Kategori
Ekonomi
( 40554 )Pajak Belanja Online Menuai Kontroversi
15 Jan 2019
PMK-210/2018 yang mengatur pajak e-commerce akan berlaku per 1 April 2019. Namun aturan ini menuai kontroversi. Menkeu menyatakan bahwa aturan ini tidak mengenakan pajak baru, hanya mengatur tata laksananya.
Kontroversi muncul lantaran pemerintah mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan transaksi perdagangan para pedagang. Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) meminta pemerintah menunda pelaksanaan aturan ini. idEA meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif atas PMK tersebut. Pengusaha e-commerce menuding beleid ini menjadi penghalang pelaku UMKM untuk masuk ke pasar e-commerce.
Kontroversi muncul lantaran pemerintah mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan transaksi perdagangan para pedagang. Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) meminta pemerintah menunda pelaksanaan aturan ini. idEA meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif atas PMK tersebut. Pengusaha e-commerce menuding beleid ini menjadi penghalang pelaku UMKM untuk masuk ke pasar e-commerce.
Presiden Sudah Meneken DHE Sumber Daya Alam
15 Jan 2019
Pemerintah bersiap menerbitkan aturan DHE dari kegiatan pengelolaan SDA. Kelak, pengusaha di sektor SDA wajib melaporkan dan memasukkan DHE ke dalam Sistem Keuangan Indonesia. Beleid baru ini menawarkan insentif pajak dan sanksi tegas. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai, insentif yang ditawarkan lebih menarik dari aturan sebelumnya, namun belum cukup efektif mengubah devisa ke rupiah dan menahan DHE di sistem keuangan Indonesia. Alasannya, para pengusaha perlu dana untuk membayar sejumlah kewajiban.
Tak Ada Skema Pajak Baru
15 Jan 2019
Pemerintah memastikan tidak menerapkan skema perpajakan baru atas transaksi dari kegiatan
perdagangan di platform dagang-el. Pajak dagang-el menjadi salah satu agenda yang terus dibahas oleh dunia internasional. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia sangat mendukung terbitnya aturan perpajakan bagi perdagangan elektronik.
Dulang Data & Penerimaan Transaksi E-Commerce
14 Jan 2019
Direktur P2Humas mengatakan PMK No.210/PMK.010/2018 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku e-commerce serta untuk prinsip keadilan. Namun belum ada hitungan pasti potensi pajaknya karena belum ada data resmi perdagangan online di Indonesia.
Statista menyebutkan angka US$7,86 miliar tahun 2018 (setara Rp110,4 triliun), Adapun riset Google-Temasek menyebut angka US$12,2 miliar (setara Rp170,8 triliun). Namun demikian, pelaku usaha e-commerce masih ragu dengan aturan ini. Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) mengatakan perusahaan online dibawa idEA bakal punya pekerjaan tambahan. Tak cuma pebisnis online, perusahaan logistik juga akan lebih repot.
Statista menyebutkan angka US$7,86 miliar tahun 2018 (setara Rp110,4 triliun), Adapun riset Google-Temasek menyebut angka US$12,2 miliar (setara Rp170,8 triliun). Namun demikian, pelaku usaha e-commerce masih ragu dengan aturan ini. Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) mengatakan perusahaan online dibawa idEA bakal punya pekerjaan tambahan. Tak cuma pebisnis online, perusahaan logistik juga akan lebih repot.
Hati-hati Uang Muka 0% di Otomotif
14 Jan 2019
Aturan DP 0% berpotensi mendatangkan manfaat sekaligus mudarat. Risiko terbesarnya adalah kredit macet. Lembaga pembiayaan harus memperhatikan manajemen risiko dan kredit macet pada level aman tertentu. Jika pengawasan pemerintah berjalan mulus dan perusahaan pembiayaan menerapkan prinsip kehati-hatian, aturan DP 0% akan memberikan dampak positif, salah satunya terhadap penjualan LGCG
Maskapai Penerbangan Meminta Harga Avtur Turun Hingga 10%
14 Jan 2019
Seluruh maskapai penerbangan yang tergabung dalam INACA sepakat menurunkan tarif tiket penerbangan. Karena itu, INACA meminta Pertamina memangkas harga avtur 10%. Hal ini didasarkan bahwa avtur merupakan komponen terbesar pada ongkos maskapai mencapai 40% hingga 45%.
Motor Melaju Jadi Angkutan Umum
14 Jan 2019
Sesuai UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, motor tidak masuk sebagai transportasi umum. Lewat Kemhub, pemerintah memilih diskresi sesuai UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah. Ini yang menjadi dasar Presiden Jokowi akan mengeluarkan aturan motor sebagai moda transportasi umum. Aturan baru mengatur tarif, suspensi, dan keselamatan penumpang. Selain itu, ojek pengkolan juga akan masuk dalam aturan.
Jumlah Pekerja Asing di Indonesia Terus Meningka
14 Jan 2019
Jumlah TKA setiap tahun terus meningkat, namun penambahannya tidak signifikan. Kemnaker mencatat jumlah TKA hingga akhir 2018 mencapai 95.335 orang, meningkat 10% dibanding 2017 sebanyak 85.974 orang. TKA sebagian besar masih di level tenaga profesional bukan buruh kasar. Dari sisi asal negara, TKA didominasi oleh pekerja asal China. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menilai jumlah ini masih wajar jika dibanding total pekerja 131 juta.
Pegawai AS Tak Kuat Lagi Shutdown
14 Jan 2019
Trump telah menutup pemerintahan selama 22 hari. Ini merupakan rekor terlama dalam sejarah. Shutdown ini berkaitan dengan tuntutan Trump untuk mendapatkan anggaran pembangunan tembok perbatasan AS - Mexico sebesar US$5,7 miliar.
Dampak kebijakan ini, 800.000 pegawai federal tidak menerima gaji, termasuk pegawai bandara, detektif FBI, hingga sipir Penjara.
Dampak kebijakan ini, 800.000 pegawai federal tidak menerima gaji, termasuk pegawai bandara, detektif FBI, hingga sipir Penjara.
Maskapai Turunkan Tarif
14 Jan 2019
Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia INACA (Indonesia National Air Carrier Association) menjanjikan akan menurunkan tiket pesawat sampai dengan 60% dari yang berlaku sekarang. Hal ini terkait adanya kesepakatan penurunan biaya kebandaran dan navigasi dari AP I dan AP II, Airnav dan PERTAMINA. Maskapai dapat melakukan penyesuaian biaya operasional layanan penerbangan.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









