Kategori
Ekonomi
( 40814 )Rencana Investasi Coca Cola, Bisnis Pengolahan Kopi Makin Seksi
29 Jan 2019
Industri pengolahan kopi dalam negeri memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal itu mendorong salah satu produsen minuman dunia Coc-Cola COmpany untuk menjajaki ekspansi di segmen ini. Hingga saat ini, Coca-Cola Amatil Indonesia telah menyerap tenaga kerja lebih dari 11.000 orang dengan nilai investasi selama 5 tahun 92012-2017) mencapai US$445 juta. Perusahaan ini juga berencana meningkatkan investasinya hingga US$300 juta sampai dengan 2020. Menurut Moelyono Soesilo, Ketua Departemen Specialty & Industry BPP Asoiasi Eksportor dan Industri Kopi Indonesia, dalam 4 tahun terakhir perkembangan kafe, kedai kopi, dan restoran masih kuat. Serapan pasar domestik untuk biji kopi lebih besar dibandingkan dengan pasar ekspor. Sepanjang 2018, dari produksi 600.000 ton, sebesar 360.000 ton diserap oleh pasar lokal.
Produksi Perikanan Tangkap akan Naik 16%
29 Jan 2019
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi perikanan tangkap tahun ini mencapai 8,40 juta ton atau naik 16,67% dari realisasi 2018 sebanyak 7,20 juta ton. Untuk memenuhi target tersebut, upaya yang dilakukan KPP diantaranya dengan mengharuskan para pelaku usaha atau pemilik kapal memperbaiki laporan kegiatan usaha atau kegiatan penangkapan (LKU/LKP) sehingga seluruh produksi perikanan tangkap nasional tercatat dengan baik oleh pemerintah.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar mengatakan, pembenahan data terus dilakukan mulai dari pelaksanaan e-log book penangkapan ikan, pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan (observer on board),hingga pembenahan data statistik yang dilakukan melalui program one data Pusdatin KKP. Contohnya : peningkatan pencatatan produksi secara elektronik yang menjamin kecepatan, ketepatan dan keakuratan data.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar mengatakan, pembenahan data terus dilakukan mulai dari pelaksanaan e-log book penangkapan ikan, pelaksanaan pemantauan di atas kapal perikanan (observer on board),hingga pembenahan data statistik yang dilakukan melalui program one data Pusdatin KKP. Contohnya : peningkatan pencatatan produksi secara elektronik yang menjamin kecepatan, ketepatan dan keakuratan data.
Go-Jek Raih Pendanaan US$ 920 Juta
28 Jan 2019
Go-jek, berhasil mengumpulkan pendanaan dari investor eksisting termasuk Google, Tencent, dan JD.com senilai US$ 920 Juta, atau sekitar Rp 12,73 triliun. Kesepakatan itu kemungkinan akan diumumkan pekan ini sehingga Go-Jek akan mempunyai valuasi nilai perusahaan sekitar US$ 9,5 miliar ke depan.
Grup Telkom Dirikan Perusahaan Fintech Baru
28 Jan 2019
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk melalui anak usahanya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), mendirikan peruahaan finansial keuangan (Fintech) bernama PT Fintek Karya Nusantara (Finarya). Finarya sudah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak 21 Januari 2019. Telkomsel mendirikan finarya sebagai bentuk strategi untuk mengembangkan ekosistem bisnis Fintech yang sudah ada di perusahaan.
Blue Bird Bentuk Perusahaan Lelang
28 Jan 2019
PT Blue Bird Tbk membentuk usaha patungan (joint venture) yang bergerak di bidang lelang. Perusahaan tersebut dibentuk bersama dengan Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd dan PT Takari Kokoh Sejahtera. Perusahaan patungan tersebut bernama PT Balai Lelang Caready. Perusahaan ini telah dibentuk sejak 24 Januari 2019. Blue Bird memiliki 51% saham dengan nilai nominal Rp 11,73 miliar, 39% milik Mitsubishi UFJ senilai nominal Rp 8,97 miliar, dan 10% milik Takari senilai nominal Rp 2,3 miliar.
Tarif Pajak atas Bunga Deposito Devisa Hasil Ekspor Tetap
28 Jan 2019
Kemkeu akan segera merevisi aturan main soal insentif PPh atas bunga deposito yang jadi tempat penyimpanan DHE. Tapi, perubahan peraturan itu tidak menurunkan tarif pajak. Kepala BKF mengungkapkan revisi PMK 26/2016 hanya berupa pelonggaran kebijakan insentif bagi eksportir yang memperpanjang jangka waktu penempatan DHE di perbankan dalam negeri, dan yang memindahkannya ke deposito bank lain di Indonesia.
Sementara itu, BI juga akan mengeluarkan aturan pelaksanaan terkait pemulangan DHE SDA ke dalam sistem keuangan dalam negeri.
Sementara itu, BI juga akan mengeluarkan aturan pelaksanaan terkait pemulangan DHE SDA ke dalam sistem keuangan dalam negeri.
Eksportir Membutuhkan Akses Pasar
28 Jan 2019
Pemerintah berencana memacu ekspor lewat kebijakan penyederhanaan prosedur. Salah satunya dengan mengurangi jenis komoditas wajib Laporan Surveyor (LS). Pemerintah juga akan mengurangi jenis komoditas larangan terbatas (lartas) ekspor.
Ketua Gabungan Perusahaan Eksport Indonesia (GPEI) berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat mempermudah eksportir, tapi kebijakan tersebut tidak berlanjut. Seharusnya pemerintah fokus pada peningkatan kerja sama dengan negara-negara tujuan ekspor. Pemerintah pun harus fokus memperbaiki pengembangan industri berbasisnekspor.
Ketua Gabungan Perusahaan Eksport Indonesia (GPEI) berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat mempermudah eksportir, tapi kebijakan tersebut tidak berlanjut. Seharusnya pemerintah fokus pada peningkatan kerja sama dengan negara-negara tujuan ekspor. Pemerintah pun harus fokus memperbaiki pengembangan industri berbasisnekspor.
Ekonomi AS Kehilangan US$ 6 Miliar
28 Jan 2019
Setelah 35 hari, pemerintah Amerika Serikat resmi mengakhiri government shutdown pada Jumat (25/1) lalu. Pemerintah akan kembali beroperasi dan membayarkan kompensasi kepada pekerja yang gajinya belum dibayarkan. Akibat shutdown, ekonomi AS kehilangan US$ 6 miliar. Angka tersebut adalah biaya hilangnya produktivitas akibat cuti pekerja.
Government shutdown berakhir setelah Presiden Trump menandatangani anggaran sementara yang disahkan kongres. Anggaran sementara itu tidak mencantumkan anggaran US$5,7 miliar atau sekitar Rp 80 triliun untuk pembangunan dinding perbatasan.
Government shutdown berakhir setelah Presiden Trump menandatangani anggaran sementara yang disahkan kongres. Anggaran sementara itu tidak mencantumkan anggaran US$5,7 miliar atau sekitar Rp 80 triliun untuk pembangunan dinding perbatasan.
Malaysia Batalkan Megaproyek US$ 20 Miliar dengan China
28 Jan 2019
Tak memaksakan diri, Pemerintah Malaysia membatalkan proyek East Coast Rail Link (ECRL) senilai US$ 20 miliar dengan kontraktor China Communications Construction Co Ltd (CCCC). Alasannya, proyek tersebut sangat mahal.
Selain proyek kereta, pemerintah Malaysia juga membatalkan proyek lain yang didukung China, yaitu pipa gas alam di negara bagian Sabah. Sejak berkuasa Mei lalu, Mahathir Mohamad berjanji menegosiasikan ulang kesepakatan infrastruktur yang tidak adil dengan China.
Selain proyek kereta, pemerintah Malaysia juga membatalkan proyek lain yang didukung China, yaitu pipa gas alam di negara bagian Sabah. Sejak berkuasa Mei lalu, Mahathir Mohamad berjanji menegosiasikan ulang kesepakatan infrastruktur yang tidak adil dengan China.
[Opini] Mengontrol Ekonomi Lewat Jalan Tol
28 Jan 2019
oleh: Meidiawan Cesarian Syah (pegawai DJP)
Peresmian tujuah ruas tol TransJawa disambut gembira sekaligus pertanyaan miring. Pertama, jalan tol identik dengan orang berduit. Kedua, imbas bagi usaha kecil. Ketiga, keraguan tentang kemampuan Tol TransJawa mengungkit pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah bisa membuat biaya jalan tol yang lebih tinggi untuk kendaraan golongan I dan II, lalu mengalokasikan kenaikannya untuk membayar subsidi moda kereta api. Hal ini akan mendorong pengemudi mobil pribadi berpindah ke sarana transportasi massal, yaitu bus dan kereta api. Selain itu, pelaku usaha juga akan terdorong memanfaatkan moda kereta api dalam pengiriman barang. Sehingga, biaya logistik akan lebih kecil dan harga barang kian terjangkau.
Bagi pelaku usaha kecil, pemerintah dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan BUMN untuk menawarkan warga sekita jalan tol memiliki kios di jalur tol. Hal ini lebih memberdayakan masyarakat dibandingkan dengan kesempatan kepada waralaba.
Pemerintah juga perlu mengimbangi keberadaan tol dengan aturan yang mengurangi biaya eksternalitas, misalnya tarif tol sesuai emisi karbon kendaraan.
Peresmian tujuah ruas tol TransJawa disambut gembira sekaligus pertanyaan miring. Pertama, jalan tol identik dengan orang berduit. Kedua, imbas bagi usaha kecil. Ketiga, keraguan tentang kemampuan Tol TransJawa mengungkit pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah bisa membuat biaya jalan tol yang lebih tinggi untuk kendaraan golongan I dan II, lalu mengalokasikan kenaikannya untuk membayar subsidi moda kereta api. Hal ini akan mendorong pengemudi mobil pribadi berpindah ke sarana transportasi massal, yaitu bus dan kereta api. Selain itu, pelaku usaha juga akan terdorong memanfaatkan moda kereta api dalam pengiriman barang. Sehingga, biaya logistik akan lebih kecil dan harga barang kian terjangkau.
Bagi pelaku usaha kecil, pemerintah dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan BUMN untuk menawarkan warga sekita jalan tol memiliki kios di jalur tol. Hal ini lebih memberdayakan masyarakat dibandingkan dengan kesempatan kepada waralaba.
Pemerintah juga perlu mengimbangi keberadaan tol dengan aturan yang mengurangi biaya eksternalitas, misalnya tarif tol sesuai emisi karbon kendaraan.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023








