Implementasi kebijakan pengampunan pajak telah berakhir pada 2017. Namun demikian, pemerintah masih menyisakan sejumlah persoalan terkait repatriasi. Pasalnya, dari komitmen Rp146,7 triliun dana yang direpatriasi, hanya Rp138 triliun yang telah direalisasikan. Pemerintah belum menyiapkan kebijakan apapun untuk menahan dana repatriasi hasil kebijakan Tax Amnesty tersebut. Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai, pemerintah perlu membuat kebijakan khusus untuk menarik minaat pemilik dana repatriasi agar tetap menaruh duitnya di dalam negeri. Perlakuan khusus atau special treatment, misalnya dengan memberikan penawaran melalui insentif atau kebijakan perpajakan lainnya justru akan cukup efektif menahan dana repatriasi keluar.

Harga crude palm oil (CPO) melemah seiring dengan cadangan stok minyak kelapa sawit Malaysia pada Desember 2018 yang meningkat melampaui ekspektasi pasar. Penurunan harga CPO juga diakibatkan oleh melambatnya tingkat inflasi China dan sentimen terbukanya kembali keran impor pertanian dari China untuk AS. Pasar sawit pada 2019 masih akan terbelenggu akibat kampanye hitam CPO di Uni Eropa yang membuat pasar global resah.

Persaingan bisnis online to offline bakal semakin ketat. Setelah Tokopedia mengumumkan segmen tersebut sebagai fokus perusahaan, Bukalapak berkomitmen menggelontorkan Rp1 Triliun untuk memacu perkembangan mitra Bukalapak. Hingga 2018, Bukalapak sukses merangkul lebih dari 4 juta pelapak dan 50 juta pengguna di seluruh Indonesia. Bukalapak mulai mengembangkan bisnisnya untuk menggarap pasar besar yang belum tersentuh dengan menghadirkan Mitra Bukalapak yaitu platform yang menggandeng warung dan pelaku usaha kecil menengah lain untuk bekerja sama dengan Bukalapak. Mitra Bukalapak telah memberdayakan lebih dari 500.000 warung dari 700.000 pelaku usaha mandiri di seluruh Indonesia. Sedangkan Tokopedia memberikan label bisnis berupa infrastructure-as-a-service yang menjadi penyedia teknologi bagi pelaku usaha daring dan luring. Tokopedia uga memperoleh dana senilai US$1,1 miliar dari sekelompok investor yang dipimpin oleh Softbank Vision Fund dan Alibaba Group.

Jumlah tersebut meningkat dibanding Desember 2017 sebesar Rp 2,56 triliun. Deputi Direktur Pengaturan , Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK mengatakan jumlah peminjam sekitar 4 juta, artinya masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran fintech. Ia berharap peningkatan jumlah pinjaman tersebut dapat membantu masyarakat kecil serta pelaku UMKM.
Kehadiran fintech sempat menjadi sorotan karena banyak pelaku bisnis ini tidak tercatat di OJK. Sepanjang 2018, Kemkominfo telah memblokir 738 fintech ilegal yang terdiri dari 211 situs web dan 527 aplikasi Google Play.

Kementerian keuangan China dikabarkan akan mengusulkan target defisit fiskal tahunan 2019 sebesar 2,8% dari PDB atau lebih tinggi dari target tahun lalu sebesar 2,6%. Beberapa langkah dalam mendukung ekonomi antara lain mempercepat proyek-proyek infrastruktur, pemotongan aturan minimum pencadangan bank dan diskon pajak.

Ekspor hasil perikanan Indonesia sepanjang 2015-2018 menunjukkan grafik yang terus menanjak. Kinerja ekspor yang positif pada 2018 tampak dari beberapa poin. Pertama, bertambahnya volume dan nilai ekspor hasil perikanan, Januari -Oktober 2018, volume ekspor tercatat 915,64 ribu ton naik 6,22 persen dari 2017. Sementara dari nilai naik 10,33 persen dari 2017 menjadi 3,99 miliar dollar AS di 2018. Pertumbuhan PDB perikanan juga mendukung hal tersebut, nilai PDB triwulan III 2018 tercatat 59,984 triliun naik 3,71 persen dari 2017.

Pelaksanaan kebijakan perluasan penggunaan solar dengan campuran minyak sawit sebesar 20% atau B-20 tidak boleh mundur. Kebijakan ini bukan semata untuk kepentingan industri kelapa sawit, melainkan untuk negara, yaitu mendorong ketahanan energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan serta menghemat devisa untuk impor minyak. Pemerintah perlu membuat peta kebijakan biodiesel, baik itu B-20, B-30, maupun B-100.

Keinginan pemerintah untuk mengendalikan aliran duit panas milik asing (hot money) di portofolio pasar keuangan semakin menguat. salah satunya adalah rencana pengenaan pajak bagi dana panas ini. Skema pengenaan pajak mirip dengan tobin tax yaitu pengenaan pajak atas pembelian valas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlu waktu untuk menentukan desain yang tepat bagi penerapan tobin tax di Indonesia. Hanya pengenaan tobin tax agar bisa mencegah ketidakstabilan tapi Indonesia tetap mendapatkan manfaat dari capital inflow. Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo melihat, skema tobin tax ideal untuk membendung risiko arus deras hot money di pasar keuangan domestik. Meski dapat menahan aliran modal di pasar keuangan dan mengurangi spekulasi, Yustinus menilai saat ini skema tobin tax sulit diterapkan di Indonesia. Sebab kondisi pasar keuangan dalam negeri masih belum dalam. Oleh karena itu, Yustinus menilai saat ini pemerintah lebih cocok untuk merapkan skema reverse tobin tax. Tujuanya menahan modal investasi tetap di dalam negeri untuk jangka waktu sepanjang mungkin sehingga paradigmanya memberikan insentif bagi yang menyimpan modal lama bukan penalti jangka pendek.

Rasio kepatuhan korporasi pada 2018 tercatat anjlok dibandingkan dengan 2017 meskipun mereka tetap diandalkan sebagai penopang utama penerimaan khususnya PPh nonmigas pada tahun ini. Data Ditjen Pajak menunjukkan, total wajib pajak (WP) korporasi atau badan yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2018 sebanyak 854.000 WP atau hanya 58,8% dari total WP korporasi yang wajib SPT sebesar 1,4 juta. Raihan ini juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan capaian 2017 yang berada pada angka 65%. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa fenomena anjloknya rasio kepatuhan WP badan yang bertolak belakang dengan kenaikan kepatuhan materiel menunjukan adanya diskoneksi antara keduanya. Menurutnya, hal ini juga mengindikasikan bahwa adanya pemusatan materiel pada kelompok WP tertentu. Prastowo menganggap, dengan realitas tersebut pemerintah perlu kembali melakukan benchmarking sektoral supaya tidak terjadi deviasi antara margin dan laba. Dia mencontohkan, proses benchmarking bisa dilakukan di sektor perkebunan. Pemerintah tinggal melakukan laporan keuangan dan dianalisis rata-rata margin laba kotor, biaya, laba bersih, pembayaran pajak.

Budiarto Tjandra, Ketua Pengembangan Sport Shoes & Hubungan Luar Negeri Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), mengatakan bahwa saat ini industri alas kaki mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh). Namun, dia menyebutkan bahwa hanya ada satu perusahaan sepatu yang memanfaatkan insentif tersebut.Tidak terlalu signifikan karena kurang menarik. Pemerintah telah memberi fasilitas PPh kepada industri padat karya melalui Peraturan Pemerintah No. 9/2016. Beleid itu menyebutkan bahwa industri pakaian jadi dan industri alas kaki masuk menjadi bidang usaha yang memperoleh insentif PPh. Salah satu fasilitas yang diatur dalam beleid tersebut adalah pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun, yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial. Tjandra menuturkan bahwa asosiasi telah beberapa kali meminta pemerintah memberi insentif perpajakan yang lebih menarik dan lebih pasti untuk memacu pertumbuhan industri alas kaki. Apalagi, industri ini menjadi salah satu penyumbang ekspor dari sektor manufaktur.