Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Perdagangan Global di Bawah Bayang-Bayang Ketidakpastian

14 Feb 2025

Kebijakan protektif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang fokus pada kepentingan domestik dengan menaikkan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China, berisiko memicu perang dagang global. Negara-negara tersebut sudah menyiapkan tindakan balasan, yang dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional. Konflik dagang yang semakin meluas, ditambah dengan kebijakan protektif negara-negara besar seperti AS, Uni Eropa, dan China, dapat menyebabkan kerugian ekonomi global, menurunkan GDP, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.

Seiring dengan proses pemulihan ekonomi global pasca-pandemi dan dampak perang Rusia-Ukraina, perang dagang yang meluas justru akan memperburuk kondisi ini. Negara-negara besar di dunia sebaiknya menjaga perdagangan global yang efisien, bebas, dan adil, dengan memperhatikan dampak kebijakan mereka terhadap negara mitra. China, misalnya, perlu menyesuaikan kebijakan subsidi dan nilai tukar mata uangnya yang dapat merangsang tindakan protektif dari negara lain. Sementara itu, negara seperti Indonesia perlu berhati-hati dalam kebijakan proteksi sektor industri dan pertanian.

Sayangnya, organisasi seperti World Trade Organization (WTO) tidak memiliki wewenang yang cukup untuk mencegah perang dagang ini, dan proses penyelesaian sengketa bisa memakan waktu lama. Oleh karena itu, masa depan perdagangan global akan sangat bergantung pada kebijakan negara-negara besar seperti AS, Uni Eropa, China, dan negara berkembang seperti Brasil, India, Afrika Selatan, serta Indonesia. Pemimpin negara-negara ini perlu mempertimbangkan dampak perang dagang terhadap kesejahteraan global, termasuk pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya.

Ekonomi

Modal Dana Pensiunan

14 Feb 2025

Kinerja dana pensiun sukarela pada 2024 menunjukkan pertumbuhan yang kurang optimal, yaitu hanya mencatatkan kenaikan sebesar 3,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun aset dana pensiun sukarela mengalami peningkatan, total peserta justru menurun sebesar 1,2%, yang menjadi tantangan utama untuk mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 9-11% pada tahun ini.

Asesor Kompetensi LSP Dana Pensiun, Syarif Yunus, menyoroti bahwa minimnya pertumbuhan peserta disebabkan oleh adanya penguncian peserta pada periode 2010-2015, terutama pada DPPK PPMP yang dianggap menjadi beban bagi perusahaan pendiri. OJK mendorong konversi PPMP menjadi PPIP untuk meningkatkan jumlah peserta. Selain itu, faktor pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi juga turut mempengaruhi pengurangan peserta.

DPLK, yang diharapkan dapat menarik lebih banyak peserta, masih memiliki tantangan, terutama karena program ini lebih fokus pada peserta korporasi, yang rentan terhadap PHK. Meskipun demikian, DPLK tetap berpotensi untuk menarik peserta dari pekerja formal maupun informal, asalkan ada peningkatan literasi keuangan dan pelayanan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, kinerja dana pensiun sukarela di tahun 2024 memberikan modal yang cukup minim bagi industri dana pensiun untuk mengejar target pertumbuhannya pada 2025, sehingga perlu adanya strategi dan perhatian lebih dalam mengembangkan industri ini.

Ekonomi

Freeport Mulai Pasok Emas Batangan ke ANTAM

14 Feb 2025

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah mengirimkan perdana emas batangan seberat 125 kilogram dengan kadar kemurnian 99,99% senilai Rp207 miliar kepada PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada Rabu, 12 Februari 2025. Emas batangan ini dihasilkan dari fasilitas precious metal refinery (PMR) smelter PTFI dan menjadi bukti bahwa PTFI adalah perusahaan tambang tembaga terintegrasi hulu-hilir pertama yang berhasil memurnikan lumpur anoda menjadi emas batangan murni. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, menyatakan bahwa pengiriman ini merupakan langkah penting dalam upaya penghiliran emas di Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Direktur Utama Antam, Nico Kanter, menekankan bahwa kolaborasi antara PTFI dan Antam adalah bukti nyata komitmen pengembangan industri pengolahan mineral di Indonesia, yang juga mendukung peningkatan daya saing pasar global. Selain itu, ini juga mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Dengan pengiriman emas ini, kedua perusahaan berkontribusi pada penguatan pengadaan bahan baku domestik dan penurunan ketergantungan terhadap impor.

Ekonomi

Presiden Diyakini Akan Serahkan Laporan ke KPK

14 Feb 2025

Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima hadiah berupa satu unit mobil listrik Togg T10X dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Turki yang telah terjalin selama tujuh dekade. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa penerimaan hadiah seperti ini perlu dilaporkan untuk memastikan apakah itu dikategorikan sebagai gratifikasi. KPK meyakini bahwa Presiden Prabowo akan melaporkan penerimaan mobil tersebut sesuai dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan bahwa pelaporan gratifikasi merupakan langkah awal untuk mencegah risiko korupsi di masa depan. Pelaporan gratifikasi kini bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi GOL, yang mempermudah proses pelaporan. KPK juga mengingatkan agar laporan dilakukan dalam waktu 30 hari kerja setelah objek gratifikasi diterima. Penerimaan mobil listrik ini menjadi bagian dari hubungan diplomatik yang lebih erat antara kedua negara, namun tetap perlu disikapi sesuai dengan aturan yang ada.

Ekonomi

Efisiensi: Pedang Bermata Dua bagi Sosial dan Ekonomi

14 Feb 2025

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap kementerian dan lembaga (K/L) serta transfer ke daerah masih menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu dampaknya adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer, seperti yang sempat terjadi di TVRI dan RRI. Namun, setelah restrukturisasi, Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo memastikan tidak ada PHK di lembaganya.

Selain itu, kebijakan efisiensi juga berdampak pada sektor pendidikan, dengan dibatalkannya beasiswa Minsterial 2025 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto menegaskan bahwa beasiswa LPDP tetap berjalan dan akan menjadi jalur utama bagi program pengembangan talenta.

Yang menarik, rekonstruksi anggaran ini dilakukan tanpa melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebagaimana diungkap oleh Teni Widuriyanti, Sekretaris Menteri PPN/Kepala Bappenas. Ia menyebut bahwa pemotongan anggaran Rp 1 triliun terhadap kementeriannya diberikan tanpa diskusi dalam rapat yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama tiga Wakil Menteri Keuangan.

Sri Mulyani sendiri menegaskan bahwa total efisiensi anggaran tetap Rp 306,70 triliun, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, dan akan menjadi acuan penyusunan anggaran 2026. Sementara itu, ekonom M. Rizal Taufiqurrahman dari Indef memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran di sektor produktif seperti infrastruktur dan riset dapat menekan konsumsi pemerintah, yang berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan berbagai dampaknya, efisiensi anggaran menjadi kebijakan yang perlu dijalankan dengan hati-hati agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas sosial di dalam negeri.

Ekonomi

Investor Kembali Meramaikan IKN

14 Feb 2025

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut dengan rencana groundbreaking tahap kesembilan yang akan melibatkan investasi sebesar Rp 6,49 triliun dari swasta dan BUMN. Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa investasi ini akan mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, perhotelan, hunian, ritel, dan perkantoran.

Beberapa perusahaan yang akan berinvestasi antara lain Universitas Negeri Surabaya (Rp 150 miliar untuk kampus), PT Makmur Berkah Hotel (Rp 950 miliar untuk hotel berbintang), PT Citadel Group Indonesia dari Malaysia (Rp 3,97 triliun untuk townhouse dan mixed-use), PT Vitka Delifood (Rp 20 miliar untuk restoran), serta PT Puri Persada Lampung (Rp 1,4 triliun untuk gedung perkantoran).

Namun, ekonom Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina menilai bahwa masuknya investor swasta ke IKN lebih dipengaruhi faktor politik dan kepentingan lain, bukan semata-mata alasan bisnis. Ia juga menyoroti bahwa anggaran negara untuk IKN terbatas, sehingga pemerintah kini lebih mengandalkan investasi swasta.

Dengan rencana investasi ini, pembangunan IKN akan terus berjalan, meskipun tantangan terkait pendanaan dan motif investasi masih menjadi perhatian.

Ekonomi

Inovasi Teknologi Mitra Keluarga Dorong Gaya Hidup Sehat

14 Feb 2025

Prospek PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) pada 2025 tetap positif, didukung oleh inovasi layanan medis, ekspansi rumah sakit, dan strategi efisiensi biaya. CEO Edvisor Profina Visindo, Praska Putrantyo menilai bahwa inovasi seperti Somatom Force CT System, ear and hearing center, serta digestive system center dapat menarik lebih banyak pasien, terutama dengan bertambahnya rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Analis BRI Danareksa Sekuritas, Ismail Fakhri Suweleh, MIKA mencatat pertumbuhan jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan sebesar 4,7% dan 5,2% pada 2024. Pendapatan tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 5,4 triliun dengan peningkatan marjin EBITDA. Namun, Ismail juga mencatat tantangan dari turunnya volume pasien akibat basis efek tinggi dari wabah demam berdarah di 2024.

Analis Indopremier Sekuritas, Andrianto Saputra menambahkan bahwa perbaikan layanan cashless dengan asuransi swasta sejak September 2024 turut meningkatkan trafik pasien, sehingga EBITDA MIKA tumbuh 20% yoy pada kuartal IV-2024. Ia memperkirakan pendapatan MIKA pada 2025 akan mencapai Rp 5,73 triliun dengan EBITDA sebesar Rp 2,14 triliun.

Meskipun demikian, MIKA tetap menghadapi tantangan, seperti melemahnya daya beli masyarakat akibat efisiensi APBN dan tingginya inflasi medis di Indonesia. Praska menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memengaruhi pertumbuhan perusahaan.

Para analis tetap optimis terhadap saham MIKA dengan rekomendasi buy, dengan target harga yang diberikan oleh Praska di Rp 3.100, Andrianto di Rp 3.450, dan BRI Danareksa di Rp 3.400. Namun, pertumbuhan volume pasien dan likuiditas saham masih menjadi tantangan utama bagi MIKA di tahun mendatang.

Ekonomi

Kredit Hijau: Prospek Cerah di Tengah Tren Berkelanjutan

14 Feb 2025

Perbankan di Indonesia tetap berkomitmen mendukung pencapaian nol emisi karbon melalui peningkatan pembiayaan hijau, meskipun di tingkat global komitmen terhadap keberlanjutan mulai melemah. Hal ini tercermin dari pertumbuhan penyaluran kredit hijau yang signifikan di bank-bank besar kategori KBMI 4 pada 2024.

Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit hijau tertinggi, mencapai Rp 149 triliun atau meningkat 22,13% secara tahunan. Menurut Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, strategi jangka panjang berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) akan berdampak positif bagi ekonomi. Bank Mandiri juga memperluas inisiatif ESG dalam tata kelola, efisiensi energi, dan edukasi keuangan.

Bank Central Asia (BCA) juga menunjukkan peningkatan kredit hijau sebesar Rp 99 triliun pada akhir 2024, naik 13,7% secara tahunan. Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, menekankan bahwa BCA berkomitmen dalam perhitungan jejak karbon dan pembiayaan kendaraan listrik, yang mencapai Rp 2,3 triliun atau naik 84,2% secara tahunan.

Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat kredit hijau sebesar Rp 73,4 triliun, naik 8,1%, dan menargetkan Rp 199,67 triliun pembiayaan berkelanjutan tahun ini. Direktur Manajemen Risiko BNI, David Pirzada, menyatakan bahwa BNI akan meningkatkan pembiayaan Sustainability Linked Loan (SLL) untuk mendukung transisi hijau.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan Rp 86,56 triliun kredit hijau, tumbuh 5,81%. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatat portofolio kredit berkelanjutan sebesar Rp 66,50 triliun, dengan Rp 14,2 triliun berupa kredit hijau. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa BSI mendukung ekonomi rendah karbon dalam operasionalnya.

Bank-bank besar di Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif dalam pembiayaan hijau, baik melalui kredit langsung maupun skema keberlanjutan lainnya. Langkah ini membuktikan bahwa sektor perbankan nasional tetap berkomitmen dalam mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Ekonomi

Program 3 juta rumah Cari Tambahan Dana dari Bank Indonesia

13 Feb 2025

Program pembangunan 3 juta rumah pemerintah memperoleh tambahan dana dari Bank Indonesia senilai Rp 80 triliun melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara turut berkomitmen untuk mendukung tambahan likuiditas program tersebut. Hal ini disepakati dalam pertemuan terbatas antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Pandu Sjahrir selaku perwakilan dari Danantara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Pertemuan sekitar 1,5 jam ini berlangsung di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Menurut Perry, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam Astacita, BI akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada seluruh bank penyalur kredit ke sektor perumahan.

Insentif tersebut secara bertahap akan diberikan hingga sebesar Rp 80 triliun. ”Kami menyediakan, sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini. Jadi, ini bentuk konkret(dukungan) dari Bank Indonesia,” katanya dalam konferensi pers pada Selasa malam. KLM merupakan pelonggaran pemenuhan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit kesektor-sektor tertentu. Dengan pelonggaran tersebut, bank-bank yang menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan akan menerima likuiditas tambahan. Perry mengatakan, perumahan menjadi salah satu sektor penting yang dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kemajuan sektor perumahan juga dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain atau efek berganda. Misbakhun menambahkan, KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga stabilitas perekonomian.

Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). ”Peran pertumbuhan inilah yang akan digunakan BI dalam membantu program ini, yaitu program perumahan,” ujarnya. Dukungan politik Dalam hal ini, Misbakhun akan memberikan dukungan politik terhadap upaya BI mendukung program prioritas pemerintah sesuai dengan perannya dengan memberikan tambahan likuiditas. Dengan demikian, dukungan terhadap sektor perumahan tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendorong target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Pandu menambahkan, Danantara turut mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan mencari tambahan likuiditas. Langkah tersebut antara lain ditempuh melalui penawaran umum awal (bookbuiding) di pasar. ”Jadi, memang bookbuilding ini adalah suatu proses di mana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pasar. Jadi, ini yang sekarang kita sedang jalankan,” ujarnya. (Yoga)

Ekonomi

Risiko Bayi yang Lahir Terlambat Meningkat Akibat Perubahan Iklim

13 Feb 2025

Risiko bayi yang lahir terlambat meningkat akibat perubahan iklim. Sebelumnya, dampak perubahan iklim dikaitkan dengan risiko kelahiran bayi prematur atau kelahiran dini. Hasil studi dari Curtin University yang diterbitkan di jurnal Urban Climate pada Februari 2025 menemukan paparan polusi udara luar ruang dan suhu ekstrem selama kehamilan meningkatkan risiko kehamilan berkepanjangan. Kesimpulan ini didapat dari analisis data pada 400.000 kelahiran di Australia Barat. Hasil analisis menyebutkan paparan lebih tinggi pada polusi udara partikulat halus PM 2,5 dan tekanan biotermal dari suhu udara, radiasi, kelembaban, dan kecepatan angin berkaitan dengan kondisi kehamilan yang berlangsung lebih dari 41 minggu. Idealnya, bayi lahir di usia 39-40 minggu masa kehamilan. Penulis utama studi itu, Sylvester Dodzi Nyadanu, mengutarakan, meski paparan dampak perubahan iklim sebelumnya dikaitkan risiko kelahiran prematur atau kelahiran dini, studi ini sekaligus mengungkapkan risiko lain dari dampak perubahan iklim terhadap masa kehamilan yang berkepanjangan.

”Kita tahu bahwa lahir terlalu cepat atau kelahiran prematur memiliki risiko kesehatan yang sudah terdokumentasikan dengan baik. Namun, sedikit perhatian diberikan pada risiko terkait dengan kelahiran yang terlambat,” tuturnya. Sylvester menambahkan, paparan polusi udara dan paparan biotermal selama masa kehamilan ternyata juga meningkatkan kemungkinan masa kehamilan berkepanjangan. Itu terutama pada ibu berusia di atas 35 tahun, ibu yang baru pertama kali hamil, dan ibu yang tinggal di daerah perkotaan. Kondisi kehamilan berisiko meningkatkan potensi kehamilan berkepanjangan akibat perubahan iklim. Stresor lingkungan, termasuk paparan dari dampak perubahan iklim selama kehamilan, terkait dengan respons ibu serta risiko pada aktivitas endokrin dan inflamasi meningkat menjelang akhir masa kehamilan. ”Hal ini dapat memperpendek masa kehamilan yang menyebabkan kelahiran prematur atau memperpanjang masa kehamilan dalam beberapa kasus,” kata Sylvester.

Intervensi medis Kondisi kehamilan yang berkepanjangan patut menjadi perhatian. Sebab, kehamilan yang panjang dapat berdampak serius pada kesehatan ibu dan bayi, termasuk meningkatkan risiko kebutuhan intervensi medis yang lebih rumit, seperti induksi dalam persalinan atau persalinan caesar. Selain itu, kehamilan berkepanjangan juga meningkatkan risiko lahir mati, komplikasi dalam persalinan, kematian bayi pascakelahiran, gangguan perilaku dan emosional pada anak usia dini, serta dampak emosional pada keluarga. ”Perubahan iklim yang menyebabkan semakin seringnya kejadian cuaca ekstrem dan memburuknya kualitas udara membuat kita perlu semakin menyadari dampak potensial terhadap kesehatan ibu dan anak,” ujar Sylvester. Dari penelitian lain yang dilakukan University of the Basque Country, paparan polusi udara pada ibu hamil berkaitan pula dengan kesehatan bayi saat baru dilahirkan. Risiko dari paparan polusi udara ini paling sensitif terjadi saat awal masa kehamilan dan akhir kehamilan. Paparan polusi udara memengaruhi hormon tiroid dari bayi sejak dalam kandungan. Hormon tiroid amat penting untuk mengatur pertumbuhan dan metabolisme janin serta berperan penting dalam perkembangan neurologis. (Yoga)