Perusahaan asuransi jiwa kian gencar memasarkan produk melalui jejaring online untuk mendongkrak kinerja tahun depan. Direktur Utama Allianz Life Indonesia, Joos Louwerier, mengatakan strategi ini menjadi kunci utama untuk mengakuisisi nasabah, dengan mengedepankan proses yang mudah dan sederhana. Joos mengatakan Allianz telah bekerja sama dengan Bukalapak untuk meluncurkan produk asuransi kesehatan pertama yang ditawarkan secara digital. Asuransi yang diberi nama “BukaProteksiDiri” itu dapat dibeli lewat Bukalapak, dan nasabah dapat membayar, menerima polis, serta melakukan klaim secara online.

Hal serupa dilakukan Zurich Insurance Group, yang baru saja mengakui sisi saham mayoritas PT Asuransi Adira Dinamika. Country Manager Zurich Indonesia, Chris bendi, mengatakan dana US$ 30 juta telah disiapkan untuk mengembangkan kanal digital. Kepala Departemen Aktuaria Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Yanes Matulatuwa, mengatakan tahun depan pendapatan premi asuransi tumbuh 14 persen. Menurut dia, faktor pendongkraknya adalah potensi demografis masyarakat Indonesia yang masih besar, serta tingkat penetrasi asuransi penduduk Indonesia yang mencapai 6,6 persen di kuartal III 2019.

Nasib pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) masih belum menemui titik terang. Pemerintah menyatakan belum memiliki regulasi sepesifik terkait dengan sejumlah isu dalam perubahan PKP2B menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi.

Direktur jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot, menyatakan salah satu isu perpanjangan PKP2B berkaitan dengan luas wilayah. Bambang mengacu pada Pasal 83 ayat D Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang menyatakan luas wilayah IUPK operasi produksi hanya 15 ribu hektare. Namun merujuk kepada hasil amandemen kontrak, penetapan wilayah pertambangan PKP2B harus sesuai dengan Pasal 171 undang-undang tersebut, yaitu sesuai dengan rencana kegiatan pada seluruh wilayah (RKSW). Artinya, tak ada penciutan lahan ketika kontrak berubah menjadi izin. Pengaturan luas wilayah ini krusial lantaran akan berpengaruh pada penerimaan negara. Bambang menuturkan ada potensi kekurangan penerimaan negara jika lahan PKP2B diciutkan maksimal hanya 15 ribu hektare setelah diperpanjang menjadi IUPK operasi produksi. Padahal pemerintah memasang target penerimaan yang lebih tinggi setelah mengakhiri rezim kontrak. Menurut hitungan pemerintah, penerimaan negara mencapai 79,01 persen jika luas lahan PKP2B ditetapkan sesuai dengan RKSW dengan penerimaan untuk perusahaan sebesar 20,99 persen. Jumlahnya meningkat dari penerimaan negara yang didapat saat ini sebesar 67,84 persen. Total keuntungan negara menurun menjadi 57,57 persen jika wilayah PKP2B dipatok maksimal 15 ribu hektare.

Presiden Joko Widodo memberikan perhatian yang besar pada pasar tradisional sehingga transaksi non tunai atau cashless di pasar rakyat/tradisional kini juga ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kementerian Kominfo selaku fasilitator berkolaborasi dengan beberapa penyedia teknologi, Kementerian Perdagangan dan dinas-dinas di daerah untuk melakukan pengenalan dan pemanfaatan ke pasar rakyat.

Head of Corporate Communication and Public Affair Division Sinarmas Land, Panji Himawan, menagtakan cashless akan menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Dua pasar modern yang dikelola Sinarmas Land telah menerapkan cashless. Bahkan, salah satu pasar Sinarmas Land yang telah empat kali dikunjung Presiden Joko Widodo diklaim dapat menjadi contoh pasar yang akan dikembangkan pemerintah. Menurutnya, cashless tidak sulit disosialisasikan di pasar modern Sinarmas Land. Sebab, umumnya para pedagang telah mengenal sistem ini. Untuk mendukung digitalisasi cashless, Sinarmas Land berkomitmen membangun infrastruktur yang baik, mulai dari pemasangan fiber optic untuk jaringan telekomunikasi hingga keamanan melalui video security.

Promosi besar yang sering disebut sebgai bakar uang perusahaan fintech transaksi pembayaran mulai menemui ujungnya. Lippo Group pemegang saham ovo harus meleps kepemilikan hingga 70%. Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengatakan saat ini saham Lippo di PT Visionet International hanya tersisa 30%.. Presiden Direktur Ovo Karaniya Dharmasaputra menyatakan perusahaan memang didirikan oleh Lippo,. Namun layaknya startup teknologi lainnya, Ovo terus mencari pendaan. Karaniya menyatakan proses promosi merupakan hal lumrah. Dia menyebut didunia teknologi, bisnis model baru tidak sama dengan bisnis konvensional. Sehingga dalam periode tertentu butuh pemasaran. E-commerce awalnya juga melakukan pemasaran yang besar. Di Ovo ada tiga transaksi paling besar dan menjadi fokus, yakni transportasi, e-commerce, dan ritel termasuk food and beverages. Di transportasi ovo menggandeng grab. Sedangkan di transaksi e-commerce Ovo bekerja sama dengan Tokopedia.

Pemerintah berjanji memangkas regulasi disektor properti melalui mekanisme omnibus law. Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan, perkembangan sektor properti dalam negeri sedang menurun. Ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global, namun di dalam negeri juga ada masalah yang harus diminimalkan antara lain :

• ketersediaan infrastruktur yang banyak dikeluhkan pelaku usaha
• regulasi yang terlalu banyak

Saat ini tim antar kementerian dan lembaga sedang membahas omnibus law. Di sektor properti hal yang dikaji adalah esensi dari regulasi. Jika regulasi cukup diganti dengan standardisasi misalnya soal kualitas bangunan, tidak perlu peraturan soal perizinan.

Sebanyak 7.700 ton pelet senilai Rp 132 miliar diekspor Indonesia ke Filipina. Pelet berbahan baku gandum tersebut diproduksi oleh Divisi Bogasari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ekspor pelet Wheat Bran Pellet mencapai 273.000 ton senilai Rp 726 miliar pada Januari sd November 2019.

Usia Bursa Efek Indonesia (BEI) hampir setengah abad. Namun hingga saat ini, jumlah emiten dengan nilai kapitalisasi pasar lebih dari Rp 100 triliun hanya sebanyak 12 emiten per November ini. Tadinya, BEI sempat memiliki 14 saham dengan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp 100 triliun. Akan tetapi, dua emiten yang semula berada di jajaran emiten dengan kapitalisasi pasar super jumbo tersebut terdepak gara-gara harga sahamnya merosot.

Dua emiten yang keluar adalah PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan PT United Tractors Tbk (UNTR). Kapitalisasi pasar GGRM merosot lantaran harga sahamnya merosot ke Rp 49.225 pada perdagangan Selasa (26/11). Sekadar info, itu harga terendah GGRM dalam tiga tahun terakhir. Keluarnya GGRM dari jajaran emiten berkapitalisasi pasar lebih dari Rp 100 triliun lantaran penerapan cukai hasil tembakau. Sementara UNTR disebabkan tren harga batubara yang terus menurun. Meski begitu, analis MNC Sekuritas Jessica Sukimaja menilai prospek saham GGRM masih menarik. Sebab kinerja GGRM di kuartal III masih tumbuh sesuai ekspektasi dan mampu menutup potensi risiko dengan baik. Selain itu, jumlah emiten berkapitalisasi pasar super jumbo tidak mempengaruhi kualitas bursa. Saham dengan kapitalisasi pasar menengah pun layak untuk investasi, sepanjang memiliki fundamental baik.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Samsul Hidayat menilai kinerja perusahaan di Indonesia masih berpotensi terus tumbuh. Otomatis, kapitalisasi pasar juga akan membesar. Saat ini, bisnis emiten tertekan faktor global seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Samsul berharap ada insentif dari pemerintah agar emiten nyaman berekspansi, sehingga dapat menggenjot kinerja.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan Bulog akan berfokus pada kegiatan usaha komersial dengan menyediakan beras premium. Pada Rabu lalu, Bulog baru saja membuka kanal dagang dalam jaringan (online) bernama Pangan.com. Platform e-commerce yang khusus disediakan oleh Shopee itu juga menggandeng PT Istoreisend Elogistic Indonesia dan PT JNE

Hingga 18 November lalu, Perum Bulog baru mengadakan 1,14 juta ton beras atau 63,6 persen dari target tahun ini yang sebesar 1,8 juta ton. Menurut Budi, Bulog mengalami kendala menyerap beras dalam negeri lantaran masalah utang. Dengan menyerap beras komersial yang juga leluasa diperdagangkan, menurut Budi, Bulog diharapkan tidak lagi terbebani utang hingga Rp 28 triliun seperti saat ini. Hingga akhir pekan lalu, Bulog mengklaim memiliki beras hingga 2,2 juta ton. Sedangkan stok beras komersial saat ini hanya di kisaran 100 ribu ton. Untuk jangka menengah, persentase beras komersial di Bulog ditargetkan menjadi 50 persen dari total stok beras bulog.

Demi mendongkrak harga ayam hidup tingkat peternak, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengurangi bibit ayam usia sehari untuk stok akhir sebanyak 8 juta butir selama bulan ini. Pengurangan itu dilakukan dengan menarik telur tertunas (hatching egg) umur 19 hari.

Berdasarkan rapat koordinasi pada 19 November lalu, Kementerian berencana mengurangi telur bertunas sebanya 7 juta butir per pekan mulai 1 Desember mendatang. Pengurangan itu ditargetkan mencapai 28 juta butir telur. Langkah itu, kata Sugiono, akan mengurangi penyediaan ayam hidup sebnayak 10.627 ton. Pengurangan populasi ini dilakukan menyusul anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak selama beberapa waktu terakhir. Saat ini harga ayam hidup berada di bawah harga acuan Rp 18 ribu per kilogram yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2018.

Komisi VII DPR bersama Kementerian ESDM sepakat membentuk panitia kerja nuntuk melanjutkan pembahasan RUU Minerba. Tim ini akan bekerja mulai Selasa pekan depan. Namun, Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, tak dapat memastikan apakah parlemen akan melanjutkan hasil pembahasan RUU Minerba pada periode sebelumnya atau mengulang pembahasan dari awal sesuai dengan desakan masyarakat. Politikus Partai NasDem itu memastikan DPR akan memperhatikan masukan publik.

DPR memutuskan memutuskan menunda pengesahan RUU Minerba menjelang berakhirnya masa jabatan periode 2014-2019. Pembahasan selama ini terhambat koordinasi pemerintah, salah satunya akibat Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian tak kunjung sepakat mengenai penghiliran. Manajer Advokasi Publish What You Pay Indonesia, Aryanto, mengatakan parlemen seharusnya tidak langsung melanjutkan pembahasan naskah RUU Minerba dan daftar inventarisasi masalah dari periode sebelumnya. Aryanto mengingatkan bahwa tuntutan masyarakat bukan sekadar penundaan pengesahan, melainkan menunda pembahasan lantaran minimnya keterlibatan publik dalam pembahasan RUU Minerba.