Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Saham Bank dan Konglomerat, Terpuruk

08 Feb 2025

Pasar saham dalam negeri terpuruk sepanjang pekan pertama Februari 2025. Berbagai saham berfundamental baik, seperti perbankan hingga saham konglomerat, tidak lagi mampu menggendong harga saham lainnya setelah ditinggal investor asing. Pasar saham memburuk pada perdagangan Kamis (6/2/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 2,1 persen ke level 6.875 menyusul Rp 2,3 triliun dana investor asing cabut dari bursa. Pada Jumat (7/2), koreksi IHSG kembali berlanjut hingga menembus batas support di 6.700. Posisi indeks pun terhitung sudah minus 5 persen dibanding level 7.076 pada perdagangan Jumat (31/1) pekan lalu. Analis Pasar Modal Stocknow.id, Hendra Wardana, mengatakan, penurunan terdalam yang dialami IHSG pada Jumat terjadi manakala indeks saham regional justru menguat. Situasi ini diakibatkan sejumlah faktor.

Faktor yang dimaksud ialah terkait ketidakpastian kebijakan di Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih rendah dari ekspektasi. Ada pula sentimen negatif dari keluarnya saham-saham konglomerat, seperti PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Petrosea Tbk (PTRO), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), di daftar calon indeks MSCI. Tekanan terbesar juga terjadi di perbankan. Saham-saham bank besar, seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Persero Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BBNI), mengalami koreksi tajam setelah laporan keuangan triwulan IV-2024 menunjukkan perlambatan laba. BCA yang masih mencatat pertumbuhan laba 12,7 persen pada triwulan IV-2024 secara tahunan justru turun 3,1 persen secara triwulanan. Sementara laba BNI yang tumbuh 2,7 persen secara tahunan, labanya tergerus minus 8 persen secara triwulanan.

Sementara Bank Mandiri, laba pada triwulan IV-2024 turun 11 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan laba tahunannya hanya 1,3 persen. ”Ketidakpastian di sektor ini turut menyeret IHSG semakin dalam mengingat bobot saham perbankan yang besar dalam indeks,” kata Hendra kepada Kompas. Tekanan berlanjut Melihat kondisi ini, tekanan pada IHSG diperkirakan masih berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Ini terutama jika belum ada katalis positif yang mampu mengimbangi sentimen negatif dari dalam negeri. ”Namun, koreksi yang terjadi juga bisa membuka peluang bagi investor yang mulai mencari saham dengan valuasi menarik,” ujarnya. Emiten media, menurut Hendra, memiliki prospek defensif di tengah penurunan pasar, terutama dengan pergeseran tren ke digital yang membuka peluang pertumbuhan baru. Emiten perbankan syariah juga memiliki prospek menarik di industri perbankan syariah, yang terus berkembang dengan strategi ekspansi agresif. (Yoga)

Ekonomi

Keluar dari Jebakan Pertumbuhan Ekonomi Medioker, Mampukah RI?

08 Feb 2025

Tahun 2025 menjadi momen pertaruhan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia keluar dari stagnasi pertumbuhan ekonomi. Berkaca dari perekonomian 2024 yang melambat, ditambah kondisi domestik dan global yang kian pelik, tantangan ekonomi yang menyambut mulai tahun 2025 dan seterusnya akan jauh lebih berat. Berdasarkan pengumuman Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada 2024 hanya mampu tumbuh 5,03 persen. Angka itu lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi 2023 yang sebesar 5,05 persen sekaligus di bawah target 5,2 persen yang dipatok pemerintah. Capaian pertumbuhan ekonomi yang melambat dan di bawah target itu merupakan ”alarm” bagi Prabowo untuk mengambil terobosan arah kebijakan ekonomi yang lebih jitu daripada pendahulunya.

Strategi Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir terbukti gagal membuat ekonomi tumbuh di atas level 5 persen. Pertumbuhan tertinggi ialah 5,31 persen pada 2022 akibat adanya kenaikan harga komoditas dan terungkit oleh basis pertumbuhan yang rendah tahun sebelumnya saat Covid-19. Di luar itu, ekonomi terus-menerus tumbuh di bawah 5,2 persen serta di bawah target, kecuali saat pandemi dan momentum commodity boom pada 2022. Ini merupakan pijakan awal yang ”goyah” bagi pemerintahan Prabowo, yang punya ambisi mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2027. Mengutip peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, Indonesia kini dalam posisi pelik. Pemerintah ingin mengejar ambisi pertumbuhan 8 persen hanya dalam waktu tiga tahun.

Padahal, di saat yang sama, ekonomi tengah kesulitan bertahan tumbuh di level 5 persen. Realisasi pertumbuhan 2024 menunjukkan tantangan berat secara domestik. Daya beli masyarakat menurun, kelas menengah menyusut, ekspor melemah tanpa faktor ”keberuntungan” harga komoditas, dan produktivitas sektoral melanjutkan tren penurunan. Kinerja pada 2024 juga membuktikan, ekonomi Indonesia masih bergantung pada faktor musiman, seperti hari raya, libur panjang, dan agenda politik, untuk bisa tumbuh di level 5 persen. Itu terlihat dari capaian triwulan III-2024, satu-satunya triwulan tanpa faktor musiman. Pada periode itu, ekonomi hanya mampu tumbuh 4,95 persen. Namun, faktor musiman pun ternyata tidak menjamin

pertumbuhan yang memuaskan. Sebab, meski dengan setumpuk faktor pengungkit seperti pemilu, pilkada, serta gelontoran bantuan sosial dan stimulus ekonomi jumbo, ekonomi 2024 tetap gagal tumbuh melampaui 2023. (Yoga)

Ekonomi

Pembangunan IKN Tetap Berlanjut Meski Ada Pemblokiran Anggaran di Kementerian PU

08 Feb 2025

Meski ada pemblokiran anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, hal itu dinilai tidak akan mengganggu jalannya program. Dukungan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN menjadi dasar bahwa pembangunan tidak akan berhenti. Juru Bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap dua (2025-2029) sesuai arahan Presiden Prabowo, yaitu terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 48,8 triliun, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp 60,93 triliun, serta investasi swasta. Investasi swasta yang akan masuk di 2025 per Februari diperkirakan sebesar Rp 6,49 triliun.

”Program pembangunan IKN tahap dua ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Republik Indonesia pada 2028, dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya,” ujar Troy saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/2/2025). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan bahwa anggaran pembangunan untuk IKN masih diblokir. Anggaran tersebut kini tersebar di Otorita IKN serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU). ”Kalau diblokir itu, kan, bukan berarti anggarannya enggak ada, kan? Anggarannya belum dibuka,” ujar Hasan di Jakarta, Jumat. Meski demikian, Hasan menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus melanjutkan pembangunan di IKN. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan di IKN untuk periode 2025-2029.

Anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan di IKN, khususnya gedung-gedung untuk lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah juga terus mendorong swasta untuk terlibat dalam pembangunan di IKN. ”Yang jelas, komitmen dari Bapak Presiden beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur bahwa selama lima tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” ucap Hasan. Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, belum ada anggaran untuk realisasi pembangunan IKN karena anggaran tersebut telah diblokir. Pada 2024, Kementerian PU menggelontorkan Rp 40,29 triliun untuk proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Realisasi anggaran untuk IKN ini tersebar di empat sektor, yakni sumber daya air senilai Rp 1,45 triliun, bina marga Rp 18,32 triliun, cipta karya Rp 12,09 triliun, dan perumahan senilai Rp 8,43 triliun. (Yoga)

Ekonomi

Efisiensi Anggaran Sebabkan Ribuan Karyawan Perhotelan dan Pariwisata Terancam PHK

08 Feb 2025

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Sulawesi Selatan menyebut efisiensi anggaran pemerintah akan berdampak petaka bagi sektor perhotelan dan pariwisata. Sedikitnya 20 persen dari 29.000 lebih pekerja sektor ini bisa terdampak rasionalisasi. Yang tetap bekerja pun akan mengalami pengurangan gaji. Hal itu dikatakan Ketua Badan Pengurus Daerah PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, Jumat (7/2/2025), di Makassar. Tak hanya pekerja, UMKM, termasuk petani, peternak, nelayan, dan lainnya yang selama ini menjadi pemasok berbagai kebutuhan hotel dan restoran, juga akan ikut terdampak. ”Sejak tahun lalu okupansi sudah mulai berkurang. Selama ini, terutama di Makassar yang jadi kota MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition), hotel dan restoran banyak mengandalkan agenda pemerintah, seperti pertemuan, pameran, dan ajang lain.

Beda dengan hotel yang ada di tempat wisata yang tak terlalu bergantung pada kegiatan pemerintah,” kata Anggiat. Berdasarkan data PHRI Sulsel, ada 689 hotel di daerah itu dan terbanyak di Makassar. Ini mencakup hotel bintang dan nonbintang. Adapun jumlah kamar mencapai 19.641. Kondisi puncak dialami sektor perhotelan pada 2023 dengan tingkat okupansi cukup tinggi. Tahun lalu, tingkat okupansi turun di angka 60-68 persen. Memasuki 2025, okupansi rerata 20 persen. ”Sedikitnya 29.100 orang bekerja di sektor perhotelan di Sulsel. Jika efisiensi terjadi, jelas akan ada rasionalisasi. Saya menghitung angkanya bisa sampai 20 persen. Bahkan, bisa jadi hotel-hotel banyak yang tutup. Kredit macet usaha perhotelan dan restoran juga jadi ancaman serius,” ucapnya. Kota Makassar selama ini menjadi pusat pertumbuhan dan interkoneksi antara wilayah barat dan timur Indonesia. (Yoga)

Ekonomi

DKI Membatasi Tenggat Waktu Sewa Rusun Selama 6 dan 10 Tahun

08 Feb 2025

Lama sewa rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal dibatasi 10 tahun bagi warga terprogram dan 6 tahun untuk umum. Pembatasan ini diambil karena tunggakan biaya sewa rusun mencapai Rp 95 miliar. Pemprov tengah menggodok kebijakan pembatasan melalui revisi Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa. Revisi dibarengi penagihan tunggakan dan sanksi berupa teguran hingga pengosongan secara paksa, terutama bagi penyewa umum. Pada saat yang sama, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta memeriksa kembali data penyewa rusun berdasarkan nama dan alamat agar tepat sasaran. Dinas juga mengkaji program yang tepat agar warga bisa mempunyai hunian milik dan pengelolaan rusun lebih optimal dalam bentuk badan layanan umum daerah (BLUD) atau oleh swasta di bidang perumahan.

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan, tunggakan biaya sewa rusun oleh warga terprogram dan warga umum mencapai Rp 95 miliar per 31 Januari 2025. Angka ini berasal dari 7.615 unit rusun warga terprogram senilai Rp 54,9 miliar dan 9.416 unit umum sebesar Rp 40,5 miliar. Warga terprogram ialah yang terdampak pembangunan untuk kepentingan umum, korban bencana alam, penertiban ruang kota atau kondisi lain yang sejenis. Sementara warga umum merupakan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai syarat sewa rusun. ”Setelah (peraturan gubernur) revisi disahkan, perlu so sialisasi terlebih dahulu kepada penyewa rusun. Dan pemberlakuan masa tinggal tentunya baru diterapkan setelah habis masa berlaku surat perjanjian sewa sebelumnya. Nanti, dalam perjanjian baru, akan tertuang batas waktu menghuni rusun sepanjang penyewa masih sesuai kriteria atau tidak melakukan pelanggaran berat atau pelanggaran khusus,” tutur Meli, Jumat (7/2/2025).

Tunggakan terhitung sejak warga menyewa rusun sebelum tahun 2000. Namun, ada pengecualian selama pandemi Covid-19 karena biaya sewa Rp 0 atau gratis. Selama itu, ada sanksi bagi penunggak berdasarkan Pergub No 111/2014. Sayangnya sanksi denda, surat peringatan, pemutusan perjanjian sewa, dan pengosongan tidak efektif. ”Warga beralasan mereka direlokasi ke rusun.Akhirnya masyarakat umum juga ikut menunggak dengan alasan penghasilannya pas-pasan,” ujarnya. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta akan mengecek lagi data registrasi sosial ekonomi penyewa rusun. Tujuannya, untuk mengetahui status penyewa, pekerjaan, dan penghasilannya agar penempatan unit sesuai ketentuan, yakni blok bagi warga terprogram dan tower untuk umum, serta penyewa tak lagi menunggak. Target utama dari pendataan ini ialah penyewa umum. Mereka akan diminta mencicil biaya sewa atau disanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (Yoga)

Ekonomi

Standarisasi Keselamatan di Jalan Tol Dinilai Mendesak

08 Feb 2025

Kecelakan yang melibatkan muatan lebih batas atau over loading (ODOL) di jalan tol terus berulang, untuk itu dibutuhkan perbaikan dan evaluasi menyeluruh terkait standarisasi kendaraan dan keselamatan di jalan tol. Anggota Komisi V DPR RI, A. bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti kecelakaan truk galon air minuman kemasan di gerbang Tol Ciawi 2 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menewaskan delapan orang pada Selasa (4/2) lalu. Bakri menjelaskan, Panja ini akan membahas standarisasi jalan tol dan memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub), untuk menelisik standar kendaraan yang diperbolehkan masuk ke jalan tol. "Kita akan bicara di Panja, minimal standat jalan tol. Setelah itu, mungkin kita akan panggil BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol), Kementerian PURP, dan Kementerian Perhubungan," kata Bakri. "Kira-kira dua atau tiga bulan lalu, kejadian serupa juga terjadi, katanya akibat rem blong. Kita juga akan melihat nanti kendaraan-kendaraan yang bisa lewat di jalan tol, karena tentu ada aturannya," imbuhnya. (Yetede)

Ekonomi

Lima Tahun Berlalu, India Baru Pangkas Suku Bunga

08 Feb 2025

Reserve Bank of India (RBI) memangkas suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam hampir lima tahun terakhir pada Jumat (07/02/2025). Bank sentral India tersebut berupaya mendorong perekonomian yang lesu, dan turunnya laju inflasi menuju target 4%. Monetary Policy Committee (MPC) atau Komite Kebijakan Moneter, yang terdiri atas tiga anggota RBI dan tiga anggota eksternal, memangkas suku bunga repo (repo rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25% setelah bertahan selama sebelas pertemuan kebijakan berturut-turut. Keputusan tersebut sejalan dengan jajak pendapat Reuters, dimana lebih dari 70% ekonom memperkirakan penurunan seperempat poin, sekaligus menandai penurunan suku bunga acuan India pertama sejak 20 Mei 2020. Sementara keenam anggota MPC memilih menurunkan suku bunga dan mempertahankan sikap netral atas kebijakan moneter. Dalam catatan MPC, meskipun diperkirakan pulih, pertumbuhan ekonomi India masih jauh dari rendah daripada 8,2% yang dicapai di periode 2023-2024. Selain itu, dinamika inflasi telah membuka ruang untuk pelonggaran suku bunga. Demikian diungkapkan Gubernur RBI Sanjay Malhota. (Yetede)

Ekonomi

BI Memastikan Stabilitas Rupiah Terjaga Di Tengah Tekanan Global

08 Feb 2025

BI memastikan stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga di tengah tekanan perekonomian global. Adapun nilai tukar rupiah menguat seiring respons positif investor pascadata cadangan devisa (cadev) Indonesia yang kembali naik. Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat (07/02/2025), menguat hingga 58 poin atau 0,36 menjadi Rp 16.283 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.341 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI turut menguatkan ke level Rp16.325 per dolar AS dari sebelumnuya sebesar Rp16.330 per dolar AS. Sementara itu, BI mencatatkan cadev pada Januari 2025 mencapai US$ 155,7 miliar. "Rupiah juga mengalami tekanan, tetapi kami melihat stabilitasnya masih bisa terjaga. Saat ini arus modal mengarah ke AS, sehingga dolar menguat secara merata di hampir seluruh negara," kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya. Dia menjelaskan, stabilitas nilai tukar rupiah sejalan dengan kebijakan stabilitas BI serta didukung oleh aliran modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil intrusmen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik. (Yetede)

Ekonomi

Perbankan Mendorong Pembiayaan Berkelanjutan Tumbuh Subur

08 Feb 2025

Industri perbankan terus mendorong penyaluran pembiayaan berkelanjutan. Terlihat dari pembiayaan yang mengedepankan aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG) yang tumbuh sepanjang 2024. Seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang memperkuat komitmennya terhadao prinsip keberlanjutan dengan mengedepankan aspek ESG. Sepanjang tahun 2024, porfolio berkelanjutan Bank Mandiri tercatat mencapai Rp293 triliun. Dari jumlah tersebut, portfolio hijau meningkat 15,2% secara year on year (yoy) mencapai Rp149 triliun, mencerminkan komitmen perseroan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Salah satunya lewat kontribusi pada sektor Energi baru Terbarukan (EBT), yang hingga akhir tahun 2024 telah mencapai Rp11,8 triliun naik 21% (yoy). Pembiayaan di sektor ini terus didorong melalui berbagai skema, termasuk Sustainability-Linked Loan dan Green Loan yang ditujukan untuk proyek-proyek berkelanjutan. Bank Mandiri juga mengukuhkan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung inovasi produk berbasis ESG yang semakin relevan dengan tren global. (Yetede)

Ekonomi

Menyepi di Pura Taman Ayun Bali

08 Feb 2025

PURA Taman Ayun tak sepopuler Pura Uluwatu yang berada di atas tebing atau Pura Ulun Danu yang gambarnya terdapat di pecahan uang Rp 50 ribu. Tapi pura ini punya dua hal menarik yang membuat saya mendatanginya dalam perjalanan ke Bali, akhir Januari 2025. Pertama, pura ini terdaftar sebagai warisan dunia Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). Kedua, sejarahnya yang berkaitan dengan salah satu kerajaan besar di Bali pada masa lalu. Pura Taman Ayun, yang berarti pura dengan taman yang indah, merupakan peninggalan Kerajaan Mengwi yang dibangun pada 1634 oleh raja pertamanya, I Gusti Ngurah Made Agung. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Mengwi menguasai hampir seluruh wilayah di Bali, termasuk Gianyar, Buleleng di utara, Jembrana di barat, bahkan Blambangan di ujung timur Pulau Jawa. Kekuasaan Mengwi runtuh setelah diserang kerajaan-kerajaan lain di Bali pada akhir abad ke-19. Kerajaan itu menyisakan Pura Taman Ayun. Pura ini bukan sekadar tempat ibadah keluarga Kerajaan Mengwi, melainkan juga pusat irigasi dan pemersatu rakyatnya. Di sekeliling pura terdapat kolam yang airnya mengalir ke sawah-sawah secara merata dengan sistem irigasi tradisional Bali, subak. Subak inilah yang membuat Pura Taman Ayun terdaftar dalam warisan dunia UNESCO sejak 2012. Warisan dunia Bentang Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana meliputi Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur, Lanskap Subak dan Pura pada DAS Pakerisan, Caturangga Batukaru, dan Pura Taman Ayun itu sendiri. (Yetede)