Meskipun 70 % alat kesehatan masih impor, industri ini terus bertumbuh. Pada awal 2020 atau awal pandemi Covid-19, jumlah perusahaan alkes di Tanah Air 150 perusahaan. Pada 2024, naik hampir delapan kali lipat menjadi 1.199 perusahaan dalam waktu empat tahun terakhir. Pengembangan industri ini perlu terus didorong karena penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri diyakini bisa menurunkan biaya pengobatan pasien. Ketimbang alkes impor yang lebih mahal dan rentan terdampak pelemahan nilai tukar rupiah, alkes produksi dalam negeri harganya lebih terjangkau dengan kualitas yang tak jauh berbeda.

”Kami harapkan biaya pengobatan pasien bisa lebih terjangkau jika fasilitas kesehatan menggunakan alkes produksi dalam negeri. Ada biaya yang lebih efisien ketimbang penggunaan alat kesehatan impor. Kualitas produk dalam negeri pun tidak kalah dengan impor,” ujar Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes, Lucia Rizka Andalusia dalam acara Health Connect di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (21/8). Ia menjelaskan, biaya alkes mencakup 30-50 % komponen biaya pengobatan pasien.

Harga alkes dalam negeri lebih terjangkau dibanding produk impor, karena produk lokal tidak terpengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah. Alkes memang masih mendominasi pasar dalam negeri. Lucia memperkirakan penggunaan alkes dalam negeri baru 30 % dari total pasar, sisanya masih impor. Mengutip data Kemenkes, sampai Juni 2024, produk alkes impor mencapai 1.549 jenis, sementara produk alkes dalam negeri hanya 422 jenis. Izin edar impor alkes mencapai 54.127 izin, sementara izin edar alkes dalam negeri hanya 14.208 izin. (Yoga)

Pasar utama ekspor produk turunan kelapa sawit diperkirakan masih lemah hingga akhir tahun ini, yang berpotensi menyebabkan hak ekspor komoditas andalan utama Indonesia tersebut menumpuk lagi. Hak ekspor merupakan insentif pemerintah bagi para eksportir produk turunan sawit yang memenuhi kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) minyak goreng rakyat. Dengan hak ekspor itu, mereka bisa mengekspor CPO dan turunan sebanyak empat kali volume penyaluran DMO. Mereka juga bisa memperoleh pengali ekspor dari pengemasan dan distribusi minyak goreng ke luar Jawa masing-masing 2-2,25 kali dan 1,3-1,65 kali. Hal itu merupakan amanat Pasal 11 Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang diundangkan pada 14 Agustus 2024.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Rabu (21/8) mengatakan, saat ini, hak ekspor CPO dan produk turunan 3,6 juta ton, berkurang cukup signifikan dari Maret 2024 di 5,58 juta ton. ”Ini berkat lonjakan ekspor produk turunan sawit pada Juni 2024. Namun, peningkatan ekspor tersebut tidak bertahan lama dan justru turun pada Juli 2024,” ujarnya. BPS mencatat, volume ekspor CPO tertinggi sepanjang Januari-Juli 2024 hanya terjadi pada Juni 2024, yakni 2,67 juta ton. Selain itu, kisaran volume ekspornya hanya 1,4 juta-1,8 juta ton. Pada Juli 2024, volume ekspor CPO dan produk turunan hanya 1,62 juta ton, turun 64,81 % secara bulanan.

”Jika kondisinya tetap sama hingga akhir tahun ini, pertumbuhan ekspor CPO RI bakal melambat dan bakal menyebabkan hak ekspor menumpuk lagi,” katanya. Pada Maret 2024, hak ekspor produk turunan sawit menumpuk hingga mencapai 5,58 juta ton atau setara 2,5 bulan kebutuhan ekspor komoditas-komoditas tersebut. Penumpukan itu terjadi lantaran pasar ekspor CPO melemah (Kompas, 13/3/2024). Kendati begitu, ekspor CPO RI masih berpeluang tumbuh hingga akhir tahun ini. Utamanya jika ada gangguan panen raya biji bunga matahari dan rapeseed di UE pada akhir Agustus-September 2024. (Yoga)

Kawasan industri Cirebon-Patim ban-Kertajati atau Rebana di Jabar berkembang menjadi koridor pertumbuhan ekonomi baru. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini mencapai 5,8 %, lebih tinggi dari nasional. Kawasan industri Rebana meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang. Rebana menghubungkan Cirebon, Pelabuhan Patimban di Subang, hingga Bandara Internasional Jabar Kertajati, Majalengka. Menurut rencana, terdapat 13 kota baru berbasis industri di Rebana, mulai dari Cipali Subang Barat, Cipali Subang Timur, Patimban, hingga Kertajati-Jatitujuh. Total luas kota baru itu mencapai 43.913 hektar atau 80 kali luas Alam Sutera, kawasan metropolitan di Jabodetabek.

”Di sini akan diisi hunian baru dengan berbasis industri dan legal,” kata Kepala Pelaksana Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Rebana Bernardus Djonoputro dalam diskusi terarah di Hotel Horison Ultima Kertajati, Majalengka, Rabu (21/8). Diskusi yang digelar BP Kawasan Metropolitan Rebana itu menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan, yakni pengembang kawasan industri, akademisi, perwakilan media, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Menurut Bernardus, hasil pembangunan di kawasan industri Rebana pun mulai tampak. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini mencapai 5,8 %, lebih tinggi dari nasional. Pada periode sama, realisasi investasinya menyentuh 8,5 % dibanding tahun sebelumnya. Pada semester pertama tahun ini ada 40.000 pekerja yang terserap di Rebana.

”Rebana sebagai kutub pertumbuhan ekonomi sudah mulai berjalan,”  ucapnya. Bahkan, dari 13 kota baru, dua di antaranya telah berkembang, yaitu Cipali, Subang dan Kertajati Aetropolis. Di Kota Kertajati terdapat tiga pengembang, yakni Metland, BIJB Aerocity Development, dan Kertajati International Industrial Estate Majalengka (KIEM). Pihaknya pun siap melahirkan SDM unggul untuk mendukung Rebana dengan menyesuaikan kurikulum perkuliahan sesuai kebutuhan industri. Pemerintah juga membangun Kampus 2 Politeknik Manufaktur Bandung di Majalengka yang beroperasi tahun depan. Direktur Polman Bandung Mohammad Nurdin mengusulkan agar pelaku industri di Rebana menyerahkan cetak biru terkait kebutuhan SDM hingga 10 tahun ke depan. Dengan demikian, lembaga pendidikan bisa menyiapkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. (Yoga)

Pembiayaan menjadi faktor kunci pengembangan energi terbarukan dalam rangka pemenuhan target dekarbonisasi menuju emisi nol bersih atau NZE 2060. Salah satu pendukung terbukanya akses pembiayaan ialah melalui kemitraan. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapsel, Sumut, berkapasitas total 510 megawatt (MW) menjadi contoh. Sempat terkendala pembiayaan, proyek PLTA tipe peaker atau dijalankan untuk memenuhi beban puncak kelistrikan itu berjalan kembali dan ditargetkan beroperasi komersial pada 31 Desember 2026. Nilai investasi proyek sebesar 1,67 miliar USD (Rp 25,9 triliun). PLTA berbasis run-of-river atau sesuai kondisi debit sungai dioperasikan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) sebagai special purpose company. Kepemilikan saham saat ini ialah State Development and Investment Corporation (SDIC) Powerm, badan usaha milik Pemerintah China, sebanyak 70 %; PT PLN Nusantara Renewables, anak usaha PT PLN Nusantara Power (25 %); dan ASIA Hydria (5 %).

Direktur Pengembangan Bisnis dan Komersial PT PLN Nusantara Power (NP) Muhamad Reza, Rabu (7/8) mengatakan, pembiayaan dibutuhkan karena masifnya target PLN mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, PLN NP mendapat penugasan membangun pembangkit energi terbarukan berkapasitas total 6.300 MW. ”Artinya, kami memerlukan pendanaan serta teknologi. Kemitraan diperlukan. Energi terbarukan bukan sesuatu yang telah kami miliki dengan pengalaman panjang. Kami juga membutuhkan pengalaman mereka (mitra) perihal sosial, lingkungan, tata kelola, dan lainnya,” kata Reza. PLTA Batang Toru adalah bagian dari proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Jokowi pada Mei 2015. (Yoga)

 Pemangkasan suku bunga acuan Amerika Serikat , penguatan signifikan rupiah, dan terkendalinya inflasi membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan BI-Rate mulai kuartal IV tahun ini. Berdasarkan bacaan BI, ada dua skenario penurunan FFR. Pertama bank sentral AS, The Fed, diprediksi menurunkan Fed Funds Rate (FFR) sebanyak dua kali, masing-masing sebesar 25 basis point (bps), hingga akhir 2024. Selanjutnya, pada 2025, FFR turun lagi tiga kali, masing-masing 25 bps. Artinya total penurunannya mencapai 125 bps. Skenario kedua, The Fed akan menurunkan suku bunga acuan dua kali pada 2024 dan dua kali pada 2025, dengan probabilitas 50-75%. Saat ini, FFR bertengger di level 5,25-5,5%. Dengan demikian, merujuk skenario pertama, pada 2025, FFR akan berkisar 4-4,25%. (Yetede)

Dalam tujuh bulan pertama tahun ini, industri perbankan kembali mencatatkan peningkatan pertumbuhan kredit sebesar 12,4% secara tahunan yoy. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 12,36% yoy. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjito mengungkapkan, bahwa perkembangan ini ditopang sisi penawaran, dimana minat penyaluran kredit tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga  (DPK) Juli 2024 yang tumbuh 7,72% yoy, strategi  realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI. Untuk memperkuat pendanaan, perbankan juga mengoptimalkan sumber pendanaan selain dari DPK, antara lain melalui penerbitan surat-surat berharga dan pinjaman. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25%, tertinggi dalam 7 tahun terakhir, untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global dan penantian penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed). Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai menguat, BI memilih langkah hati-hati untuk mencegah volatilitas yang berlebihan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mendukung keputusan BI karena dianggap lebih baik dibanding spekulasi penurunan suku bunga di tengah kondisi ekonomi AS yang masih tidak stabil. Chandra Wahjudi, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), juga mengakui bahwa pelaku usaha menginginkan penurunan BI Rate, namun memahami alasan BI mempertahankannya untuk mengantisipasi ketidakpastian global.

Ryan Kiryanto, ekonom Associate Faculty LPPI, menyebut keputusan BI sebagai langkah tepat dan taktis dalam menjaga stabilitas moneter, khususnya dalam memperkuat nilai tukar rupiah. BI diperkirakan akan menurunkan suku bunga pada kuartal IV/2024, setelah The Fed menurunkan suku bunganya pada bulan September mendatang.

Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) semakin populer di kalangan dana pensiun dan lembaga keuangan non-perbankan sebagai pilihan investasi jangka pendek yang menawarkan bunga tinggi. Data per Juni 2024 menunjukkan bahwa outstanding SRBI meningkat signifikan menjadi Rp721,06 triliun, naik 29,16% dari bulan sebelumnya. Khusus untuk dana pensiun, terdapat lonjakan aset yang disimpan di SRBI sebesar 221% dari Rp1,9 triliun menjadi Rp6,1 triliun dalam periode yang sama, terutama berasal dari DPLK.

Bedie Roesnadi, Direktur Investasi Dapen BNI, menjelaskan bahwa meningkatnya minat dana pensiun terhadap SRBI disebabkan oleh ekspektasi yield yang menarik serta risiko yang relatif kecil dan fleksibilitas dalam pengelolaan cash flow. Hal ini kontras dengan Surat Berharga Negara (SBN) yang hanya mengalami kenaikan 1,8% dalam periode yang sama.

Budi Sutrisno, Direktur Utama Dapen BCA, menambahkan bahwa SRBI adalah pilihan investasi jangka pendek dengan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan deposito, sementara SBN tetap menjadi pilihan untuk investasi jangka panjang. Tondy Suradiredja, Ketua Umum Asosiasi DPLK, mencatat bahwa SRBI banyak diborong oleh DPLK dari perusahaan BUMN, dan Syarif Yunus, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, menekankan pentingnya edukasi dan kehati-hatian dalam strategi penempatan investasi agar sesuai dengan profil risiko dan regulasi yang berlaku.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut positif penurunan volume domestic market obligation (DMO) minyak goreng dari 300.000 ton per bulan menjadi 250.000 ton per bulan. Eddy Martono, Ketua Umum Gapki, menilai bahwa volume DMO yang baru sudah ideal dan menganggap bahwa penurunan ini adalah langkah yang tepat.

Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 18/2024 yang mengubah kebijakan sebelumnya, termasuk memberikan insentif tambahan seperti faktor pengali hak ekspor untuk wilayah distribusi tertentu. Eddy juga mengapresiasi insentif tambahan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, terutama untuk daerah-daerah pelosok yang memerlukan biaya transportasi lebih tinggi. Dengan tambahan insentif ini, diharapkan produsen akan lebih termotivasi dalam menjalankan DMO dan menyalurkan MinyaKita ke wilayah yang lebih luas.