Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Konsumen China Kesulitan Membeli Emas

11 Feb 2025

Permintaan emas di China melemah akibat kenaikan harga emas global yang mendekati US$ 3.000 per ons troi, serta kondisi ekonomi China yang terjebak dalam deflasi dan pelemahan yuan. Akibatnya, emas menjadi semakin sulit dijangkau oleh investor dan masyarakat China. Direktur Precious Metals Insights Ltd. menyoroti bahwa masyarakat tidak lagi membuka dompet seperti dulu karena keterbatasan daya beli.

Lesunya permintaan emas juga terlihat dari penurunan pembelian emas menjelang Tahun Baru Imlek serta berkurangnya penarikan emas oleh pedagang grosir. Fenny Zeng, pendiri Royer Jewelry, menyatakan bahwa masyarakat kini lebih berhati-hati dalam pengeluaran.

Bahkan, bank sentral China (PBoC) sempat menahan pembelian emas selama enam bulan hingga November 2024. Namun, PBoC kini kembali meningkatkan cadangan emas sebagai bagian dari strategi diversifikasi cadangan devisa.

Meskipun permintaan emas global mencapai rekor tertinggi 4.974 ton di 2024, terutama didorong oleh pembelian bank sentral, permintaan emas untuk perhiasan justru menurun. Analis World Gold Council, Louise Street, memperingatkan bahwa kenaikan harga emas tanpa diiringi peningkatan daya beli akan semakin menekan pasar perhiasan emas di berbagai negara, termasuk China dan India.

Ekonomi

Kredit Tertahan Akibat Ketatnya Likuiditas

11 Feb 2025

Pertumbuhan kredit perbankan pada tahun ini diperkirakan masih terbatas akibat kondisi likuiditas yang ketat. Hal ini terlihat dari kenaikan loan to deposit ratio (LDR) di sejumlah bank besar, yang bahkan melampaui batas sehat 92%.

Bank Mandiri dan BNI mencatat LDR masing-masing 98,04% dan 96,1%, menandakan tekanan likuiditas yang tinggi. Sementara itu, BCA dan OCBC NISP juga mengalami kenaikan LDR, tetapi masih dalam batas aman, yakni 78,4% dan 87,3%.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, memperkirakan pertumbuhan kredit hanya mencapai 10,78%, sedikit lebih tinggi dari tahun lalu yang 10,39%. Ia menekankan bahwa bank harus menjaga stabilitas likuiditas sebelum mempercepat ekspansi kredit agar tidak menghadapi biaya dana yang lebih mahal.

Di sisi lain, Financial Market Research Bank Permata, Faisal Rachman, melihat potensi perbaikan likuiditas karena inflasi pangan yang rendah. Menurutnya, harga pangan yang terkendali akan mengurangi tekanan terhadap tabungan masyarakat, sehingga likuiditas perbankan bisa membaik.

Beberapa bank menyesuaikan target pertumbuhan kredit dengan kondisi likuiditas. BTN, yang memiliki LDR 94% pada akhir 2024, menargetkan pertumbuhan kredit hanya 8% dengan DPK diproyeksikan naik 9%. Direktur Distribution & Institutional Funding BTN, Jasmin, mengungkapkan bahwa pertumbuhan DPK yang lambat disebabkan oleh kondisi ekonomi global dan belanja pemerintah yang cenderung lebih rendah di awal tahun.

Sementara itu, Bank Mandiri menurunkan target pertumbuhan kredit menjadi 10%-12%, jauh lebih rendah dari 19,5% di 2024. Bank ini juga berupaya menurunkan LDR ke bawah 90% untuk mencapai target net interest margin (NIM) sebesar 5%-5,2%.

BNI juga menyesuaikan target kredit menjadi 8%-9%, turun dari 11,6% tahun lalu, dengan target NIM naik menjadi 4%-4,2%.

Ekonomi

PGN Memperkuat Komitmennya Dalam Mendorong Transisi Energi

11 Feb 2025

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memperkuat komitmennya dalam mendorong transisi energi di sektor transparansi dengan menggandeng PT Aerotrans Srvices Indonesia. Kerja sama ini akan menghadirkan solusi Bahan baga Gas (BBG) bagi kendaraan operasional Aerotrans, guna meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi emisi karbon. Melalui kolaborasi ini, PGN akan menyediakan infrastrtuktur pendukung, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bagakr Gas (SPBG) yang strategis untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi kendaraan Aerotrans. Selain itu, PGN akan mengimplementasikan teknologi konversi yang memungkinkan kendaraan berbasisi BBM beralih ke BBG dengan aman dan efisien. "Kerja sama pemanfaatan gas bumi ini untuk menunjang efisiensi dan ekosistem energi hijau di Aerotrans. Kami siap memberikan solusi yang bermanfaat terkait pemanfaatan BBG, sejalan dengan arah strategi PGN dalam memperluas utilitas gas bumi sektor transportasi," kata Direktur Stratei dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari. (Yetede)

Ekonomi

Kementerian PU Buka Peluang Investasi

11 Feb 2025

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berupaya mengoptimalkan pendanaan kreatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur dengan target hingga Rp544,48 triliun dalam lima tahun kedepan. Pada Kamis (6/2) pekan lalu, Komisi V DPR RI menyepakati pagu DIPA Kementerian PU tahun Anggaran (TA) 2025 dari semula Rp110,95 triliun menjadi sebesar Rp29,57 triliun yang terdiri dari non rupiah murni Rp13,26 triliun. Angka pagu anggaran tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Ditengah efisiensi anggaran sebesar Rp81,38 triliun, Kemeterian PU tetap berkomitmen menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas. (Yetede)

Ekonomi

Saham PTRO dan TPIA Bangkit

11 Feb 2025

Saham emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, yakni PT Chandra Asri pasicif Tbk (TPIA) dan PT Petrosea Tbk (PTRO) mampu bangkit dan menguat tajam di awal pekan ini. Saham emiten pertambangan batu bara, PTRO melesat 21,18% pada perdagangan Senin (10/2/2025) ke level Rp 3.490. Sementara saham emiten petrokimia, TPIA naik 7,28% ke posisi Rp 7.000. Investament Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menilai, kenaikan dua saham emiten Prajogo Pangestu tersebut dipengaruhi technical rebound setelah penurunan sebelumnya. Saham TPIA dan PTRO terjatuh pada perdagangan 7 Februari pekan lalu dengan masing-masing -19,44% dan -24,61%. Topan menilai, dua saham tersebut memiliki daya tarik sendiri bagi investor pasar modal. "PTRO dalam beberapa tahun terakhir menarik perhatian investor karena pergeseran fokus bisnisnya yang makin terdivensifikasi, terutama dengan ekspansi ke sektor energi baru terbarukan. Transformasi ini membuat sahamnya lebih menarik bagi investor yang mencari exposure ke industri baru di luar jasa pertambangan. (Yetede)

Ekonomi

Penyaluran Bantuan Sosial Yang Kerap Salah Sasaran

11 Feb 2025

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa implementasi program-program perlindungan sosial dalam lima tahun terakhir sering tidak efektif, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos. “Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” ujarnya pada Jumat, 7 Februari 2025. Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu membeberkan kendala utama dalam penyaluran bansos, antara lain penerima tidak memenuhi syarat dan data ganda. Bahkan ada penerima yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Untuk mengatasinya, Luhut bertemu dengan pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Ia berujar, pemerintah kini sedang melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos guna memastikan setiap bantuan sosial tepat sasaran, baik dari segi jumlah maupun penerima manfaatnya. Pemerintah sedang membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau datatunggal, yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri agar lebih akurat.

Menurut Luhut, langkah ini akan menjadi fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. Ia yakin pembenahan data dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan tanpa kebocoran dan penyimpangan. Tidak hanya perihal bansos, sistem tersebut juga akan mensinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lain, seperti bantuan bahan pokok, subsidi listrik, dan elpiji. Presiden Prabowo Subianto, kata Luhut, menargetkan perampungan ekosistem digital pemerintahan pada 17 Agustus 2025. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengikuti rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini di Jakarta, 7 Januari 2025. Dok. (Yetede)

Ekonomi

Mungkinkah Amonia Hijau Menggantikan Batu Bara Sebagai Bahan Bakar PLTU

11 Feb 2025

SEPERTINYA pemerintah belum akan menyuntik mati pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), setidaknya dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah kembali menemukan bahan bakar alternatif yang rendah emisi untuk menggantikan penggunaan batu bara pada PLTU. Salah satunya amonia hijau. Senyawa dengan rumus kimia NH3 itu dihasilkan dari hidrogen hijau dan nitrogen yang dipisahkan dari udara. Inovasi transisi energi ini dimulai ketika PT Pupuk Kujang di Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menguji coba produksi amonia hijau di Pabrik Unit Amonia Kujang 1B. Rencana produksi awal mereka adalah mengolah 1 ton hidrogen menjadi 5 ton amonia hijau. "Kami akan memenuhi kebutuhan PT PLN Indonesia Power yang memerlukan 50 ton amonia hijau untuk menyalakan turbin di PLTU Labuan," kata Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Kujang Robert Sarjaka dalam keterangannya pada Selasa, 4 Februari 2025.

PT Pupuk Kujang merupakan perusahaan pelat merah—anak usaha PT Pupuk Indonesia—yang sejak 1975 berfokus memproduksi pupuk. Kapasitas produksi mereka mencapai 570 ribu ton urea dan 330 ribu ton amonia per tahun. Bahan baku utamanya adalah gas bumi, air, dan udara yang diolah menjadi amonia, kemudian diubah menjadi urea. Mereka mendapat pasokan dari ladang-ladang gas di lepas pantai Laut Jawa.Untuk menghasilkan amonia, perusahaan biasanya mengolah nitrogen dan hidrogen menggunakan suhu bertekanan tinggi melalui mesin ammonia synthesis unit. Bahan baku amonia kemudian dialirkan ke urea synthesis unit hingga mesin pembentuk butiran urea. Sejak Agustus 2024, Pupuk Kujang merambah ke bisnis amonia hijau untuk menyuplai rencana bauran energi batu bara pada PLTU Labuan di Pandeglang, Banten.

Pupuk Kujang mengklaim amonia hijau yang mereka produksi bakal menjadi yang pertama di Indonesia. Perseroan bekerja sama dengan IHI Corporation—perusahaan permesinan industrial asal Jepang—yang akan memasang teknologi electrolyzer untuk mendapatkan senyawa hidrogen dari air menggunakan sumber energi terbarukan. Hidrogen hijau itu direaksikan dengan nitrogen untuk menjadi amonia hijau tanpa menghasilkan emisi karbon. Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta bercerita bahwa amonia hijau yang diproduksi Pupuk Kujang bakal diuji coba di PLTU Labuan. "Uji coba ini untuk mendapatkan keyakinan bahwa PLTU juga bisa beroperasi menggunakan amonia. Apakah lebih efisien dan mudah di-handle. Karena itu, kami berharap uji coba ini dilakukan dengan sangat baik dan akurat," kata Bernadus. (Yetede)

Ekonomi

Pemangkasan Anggaran Kementerian dan Lembaga Akan Memukul Beberapa Sektor

11 Feb 2025

Pangsa pasar pemerintah dalam rapat, konvensi, dan konferensi mencapai 70 persen dalam industri ini. Meski bakal terdampak pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga, perusahaan swasta diproyeksikan masih menopang dari sisi kegiatan pameran hingga 50 persen. Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) akan memukul sektor pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE).Walau belum dapat dihitung perkiraan kerugiannya, pemerintah merupakan salah satu kontributor utama penyokong bisnis MICE ini. Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Runkat, pemerintah paling banyak mengadakan acara rapat dan konferensi di balai-balai besar. Dalam bidang ini, pangsa pasar pemerintah sebesar 50-70 persen.

”Pemerintah itu bukan hanya K/L, melainkan juga termasuk badan usaha milik negara (BUMN) dan jajarannya. Bisa lebih dari 70 persen (pangsa pasar). Semua sedang memetakan, ya. Sebab, pihak swasta jarang yang berkontribusi pada rapat dan konferensi. Biasanya bersifat government to government (G2G),” tutur Andreas saat dihubungi di Jakarta, Senin (10/2/2025). Berbeda dengan bidang rapat dan konferensi, bidang pameran justru lebih banyak disokong swasta. Hingga kini, bidang pameran tidak terlalu berdampak pemangkasan anggaran ketimbang konvensi dan konferensi. Konferensitidak terjaditiap pekan atau tiap bulan, tetapi pameran biasanya lebih sering diadakan. Meski demikian, Andreas melanjutkan, acara-acara yang telah disepakati dalam kontrak akan tetap dijalankan.

Dampaknya baru dapat terlihat setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Sebab, bulan Ramadhan yang mulai dijalani pada Maret 2025 akan diikuti dengan berkurangnya kuantitas MICE. Ketika ditanya soal pembatalan acara, hingga kini pihaknya belum mendapat laporan dari para anggota Asperapi. Namun, kondisi ini mendorong mereka untuk terbuka pada pangsa pasar lain untuk konvensi dan konferensi, yakni korporasi swasta. ”Pihak yang sudah berkontrak mungkin malah rugi kalau dibatalkan. Jadi, tetap dijalankan. Saya juga sudah cek bahwa klien-klien BUMN mulai banyak mengurangi acara yang mengundang banyak orang atau kegiatan besar beranggaran besar,” ujar Andreas. Acara yang diadakan perusahaan-perusahaan pelat merah masih tetap berjalan. Namun, skala acara diperkecil dengan penyelenggaraan di gedung masing-masing. Berkaca saat pandemi Covid-19 ketika pemerintah menunda hingga membatalkan beragam kegiatan MICE, pasar internasional dapat menjadi jawabannya. (Yoga)

Ekonomi

Presiden Prabowo Pastikan Kabinetnya Cukup Kompak

11 Feb 2025

Presiden Prabowo Subianto menilai kabinetnya cukup kompak. Selain itu, waktu 100 hari dinilainya juga cukup untuk menanti kesadaran koruptor mengembalikan hasil korupsinya. Kini, penegakan hukum tegas dipersilakan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat mengapresiasi program Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Mustika Mesem, yang disiapkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Hal tersebut disebutnya tujuan mulia dan juga akan diselesaikan Prabowo bersama para pembantunya. ”Saya merasa dibantu oleh pembantu-pembantu saya, menko-menko (menteri koordinasi), menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, saya merasa kompak, tim yang kuat,” tutur Presiden dalam pidatonya pada pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025). Kongres XVIII Muslimat NU dengan tema ”Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban” itu dihadiri pula oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.

Selain itu, hadir pula Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang juga Sekretaris Jenderal PBNU, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi yang juga Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat NU, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto,Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono. Seruan ke koruptor Presiden meyakini, itikad baik dan niat tulus untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran akan didukung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, Prabowo menambahkan, dirinya dan Kabinet Merah Putih bukan dipilih hanya untuk bekerja 100 hari, melainkan untuk lima kali 365 hari.

Setelah 100 hari, Presiden mengatakan ingin mengajak kebaikan. Namun, setelah 100 hari, para koruptor tak juga sadar dan membersihkan diri. ”Hai, koruptor-koruptor, yang kau curi mbok kembaliin untuk rakyat. Kalau malu-malu, nanti kita cari cara yang enggak (membuat) malu, tapi mbok, ya, kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini sudah berapa hari. Jadi, terpaksalah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan,” tutur Prabowo. Presiden menegaskan, masyarakat sudah tak ingin kekayaan Indonesia terus dirampok. Rakyat juga tak bisa lagi dibohongi. Sudah semestinya para pejabat bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat. Garda terdepan Sebelumnya, Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa melaporkan bahwa Muslimat bersama komponen bangsa yang lain siap menjadi garda terdepan menjaga Negara Kesatuan RI (NKRI). Muslimat juga memiliki loyalitas tinggi sehingga tidak mudah tergoda. Mereka memiliki dedikasi tinggi dan tegak lurus berjuang untuk bangsa dan negara. (Yoga)

Ekonomi

PU Targetkan Proyek Libatkan Swasta Senilai Rp 544 Triliun

11 Feb 2025

Kementenrian Pekerjaan Umum menargetkan nilai pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU pada periode 2025-2029 mencapaiRp 544,48 triliun. Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. ”Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (10/2/2025). Dody menegaskan, pembangunan infrastruktur tak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Skema pendanaan pembangunan proyek infrastruktur melalui skema KPBU merupakan salah satu solusi strategis menghadapi keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur nasional.

Ia berharap, keterlibatan swasta dalam skema KBPU dapat merealisasikan proyek-proyek tersebut dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan. Ia juga berharap kepastian investasi hingga keberlanjutan pembangunan infrastruktur melalui KPBU membuat pelaku dari sektor konstruksi bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui KPBU, Dody melanjutkan, membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Lewat model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan. Sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

Menurut Dody, bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sedangkan jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. ”KPBU tidak hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft skill dan hard skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” ujarnya. Angin segar Dihubungi terpisah, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia sekaligus Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia, Andi Rukman Karumpa, mengatakan, kepastian keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional hingga investasi dari pemerintah merupakan angin segar bagi pelaku sektor konstruksi. Namun, kepastian itu harus terealisasi di lapangan. Tanpa kepastian dan realisasi itu, kekhawatiran terhadap 2,1 juta pekerja di sektor konstruksi mendapat pemutusan hubungan kerja sangat besar. (Yoga)