Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengirim surat keberatan kepada komisi Uni Eropa yang berencana mengurangi bahan bakar nabati berbasis sawit. Indonesia dan Malaysia bersatu memperjuangkan sawit di Uni Eropa karena kedua negara memiliki porsi 85% sebagai penghasil minyak sawit dunia.

Sambil memperjuangkan sawit di Uni Eropa, pemerintah juga sedang berupaya meningkatkan serapan dalam negeri dengan menggenjot penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar kendaraan. Saat ini program Biodiesel 20 (B-20) sudah berjalan dan ke depan akan terus diperbesar hingga mencapai B-100.

Indonesia dan Malaysia tak hanya mengirimkan surat keberatan memperjuangkan sawit, Menko bidang perekonomian Darmin Nasution sedang memimpin delegasi RI ke Brussel Belgia melakukan pertemuan dengan komisi, parlemen dan dewan Eropa serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di pasar Uni Eropa.

Tren kenaikan cadangan devisa Indonesia sejak Oktober 2018 tembus US$124,5 miliar pada Maret 2019 makin memperkuat daya tahan ekonmi Indonesia dalam menghadapi tekanan global. Peningkatan cadangan devisa ini dipengaruhi antara lain oleh penerimaan devisa migas dan penerimaan valas lainnya. BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Di sisi lain, Indonesia diuntungkan dengan pengelolaan fiskal dan moneter yang hati-hati. Hal ini terlihat dari inflasi yang rendah, defisit fiskal terkendali, dan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan menuju 2,5%. Tren peningkatan cadangan devisa dalam beberapa bulan terakhir mengindikasikan tingkat kesehatan ekonomi yang solid untuk menghadapi tekanan dari perlambatan di AS, China, dan Uni Eropa serta perang dagang. Kenaikan cadangan devisa juga memberikan sinyal ke pasar keuangan bahwa rupiah punya benteng yang lebih kuat dari kemungkinan serangan spekulasi, terutama pada tahun politik.

Menteri Keuangan dan sejumlah Gubernur Bank Sentral di ASEAN sepakat untuk meningkatkan kerja sama perpajakan dan kepabeanan. Peningkatan kerja sama ini untuk mendorong integrasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan fasilitas perdagangan di kawasan. Dalam konteks perpajakan, ASEAN terus mendorong perluasan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda antarnegara ASEAN, serta kerja sama inisiatif global dalam pertukaran informasi secara otomatis terkait perpajakan. Terkait kepabeanan, para menteri di negara kawasan telah berencana mengembangkan operasional ASEAN Single Windows, hal ini untuk mendorong digitalisasi proses kepabeanan, serta akan segera melakukan piloting skema ASEAN Custom Transit System yang dapat memfasilitasi pergerakan barang transit. 

Pada perkembangan lain, Kementerian Keuangan Indonesia mengungkapkan berbagai upaya pemerintah untuk memperbaiki tingkat rasio pajak yang saat ini masih di bawah 15% dari PDB. Upaya-upaya yang dilakukan mencakup enam hal. Pertama, pelaksanaan keterbukaan informasi keuangan. Kedua, pengingkatan tingkat kepatuhan melalui penguatan dan peningkatan pelayanan, pengawsan, dan pemeriksaan. Ketiga, kebijakan amnesti pajak. Keempat, stimulus perpajakan bagi UMKM. Kelima, kebijakan restitusi pajak yang makin dipercepat. Keenam, pemberian tax allowance dan tax holiday sebagai fasilitas pengurangan PPh Badan.

Kinerja industri pariwisata di Bali makin terdampak tak hanya oleh isu politik dan bencana alam, tetapi juga oleh kenaikan harga tiket pesawat yang melambung hingga dua kali lipat mulai awal tahun ini. Namun, pada kuartal kedua 2019, menuju musim liburan sekolah dan Idulfitri, kinerja pariwisata Bali, terutama untuk properti hotel dan penginapan, diperkirakan akan mengalami perbaikan. Berdasarkan data Colliers International, pada tahun ini Bali akan mendapat tambahan 1.764 unit kamar hotel baru dari berbagai bintag yang akan rampung pada kuartal ketiga 2019. Pada kuartal pertama 2019, ada dua hotel bintang lima yang sudah mulai beroperasi, yaitu Hyatt Regency Bali di Sanur sebanyak 363 kamar dan The Apurva Kempinski Bali di Nusa Dua sebanyak 475 kamar. Hal ini membuat total pasok kamar hotel yang ada di Bali sebanyak 59.285 unit kamar. 

Bagaimanapun, pertambahan pasok tersebut tidak sejalan dengan pertambahan jumlah kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestik akibat kenaikan harga tiket pesawat hingga dua kali lipat. Hal ini membebani pemilik usaha perhotelan di Bali, apalagi karena kuartal I/2019 bukan musim liburan. Manager Research & Consultancy Coldwell Banker Commercial Angra Angreni mengatakan bahwa hotel-hotel di Indonesia, termasuk Bali mengalami penurunan okupansi sekitar 3-5%.

Indonesia masuk dalam empat beasr produsen alas kaki dunia di bawah Tiongkok, India, Vietnam. Dengan produksi 1,41 miliar pasang sepatu pada tahun 2018, Indonesia berkontribusi sekitar 4,6% terhadap total produksi sepatu dunia. Saat ini jumlah industri alas kaki tercatat ada 18.687 unit usaha yang meliputi sebanyak 18.091 unit usaha merupakan skala kecil, 441 usaha menengah, dan 155 unit skala besar. Dari belasan ribu usaha telah menyerap tenaga kerja 795.000 orang. Selain itu, ekspor alas kaki nasional telah menembus US$ 5 miliar.

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melayangkan surat bersama kepada Komisi Uni Eropa (UE) yang berisi tentang keberatan pemimpin kedua negara atas rencana penghapusan atau pelarangan penggunaan sawit sebagai bahan baku biofuel. Surat diteken kedua pemimpin negara tersebut pada Minggu (7/4) dan langsung dikirimkan pada hari itu juga.

Dubes RI untuk Amerika Serikat, Mahendra Siregar dalam kapasitasnya sebagai Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) diundang di Plenary Hall Senat Belanda, bersama Unilever, WWF Belanda, dan peneliti dari Wageningen University and Research guna membahas atau berdiskusi isu kelapa sawit pada Kamis (4/4). Diskusi dilaterbelakangi meningkatnya perdebatan terkait sawit berkaitan dengan kebijakan Uni Eropa tentang Renewable Energy Directive (RED) dan Delegated Act yang mengkategorikan kelapa sawit sebagai satu-satunya minyak nabati yang unsustainable jika digunakan sebagai biofuel.

Sebanyak dua kapal perikanan berbendera Malaysia yang beroprasi di wilayah pengelolaan perikanan RI ditangkap kapal pengawas perikanan. Kapal ilegal pertama adalah KM PKFA 7836 berukuran 82,47 gros ton (GT) dengan nahkoda dan 4 ABK berwarganegaraan Indonesia. Kapal ilegal kedua adalah KM PKFA 7747 yang memiliki 5 ABK berwarganegaraan Myanmar. Kedua kapal tidak memiliki dokumen perizinan dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang.

Penangkapan kedua kapal tersebut menambah daftar kapal ikan asing ilegal yang ditangkap KKP. Sejak Januari 2019 hingga 7 April 2019 sebanyak 27 kapal ilegal ditangkap saat mengeruk sumber daya ikan di wilayah perairan RI. Kapal-kapal tersebut terdiri dari 22 kapal perikanan asing (KIA) yang terdiri dari 11 kapal berbendera Malaysia serta 11 kapal berbendera Vietnam dan 5 kapal perikanan indonesia (KII).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan mengevaluasi harga tiket pesawat dalam sepekan ke depan. Hal itu dilakukan setelah penerapan aturan baru tiket pesawat sejak 1 April 2019. Evaluasi tersebut untuk memantau keseriusan maskapai penerbangan menurunkan harga tiket. Apabila masih tidak tercatat tarif-tarif yang bervariasi maka pemerintah akan memberlakukan ketentuan.

Ketentuan yang akan diberlakukan tersebut adalah pemberlakuan aturan subkelas. Aturan yang akan diterapkan untuk menentukan tarif tidak hanya batas atas dan bawah tetapi juga ketentuan sub kelas dengan aturan kuota berupa persentase mengelompokan beberapa pilihan tarif dari yang paling murah hingga yang paling mahal.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti memastikan belum ada aturan yang dilanggar oleh maskapai. Beberapa hari terakhir maskapai sudah menurunkan tarif tiket. Air Asia yang lebih murah. Sejauh ini memang belum ada maskapai yang menjual tiket medekati batas bawah. Meski demikian, sudah ada yang menjual tiket mulai dari 45% hingga 65% dari batas atas.

Pemerintah berencana menjadikan Batam sebagai offshore financial center (OFC). Kawasan tersebut dipertimbangkan sebagai daerah yang memungkinkan bermukimnya special purpose vehicle di dalam negeri. Inisiatif tersebut dapat dilakukan dengan membentuk kawasan ekonomi khusus distrik finansail yang berada di Batam. Di dalam kawasan tersebut, investor dapat memperoleh berbagai insentif perpajakan. Di samping itu, kawasan tersebut juga sepenuhnya terbuka bagi penanaman modal asing 100%. Hal tersebut merupakan keistimewaan yang tidak diperoleh jika sekedar berada di dalam area free trade zone. Kepala BP Batam, Edy Putra mengungkapkan pengembangan distrik finansial tersebut menjadi salah satu dari lima usulan Kawasan Ekonomi Khusus di dalam Batam yang sudah disampaikan kepada Dewan Kawasan.