Dirut Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko, (Teddy) mengatakan pemerataan akses telekomunikasi sejalan dengan rencana strategis Kemenkominfo 2020-2024 mengenai program transformasi digital, termasuk program pemerataan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil seperti Pulau Berhala. "Tantangan konektivitas semakin meningkat dan perubahan pola penggunaan internet, mendorong Mitratel untuk terus berinovasi dan memperluas layanannya," ujarnya. Pulau Berhala adalah pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia. TNI AL menempatkan pasukan Marinir untuk menjaga Pulau Berhala yang tergabung dalam satgas pengamanan pulau terluar.

Mitratel memberikan akses internet di Pulau Berhala berupa perangkat antena repeater dan solar panel system. “Infrastruktur komunikasi yang dibangun Mitratel dapat digunakan untuk menunjang kegiatan telekomunikasi bagi anggota TNI AL yang bertugas dalam pengamanan dan pertahanan wilayah Indonesia,” kata Teddy. Dia mengatakan Mitratel memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan bangsa melalui penyediaan infrastruktur komunikasi di wilayah terpencil, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan digital lebih luas. "Akses internet yang disediakan Mitratel di Pulau Berhala merupakan dukungan untuk memperlancar tugas aparat TNI yang menjaga kedaulatan NKRI. Akses internet juga memberi fasilitas kepada para anggota Satgas dalam memenuhi kebutuhan silaturahmi dengan sanak dan keluarga yang terpisah demi tugas yang mulia tersebut," ucapnya.

Teddy berharap Mitratel dapat terus mendukung dalam memajukan daerah 3T (terluar, terpencil, tertinggal) di seluruh wilayah Indonesia melalui akses layanan telekomunikasi andal dan berkualitas tinggi. "Layanan telekomunikasi yang handal dapat mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat di daerah 3T untuk mengakses informasi, pendidikan dan layanan kesehatan," ujarnya. Keberadaan Mitratel juga diharapkan dapat memberi dampak kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Teddy mengatakan penyediaan konektivitas dapat mendorong pertumbuhan UMKM. Untuk itu, kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan kebijakan dan inisiatif yang mendukung perluasan akses telekomunikasi. (Yetede)

Setelah melalui proses pembangunan yang kurang dari lima tahun saja, PT Freeport Indonesia (PTFI) mampu menyelesaikan mega proyeknya yakni pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Gresik, Jawa Timur. "Smelter lembaga single line terbesar di dunia senilai hampir Rp 60 triliun ini kami persembahkan dalam rangka Hari Raya Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Ini kado untuk kemerdekaan RI," kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Tony memastikan semuanya on the track, sesuai rencana. Pada 27 Juni sudah mulai dinyalakan  mesin yang akan memakan waktu 6-10 minggu. "Sekarang sudah tersambung semua, pemanasan sudah stabil, sudah dimaintain di 800 derajat. Diharapkan di bulan ketiga Agustus ini, sudah mulai feeding konsentrat. Kami berharap nanti saat Presiden meresmikan pada Minggu ke-4 bulan Agustus sudah memproduksi katoda tembaga," jelas Tony. (Yetede)

Indonesia sangat membutuhkan akselerasi penyediaan sumber daya manusia unggul yang menguasai teknologi digital atau talenta digital guna menopang momentum transformasi  dan pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai US$ 210-360 miliar pada 2030. Saat ini, pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), baru mampu mendidik sekitar 200 ribuan dari kebutuhan 600 ribuan talenta digital setiap tahun pada 2015-2030. Lalu, apa yang perlu dilakukan pemerintah, swasta, dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) agar target kebutuhan talenta tersebut bisa terpenuhi dan tak diisi banyak tenaga kerja asing, serta makin memuluskan realisasi target pertumbuhan ekonomi digital nasional? Studi Bank Dunia dan McKinsey memproyeksikan, Indonesia butuh sekitar  9 juta talenta digital pada 2015-2030. Sehingga, Indonesia idealnya mendidik 562.500-600 ribu talenta digital setiap tahun hingga 2030. (Yetede)

Untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas Tahun 2045, pemerintah telah mencanangkan strategi transformasi ekonomi dengan  menetapkan sejumlah arah pembangunan mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan produktivitas, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, hingga urban and inclusive economy. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendifinisikan pembangunan ekonomi inklusif sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan , dan mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah. Pada tahun ini, tema kebijakan fiskal adalah mempercepat  transformasi ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan. Dalam hal ini, APBN diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan menuju Indonesia Maju. (Yetede)

Sektor manufaktur diramal kembali bergeliat. Salah satu indikasinya adalah kenaikan impor bahan baku/penolong dan barang modal pada bulan lalu. Tak ayal, harapan bahwa manufaktur domestik keluar dari zona kontraksi pun meninggi, meskipun sejumlah pelaku usaha mengaku masih berhati-hati mengerek produksi.

Kenaikan impor bahan baku dan barang modal di bulan Juli 2024 menunjukkan adanya optimisme dalam sektor manufaktur Indonesia, yang diramalkan akan kembali bangkit dari zona kontraksi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa peningkatan ini mencerminkan keyakinan pengusaha terhadap kondisi ekonomi dalam jangka menengah. 

Sementara itu, sejumlah ekonom seperti Hosianna Evalita Situmorang dan Josua Pardede juga menyatakan optimisme mereka terhadap prospek manufaktur, meskipun ada beberapa pelaku usaha yang tetap berhati-hati. Namun, lonjakan impor ini juga menimbulkan risiko terhadap neraca perdagangan dan pasar valuta asing, seperti yang diingatkan oleh ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet.

Agar perekonomian daerah melaju, pemerintah terus mendukung dan memperluas sumber pendanaan kepada pemerintah daerah (pemda). Instrumen pendanaan yang dimaksud adalah penerbitan obligasi daerah maupun sukuk daerah. Hal ini diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Beleid yang diteken Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar ini berlaku sejak 9 Juli 2024. Aturan tersebut menggantikan, menggabungkan serta mencabut tiga Peraturan OJK lain yang mengatur obligasi daerah dan sukuk daerah. Ketiganya adalah POJK 61/POJK.04/2017, POJK 62/POJK.04/2017 dan POJK 63/POJK.04/2017. 

Otoritas juga memberikan relaksasi, yakni kewajiban penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) periode terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak lagi wajib disampaikan ke OJK. Melainkan wajib tersedia di situs web pemda. Instrumen obligasi juga bertambah, yakni berbasis keberlanjutan. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mewanti-wanti pemerintah pusat untuk meninjau daerah mana saja yang boleh merilis obligasi. Ini untuk menghindari adanya potensi gagal bayar. "Potensi gagal bayar masih bisa terjadi," kata dia, kemarin. Armand melihat, ada beberapa daerah yang sudah mampu merilis obligasi daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan beberapa provinsi lain di Jawa. Juga Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, Kota Bandung, yang telah memiliki kemandirian fiskal. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat aturan ini mengisi kekosongan aturan sebelumnya terkait penerbitan obligasi daerah yang merupakan wacana lama yang pernah dikeluarkan pemerintah.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan current account atau neraca transaksi berjalan Indonesia bergerak surplus hingga tahun 2029. Di saat yang sama, sejumlah ekonom memperkirakan rupiah berpotensi bergerak ke bawah Rp 16.000 per dolar AS tahun ini, dengan catatan The Fed memangkas suku bunga dan harga minyak global stabil. Pada tahun ini, IMF memprediksi neraca transaksi berjalan masih defisit 0,2% dari produk domestik bruto (PDB). Adapun pada 2025 berpotensi berbalik surplus sebesar 0,3% dari PDB. Adapun pada 2026 hingga 2029, neraca transaksi berjalan Indonesia diperkirakan surplus 0,5% PDB, kemudian surplus naik lagi menjadi 0,6% PDB pada 2029. Meski neraca transaksi berjalan diperkirakan positif, IMF melihat neraca pembayaran Indonesia (NPI) justru mencatatkan defisit hingga 2029. Defisit ini bahkan diperkirakan semakin melebar. Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang berpendapat, ke depan perekonomian diharapkan bisa tumbuh semakin besar. Sejalan dengan itu, arus investasi asing yang masuk, juga ekspor dan impor kemungkinan meningkat. Dengan pertumbuhan ekspor dan impor, posisi neraca transaksi berjalan berpotensi meningkat. Dia memperkirakan nilai tukar rupiah selama tiga tahun ke depan berkisar Rp 15.300 hingga Rp 16.000 per dolar AS. 

Meski begitu, pelemahan rupiah bukan berarti menjadi negatif. Hal ini lantaran fundamental makroekonomi domestik terus membaik. Sedangkan Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto justru melihat neraca transaksi berjalan Indonesia masih mencatatkan defisit dalam lima hingga enam tahun ke depan. "Hal ini karena ekonomi masih terus tumbuh di atas 5%, kemungkinan terus meningkat. Jadi estimasi impor masih tetap kuat," ucap dia. Sementara itu, Myrdal memproyeksikan NPI dalam lima tahun mendatang bergerak positif. Hal ini karena potensi dari aliran uang yang masuk dari investasi portofolio atau investasi langsung (foreign direct investment/FDI). Apabila Bank Sentral AS (The Fed) menurunkan suku bunga lebih dari 25 basis poin (bps) pada 2024, maka nilai tukar rupiah menguat di kisaran Rp 15.700 per dolar AS. Kemudian, apabila The Fed menurunkan suku bunga 25 bps pada 2025, maka nilai tukar rupiah berpotensi menguat ke level Rp 15.500 per dolar AS. Jika pada 2027 The Fed tidak mengubah kebijakan suku bunganya, dan harga minyak global stabil, maka rupiah masih bergerak stabil di Rp 15.500 per dolar AS.

Kinerja keuangan dan saham emiten konstituen indeks Kompas100 diperkirakan lebih moncer di sisa tahun 2024 ini. Hal tersebut menyusul hasil rilis laporan keuangan emiten Kompas100 yang mayoritas mencatatkan kinerja positif. Kinerja keuangan emiten sektor perbankan, energi, dan kesehatan dinilai masih menjadi unggulan di antara yang lain. Pengamat Pasar Modal, Mayang Anggita mengatakan, lebih dari separuh konstituen indeks Kompas100 mencetak pertumbuhan laba secara tahunan. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan, pertumbuhan laba per saham atau earning per share (EPS) emiten Kompas100 yang terbesar dicatatkan oleh PT Timah Tbk (TINS). Menyusul kemudian PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) dan PT Surya Essa Perkasa Tbk (ESSA). 

Mayoritas saham Kompas1000 juga masih mendaki. Rinciannya, sebanyak 63 saham masih positif, 18 stagnan, dan 19 negatif. Di sisi lain, kinerja saham Indeks Kompas100 masih lebih landai ketimbang IHSG. Secara year to date (ytd), kinerja IHSG terkoreksi 0,22%. Sementara, kinerja indeks Kompas100 turun 3,23% ytd. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menuturkan, beberapa sektor saham yang tertinggal kemungkinan akan berbalik arah di sisa tahun ini. Mayang melihat emiten-emiten dari sektor perbankan akan berkinerja paling solid di semester kedua ini. Secara teknikal, saham BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI juga memiliki tren jangka panjang bullish.

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melaju kencang sepanjang paruh pertama tahun ini. Laju pertumbuhannya terus menunjukkan tren kenaikan sejak awal tahun. Namun, kualitas aset KPR perbankan mengalami sedikit penurunan, meski masih di level aman. Data Bank Indonesia (BI) mencatat oustanding KPR per Juni 2024 tumbuh 14,36% secara tahunan, naik dari laju bulan Mei yang tumbuh 14,34% dan dari akhir 2023 yang baru meningkat 12%. Adapun posisi non performing loan (NPL) atau KPR bermasalah per Juni mencapai Rp 18,82 triliun. Rasio NPL KPR ini ada di level 2,49%. Angka tersebut meningkat tipis dari posisi Desember 2023 yang tercatat Rp 17,01 triliun atau sebesar 2,39%. Walau meningkat dari tahun lalu, KPR bermasalah menyusut dari Mei yang jumlahnya sempat tembus Rp 19,12 triliun dengan rasio 2,55%. BTN, penguasa KPR terbesar di Tanah Air, mencatatkan perbaikan rasio NPL properti secara tahunan, tetapi mulai meningkat dibanding akhir tahun lalu. NPL per Juni 2024 ada di level 3,3%, turun dari 3,7% pada Juni 2023 dan naik dari 3,2% pada Desember. 

Rasio NPL kredit properti terbesar BTN berasal dari kredit konstruksi mencapai 24,4%, tapi sudah turun dari 26,3% pada Juni tahun lalu. Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo mengungkapkan kualitas kredit BTN secara keseluruhan membaik. Tahun ini, BTN menargetkan rasio NPL di bawah 3%. "NPL tetap terjaga sesuai target," ujarnya, Sabtu (10/8). Adapun BCA tak merinci NPL kredit propertinya. Hanya saja, NPL kredit konsumernya masih terjaga rendah meski naik secara tahunan. Per Juni 2024, NPL konsumer BCA mencapai Rp 3,94 triliun dengan rasio NPL 1,87%, naik dari Rp 2,67 triliun pada Juni 2023 atau dengan rasio 1,5%. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communica tion BCA mengatakan, BCA selalu melakukan analisis pengajuan KPR secara pruden demi menjaga kualitas aset. "Kami memanfaatkan analisis data serta pengenalan nasabah secara lebih dekat guna memastikan terjaganya kualitas kredit," ujarnya.

Iuran premi asuransi kesehatan sedang dalam tren menanjak. Dampak perang tarif hingga inflasi kesehatan yang meninggi dianggap sebagai biang keladi. Menurut perhitungan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), secara rata-rata kenaikan iuran premi pada tahun ini mencapai 20%-30%. Ketua AAUI, Budi Herawan, mengatakan bahwa belum pernah terjadi kenaikan rata-rata iuran premi sebesar itu. Paling tinggi, katanya, kenaikan iuran hanya 10%.