Dermaga baru nan megah di ujung selatan Pulau Bunaken, Kota Manado, Sulut, seolah menyambut dengan senyuman: Selamat datang di musim semi pariwisata Bunaken! Kapal-kapal yang membawa wisatawan dari Manado dan sekitarnya silih berganti merapat, Sabtu (10/8). Wajah-wajah Eropa dan rombongan turis lokal meramaikan suasana pulau siang itu. Di sisi pesisir yang tak jauh dari dermaga, deretan resor dan penginapan (homestay) terasa hidup. Warung dan kafe pun sibuk melayani pelanggan yang bersantap atau sekadar menikmati es kelapa muda sambil memandangi birunya lautan. Di laut, perahu-perahu yang mengangkut penyelam, kebanyakan bule, hilir-mudik menyusuri perairan ke berbagai penjuru. Di kalangan penyelam, Bunaken dikenal sebagai surga di jantung segitiga terumbu karang dunia. Terdapat 26 lokasi penyelaman yang tersebar di perairan Pulau Bunaken dan dua pulau kecil di sekitarnya, yakni Manado Tua dan Siladen.

Keunikan Bunaken adalah reef wall atau tebing karang bawah laut. Bentang alam yang tak banyak ditemui di daerah lain ini, yang menarik turis asing, terutama dari Eropa dan AS, menjelajahinya. Terumbu karang beraneka rupa dan warna bisa juga dinikmati dengan bersnorkeling tak jauh dari pantai, yang jadi daya tarik Bunaken bagi turis lokal. Gairah ekonomi Industri pariwisata mulai menanjak pertengahan dekade 2000-an. Frans Caroles (42), pelaku wisata penyedia jasa transportasi darat dan laut di Bunaken, yang juga kepala lingkungan Pulau Bunaken mengatakan, 85 % dari total 8.000 penduduk bersandar pada pariwisata. Warga bekerja di resor dan homestay, menjadi pemandu selam, penyedia jasa transportasi, hingga membuka warung makan dan penjual suvenir. Saat musim puncak kunjungan pada Juni-Agustus, Frans bisa meraup pendapatan hingga Rp 1 juta per hari. (Yoga)

OJK terus mendorong PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menyelesaikan penanganan penyelematan pemegang polis secara secara komprehensif. Hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis 99,7% telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). IFG Life selanjutnya akan meneruskan pertanggungan pemegang polis ex-Jiwasraya dengan produk yang lebih sehat sesuai dengan ketentuan polis hingga hak-hak pemegang polis dapat  lebih terjamin di IFG Life. "OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis karena besarnya defisit keuangan saat ini," kata kepala Departemen Literasi, Inklusi, Keuangan dan Komunikasi OJK. (Yetede)

Implementasi Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership (IUAE-CEPA) sejak tahun 2023 merugikan industri petrokimia nasional. Sebab, perjanjian kerja sama perdagangan itu bakal memicu banjir impor produk petrokimia UEA di pasar domestik. Saat ini, merujuk IUAE-CEPA, tarif bea masuk (BM) impor petrokimia dari UEA sudah turun menjadi 2%. Bahkan tarif BM ini akan turun lagi menjadi 0% pada 2026. Hal yang patut diwaspadai, pada 2026, pabrik-pabrik baru petromikia di UEA bertambah masif, karena kapasitas produksi terpasang naik signifikan. Hal ini perlu dicegah melalui revisi perjanjian atau minimal penetapan batasan volume impor yang diizinkan. (Yetede)

Pada 2024, Indonesia memiliki 17.508 pulau yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia ini dinilai memiliki potensi yang besar dalam mendorong laju investasi. "Bayangkan begitu banyak pulau di Indonesia belum tersentuh, masih memiliki potensi yang begitu besar tetapi tidak diketahui oleh investor, kata Founder Indonesia  Tourism Investor Club (ITIC) Teguh Anantawikrama. Dia menerangkan, banyak investor asing yang sangat antusias untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan negara tetangga sangat agresif  ingin berinvestasi di Indonesia, tetapi memang belum menemukan partner yang tepat dan belum menemukan informasi yang tepat. Berkaca dari itu, Teguh mempunyai cita-cita  memiliki club (ITIC) untuk para investor dalam mendorong pariwisata Tanah Air. (Yetede)

Bakauheni Harvour City (BHC), proyek pengembangan kawasan sekaligus yang dikelola PT ASDP Indonesia ferry (Persero), siap menjadi katalisator utama dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di lampung. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), BHC bertujuan mengubah kawasan Pelabuhan Bakauheni menjadi destinasi wisata terintergrasi dan pusat ekonomi baru yang akan memacu perkembangan wilayah tersebut. Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menyampaikan bahwa BHC akan memanfaatkan  posisi strategis Pelabuhan Bakauheni sebagai gerbang utama antara Pulau Jawa dan Sumatera. "BHC dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan, memperkuat konektivitas  pariwisata domestik, dan meningkatkan kunjungan wisatawan," kata Shelvy. Proyek ini tidak hanya mengusung konsep pengembangan pariwisata semata, tetapi juga berperan sebagai stimulus bagi tumbuhnya berbagai sektor pendukung lainnya. Dengan integrasi  yang matang antara sektor pariwisata, pelabuhan, dan hiburan, BHC diproyeksikan  dapat memberikan multiplier effect yang kuat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong peningkatan investasi lokal maupun internasional. (Yetede)

Pemerintah menginstruksikan Perum Bulog mempercepat proses kedatangan beras impor  yang sudah terkontrak maksimal akhir Oktober 2024. Hal ini sebagai salah satu upaya agar cadangan beras pemerintah (CPB) pada akhir tahun ini di level 2 juta ton. Dengan stok sebesar itu, situasi perberasan awal 2025 diharapkan tetap kondusif, baik dari sisi harga maupun pasokan. Total kontrak pembelian beras impor oleh Bulog per 18 Agustus 2024 mencapai 2,92 juta ton dengan 304 ribu ton di antaranya sisa atau kelanjutan (carry over) 2023. Dalam surat badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) bernomor 526/TS.03.03/8/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024 tantangan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024, Bapanas menginstruksikan empat hal kepada Bulog. Pertama, percepatan realisasi penyelengaraan CPP sesuai target yang sudah ditetapkan. Kedua, mempercepat realisasi pengadaan  tambahan CPB dalam negeri 600 ribu ton. Ketiga, mempercepat proses kedatangan CPB dari luar negeri yang sudah dilakukan pembelian maksimal akhir Oktober 2024. Keempat, stok CPB akhir 2024 sebesar 2 juta ton. Bapanas juga meminta penyelenggaraan CPP itu menerapkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan  yang baik (Yetede)

Manajer investasi kini memiliki peluang untuk mengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berdasarkan UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Hal ini memungkinkan mereka, yang sebelumnya hanya terbatas pada bank dan asuransi jiwa, untuk mendirikan DPLK. CEO STAR Asset Management, Hanif Mantiq, menyebutkan bahwa potensi bisnis DPLK cukup besar, terutama karena manajer investasi sudah berpengalaman dalam mengelola dana masyarakat melalui KPD dan reksa dana.

Namun, tantangan besar yang dihadapi oleh manajer investasi dalam mengelola DPLK adalah biaya operasional yang tinggi dan batas minimal dana kelolaan sebesar Rp25 triliun yang ditetapkan oleh OJK. Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto, menyebutkan bahwa batasan dana kelolaan ini terlalu tinggi. Sementara itu, Direktur Utama Dana Pensiun BCA, Budi Sutrisno, melihat masuknya manajer investasi ke bisnis DPLK sebagai peluang untuk meningkatkan persaingan, inovasi produk, dan kualitas layanan di industri dana pensiun.

Ketua Umum Asosiasi DPLK, Tondy Suradiredja, menyatakan bahwa aturan turunan dari UU P2SK masih dinantikan, terutama mengenai batas minimal AUM untuk memastikan kemampuan manajer investasi dalam mendukung pertumbuhan industri DPLK. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, Syarif Yunus, menyebutkan bahwa skema Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) mengalami pergeseran menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), yang dinilai lebih adil dan prospektif untuk masa depan DPLK.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mempercepat proses legalisasi Hak Guna Bangunan (HGB) bagi investor yang berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Suyus Windayana, mengungkapkan bahwa waktu penerbitan HGB yang biasanya memakan waktu 15 hingga 30 hari, akan dipangkas menjadi hanya 11 hari untuk memberikan kepastian dan mendorong realisasi investasi di IKN.

Suyus menjelaskan percepatan ini dilakukan seiring dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 25/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. ATR/BPN juga telah menyiapkan petunjuk teknis terkait percepatan penerbitan HGB. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menjanjikan proses cepat ini kepada para investor di IKN, sehingga setelah penandatanganan perjanjian kerja sama, HGB dapat diterbitkan dalam waktu maksimal 11 hari. Hingga saat ini, terdapat 55 investor yang telah berinvestasi di IKN, dengan total investasi mencapai Rp56,2 triliun di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perbankan, dan teknologi.

Konsolidasi di industri keuangan terus bergulir seiring langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan besaran modal minimum industri finansial. Potensi merger dan akuisisi di industri keuangan pun bakal tetap semarak demi memenuhi ketentuan batas minimal modal. Di industri asuransi misalnya. Tahun lalu, OJK merilis Peraturan OJK yang salah satu poinnya menetapkan modal minimum bagi perusahaan asuransi di Tanah Air. Tahun 2026, modal minimum perusahaan asuransi wajib mencapai Rp 250 miliar dan Rp 500 miliar bagi perusahaan reasuransi. Ekuitas minimum perusahaan asuransi syariah ditetapkan Rp 100 miliar dan perusahaan reasuransi syariah Rp 200 miliar. Lembaga riset Algo Research menulis dalam risetnya, 33% perusahaan asuransi di luar unit syariah yang memiliki modal di bawah Rp 250 miliar. Perusahaan ini akan berkonsolidasi lewat aksi merger dan akuisisi (M&A), guna memenuhi modal Rp 250 miliar. 

Algo Research juga melihat, PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) juga berpotensi terlibat M&A. Per akhir kuartal II-2024, perusahaan milik Anthoni Salim ini memiliki modal Rp 216 miliar. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan, peningkatan ekuitas perlu dilakukan untuk memperluas kapasitas pengelolaan  risiko. "Ini memungkinkan perusahaaan asuransi menutup lebih banyak risiko sehingga dapat mendukung penetrasi yang lebih besar dan efisien," kata Iwan, kemarin. Pelaku industri multifinance menilai saat ini permodalan industri kuat. "Sampai sekarang aman-aman saja. Kecuali jika ada perubahan pemegang saham harus setor Rp 250 miliar," kata Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Di industri fintech peer to peer (P2P) lending, terdapat 28 penyelenggara dari 100 P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp 7,5 miliar tahun ini. Tahun depan, perusahaan fintech harus menaikkan ekuitas lagi jadi Rp 12,5 miliar. Ketua Umum AFPI Entjik Djafar menyebut, perusahaan fintech yang belum memenuhi ketentuan ekuitas akan melakukan aksi korporasi. Baik berupa penambahan modal pemegang saham, menghadirkan investor baru hingga merger atau akuisisi. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Teddy Alamsyah bilang saat ini ada kemungkinan terjadi aksi akuisisi untuk menyelamatkan BPR/S yang belum memenuhi modal inti.