa membuatnya mandiri secara finansial. Banyak orang muda tidak keluar dari rumah orangtuanya untuk hidup mandiri karena memang menganggur. (Yoga)

Di tengah godaan komoditas tanaman keras seperti karet dan sawit serta komoditas tambang timah, para petani lada di Belitung Timur tetap bertahan menanam rempah. Mereka memiliki secercah harapan agar sejarah kejayaan lada di pulau jalur rempah ini kembali terulang. Badan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat, ekspor lada putih tahun 2023 mencapai 4.000 ton, naik dibanding 2022 di 3.600 ton. Secara nasional, ekspor lada putih menurun setiap tahun hingga terakhir 12.944 ton pada 2022. Produksi lada kini masih jauh dari catatan sejarah ekspor yang pernah mencapai 80.000 ton pada abad ke-16 atau pra-Indonesia.

Luas perkebunan lada di Bangka Belitung menyusut dalam 25 tahun terakhir. 1990-an, luas perkebunan lada di Bangka Belitung masih 90.000 hektar. Pada 2008, menyusut menjadi 33.000 hektar. Sempat ada penambahan luas lahan menjadi 44.494,56 hektar pada 2012. Pada 2022, luas lahan hanya bertambah menjadi 53.44 hektar. Ekspansi tambang timah menjadi salah satu pemicunya (Kompas.id, 25 April 2024). Padahal Lada Bangka Belitung telah memiliki sertifikat indikasi geografis (SIG) yang diakui dunia, yaitu Muntok White Pepper. Dengan begitu, lada yang ada pada label tersebut dapat dipastikan sebagai lada yang berasal dari tanah perkebunan petani Bangka Belitung. Dulhadi (44), Ketua Kelompok Tani Bina Lestari II, Desa Lintang, Belitung Timur, mengungkapkan, saat ini petani lada kian terpuruk karena harga pasar global yang tak mampu mereka kendalikan.

Padahal, mereka ingin menanam lada demi menjaga Bangka Belitung sebagai pulau rempah. Upaya mereka terkendala harga pupuk yang mahal. Terlebih sejak Kementan membatasi kuota pupuk subsidi hanya untuk 9 komoditas pertanian, tidak termasuk lada. ”Kalau dulu pupuk subsidi, untuk urea seharga Rp 100.000-Rp 120.000 (per karung isi 50 kg). Tanpa subsidi, harga urea Rp 400.000-an. Belum lagi harga NPK, bisa Rp 500.000 lebih. Itu yang susah kami kendalikan,” tutur Dulhadi. Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan harga pasar, dimana saat ini, harga lada di tengkulak masih cukup tinggi, yakni Rp 120.000 per kg. Namun, harga ini baru naik setelah beberapa tahun stagnan di angka Rp 50.000 per kg. (Yoga)

Lanskap perumahan bersubsidi Vila Kencana Cikarang di Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (12/6/2024). Perumahan bersubsidi yang telah diresmikan penggunaannya pada tahun 2017 tersebut, pada saat ini sebagian besar terlihat dalam keadaan tidak terawat karena tidak dihuni. Hal ini disebabkan banyak hal, mulai dari covid 19, kondisi ekonomi yang sulit dan lokasi perumahan yang dirasa kurang strategis bagi para calon pembeli. (Yoga)

Pertanyaan kenapa tambang? Perlu dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yang memberi privilese penawaran izin tambang batubara secara prioritas kepada badan usaha organisasi kemasyarakatan keagamaan yang diatur dalam PP No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara. Sebelumnya, Kementerian Investasi / BKPM menyebut, pemerintah akan memberi izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan, karena mereka turut berjasa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menjadi benteng penjaga keutuhan bangsa. Presiden Jokowi, dalam pembukaan Muktamar Ke-34 NU di Lampung, Desember 2021, bahkan telah menjanjikan konsesi lahan, termasuk mineral dan batubara kepada NU.

Presiden mendorong anak muda NU dibuatkan kelompok usaha untuk itu. Dalam waktu 2,5 tahun, Presiden pun mewujudkan janji itu lewat PP No 25/2024. Lantas, apakah hal itu bisa menghadirkan kesejahteraan? Tentu bisa. Namun, belum tentu berdampak luas dan berujung pada kesejahteraan masyarakat di daerah. Alih-alih fokus terhadap pembenahan tata kelola pertambangan, pemerintah memunculkan badan usaha ormas keagamaan sebagai pihak baru pengelola tambang.  Badan usaha ormas keagamaan selama ini bisa saja bermain tambang, tetapi, sesuai aturan, yakni melalui proses lelang. Jangan sampai, berbagai problem dalam dunia tambang seakan dinormalisasi dengan narasi ormas keagamaan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ormas keagamaan tak harus melalui tambang. (Yoga)