Bank Dunia mengingatkan, tanpa lompatan pertumbuhan ekonomi, sulit bagi Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap/MIT). Kepala Ekonom Bank Dunia Indermit Gill, bersama Homi Kharas memperkenalkan konsep MIT, dalam laporan ”Jebakan Pendapatan Menengah” mengingatkan, jalan yang dihadapi Indonesia dan 107 negara lain untuk keluar dari MIT sangat terjal, kecuali ada terobosan kebijakan luar biasa. Untuk bisa naik kelas, tak semudah 3-5 dekade lalu. Tiga kendala utama: populasi yang menua semakin cepat, meningkatnya proteksionisme negara maju, dan kebutuhan dana yang makin besar untuk transisi energi (Kompas, 14/8/2024).

Per1Juli 2023, kita kembali ke status negara berpendapatan menengah atas. Namun, tak berarti kita sudah di rel yang tepat menuju Indonesia negara maju 2045. Dengan laju seperti sekarang, tanpa inovasi kebijakan, butuh 70 tahun hanya untuk mencapai seperempat pendapatan per kapita AS sekarang. Artinya, Indonesia Emas 2045 bisa tinggal mimpi. Pada 1960-an, Indonesia dan Korsel sama-sama negara miskin dengan pendapatan per kapita di bawah 1.000 USD. Tapi, Korsel jauh meninggalkan kita.

Tahun 2023, Korsel mencapai 35.569 USD, kita baru 4.941 USD. Padahal, Korsel terbilang miskin sumber daya alam. Untuk bisa keluar dari MIT, pertumbuhan ekonomi kita minimal harus 7-8 % per tahun selama 10 tahun ke depan. Sementara kurun 2005-2024, pertumbuhan kita rata-rata hanya 4,98 % dan cenderung terus melambat. Hampir semua target pertumbuhan tak tercapai. Hal sama terjadi pada PDB per kapita. Laporan Bank Dunia mengingatkan kita, Indonesia Emas 2045 tak bisa dicapai hanya dengan business as usual. (Yoga)

Petugas terlihat sedang menunjukkan uang koin yang ditukarkan warga pada Festival Rupiah Berdaulat Indonesia 2024 yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (18/8/2024). Festival itu adalah upaya Bank Indonesia meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya rupiah dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai alat pembayaran yang sah maupun sebagai simbol kedaulatan negara. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan budidaya kerang coklat untuk bahan baku pakan lobster. Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu mengemukakan, salah satu tantangan dalam budidaya lobster adalah ketersediaan dan rantai pasok pakan. Inovasi terus dilakukan untuk penyediaan pakan lobster yang cukup dari aspek jumlah dan kualitas guna mendukung produksi yang maksimal. Kerang coklat (Mytilopsis adamsi) memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan menunjang tumbuh kembang lobster sehingga produksi budidaya lobster diharapkan meningkat.

Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok dinilai telah berhasil menguasai teknologi pembenihan dan pembesaran kerang coklat. ”Pakan dari kerang coklat terbukti meningkatkan laju pertumbuhan dan produksi dalam budidaya  lobster,” katanya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/8). Inovasi teknologi BPBL Lombok, yaitu budidaya kerang coklat sebagai pakan lobster, diharapkan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas lobster sehingga Indonesia menjadi produsen lobster dunia. Keunggulan kerang coklat adalah pertumbuhannya cepat dan mudah dibudidayakan. Merujuk beberapa referensi, kerang coklat sangat toleran terhadap salinitas hingga 15-25 bagian per seribu (ppt) atau perairan payau.

Selain itu, kerang coklat tidak dikonsumsi manusia sehingga pengembangannya bisa fokus untuk pakan lobster. Pengembangan kerang coklat akan diarahkan ke wilayah yang dekat dengan sentra budidaya lobster. Pertumbuhan kerang coklat yang sangat cepat harus dikendalikan dengan memanen kerang coklat tersebut untuk pakan lobster. ”Sangat berharga sekali jika 1 ekor benih bisa menjadi lobster dewasa berkualitas. Oleh karena itu, kami berharap teknologi budidaya kerang coklat di BPBL Lombok dapat diaplikasikan di sentra-sentra budidaya lobster, mulai dari pembenihan, pendederan, hingga pembesaran lobster,” kata Tb Haeru. (Yoga)

Memperingati Hari Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia tak semata-mata soal merdeka dari penjajahan kolonial. Arti merdeka juga luas, termasuk kemandirian ekonomi. Apa tantangan dan harapan ”merdeka” secara ekonomi bagi warga? Burhanudin (46) pengusaha roti di Kabupaten Anambas, mengatakan, “Untuk mengajukan KUR masih sulit. Padahal, saya butuh bantuan modal untuk pengembangan usaha, yaitu roti rumahan, meski penjualannya cukup tinggi. Kesulitan mendapat pinjaman modal usaha dari salah satu bank milik negara saya alami kendati sudah mengagunkan sertifikat rumah. Saya harap pemerintah membantu kami dengan memerdekakan rakyat lewat kemudahan penyaluran kredit.

Untuk mendapat akses pengembangan bisnis, sebenarnya mudah. Pemerintah sering membuat seminar-seminar, misalnya tata cara mendaftarkan usaha ke BPOM. Namun, terkadang informasinya terpisah-pisah dan tidak menyeluruh sehingga kami sebagai pelaku UMKM kesulitan menyelesaikan proses di BPOM. Harapannya, pemerintah aktif membimbing kami tak hanya sampai tahap tertentu, tapi benar-benar sampai UMKM ’naik kelas’, ujar Fairuz Lutfi (32), pemilik Abu Salam Kebab, Bogor.

Aan (47) pedagang warung nasi asal Kuningan, Jabar, mengatakan, “Sudah tiga tahun buka warung nasi, alhamdulillah lancar, pengunjung cukup ramai. Tapi, saya sering nombok buat modal belanja. Sebenarnya banyak yang nawarin pinjaman modal usaha, biasanya dari bank keliling. Tapi, saya enggak mau, takut bunganya tinggi, enggak sanggup bayar. Harapan saya harga (pangan) cepat diturunin. Sekarang, pada mahal, harga-harga seperti cabai, beras, telur naik jauh. Kalau (harga pangan) lebih murah, muter uang (jadi modal usaha) sehari-hari bisa lebih mudah. (Yoga)

Tak terbayangkan oleh Yuliana (35) membawa Capli, sambal hijau kemasan khas Aceh buatannya, “go global” atau mendunia. Semua bermula ketika ia dan sang suami, Murtala Hendra Syahputra (40), gelisah dengan nasib para petani campli atau cabai rawit. Aroma cabai menguar tajam begitu kami mendekat ke ruko di Meuraxa, Banda Aceh, Senin (12/8). Yuliana menuturkan perjuangan mereka merintis usaha sambalnya, Capli. Pada 2017, Yuliana dan Murtala dipercaya menjadi tenaga survei riset terkait inflasi bahan pangan pokok, salah satunya cabai. Pekerjaan inilah yang mempertemukan mereka dengan para petani dan segudang permasalahannya. Sesampainya di lapangan, mereka dihadapkan kenyataan getir tentang cabai rawit yang dihargai Rp 5.000 per kg.

Hasil panen petani, yang ditanam di dataran tinggi, pun lekas membusuk saat dibawa ke Kota Banda Aceh. Sontak, tebersit ide di benak Yuliana membeli cabai rawit petani karena hanya dengan itulah mereka akan mendapat harga layak. Para petani tak muluk-muluk, mereka hanya ingin tahu harga pasar nanti saat mulai mengolah lahan. Dari situ, Yuliana dan Murtala mulai mengajari petani tentang harga pokok penjualan (HPP) hingga akhirnya ditemukan harga Rp 7.000-Rp 8.000 per kg. Atas dasar perhitungan itu, ditemukan harga yang didambakan para petani, yakni Rp 15.000 per kg. Bermodal nekat, Yuliana merintis usaha sambal kemasan agar hasil panen petani terbeli dengan harga yang layak. Saat itu, modal awalnya Rp 500.000.

Berbekal 10 kg cabai rawit gratis dari petani, Yuliana dan Murtala mulai meramu resep sambal hijau khas Aceh. Ia yakin produknya mampu bersaing dengan sambal kemasan lainnya, yang banyak ditemui di swalayan. Barulah pada 2019, produk siap dijual dengan masa kedaluwarsa hingga setahun. Segala legalitas produk, seperti sertifikat BPOM, sertifikat halal, dan hak paten, turut diupayakan hingga akhirnya bendera PT Rayeuk Aceh Utama yang menaungi usaha Yuliana dan Murtala dengan jenama Capli atau cabai pilihan berkibar. Capli mampu memproduksi sambal kemasan 15 kali sebulan, menyerap 200 kg cabai rawit petani dan menghasilkan hingga 2.500 kemasan sambal. Capli turut memberdayakan ibu-ibu rumah tangga untuk menyortir cabai rawit dan bawang putih dengan upah sortir Rp 2.000 per kg cabai rawit dan Rp 3.000 per kg bawang putih.

Dalam sehari, mereka menyortir 20-30 kg cabai rawit dengan upah sampai Rp 60.000. Perkenalan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membawa Capli sampai ke panggung global. Dalam business matching BSI International Expo 2024 di Jakarta, Juni 2024, Capli mendapat kontrak ekspor 29 ton dari pembeli asal Malaysia. Perkenalan Capli dengan BSI bermula dari ajang Talenta Wirausaha BSI pada 2022. Dalam ajang tingkat nasional itu, Capli didapuk sebagai juara ketiga kategori berdaya sekaligus mendapat kesempatan bermitra de- ngan BSI. Yuliana mendapat pembiayaan Rp 100 juta dari BSI. Alhasil, kapasitas produksi Capli ditingkatkan menjadi 5.000 botol per bulan. Sebagai UMKM binaan BSI, Capli juga mendapat pendampingan, pelatihan, serta bantuan promosi. (Yoga)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat posisinya sebagai pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan focus pada pemberdayaan UMKM melalui layanan jasa perbankan syariah, BSI berperan penting mendorong UMKM untuk naik kelas, karena merupakan tulang punggung ekonomi negara.

Sektor UMKM mencakup 99 % dari seluruh unit bisnis di Indonesia. Pada 2023 jumlah UMKM mencapai 66 Juta dan menyumbang 61 % dari PDB Indonesia atau Rp 9.850 triliun. UMKM menyerap 117 Juta pekerja yang merupakan 97 % dari total angkatan kerja Indonesia. BSI telah mengemban amanah untuk mendorong UMKM agar lebih berkembang.

Dirut BSI, Hery Gunardi menyebut, “BSI terus berupaya meningkatkan kontribusinyadalam mendorong UMKM agar ekosistem segmen usaha tersebut semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai macam kondisi ekonomi dimasa mendatang. Tren pembiayaan UMKM di BSI menunjukkan peningkatan signifikan seiring pertumbuhan jumlah pelaku UMKM dan meningkatnya minatmasyarakat terhadap perbankan syariah. (Yoga)

UU No 17 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyebut bahwa rupiah merupakan mata uang tunggal yang berlaku untuk melayani semua transaksi di wilayah NKRI. Peraturan kedua adalah aturan BI yang mewajibkan semua hasil ekspor disimpan pada bank di Indonesia. Aturan ketiga mewajibkan pihak korporat mendaftarkan jumlah serta persyaratan pinjaman luar negerinya pada BI. Nyatanya, BI menyebut sektor korporat Indonesia banyak memarkir va-luta asingnya di bank-bank asing di Singapura. Terkait peraturan ketiga, sektor korporat meminjam dari bank-bank asing di Singapura untuk membelanjai kegiatan usahanya di Indonesia.

Seperti membangun mal, lapangan golf, dan gedung bertingkat yang semakin banyak jumlahnya di semua kota besar, perkebunan, pertambangan dan pabrik, serta hotel. Karena tidak ada kewajiban untuk melaporkan jumlah dan persyaratan utang luar negeri sektor swasta kepada pemerintah, maka hanya Tuhan yang tahu berapa jumlahnya. Kalau terjadi krisis, seperti krisis finansial tahun 1997, semua utang luar negeri pihak swasta tersebut terpaksa diambil alih  pemerintah. Pemerintah dan DPR perlu mengacu pada negara lain, seperti AS dan China. Tanpa adanya perjanjian internasional ataupun resolusi PBB, mata uang kedua negara itu (USD dan renminbi) sudah mendunia.

Semua bank devisa di Jakarta menerima deposito dalam kedua mata uang tersebut dan tempat penukaran uang (money changers) memperjual belikannya. Tarif hotel dan sewa serta harga rumah ataupun harga makanan yang menggunakan daging impor menggunakan standar USD dan setelah itu mengonversikannya ke dalam rupiah. Untuk membuat rupiah menjadi gagah, pemerintah dan DPR perlu mengelola perekonomian dengan baik guna menstabilkan nilainya, mencegah terjadinya inflasi, dan menghindarkan sanering ataupun pemotongan nilai uang. Itulah ciri yang dimiliki AS sejak kemerdekaannya dan di China setelah berakhirnya Revolusi Kebudayaan serta Deng Xiaoping berkuasa pada tahun 1978. (Yoga)

Dirut Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko, (Teddy) mengatakan pemerataan akses telekomunikasi sejalan dengan rencana strategis Kemenkominfo 2020-2024 mengenai program transformasi digital, termasuk program pemerataan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil seperti Pulau Berhala. "Tantangan konektivitas semakin meningkat dan perubahan pola penggunaan internet, mendorong Mitratel untuk terus berinovasi dan memperluas layanannya," ujarnya. Pulau Berhala adalah pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia. TNI AL menempatkan pasukan Marinir untuk menjaga Pulau Berhala yang tergabung dalam satgas pengamanan pulau terluar.

Mitratel memberikan akses internet di Pulau Berhala berupa perangkat antena repeater dan solar panel system. “Infrastruktur komunikasi yang dibangun Mitratel dapat digunakan untuk menunjang kegiatan telekomunikasi bagi anggota TNI AL yang bertugas dalam pengamanan dan pertahanan wilayah Indonesia,” kata Teddy. Dia mengatakan Mitratel memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan bangsa melalui penyediaan infrastruktur komunikasi di wilayah terpencil, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan digital lebih luas. "Akses internet yang disediakan Mitratel di Pulau Berhala merupakan dukungan untuk memperlancar tugas aparat TNI yang menjaga kedaulatan NKRI. Akses internet juga memberi fasilitas kepada para anggota Satgas dalam memenuhi kebutuhan silaturahmi dengan sanak dan keluarga yang terpisah demi tugas yang mulia tersebut," ucapnya.

Teddy berharap Mitratel dapat terus mendukung dalam memajukan daerah 3T (terluar, terpencil, tertinggal) di seluruh wilayah Indonesia melalui akses layanan telekomunikasi andal dan berkualitas tinggi. "Layanan telekomunikasi yang handal dapat mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat di daerah 3T untuk mengakses informasi, pendidikan dan layanan kesehatan," ujarnya. Keberadaan Mitratel juga diharapkan dapat memberi dampak kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Teddy mengatakan penyediaan konektivitas dapat mendorong pertumbuhan UMKM. Untuk itu, kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan kebijakan dan inisiatif yang mendukung perluasan akses telekomunikasi. (Yetede)

Setelah melalui proses pembangunan yang kurang dari lima tahun saja, PT Freeport Indonesia (PTFI) mampu menyelesaikan mega proyeknya yakni pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Gresik, Jawa Timur. "Smelter lembaga single line terbesar di dunia senilai hampir Rp 60 triliun ini kami persembahkan dalam rangka Hari Raya Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Ini kado untuk kemerdekaan RI," kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Tony memastikan semuanya on the track, sesuai rencana. Pada 27 Juni sudah mulai dinyalakan  mesin yang akan memakan waktu 6-10 minggu. "Sekarang sudah tersambung semua, pemanasan sudah stabil, sudah dimaintain di 800 derajat. Diharapkan di bulan ketiga Agustus ini, sudah mulai feeding konsentrat. Kami berharap nanti saat Presiden meresmikan pada Minggu ke-4 bulan Agustus sudah memproduksi katoda tembaga," jelas Tony. (Yetede)

Indonesia sangat membutuhkan akselerasi penyediaan sumber daya manusia unggul yang menguasai teknologi digital atau talenta digital guna menopang momentum transformasi  dan pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai US$ 210-360 miliar pada 2030. Saat ini, pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), baru mampu mendidik sekitar 200 ribuan dari kebutuhan 600 ribuan talenta digital setiap tahun pada 2015-2030. Lalu, apa yang perlu dilakukan pemerintah, swasta, dan semua pemangku kepentingan (stakeholder) agar target kebutuhan talenta tersebut bisa terpenuhi dan tak diisi banyak tenaga kerja asing, serta makin memuluskan realisasi target pertumbuhan ekonomi digital nasional? Studi Bank Dunia dan McKinsey memproyeksikan, Indonesia butuh sekitar  9 juta talenta digital pada 2015-2030. Sehingga, Indonesia idealnya mendidik 562.500-600 ribu talenta digital setiap tahun hingga 2030. (Yetede)