Kejaksaan Negeri Bandung menahan seorang pegawai negeri sipil berinisial RA di Unit Layanan Pengadaan atau ULP Kota Bandung terkait kasus dugaan korupsi lelang tender pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2024. Pegawai itu diduga menerima uang dari calon peserta lelang hingga Rp 200 juta. ”RA terungkap dirinya diduga menerima uang Rp 200 juta dari pengusaha sebagai calon peserta lelang secara tunai dan rekening bank,” kata Kasi Intel Kejari Bandung Wawan Setiawan, Selasa (13/8). Wawan mengatakan, RA menerima gratifikasi hingga Rp 200 juta sebagai imbalan atas bantuan data informasi 14 tender yang disediakan Pemkot Bandung pada 2024.

Dimana RA berperan sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Bandung, yang bertugas menetapkan penyedia tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. Modus dalam kasus ini, RA memberikan data terkait tender yang meliputi dokumen desain teknis bangunan, rancangan anggaran belanja, dan harga perkiraan sendiri. Pemberian data informasi ini untuk menguntungkan calon peserta lelang yang akan mengikuti tender proyek pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan pemerintah. ”Para pengusaha yang merupakan calon penyedia tender terindikasi dipaksa untuk membeli data yang diberikan RA.

Dari temuan kami, para pengusaha menyetorkan uang dengan nilai yang bervariasi dari Rp 7 juta hingga Rp 90 juta,” ungkap Wawan. RA telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Bandung. RA dijerat dengan Pasal 11 dan Pasal 12 E UU No 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tipikor. Pasal 11 UU No 20/2021 mengatur soal tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara, sedangkan Pasal 12 E mengenai penerimaan gratifikasi dengan unsur paksaan. Akibat perbuatannya, RA terancam pidana penjara   maksimal seumur hidup dan denda Rp 1 miliar. (Yoga)

Pemerintah bertekad memperkuat kinerja ekspor  untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah  dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Khususnya ekspor yang terkait dengan barang-barang yang biasa diperdagangkan di pasar luar negeri atau telah biasa di ekspor dan diimpor atau disebut tradable goods. Namun, diperlukan pengolahan lebih lanjut dari komoditas yang diekspor agar bisa memberikan nilai tambah produk yang berujung pada peningkatan kualitas produk ekspor. "Ekspor adalah jawabannya untuk menghasilkan mata uang dan ekspor dalam bentuk tradable goods," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam acara Investor Daily Roundtable. Menururt Suharso, yang diekspor jangan hanya terbatas pada produk mentah tetapi harus dikelola menjadi produk turunan. Khususnya dalam mengoptimalkan sektor terkait atau bacward linkage yang terhubung dengan produk ekspor. (Yeted)

Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional harus dilakukan secara menyeluruh. Di hulu, selain menciptakan lahan baru seperti lewat program food estate, yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah melindungi atau mempertahankan  lahan-lahan pertanian yang masih ada  melalui instrumen insentif dan disintensif. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappanas) Suharso Monoarfa  mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi persoalan serius yakni luas lahan yang cenderung turun. Lahan baku sawah di Tanah Air saat ini hanya tersisa sekitar tujuh juta hektare dan diperkirakan terus menurun menjadi sekitar 6,2 juta hektare pada tahun 2035 mendatang. (Yetede)

Hasil evaluasi Morgan Stanley Capital Internasional (MSCI) yang mengeluarkan saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dari perhitungan indeks MSCI Indonesia Global Standard untuk periode 2 September-25 November 2024, diperkirakan bakal memengaruhi pergerakan saham emiten pertambangan emas dan nikel ini. Mengingat, MSCI Indonesia Global Standard saat ini masih menjadi salah satu acuan penting bagi para fund manager dan investor asing pada saham yang masuk daftar indeks tersebut. "Saham ANTM saat ini berada pada posisi yang menantang. Penghapusan dari indeks MSCI dan penurunan kinerja keuangan menjadi dua faktor utama yang dapat menekan harga saham," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana. 

Industri perbankan nasional tahun ini memperkirakan laba bersihnya tidak akan tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini akibat suku bunga global  yang masih tinggi, sedangkan perbankan tidak serta merta  mengerek bunga pinjaman. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily, pertumbuhan laba bersih perbankan  nasional pasca Covid-19 meleset, setelah pada 2020 ketika Covid-19 melanda, laba bank ambles hingga 33,08% secara yoy menjadi Rp 104,74 triliun per Desember 2020. Setelah itu, laba perbankan mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, lantaran basis laba sangat rendah. Sehingga, pada akhir 2021, laba melesat 33,89% yoy dari Rp104,72 triliun pada 2020 menjadi Rp 140,21 triliun. Peningkatan terus terjadi di 2022, dengan pertumbuhan laba mencapai 43,94% yoy, mencapai Rp201,82 triliun, sejalan dengan perbaikan kinerja perbankan. (Yetede)

Anjloknya manufaktur ke level kontraksi membutuhkan gerak cepat dari pemerintah agar tidak semakin terpuruk. Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, pihaknya mengharapkan kehadiran dan keberanian dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri yang sedang injury berat akibat praktek unfair trade. Perlindungan (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMPT) dengan besaran yang memadai. "Asaki memandang besaran BMAD untuk keramik impor dari China yang akan diterapkan masih dibawah harapan dan ekspektasi, serta jauh dibawah benchmarking dengan besaran BMAD keramik impor China dari negara Uni Eropa, Timur Tengah, AS, Meksiko, dan India," ucap dia kepada Investor Daily. (Yetede)

Pemerintah Korsel menggelar rapat darurat pada Senin (12/8). Hangusnya 140 mobil yang dipicu kebakaran mobil listrik Mercedes-Benz EQE dan Kia EV6 menjadi bahasan rapat. Keamanan baterai mobil listrik dipertanyakan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Lee Byung-hwa memimpin rapat itu. Hari ini, pemerintah dijadwalkan memanggil perwakilan Hyundai Motor Group, Mercedes-Benz Korea, dan Volkswagen Group Korea. Insiden yang terjadi pada Kamis (8/8) menjadi pembahasan karena menghanguskan 140 mobil dan satu blok apartemen tempat mobil terparkir di Incheon. Insiden dimulai dari satu unit Mercedes-Benz EQE yang terbakar di tempat parkir bawah tanah.

Sejumlah pakar otomotif menyebut, saat kendaraan listrik terbakar, proses terbakar hingga padam berlangsung lebih lama. Pemadaman kebakaran lebih sulit karena cenderung menyala kembali. Sebelumnya, Selasa (6/8), di Geumsan, Chungcheong Selatan, Kia EV6 terbakar kala diparkir. Merujuk kantor berita Yonhap, saksi mata mengatakan, kebakaran bermula dari bawah kendaraan, tempat baterai berada. Saat itu, mobil tersebut dalam proses pengisian baterai. Proses pemadaman berlangsung 90 menit. Sebelum insiden Incheon dan Chungcheong Selatan, Korsel mencatat sejumlah insiden lain soal kebakaran mobil listrik. Korsel disebut akan membuat aturan baru soal baterai bagi kendaraan, baik roda dua maupun mobil, juga aturan soal perlindungan konsumen.

Pekan lalu, surat kabar Chosun Ilbo melaporkan, Korsel berencana mengharuskan produsen kendaraan listrik mengungkap merek baterai yang digunakan produk mereka. Sejauh ini, produsen mobil memberi rincian terbatas baterai yang digunakan, tanpa menyebutkan nama produsen. Moon Hak-hoon, profesor teknik otomotif Universitas Osan, mengatakan, mengharuskan perusahaan mobil memberi merek baterai EV tidak akan mencegah kebakaran. Pemerintah wajib menstandardisasi dan memberi sertifikasi keamanan setiap merek baterai yang digunakan kendaraan listrik berbasis baterai.

Sabtu (10/8) Hyundai mengungkapkan, baterai yang mereka gunakan di 13 model kendaraan listrik berasal dari LG Energy Solution Ltd atau SK On Co. Khusus untuk Kona Electric, perusahaan ini menggunakan produk baterai buatan perusahaan China, CATL. Mengutip Yonhap, sebagian besar dari tujuh model mobil listrik buatan KIA termasuk EV3, EV6, dan EV9, menggunakan baterai buatan LG Energy Solution Ltd dan SK On Co. Sementara untuk model terbaru, Ray EV segmen A, dan beberapa model crossover, seperti Niro EV, dipakai baterai CATL. (Yoga)

 

BPS merilis statistik jumlah penduduk miskin Indonesia ”tinggal” 25,2 juta pada Maret 2024, lebih rendah dari Maret 2023, di 25,9 juta jiwa. Artinya 700.000 penduduk Indonesia berhasil ”keluar” dari jurang kemiskinan. Tingkat kemiskinan juga turun dari 9,36 % pada Maret 2023 menjadi 9,03 persen pada Maret 2024, atau turun 0,33 % poin. Penurunan ini diikuti makin sedikitnya penduduk yang miskin ekstrem. BPS mencatat tingkat kemiskinan ekstrem Maret 2024 sebesar 0,83 %. Turun 0,29 % poin dibanding Maret 2023 di 1,12 %. Berbagai upaya yang dilakukan, termasuk kucuran anggaran superbesar oleh pemerintah, memberi hasil positif bagi program penghapusan kemiskinan.

Sayangnya, angka-angka itu sekaligus mengungkapkan bahwa target pemerintah dalam menurunkan kemiskinan tidak tercapai. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menargetkan tingkat kemiskinan turun hingga 7,5 % pada akhir masa pemerintahannya. Masih ada sisa waktu beberapa bulan ini untuk menurunkan angka kemiskinan dari 9,03 % pada Maret 2024 menjadi 7,5 % pada Oktober 2024, tapi, mengacu tren penurunan angka kemiskinan yang hanya 0,2-0,3 % poin per tahun, penurunan 1,5 % poin dalam enam bulan hampir mustahil. Demikian juga angka kemiskinan ekstrem.

Hampir mustahil angka yang masih 0,83 % pada Maret 2024 menjadi nol % pada Oktober 2024. Tidak tercapainya target penghapusan kemiskinan pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf menjadi PR bagi pemerintahan mendatang, terutama karena presiden dan wapres terpilih menggunakan label ”lanjutkan”. Pemerintahan mendatang menetapkan target tingkat kemiskinan turun menjadi 6 % pada 2029 dan kemiskinan ekstrem hilang pada tahun 2026. Namun, untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 3 poin % selama lima tahun, dibutuhkan kerja ekstra dan berbagai terobosan, setidaknya mempertahankan anggaran yang superbesar.

Ada tiga strategi yang ditempuh untuk menghapus kemiskinan. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, dengan BLT, bansos, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pintar, Kartu Sehat, ditambah lagi dengan program prioritas makan bergizi gratis, yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Kedua, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masya