Kemenperin masih mempertimbangkan banyak hal terkait proposal investasi baru dari PT Apple Indonesia. Pemerintah menagih komitmen investasi awal produsen iPhone itu dan berencana merevisi aturan terkait komponen dalam negeri bagi manufaktur produk gawai. Jubir Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/11) menyampaikan, Kemenperin baru membahas proposal dari PT Apple Indonesia yang mereka terima pada Selasa (19/11). Proposal itu terkait dengan pabrik pembuatan mesh untuk komponen pendukung aksesori Air Pods Max, dengan nilai 100 juta USD atau sekitar Rp 1,58 triliun selama dua tahun.

Nilai investasi itu 10 kali lipat dari rencana awalApple yang ingin membangun pabrik serupa di Bandung, Jabar. Kemenperin, kata Febri, tengah mempertimbangkan keadilan nilai investasi pabrik tersebut bagi pasar domestik dibanding pasar di negara lain, serta keadilan dengan produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) lainnya di dalam negeri. Indonesia menjadi lokasi penjualan ponsel milik Apple terbesar di Asia Tenggara hingga 2,61 juta unit pada tahun 2023. Nilai pendapatan penjualan Apple di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 30 triliun, jauh lebih besar daripada nilai investasi yang diajukan.

”Kami berharap investasi Apple juga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Lalu, seandainya mereka investasi, bisa menjadikan beberapa industri dalam negeri di Indonesia bisa digunakan sebagai bagian dari rantai pasok dunia,” tuturnya. Pemerintah, masih menagih janji Apple yang sebelumnya meneken investasi senilai Rp 300 miliar untuk memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada periode 2020-2023. Investasi itu berupa pembangunanApple Academy di tiga lokasi, yakni BSD di Tangerang (Banten), Batam (Kepri), dan Surabaya (Jatim). ”Itu menyisakan Rp 271 miliar yang belum direalisasikan. Itu yang membuat kami belum mengeluarkan sertifikasi TKDN dan izin TPP (tanda pendaftaran produk) impor untuk iPhone 16 series,” katanya. (Yoga)

Pemerintah Indonesia memutuskan mengembalikan terpidana mati perkara penyelundupan narkotika Mary Jane Fiesta Veloso ke Filipina, melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner. Informasi mengenai pengembalian Mary Jane ini bermula dari unggahan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dalam akun Instagram-nya, Rabu (20/11). Melalui akun @bongbongmarc, Marcos Jr menyatakan, setelah lebih dari satu dekade melakukan upaya diplomasi dan konsultasi dengan Pemerintah Indonesia, Pemerintah Filipina berhasil menunda eksekusi Mary Jane dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk membawa pulang Mary Jane ke Filipina. ”Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo dan Pemerintah Indonesia atas niat baik mereka,” tulis Presiden Marcos Jr di akun Instagram-nya.

Informasi itu dibenarkan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. Melalui keterangan tertulis, Yusril menegaskan, tidak ada kata bebas dalam pernyataan Presiden Marcos Jr. Presiden Marcos Jr hanya menyatakan membawa Mary Jane kembali ke Filipina. ”Tidak ada kata bebas di statement Presiden Marcos. ’Bring her back to the Philippines’ artinya membawa dia kembali ke Filipina,” kata Yusril. Kesepakatan untuk mengembalikan Mary Jane ke Filipina diambil karena Indonesia telah menerima permohonan resmi dari Pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane. Pemindahan diperkirakan berlangsung pada Desember 2024. ”Pemerintah Indonesia tidak membebaskan terpidana mati Mary Jane, tetapi mengembalikannya ke negara asal melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner,” ucap Yusril. (Yoga)

Target ekspor nasional 2025-2029 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 % pada 2029 menghadapi tantangan berat. Dua di antaranya adalah kebijakan perdagangan AS di era kepemimpinan Donald Trump dan deindustrialisasi akibat serbuan produk-produk impor. Kemendag telah membuat target tahunan pertumbuhan ekspor seiring target tahunan pertumbuhan ekonomi 2024-2029. Agar ekonomi RI tumbuh 5,06 % pada 2025, ekspor ditargetkan tumbuh 7,01 % atau senilai 294,45 miliar USD. Target pertumbuhan ekonomi dan ekspor tersebut terus meningkat setiap tahun. Hingga 2029, ekspor ditargetkan tumbuh 9,64 % menjadi 405,69 miliar USD agar ekonomi RI dapat tumbuh 8 %.

Anggota Komisi VI DPR, Amin AK, Rabu (20/11) mengatakan, kinerja neraca perdagangan Indonesia memang masih surplus. Namun, dari waktu ke waktu tren surplus tersebut cenderung turun. ”Di tengah kondisi itu, tantangan sektor perdagangan makin berat. Apalagi Trump akan menaikkan tarif semua produk impor yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kemendag di Jakarta. Trump berencana menaikkan tarif impor 10-20 % terhadap semua barang yang masuk pasar AS. Bahkan, tarif impor barang asal China akan dinaikkan 60-100 %. Trump juga berencana mengevaluasi kembali sistem tarif preferensi umum (GSP). Kebijakan itu berpotensi menghilangkan keistimewaan bea masuk barang tertentu ke pasar AS yang didapat negara berkembang, termasuk Indonesia. (Yoga)

Di tengah terjaganya laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi domestik, ruang BI memangkas suku bunga acuan justru kian menyempit akibat perkembangan geopolitik dan ekonomi global yang dinamis. Kebijakan ini berpotensi membuat beban kredit masyarakat, seperti kredit kendaraan, tidak berubah. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, dinamika global berubah cepat seiring hasil pemilu AS, fragmentasi perdagangan, dan perkembangan geopolitik. Perkembangan politik AS diperkirakan menuju ke arah strategi ekonomi berorientasi domestik dan kebijakan fiskal ekspansif. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan penurunan laju inflasi AS makin sulit, ditambah indeks USD terhadap seluruh mata uang menguat seiring meningkatnya imbal hasil obligasi Pemerintah AS akibat kebutuhan pembiayaan defisit fiscal yang lebih besar.

Sementara, fundamental ekonomi domestik masih terjaga, tecermin dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober 2024 yang tercatat 1,71 % secara tahunan atau berada dalam kisaran target 1,5-3,5 %. Di sisi lain, ekonomi nasional pada triwulan III-2024 tumbuh 4,95 % secara tahunan dan diperkirakan tumbuh 4,7-5,5 % pada 2024. ”Jadi, masih terbuka (ruang penurunan suku bunga), tetapi tentu saja akan sangat bergantung pada situasi tadi (perkembangan ekonomi global dan domestik). Ruangnya (penurunan) yang dulu agak lebar sekarang lebih terbatas,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI November 2024, di Jakarta, Rabu (20/11). Karena itu, BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6 %, sebagai langkah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari rambatan dampak ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global. (Yoga)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bertemu direksi PT PLN (Persero) di kantor BPI Danantara, di Menteng, Jakpus, Rabu (20/11). Pertemuan ini melanjutkan pertemuan Danantara dengan para direktur dari tujuh BUMN yang asetnya direncanakan dikelola oleh Danantara. BPI Danantara telah bertemu direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di kantor Danantara, Selasa (19/11). Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad menjelaskan, pertemuan dengan jajaran direksi PLN ini dalam rangka memperkenalkan BPI Danantara dan menyampaikan visi-misi presiden.

Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin menambahkan, dari hasil pertemuan dengan PLN ini ada satu kata kunci yang perlu diwujudkan, yaitu sinergi. ”Dengan sinergi antar-BUMN yang optimal, Insya  Allah bisa luar biasa ke depan,” ujarnya. Darmawan mengatakan, PLN menyambut baik undangan silaturahmi BPI Danantara. PLN bertugas memasok energi bersih dengan harga terjangkau untuk menopang pertumbuhan ekonomi 8 %. PLN akan menyeimbangkan pertumbuhan dan keberlanjutan. Selain itu, pihaknya juga yakin memahami visi dan misi presiden untuk mengonsolidasi sumber daya alam dan sinergi antar-BUMN. (Yoga)