;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Revitalisasi Industri Tekstil Butuh Investasi Rp 175 Triliun

12 Dec 2019

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Anne Patricia Sutanto, mengatakan industri tekstil dan produk tekstil harus didorong untuk meningkatkan daya saing di tengah gempuran produk impor. Menurut dia, salah satu upaya yang mesti dilakukan adalah merevitalisasi mesin yang sudah tua.

Revitalisasi industri tekstil, kata Anne, membutuhkan investasi sekitar Rp 175 triliun. Sedangkan investasi mesin produksi mencapai Rp 75 triliun dari total nilai investasi tersebut. Dengan target investasi tersebut, Anne memprediksi kontribusi devisa industri tekstil dan produk tekstil bisa meningkat hingga 10 kali lipat dalam jangka waktu 12 tahun dari US$ 49 miliar pada 2030. Sedangkan target net devisa, yaitu pendapatan ekspor dikurangi impor, diproyeksikan mencapai US$ 30 miliar. Asosiasi, kata Anne, juga telah menyampaikan enam rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan industri tekstil. Diantaranya soal bahan baku, pasar, komersial, sumber daya manusia, energi dan teknologi, serta kebijakan lingkungan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan revitalisasi alat produksi industri tekstil merupakan tindak lanjut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan asosiasi pertekstilan di Istana.

Peserta Turun Laju Omzet Melambat

12 Dec 2019

Perhelatan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2019 berlangsung di tengah lesunya kondisi ekonomi yang berdampak pada melemahnya konsumsi masyarakat. Ketua Pelaksana Harbolnas 2019, Ignatius Untung, mengatakan hal itu berdampak negatif terhadap capaian omzet ataupun target lain dari acara ini.

Panitia Harbolnas 2019 menargetkan transaksi pada 11-12 Desember menyentuh angka Rp 8 triliun. Untung mengatakan target awal panitia sebetulnya “hanya” Rp 7,8 triliun. Tapi target transaksi dinaikkan setelah beberapa perusahaan , termasuk platform pembayaran online LinkAja, ambil bagian. Menurut dia, promo yang diberikan aplikasi sitem pembayaran milik empat bank pemerintah tersebut bisa mendongkrak transaksi. Meski secara kuantitas target transaksi meningkat, laju pertumbuhannya relatif melambat dibanding pada tahun sebelumnya. Pada Harbolnas 2017-2018 terjadi pertumbuhan transaksi dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 2,1 triliun. Hampir dua kali lipat dari pertumbuhan transaksi pada 2018-2019 yang sebesar Rp 1,2 triliun. Jumlah peserta pun menyusut dari 300 perusahaan menjadi 235 perusahaan. Tren lesunya belanja dan konsumsi masyarakat juga terekam dalam riset Bank Indonesia. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Endy Dwi Tjahjono, memperkirakan tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal IV 2019 tak sekuat tahun sebelumnya.

Kinerja Ekspor Jasa Melambat

11 Dec 2019

Kinerja ekspor jasa hingga akhir tahun ini diprediksi tumbuh melambat ketimbang capaian tahun lalu. Berdasarkan data Bank Indonesia, realisasi ekspor jasa hingga triwulan ketiga sudah mencapai US$ 23,16 miliar. Angka ini tumbuh tipis jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$ 22,63 miliar atau naik 2,3 persen. Adapun capaian ekspor jasa sepanjang 2018 mencapai US$ 30,31 miliar, naik signifikan dari capaian tahun sebelumnya sebesar US$ 25,3 miliar.

Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman Kementerian Koordinator Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menuturkan salah satu penyebab perlambatan pertumbuhan sektor jasa adalah adanya pengaruh ketidakpastian kondisi ekonomi global, seperti perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Selain itu, sinyal negatif dari pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang Indonesia. Meski begitu, Edi yakin capaian kinerja ekspor jasa secara riil lebih baik ketimbang data yang disampaikan pemerintah. Dia menuturkan salah satu hal yang menjadi masalah saat ini adalah catatan statistik sektor jasa yang belum lengkap. Di samping itu, masih ada standar pencatatan yang berbeda antara satu institusi dengan institusi lain.

Implementasi Aturan Perdagangan Elektronik Butuh Waktu

11 Dec 2019

Para pelaku bisnis e-commerce memprediksi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bakal butuh waktu lama. Presiden Bukalapak, Fajrin Rasyid, mengatakan banyak sekali hal yang harus disiapkan para pegiat perdagangan dalam jaringan (daring). Dia mencontohkan butir pasal ihwal mandatori menjadi berbadan hukum saja perlu persiapan panjang.

Menurut dia, mengajak mitra kalangan usaha kecil dan menengah yang lebih dari 2,5 juta usaha berbadan hukum tak semudah itu. Kalaupun para mitra tak bersedia, pemerintah dan platform e-commerce juga perlu mematangkan definisi wajib pajak individu dan entitas yang adil. Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung mengatakan definisi mitra memang menjadi salah satu fokus utama. Dalam e-commerce, kata dia, banyak juga orang pribadi yang menjual barang bekasnya. Menurut Untung, aksi niaga tersebut tak bisa disamakan dengan aksi niaga entitas berbadan hukum resmi. Selain definisi mitra UKM. Untung mengatakan mandatori pembatasan barang, pelapak, dan kandungan bahan impor diperlukan aturan teknis yang sangat ruwet. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjanjikan urusan birokrasi bakal bebas biaya. Dia mengatakan, untuk mempermudah, kementerian akan mengatur mekanisme pelpaoran, pengajuan izin, dan tenggat perantara dalam peraturan menteri.

Pertumbuhan Transaksi Harbolnas Diprediksi Melambat

10 Dec 2019

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Ignatius Untung, mengatakan panitia Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) mengendurkan target perolehan transaksi pada acara tahun ini. Dia memperkirakan Harbolnas yang berlangsung pada 11-12 Desember 2019 membukukan transaksi Rp 8 triliun, atau bertumbuh 17,6 persen dari tahun sebelumnya.

Dengan target tersebut,idEA hanya membidik kenaikan transaksi tahunan Rp 1,2 triliun. Padahal, pada 2018, kenaikan transaksi bisa mencapai Rp 2,1 triliun. Menurut Untung, bisnis e-commerce di Tanah Air memasuki fase mature. Basis penjualan, kata dia, sudah cukup besar dan berlangsung cukup lama. Walhasil, pengusaha e-commerce agak sulit mencetak angka pertumbuhan yang tinggi. Untung mengatakan bahwa terjadi seleksi alam pada industri e-commerce, dengan indikator banyak pemain yang bertumbangan. Terus meningkatnya sisi penawaran, kata Untung, terlihat dari munculnya 300 platform yang mendaftar dalam perhelatan Harbolnas tahun ini. Namun panitia hanya menerima 235 entitas. Contoh e-commerce yang tumbang adalah Rakuten Indonesia. Perusahaan yang berasal dari Jepang dan berkolaborasi dengan MNC Group ini akhirnya usaha. Sampel lain adalah Qlapa, pemain lokal yang berasal dari usaha rintisan (start-up) penjual kerajinan tangan, yang kini gulung tikar tak kunjung untung. Yang terbaru ialah pernyataan taipan pendiri Grup Lippo, Mochtar Riady, yang mengakui harus menutup Mataharimall.com.

PLN Siap Gunakan B30 untuk PLTD

10 Dec 2019

PT PLN Persero mengaku siap menggunakan biodiesel 30% (B30) sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Saat ini, setidaknya terdapat 4.435 unit PLTD yang telah memakai B20 dan siap ditingkatkan menjadi B30. Plt Direktur Utama PLN Djoko Abdumanan menuturkan bahwa penggantian bahan bakar pembangkit listrik menjadi B30 dapat dilakukan kapan saja. Pasalnya, PLTD yang ada telah dapat menggunakan bahan bakar biodiesel hingga B60. Di seluruh Indonesia, terdapat 4.435 unit PLTD dengan total kapasitas 4.077 megawatt (MW) yang telah menggunakan B20. Saat ini, total kebutuhan biodiesel perseroan untuk seluruh pembangkit ini mencapai 2,2 juta kiloliter. Jika hanya menghitung unsur nabatinya total kebutuhan sekitar 451.723 kiloliter.

Industri Pupuk Kurang Gas

06 Dec 2019

Kontrak gas mayoritas pabrik pupuk berakhir pada tahun 2021-2022. Produksi gas cenderung turun, sementara permintaanya naik. Tanpa kepastian pasokan gas, industri pupuk terancam.

Pelaku Usaha Persoalkan Aturan Baru Perdagangan Online

06 Dec 2019

Sejumlah pelaku usaha mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Meski begitu, mereka khawatir aturan yang terbit pada akhir November lalu itu berisiko menghambat pertumbuhan perdagangan online.

Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), Ignatius Untung, mengatakan ketentuan baru itu menciptakan arena kompetisi yang setara bagi pelaku usaha lokal dan asing. Tapi ketentuan bahwa pelaku usaha wajib memiliki usaha wajib memiliki izin bisa menjadi sentimen negatif yang menghambat pelaku usaha kecil memulai bisnis. Vice President of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak, menuturkan aturan baru tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Alasannya, aturan itu tidak sejalan dengan visi untuk mendorong kemudahan berbisnis bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fenomena itu banyak ditemukan di Tokopedia. Menurut Aini, sebanyak 86,5 persen dari 6,8 juta penjual Tokopedia adalah pengusaha baru. Sebanyak 94 persen diantaranya adalah usaha ultra-mikro yang bahkan sebagian besar tidak memiliki izin usaha. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Suhanto, mengatakan aturan itu justru menitikberatkan pada kepastian berusaha dan perlindungan konsumen. Ia berharap ketentuan ini dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen dalam transaksi e-commerce.


06 Dec 2019

Harga saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk anjlok pada Kamis (5/12), setelah menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan memberhentikan Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara terkait kasus penyeludupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Saham terkoreksi 4 poin atau 0,08 persen yang sebelumnya sempat menguat. Dalam sebulan terakhir, performa saham GIAA secara akumulatif memang menurun yaitu terkoreksi hingga 15,21 persen. Harga saham GIAA saat ini sudah turun lebih dari 30 persen dibandingkan harga saat penawaran umum perdana (IPO) pada hampir sembilan tahun yang lalu. Garuda Indonesia mendatangkan pesawat baru Airbus A330-900, pada saat di hanggar Garuda Maintenance Facility (GMF) pihak Bea dan Cukai menemukan komponen Harley Davidson dalam bagasi pesawat, yang tidak ada laporannya di Bea dan Cukai. Hal ini memicu Erick Tohir menyatakan akan memberhentikan Dirut Garuda Ari Askhara. Keputusan Erick Tohir juga didukung oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.