Kinerja PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) diprediksi mendapat keuntungan dari perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China, khususnya pada sarung tangan medis. Dengan kenaikan tarif impor AS terhadap sarung tangan China dari 7,5% menjadi 25% pada 2024, lalu meningkat hingga 50% pada 2025, permintaan berpotensi beralih ke produsen di Malaysia dan Indonesia, termasuk MARK.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) di awal tahun ini semakin mematangkan proses kelahiran bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Terlihat dari proses akuisisi yang dimulai terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS). BTN menandatangani  perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS dengan mengambil alih 100%  saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria internasional Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. Adapun, Victoria Investama  merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% dan BPH Jakarta 0,0016%. Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh BVIS dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100% dari seluruh  modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS  dengan total nominal sebesar  Rp1,06 triliun. BVIS melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank. Direktur BTN Nixon LP Napitupulu berharao proses akuisisi ini dapat selesai sebelum semester 1-2025 berakhir sehingga proses merger antara UUS BTN dan BVIS bisa dijakankan. (Yetede)

Pengusaha meminta penghematan anggaran di sektor infrastruktur dikaji ulang. Alasannya, proyek infrastruktur masih dibutuhkan untuk menyokong Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pemangkasan infrastruktur yang terlalu masif dikhawatirkan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor konstruksi. Hitungan Gabungan Pengusaha Indonesia (Gapensi), sekitar 2 juta pekerja konstruksi  terancam terkena  PHK akibat kebijakan tersebut. Hal ini perlu dicegah oleh pemerintah. Ketua Umum Gapensi Andi Rukman Karumpa mengatakan, penghematan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki efek berganda yang besar, tidak hanya di dunia usaha, tetapi pekerja informal  yang menggantungkan hidup di sektor konstruksi. Mereka bisa kehilangan pekerjaan. "Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah terkait penghematan anggaran.  Namun, pemangkasan anggaran Kementerian PU hingga 50% perlu dikaji kembali, karena efek proyek infrastruktur besar dan menyokong Asta Cita," kata dia. Andi menjelaskan, 80% anggota Gapensi masuk dalam katagori pengusaha UMKM. itu sebabnya, dia berharap proyek infrastruktur yang sudah berjalan tidk boleh berhenti, meskipun APBN terbatas, agar kinerja UMKM konstruksi tidak turun dalam. (Yetede)

Efisiensi APBN semestinya dilakukan tak semata hanya dengan mengutak-atik pengeluaran, melainkan perlu dikerjakan dengan strategi lebih luas melalui reformasi struktural yang juga mencakup upaya meningkatkan penerimanaan negara yang lebih adil dan berkelanjutan. Tanpa itu, pemangkasan anggaran justru bisa berdampak kontraproduktif seperti turunnya efektivitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemangkasan anggaran hingga Rp306,69 triliun dinilai memiliki beragam implikasi. Efisiensi adalah langkah yang cukup positif, asalkan ditujukan untuk mengurangi pemborosan, menekan belanja yang tidak produktif, dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkaan memberikan manfaat optimal bagi rakyat. Namun, jika pemangkasan hanya difokuskan untuk membiaya MBG, itu justru memicu krisis fiskal baru. "Dalam kasus ini, ada beberapa indikasi bahwa kebijakan (pemangkasan anggaran) ini lebih bersifat reaktif ketimbang hasil dari perencanaan yang matang," ujar peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas) Muhammad Anwar kepada Investor Daily. (Yetede)

Saham-saham konglomerat yang selama ini menjadi pilar utama kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti yang dimiliki oleh Prajogo Pangestu, Happy Hapsoro, dan Sugianto Kusuma (Aguan), justru menjadi beban utama bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal tahun 2025. Aksi jual yang marak terjadi pada saham-saham mereka menyebabkan penurunan harga yang signifikan, dengan saham seperti BREN milik Prajogo Pangestu turun hampir 28,3% year-to-date (YtD). Beberapa saham konglomerasi lainnya seperti ASII milik Grup Astra dan BBCA yang dikelola oleh Grup Djarum juga turut mengalami penurunan yang memberikan tekanan terhadap IHSG.

Penurunan harga saham ini dianggap sebagai koreksi pasar yang wajar mengingat tingginya volatilitas saham-saham konglomerat tersebut. Beberapa analisis menyebutkan bahwa saham-saham ini sudah naik terlalu tinggi, sehingga memberi ruang untuk koreksi lebih lanjut. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa penurunan ini bersifat sementara, asalkan ada perbaikan fundamental di masa mendatang.

Koreksi harga saham-saham milik Prajogo Pangestu, khususnya setelah MSCI mengecualikan saham-sahamnya dari indeks global, memicu aksi jual besar-besaran. Hal ini menyebabkan pasar lebih banyak dipengaruhi oleh spekulasi ketimbang kondisi fundamental. Meskipun demikian, beberapa analis masih memberi rekomendasi positif pada saham-saham seperti BBCA, yang berpotensi menguat setelah pembagian dividen dan kebijakan moneter yang mendukung.

Dalam menghadapi dinamika ini, manajemen perusahaan konglomerasi seperti BREN dan RAJA menegaskan bahwa mereka tetap fokus pada penguatan bisnis jangka panjang dan tidak dapat mengendalikan pergerakan harga saham di pasar. Mereka berharap dapat terus menjaga keberlanjutan bisnis meskipun volatilitas saham mereka cukup tinggi di pasar.

Pendapatan non-bunga dari biaya komisi dan administrasi menjadi sumber utama pertumbuhan perbankan, terutama di tengah perlambatan pendapatan bunga kredit. Bank-bank besar seperti BCA, Bank Mandiri, dan BNI mencatat kenaikan signifikan dalam pendapatan ini, didorong oleh transaksi digital dan layanan perbankan berbasis aplikasi.

Pemangkasan anggaran oleh pemerintah sebesar Rp 306,70 triliun sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran terhadap pelemahan daya beli masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kebijakan ini dapat berdampak negatif pada program infrastruktur dan ekonomi daerah, karena konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama PDB Indonesia.

Kinerja PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) diperkirakan tetap solid di tahun 2025, meskipun menghadapi tantangan seperti pelemahan daya beli, persaingan ketat di sektor ritel, dan ketidakstabilan nilai tukar rupiah.