Lembaga pengawas global,Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), mencatat adanya tren penurunan tarif pajak penghasilan korporasi di berbagai negara dalam kurun waktu hampir 2 (dua) dekade.Laporan terbaru OECD bertajuk Corporate Tax Statistics itu menyoroti tarif PPh Badan yang dikenakan berbagai negara kepada korporasi rata-rata sebesar 21,4% sepanjang 2018 atau menurun dibandingkan pada tahun 2000 yang sebesar 28,6%. Indonesia saat ini masih mengenakan tarif PPh Badan sebesar 25%. Sedangkan kalangan dunia usaha meminta tarif PPh Badan diturunkan menjadi 17%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa institusinya masih mengkaji opsi untuk menurunkan tarif PPh Badan dari tarif yang berlaku saat ini. Dia mengatakan, pihaknya masih mendengar berbagai masukan dari dunia usaha untuk mewujudkan rencana tersebut. Direktur Center for Indonesia Taxaxion Analysis Yustinus Prastowo menilai opsi untuk menurunkan tarif PPh Badan memang penting untuk meningkatkan daya tarik investasi. Di samping itu penurunan tarif PPh diyakini dapat meningkatkan basis pajak. Meski demikian, Yustinus mengatakan bahwa kebijakan tersbut perlu diterapkan secara bertahap dengan penuh kehati-hatian.

BUMN penyedia jasa logistik, PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistics) bersinergi dengan PT Industri Kereta Api (Inka) untuk jasa logisktik yang akan memiliki layanan terintegrasi mulai dari distribusi, pergudangan, freigh forwarding, collateral management service, hingga jasa logistik limbah. Perjanjian ini diyakini akan mampu dimanfaatkan Inka untuk memberikan door to door service pengiriman jasa logistik, pengiriman barang dalam bentuk kontainer dalam pola station to station serta jasa pengurusan impor dan bongkar muat di pelabuhan.

Menteri BUMN memastikan layanan dompet digital LinkAja bakal dirilis dalam waktu dekat. LinkAja bertujuan memudahkan transaksi pembayaran dalam satu wadah. Seluruh dompet digital milik bank BUMN akan secara langsung berganti nama ketika platform ini diluncurkan. Saldo pengguna lama akan tetap. Begitu juga mekanisme isi ulang (top up) tetap sama. Operasional dan pengelolaan LinkAja nantinya akan dikendalikan PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya).

Kemkeu akan merelaksasi kenaikan tarif PPh Pasal 22 impor atas 1.147 barang konsumsi. Kebijakan ini diambil lantara kenaikan tarif sebelumnya memberatkan pengusaha yang memproduksi barang konsumsi untuk diekspor kembali. Ini menghambat daya saing Indonesia, khususnya pengusaha di Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Rencananya relaksasi ini hanya berlaku untuk pengusaha yang mengimpor untuk tujuan diekspor kembali.

Pemerintah hanya mematok proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6% di RPJMN 2020-2024. Sulitnya mencapai pertumbuhan di atas 6% karena Indonesia menghadapi permasalahan struktural, seperti produktivitas industri, khususnya manufaktur dan tenaga kerja. Industri manufaktur harus memberi nilai tambah value-added untuk mendorong daya saing.
Bappenas menyiapkan RPJMN memfasilitasi reformasi struktural 2020-2024 untuk meningkatkan produktivitas industri dan SDM. Fokus pemerintah di sektor ketenagakerjaan ialah mencetak mencetak tenaga kerja berkemampuan tinggi (high skill) dan spesifik melalui sistem vokasi untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi revolusi industri 4.0.

Perusahaan e-commerce tak sepakat dianggap sebagai biang keladi atas tutupnya toko-toko ritel di Indonesia. Corporate Communication Manager Bukalapak Evi Andarini mengatakan bahwa keberadaan niaga daring bisa memudahkan toko konvesional untuk memperluas akses pasar. Bukalapak saat ini telah menjalin kerjasama dengan banyak jenama resmi. Produk-produk dari perusahaan ritel ternama dijual di BukaMall. Bagi pemilik produk bisa mendapatkan banyak pembeli karena ada lebih dari 50 juta pengguna Bukalapak. Direktur Shopee Indonesia Christin Djuarto menambahkan bahwa tantangan bagi pelaku industri yaitu bisa memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Pengelola ritel belanja Sogo (PT Panen Lestari Internusa) meminta pemerintah dapat memberikan perlakuan adil terhadap gerai ritel konvensional dan niaga daring. Terkait perhitungan pajak, peritel besar dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 20% di setiap meter persegi lahan toko. Dengan kontribusi besar menyediakan lapangan kerja, peritel justru mendapat sedikit perlindungan. Managing Director Panen Lestari Internusa, Handaka Santosa juga berharap pemerintah merevisi batas pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau value added tax (VAT) refund.

Penetrasi ponsel pintar yang semakin luas membuat penduduk Indonesia semakin rajin mengunduh aplikasi digital. Perubahan gaya hidup ini mendorong kelahiran bisnis berbasis aplikasi di Tanah Air dan menciptakan perusahaan-perusahaan digital bervaluasi miliaran dolar yang biasa disebut unicorn. Dua aplikasi asli milik dua perusahaan teknologi dengan valuasi paling tinggi di Tanah Air yakni Gojek dan Tokopedia berhasil menembus 10 besar aplikasi, dengan jumlah pengguna bulanan paling tinggi. Saat ini, perkembangan bisnis berbasis aplikasi di Indonesia sangat pesat, ditandai dengan kelahiran empat perusahaan teknologi bervaluasi di atas US$1 miliar yaitu Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka.

Ibarat pepatah, layu sebelum berkembang, begitu nasib kebijakan perpajakan bagi pelaku e-commerce yang dirilis pemerintah akhir tahun lalu. Kendati kebijakan ini baru diterapkan April 2019, pemerintah sepertinya tak kuasa menahan gempuran dari pelaku e-commerce untuk “menggugurkan” sejumlah klausul, salah satunya mengenai kewajiban pemberitahuan NPWP atau NIK bagi merchant atau pedagang, dalam beleid yang masih berusia seumur jagung itu. Padahal, kewajiban untuk memberitahukan NPWP menjadi sangat strategis dalam berbagai aspek mulai dari mewujudkan ekosistem bisnis yang sehat dan administrasi perpajakan yang lebih adil bagi pelaku usaha konvensional maupun online. Selain itu, kebijakan ini juga bisa menjadi salah satu media untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Harus diakui bahwa para pelaku usaha konvensional yang sebelumnya mengapresiasi keputusan pemerintah tersebut, mulai mempertanyakan sekaligus ragu dengan keseriusan pemerintah dalam memberikan kepastian serta kesetaraan dalam perlakuan perpajakan.

Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi mengatakan bahwa sampai dengan 2023, total investasi untuk pembangunan bendungan mencapai Rp70 triliun. Tahun ini untuk bendungan total investasinya sekitar Rp3 triliun seluruh Indonesia. Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan sebanyak 14 bendungan.

Pemodal asal Korea Selatan terus menunjukkan agresivitasnya di industri perbankan nasional. Hingga kini tercatat ada lima bank asal Negeri Gingseng yang membenamkan duit di Indonesia. Kelima lembaga itu adalah KEB Hana Bank, Woori Bank Korea, Shinhan Bank, Apro Financial Ltd, dan terbaru Industrial Bank of Korea (IBK) mengukuhkan diri sebagai pengendali PT Bank Agris Tbk. Bank yang dikelola pemerintah Korea Selatan atau Korsel tersebut telah mengambil 95,79% kepemilikan saham Bank Agris dari pemodal asal Thailand, dengan nilai transaksi mencapai Rp1,15 triliun. IBK merupakan bank asing pertama di Indonesia yang memperoleh izin akuisisi dua bank saat bersamaan.