Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Obat Alami Indonesia Mulai Dilirik Pasar Global

10 Feb 2025

Obat bahan alam seperti fitofarmaka dan jamu dilirik di pasar Internasional, tetapi belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Obat fitofarmaka produksi Dexa Medica, misalnya, sudah diresepkan oleh dokter di Filipina, serta terbukti mampu mencegah amputasi kaki pada pasien diabetes. Sementara jamu produksi PT Sido Muncul diminati hingga benua hitam, Afrika. ”Jadi kalau dilihat, motivasi kita itu besar sekali untuk memajukan Indonesia. Kita itu sangat bangga kalau obat kita itu yang kita produksi di Indonesia digunakan oleh para dokter di negara-negara lain. Wah! Hasil penelitian kita ini benar-benar dihargai, sampai pasiennya bisa sembuh,” ujar Direktur Business Development & Scientific Affairs Dexa Medica Prof Raymond R Tjandrawinata di Tangerang Se- latan, Banten, Rabu (5/2/2025). Produk fitofarmaka produksi Dexa yang dipakai pasar asing, antara lain adalah inlacin yang digunakan untuk penderita diabetes. Ada pula obat disolf untuk memperbaiki sirkulasi darah yang menggunakan bahan dari fraksi Lumbricus rubellus (cacing tanah).

”Fraksinya (bagian kecil) yang diambilnya, jadi bukan cacing tanahnya yang digiling. Ini fraksinya saja,” ujar Raymond. Obat Disolf ini ketika diresepkan berbarengan dengan obat imbumin dari fraksi ikan gabus, ternyata membawa ”keajaiban” medis. Gabungan dari dua obat ini telah digunakan oleh dokter di Filipina dan terbukti bisa mencegah amputasi kaki bagi pasien penderita diabetes. Luka pada pasien diabetes dipulihkan karena obat tersebut memperbaiki jaringan tubuh agar tidak mati. ”Dokter Filipina menunjukkan, ternyata bisa mencegah orang-orang yang mestinya dipotong kakinya. Banyak kaki diabetes, luka yang tidak bisa disembuhkan. Ini belum dipakai di Indonesia. Di Filipina sudah dipakai. Begitu sakit sedikit, dia diresepkan,” kata Raymond. Selain di Filipina, obat-obatan yang diproduksi oleh Dexa Medica pun diresepkan oleh dokter-dokter di Kamboja dan Singapura. Pasar ekspor produknya juga mencakup Myanmar, Vietnam, dan Nigeria. Pasar Kanada dan Amerika Serikat juga bisa mengakses obat asli Indonesia ini lewat Amazon.

Para dokter di berbagai negara tersebut percaya pada khasiat obat modern asli Indonesia lewat proses edukasi. ”Yang kita tekankan dulu. Ini obat modern. Terus dia tanya, dari mana Indonesia? Kok bisa Indonesia menemukan ini? Indonesia itu kan terbelakang. Selalu pikirannya kayak gitu,” tambahnya. Raymond kemudian meyakinkan para dokter bahwa Indonesia memiliki saintis andal. Hasil riset terkait khasiat obat pun sudah dipublikasikan dalam jurnal internasional. ”Penerimaan mereka terhadap obat modern asli Indonesia itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Ini yang sangat disayangkan,” tambah Raymond. Hingga kini, dokter-dokter dari Filipina telah menggunakan obat modern asli Indonesia (OMAI) dengan volume yang jauh lebih besar daripada dokter di Indonesia. Mereka juga melakukan uji klinik penggunaan OMAI bagi pasien di Filipina. ”Ini menandakan bahwa sebetulnya obat modern Indonesia itu efikasinya tidak kalah dengan obat kimiawi yang mereka juga bisa pakai,” kata Raymond. (Yoga)

Ekonomi

Harga Saham Inalum Diharapkan Terjaga

10 Feb 2025

Valuasi harga saham perusahaan negara PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum saat mencatatkan saham perdana atau initial public offering diharapkan bisa dijaga agar tidak terlalu tinggi. Ini perlu dilakukan untuk memberikan ruang keuntungan bagi investor, dari selisih positif pertumbuhan harga. Hal tersebut disampaikan ekonom dan pengamat pasar modal Lucky Bayu Purnomo, saat dihubungi pada Minggu (9/2/2025). Ia menanggapi keterangan resmi yang disampaikan PT Mineral Industri Indonesia Persero atau Mind Id, induk dari Inalum. Perusahaan terindikasi akan melepas saham dengan nilai tinggi dengan mempercantik equity story atau kisah ekuitas. Equity story merupakan ringkasan dari strategi perusahaan yang ditunjukkan dalam rencana bisnis, yang dirancang untuk ditujukan kepada investor. Dokumen ini berisi informasi tentang keberhasilan perusahaan di masa lalu, model bisnis, dan tujuan masa depan aksi korporasi, yang menjelaskan alasan mengapa investor harus membeli saham perusahaan.

”Sebaiknya jangan berpandangan bahwa karena sudah ada emiten-emiten IPO (initial public offering) yang terafiliasi, lantas harga valuasi yang berakibat nominal harga saham Inalum itu pada saat IPO itu mahal dan tinggi. Sebaiknya itu IPO dengan kondisi fair value,” ujar Lucky. Selain Inalum, holding BUMN pertambangan Mind Id juga beranggotakan empat perusahaan lainnya, yakni PT Antam Tbk,PT Bukit Asam (BA) Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Freeport Indonesia. Dengan melepas saham perdana, Inalum akan menjadi emiten anggota holding Mind Id keempat setelah Antam, Bukit Asam, dan Timah. Rencana IPO 2026 Sebelumnya, Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Mind Id Dilo Seno Widagdo mengatakan, IPO Inalum termasuk dalam rencana jangka panjang perusahaan untuk 2026-2027. Sementara untuk tahun ini perusahaan tengah fokus pada peningkatan kapasitas smelter aluminium dan pengembangan proyek-proyek strategis untuk mempercantik equity story yang menjadi salah satu landasan penetapan harga saham. (Yoga)

Ekonomi

Antara Menyambung Nyawa dan Menyabung Hidup, Balada Sopir Truk

10 Feb 2025

Tragedi truk menabrak kendaraan lain di Gerbang Tol Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat, kembali membuka masalah lama tak kunjung usai. Pengemudi truk rentan menjadi kambing hitam di antara beban kerja berlebihan dan minimnya perlindungan kerja bagi mereka. Mengemudikan truk bagi Nurul (30) bukan semata soal rem, pedal gas, sistem kemudi, atau kopling. Jauh dari itu, menjadi sopir truk adalah hidup itu sendiri. ”Pernah saya terjebak di jalan tanah berlumpur, hujan badai, mobil ndak bisa jalan. Nginep,” ujar Nurul di sebuah bengkel truk di Kilometer 10 Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (7/2/2025). Pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu menjadi sopir truk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak 2019. Tugasnya melangsir material bangunan, seperti batu, pasir, dan koral. Kebanyakan, ia mengangkut material dari pelabuhan di Balikpapan dan Kutai Kartanegara ke IKN. Jaraknya sekitar 100 km.

Dengan tugas penting tersebut, jalan yang mesti ia lalui tak selalu mulus. Bahkan, kebanyakan berupa jalan tanah yang baru dibuka. Hal itu menjadi masalah saat hujan datang. Dengan beban berat, tak jarang ia mesti memasrahkan hidup pada alam. ”Kalau terjebak di tengah jalan berlumpur, ya, sudah. Jalan kaki cari warung atau tempat makan. Pernah satu jam jalan kaki baru dapat warung,” katanya. Warung, bagi Nurul, adalah tempat penting untuk disinggahi. Ia mesti menjaga perutnya terisi sekaligus menambah logistik makanan untuknya sendiri. Hal tersebut mesti ia lakukan karena ia tak didampingi kernet. Saat hujan reda pun belum tentu Nurul bisa keluar dengan mudah dari jalan berlumpur. Tidak jarang ia harus menunggu sampai siang hari, menunggu matahari membantu mengeringkan jalan. Jika demikian, ia harus terus berkomunikasi dengan atasannya. Sebab, bahan bangunan yang ia bawa adalah bahan pokok untuk batching plant, produksi beton siap pakai. Nyaris 24 jam tempat pengolahan beton itu beroperasi lantaran untuk kebutuhan pembangunan IKN.

Jalan neraka Sopir truk lain, Husain (42), sudah melakoni pekerjaannya setidaknya 10 tahun terakhir. Ia mengangkut batu koral untuk berbagai proyek bangunan di sekitar Kota Balikpapan. ”Buat saya, nyopir itu hidup dan mati, Bang. Kalau ndak nyopir, ndak makan. Kalau nyopir ndak hati-hati, bisa kecelakaan. Mati kita, ha-ha-ha,” ujarnya. Soal hidup-mati itu, ia mencontohkan, jalur yang ia lalui adalah jalur di mana kerap terjadi kecelakaan. Bahkan, sangat spesifik, kecelakaan truk. Jalur itu Simpang Muara Rapak di Kota Balikpapan. Kecelakaan maut terjadi di lokasi tersebut pada 21 Januari 2022. Truk kontainer hilang kendali lantaran rem blong di jalan menurun. Kecelakaan maut itu menyebabkan empat korban jiwa dan 31 luka-luka. Pemerintah Kota Balikpapan saat ini sudah membangun jalur evakuasi di jalan tersebut dan membuat rekayasa pemisahan kendaraan besar dan kecil. Namun, pada Mei 2023, kecelakaan terulang lagi. Satu truk hilang kendali saat melalui jalan menurun sampai menabrak sebuah toko. (Yoga)

Ekonomi

Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Penegakan HAM

10 Feb 2025

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima pemberitahuan pemangkasan anggaran pada 2025 dari Kementerian Keuangan pada Sabtu, 25 Januari 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberitahukan pemerintah akan mengefisienkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 256,1 triliun. Anggaran Komnas HAM tersisa belanja pegawai dan sosial. Setelah mendapat surat itu, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro bergegas menghubungi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Ia ingin memastikan jumlah anggaran yang dipangkas di lembaganya. Sebab, sebelumnya ia mendengar bahwa persentase pemangkasan anggaran setiap kementerian dan lembaga berbeda-beda. “Komnas HAM diminta melakukan efisiensi sebesar 46 persen,” kata Atnike kepada Tempo ketika ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu, 5 Februari 2025.

Alokasi anggaran Komnas HAM pada APBN 2025 sebesar Rp 160,5 miliar. Anggaran ini dibagi dua antara Komnas HAM dan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan. Komnas HAM mendapat Rp 112,8 miliar dan Komnas Perempuan Rp 47,7 miliar. Namun anggaran untuk Komnas HAM berkurang drastis setelah pemangkasan. Alokasi anggaran lembaga ini hanya tersisa Rp 52 miliar. Komnas HAM hanya dapat menggunakan Rp 5 miliar dari dana total itu untuk kegiatan penegakan hak asasi manusia. Sebagian besar anggaran lain tidak dapat diutak-atik karena untuk keperluan belanja pegawai. Presiden Prabowo Subianto memutuskan pemangkasan anggaran lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang terbit pada 22 Januari 2025. Prabowo menargetkan penghematan anggaran hingga Rp 306,6 triliun.

Para menteri Kabinet Merah Putih mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) untuk membahas efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran di Istana Kepresidenan, Jakarta, 22 Januari 2025. BPMI Setpres/Rusman Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan surat yang meminta kementerian dan lembaga mengefisienkan anggaran di 16 pos belanja. Pos-pos belanja tersebut di antaranya alat tulis kantor; kegiatan seremonial; rapat dan seminar; pendidikan, latihan, dan bimbingan teknis; jasa konsultan; serta perjalanan dinas. "Kementerian dan lembaga diminta Presiden tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan," kata Sri Mulyani, Kamis, 30 Januari 2025. Sri Mulyani mengatakan pemangkasan anggaran itu akan digunakan untuk kegiatan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sejumlah program utama pemerintahan Prabowo yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di antaranya makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis. (Yetede)

Ekonomi

Koalisi Pers Kecam TVRI Sulteng Rumahkan Jurnalis, Soroti Efisiensi Anggaran

10 Feb 2025

Rumah Jurnalis, koalisi organisasi pers di Sulawesi Tengah, mengecam kebijakan TVRI Sulteng yang secara mendadak merumahkan sekitar 15 jurnalis, termasuk sejumlah penyiar. Keputusan ini disebut sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto. “Iya benar,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen Wilayah Palu, Agung Sumandjaya saat dikonfirmasi Senin, 10 Februari 2025. Apa yang dialami rekan jurnalis di TVRI Sulteng menjadi keprihatinan bersama sejumlah organisasi pers dan media yang tergabung dalam Rumah Jurnalis. “Seharusnya, lembaga penyiaran publik yang notabenenya bekerja untuk kepentingan publik di bidang informasi, tidak seharusnya ikut menjadi sasaran efisiensi anggaran, apalagi anggaran yang dikhususkan untuk gaji para jurnalis,” katanya.

Efisiensi anggaran yang bertujuan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan jurnalis di lembaga penyiaran publik. Mereka khawatir bahwa anak-anak dari para jurnalis yang dirumahkan justru akan kesulitan memenuhi kebutuhan gizi akibat hilangnya penghasilan orang tua mereka. Kebijakan pemerintah pusat mencederai marwah kemerdekaan pers, di mana bagian dari tugas dan tanggungjawab jurnalis dalam mewujudkan Kebebasan Pers adalah mencari dan mengumpulkan informasi untuk disampaikan kepada publik. “Sementara para jurnalis di Sulteng tidak dapat bekerja melakukan tugasnya sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena telah dirumahkan,” tuturnya.

Dalam pernyataan sikapnya, koalisi ini mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran, khususnya bagi para jurnalis kontributor dan pegawai kontrak di lembaga penyiaran publik. Selain itu, mereka meminta lembaga penyiaran publik di daerah membuka ruang dialog demi keadilan serta pemenuhan hak-hak pekerja. Rumah Jurnalis juga menuntut agar hak-hak pekerja yang dirumahkan diselesaikan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan serta meminta agar efisiensi anggaran tidak diterapkan secara diskriminatif. Mereka juga mendorong DPR RI untuk lebih transparan dalam perencanaan kebijakan efisiensi agar tidak merugikan sektor vital seperti jurnalisme. (Yetede)

Ekonomi

Pemangkasan Anggaran Membuat Ekonomi Rawan Tergelincir

10 Feb 2025

Pemangkasan anggaran besar-besaran Rp306 triliun dinilai kelewatan dan kontraproduktif terhadap upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Kebijakan itu diprediksi membuat pertumbuhan ekonomi tergelincir di bawah 5% dengan probabilitas sangat tinggi. Alasannya, realokasi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) ke program makan bergizi gratis (MBG) tidak memiliki efek besar ke ekonomi. Ini karena daya ungkit MBG ke ekonomi lebih rendah ketimbang program yang menyasar ke sektor manufaktur, pertanian, hingga infrastruktur. Pemerintah juga terkesan mengabaikan program prioritas lain demi menyukseskan MBG. Ini terlihat pada besarnya pemangkasan anggaran di beberapa K/L strategis. Sebagai contoh, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas Rp 81 triliun menjadi Rp29,5 triliun dari Rp 110,9 triliun. Ini akan memengaruhi pelaksanaan proyek bendungan, irigasi, hingga pembangunan, peningkatan, dan preservasi peningkatan jalan. Anggaran sektor transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dipangkas menjadi Rp 17,9 triliun dari Rp31,5 triliun. Muncul kecemasan subsidi tranportasi diturunkan, yang bisa mengganggu konektivitas antardaerah. (Yetede)

Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Sedang Menurun

10 Feb 2025

Harian ini edisi tanggal 6 Februari 2025 mungkin diterima pembaca sebagai bacaan biasa saja. Namun ada satu reportase dan satu tajuk yang seyogyanya membangunkan kita semua dari mimpi indah bahwa Pemerintah akan mewujudkan PDB Indonesia mencapai 8% dalam beberapa tahun mendatang. Satu reportase melaporkan bahwa ekonomi Indonesia terus tergerus oleh penurunan produktivitas yang cukup signifikan. Disinyalir bahwa itu terjadi tertama karena menurunnya jumlah kelas menengah akibat melambatnya kinerja industri manufaktur. Dengan kata lain, deindustrialisasi sudah dan sedang terjadi, sementara daya asing sektor manufaktur Indonesia terus menurun.

Bersamaan dengan itu, beberapa negara tetangga yang memiliki competitive advantage terus melesat meninggalkan Indonesia dalam hal menarik Foreign Direct Investment atau FDI di sektor-sektor di mana adahulu Indonesia memiliki sayang saing yang kuat seperti tekstil dan pakaian jadi serta alas kaki. Demikian pula dengan FDI, negara-negara tetangga kita mampu mengundang investasi asing yang memainkan peran kunci dalam pertumbuhan masa depan. Seperti sektor-sektor jasa, digital dan AI, kesehatan, dan industri hijau. Seolah menjawab kekhawatiran publik bahwa perekonomian Indonesia "tidak baik-baik saja" di tahun 2024, Menteri Keuangan menyatakan bahwa belanja sebagai shock absorber untuk menjaga konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. (Yetede)

Ekonomi

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sebagai Tersangka Korupsi

10 Feb 2025

Penetapan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai tersangka korupsi terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran besar yang dilakukan pemerintah. Meski secara teknis tidak banyak mengganggu pelaksanaan efisiensi, kasus tersebut bisa turut menggerus citra Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung pada Jumat (7/2/2025) malam. Isa langsung ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada periode 2008-2018. Penetapan Isa Rachmatarwata sebagai tersangka bersangkutan dengan keputusan yang ia buat ketika masih menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada periode 2006-2012.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro memastikan pihaknya akan segera mencari pengganti Isa. Terlebih, saat ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sedang mengemban pekerjaan besar untuk memantau dan mengeksekusi pelaksanaan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Namun, siapa sosok tersebut, untuk saat ini ia belum bisa memastikan. ”Belum ada untuk sekarang. Nanti ditunggu saja, ya, segera akan kami sampaikan. Pada intinya kami di Kemenkeu menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Deni singkat. Kredibilitas Kemenkeu Menurut peneliti Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra, Gulfino Guevarrato, yang dihubungi pada Sabtu (8/2/2025), kasus itu mengindikasikan bahwa DJA yang notabene adalah ”jantung” pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini dipimpin sosok yang tidak berintegritas. ”Sangat mungkin ini bisa memicu resistensi dari K/L lain karena di saat K/L-K/L diharuskan memotong anggaran untuk efisiensi, pemimpin direktorat yang mengurusi efisiensi justru terlibat korupsi meski kasusnya tidak berkaitan dengan jabatan sebagai Dirjen Anggaran,” katanya. (Yoga)

Ekonomi

Dampak Efisiensi Anggaran

08 Feb 2025

Efisiensi anggaran tak perlu memicu kekhawatiran dampak pada pertumbuhan ekonomi selama efisiensi diiringi realokasi ke belanja yang benar-benar prioritas dan produktif. Pasca-terbitnya Inpres No 1/2025, kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah mulai mengetatkan ikat pinggang. Efisiensi anggaran ditargetkan menciptakan ruang fiskal Rp 306,69 triliun di APBN 2025, yang bisa dipakai untuk belanja yang lebih prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat. Sejumlah sektor dipastikan terdampak. Banyak program mungkin harus ditangguhkan dan di-scale back, termasuk sejumlah proyek infrastruktur yang sudah berjalan atau dalam perencanaan. Bahkan, tunjangan kinerja dosen dan gaji ke-13 ASN/PNS mungkin juga terpengaruh. Terlihat sejumlah K/L dan pemda masih kerepotan menyiasati kebijakan ini. Beberapa K/L memastikan, efisiensi tak akan mengganggu program K/L-nya. Namun, sejumlah lembaga mengeluhkan akan kesulitan menjalankan fungsi lembaganya dengan pemangkasan anggaran drastis yang ada.

Layanan publik yang dibutuhkan masyarakat bawah juga terancam oleh pemangkasan anggaran. Tantangan terberat kita adalah bagaimana efisiensi bisa berjalan, tanpa berdampak negatif pada kinerja makroekonomi, pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, stabilitas sosial, dan kesejahteraan. Kita terutama harus mewaspadai sektor-sektor yang memiliki multiplier effect luas dan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Komitmen pemerintah untuk tetap fokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi jadi penting. Untuk itu, efisiensi harus terarah, selektif, dan anggaran yang dihemat direalokasi ke sektor-sektor yang paling berdampak besar pada ekonomi. Selain itu, ada belanja yang tak boleh dikorbankan. Termasuk infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta anggaran perlindungan sosial dan bantuan untuk kelompok rentan yang bisa berdampak pada daya beli.

Efisiensi juga menjadi momentum pembenahan birokrasi, mewujudkan tata kelola anggaran dan pemerintahan yang lebih baik dan sehat, sehingga ”lemak-lemak” yang tak perlu dan menjadi kanker bagi ekonomi selama ini bisa dihilangkan agar ekonomi bisa berlari lebih kencang. Artinya, pengetatan ikat pinggang sifatnya bukan hanya langkah darurat dan setelah itu kembali business as usual berfoya-foya dengan anggaran. Pemangkasan anggaran mungkin langkah pahit tetapi harus ditempuh, terutama dengan beban fiskal berat saat ini, baik akibat kebutuhan pembiayaan birokrasi dan pembangunan yang terus membengkak, dengan postur kabinet tambun, berbagai program unggulan baru pemerintah, maupun beban belanja utang warisan. Ditambah lagi, batalnya kenaikan PPN. Meningkatkan efektivitas belanja, mencegah kebocoran, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru adalah langkah krusial. Maraknya kasus korupsi, menunjukkan praktik bancakan anggaran oleh oknum birokrat, legislatif, dan calo anggaran, masih terjadi. Sinyalemen Soemitro Djojohadikoesoemo tentang angka kebocoran 30 persen APBN mungkin terlalu underestimate. (Yoga)

Ekonomi

Dirjen Anggaran Kemenkeu Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Jiwasraya

08 Feb 2025

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018. Saat menjabat Kepala Biro Asuransi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Isa disebut memberikan izin kepada PT Asuransi Jiwasraya untuk mengeluarkan produk JS Saving Plan yang berujung pada kerugian keuangan. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kompleks Kejagung, Jumat (7/2/2025) malam, mengatakan, penyidik mengembangkan perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018 dengan memeriksa seorang saksi.

”Malam hari ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh IR (Isa), yang saat itu menjabat Kepala Biro Asuransi pada Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) periode 2006-2012,” kata Qohar. Beri persetujuan Dalam kasus tersebut, Isa diduga telah memberikan persetujuan kepada direksi PT Asuransi Jiwasraya yang bermaksud untuk menerbitkan produk bernama JS Saving Plan. Produk tersebut dibuat untuk mengatasi kondisi keuangan PT Asuransi Jiwasraya yang sedang dalam kesulitan berupa ketimpangan antara aset dan kewajiban perusahaan senilai Rp 5,7 triliun. Produk JS Saving Plan tersebut ditawarkan dengan bunga tinggi, yakni 9-13 persen. Sementara bunga perbankan saat itu 7,5-8,7 persen atau di atas rata-rata bunga perbankan.

Dari beberapa kali pertemuan antara direksi PT Asuransi Jiwasraya dan Isa, akhirnya Isa menyetujui diterbitkannya produk JS Saving Plan tersebut berdasarkan dua surat yang dikeluarkan pada 2009. ”Padahal tersangka tahu kondisi riil PT Asuransi Jiwasraya saat itu dalam keadaan insolvensi,” kata Qohar. Dalam perjalanannya, produk asuransi tersebut tidak berjalan mulus. Bunga dan benefit yang tinggi telah membebani keuangan perusahaan, sementara hasil investasi tidak sebanding. Tidak hanya itu, saham dan reksa dana hasil dari penjualan produk JS Saving Plan tidak dikelola dengan benar dan terjadi beberapa transaksi yang tidak wajar. Akibatnya, nilai portofolio aset reksadana dan sahamnya pun turun. Dalam kasus itu, kerugian keuangan negara pe riode 2008-2018 berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp 16,8 triliun. (Yoga)