Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Rapat Bahas Efisiensi Anggaran Ditunda

11 Feb 2025

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (10/2/2025), meminta kepada seluruh pimpinan komisi di DPR untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Permohonan penundaan disampaikam karena adanya rekonstruksi anggaran dari pemerintah. Sementara itu, selama efisiensi anggaran berlangsung, sejumlah kementerian/lembaga menyatakan ada sejumlah program yang ditunda karena adanya pemangkasan anggaran. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), misalnya, anggarannya dipangkas sebesar Rp 85 miliar sehingga LPSK harus menolak beberapa permohonan bantuan perlindungan. Pemangkasan anggaran LPSK pun membuat Keluarga Penyintas, organisasi korban terorisme, melayangkan surat terbuka kepada Komisi XIII DPR, yang isinya protes karena khawatir pemangkasan itu bisa berimbas terhadap layanan bagi korban terorisme.

Anggaran Komisi Yudisial (KY)juga dipangkas hingga 50 persen sehingga tak mampu menggelar seleksi calon hakim agung. Ditengah efisiensi anggaran ini, Kementerian Pekerjaan Umum juga diblokir anggarannya hingga 80 persen. Sebagai dampaknya, belum ada anggaran untuk realisasi pembangunan IKN karena anggaran itu telah diblokir. Adapun penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran tertuang dalam surat dari pimpinan DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Surat bernomor B/197/PW. 11.01/2/2035 ini diteken pada Jumat (7/2/2025) dan disampaikan kepada pimpinan Komisi I sampai Komisi XIII DPR. Rekonstruksi anggaran Dalam surat itu, disebutkan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah. Hal ini kemudian ditanggapi dengan permintaan pimpinan DPR kepada pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII DPR untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran hingga mendapatkan anggaran rekonstruksi terbaru.

”Bersama ini diminta kepada pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja. Apabila terdapat komisi yang telah melakukan pembahasan, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru,” demikian tertulis dalam surat tersebut. Sebelumnya, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun. Pada akhir Januari lalu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 diterbitkan untuk penghematan anggaran. Menurut dia, penghematan akan digunakan untuk melaksanakan berbagai program prioritas, salah satunya kemungkinan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Kompas.id, 23/1/2025). (Yoga)

Ekonomi

Pelaporan SPT Pajak Pakai Aplikasi Lama Sampai Coratex Bisa Diterapkan

11 Feb 2025

Pemerintah dan DPR sepakat untuk tetap mempertahankan sistem pajak yang lama sampai Coretax benar-benar siap diterapkan sepenuhnya. Artinya, ada dua sistem perpajakan yang akan digunakan sepanjang 2025. Harapannya, pengumpulan pajak tidak akan terganggu oleh sistem baru yang masih bermasalah. Setelah satu bulan lebih implementasi Coretax dikeluhkan oleh publik, Komisi XI DPR akhirnya memanggil jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi sistem tersebut. Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Awalnya, rapat dijadwalkan digelar secara terbuka, bahkan bisa ditonton oleh masyarakat luas secara daring di kanal You tube DPR. Namun, pada awal rapat, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo meminta agar rapat dibuat tertutup dari publik. Alasannya, untuk menghindari terjadinya kegaduhan yang tidak kondusif. Setelah rapat tertutup yang digelar hingga empat jam, DPR dan pemerintah akhirnya sepakat bahwa Coretax tidak akan diberlakukan penuh pada 2025. Beberapa urusan pajak akan tetap menggunakan sistem lama dalam Sistem Informasi DJP (SIDJP). Namun, urusan lain sudah bisa menggunakan sistem Coretax seperti yang saat ini berlangsung.

”Kami menyepakati agar DJP dapat memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama sebagai antisipasi dan mitigasi implementasi Coretax yang masih perlu terus disempurnakan supaya tidak mengganggu penerimaan pajak,” kata Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dalam konferensi pers seusai rapat. Awalnya, seluruh fraksi di DPR sempat meminta pemerintah dapat menunda implementasi Coretax sepenuhnya tahun ini sampai sistem benar-benar siap. Bahkan, sempat terjadi perdebatan panjang antara DPR dan DJP untuk menunda implementasi Coretax atau tidak tahun ini. Pada akhirnya, usulan DPR itu tidak bisa dipenuhi pemerintah. ”Kami tidak bisa memaksa karena bagaimanapun juga yang bisa tahu implementasi Coretax ini berjalan atau tidak, kan, para pelaksana kebijakan itu sendiri, yakni DJP,” tutur Misbakhun. Ia mengatakan, pada intinya jangan sampai sistem Coretax yang tidak siap itu mengganggu pelayanan bagi wajib pajak serta menghambat pengumpulan pajak. DPR juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mengenakan sanksi terhadap wajib pajak yang keliru atau terlambat mengurus pajak akibat gangguan penerapan Coratex selama 2025. (Yoga)

Ekonomi

500-an Sopir Truk Kontainer pada Hari ini Ancam Tutup Pintu Masuk Pelabuhan Tanjung Priok

11 Feb 2025

Sebanyak lima ratusan sopir truk kontainer pada hari ini berdemonstrasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka menuntut PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo untuk memperbaiki tata kelola di pelabuhan tersebut."Kita kan aksi sampai Pelindo memenuhi tuntutan kita," kata Ketua Umum Konferensi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah yang juga tergabung dalam demonstrasi hari ini, Selasa, 11 Februari 2025. Ilhamsyah lalu membeberkan sejumlah masalah yang harus diselesaikan Pelindo, di antaranya soal infrastruktur yang tidak memadai hingga berbagai pungutan di pelabuhan. Bila masalah tersebut tak segera ditangani, para sopir akan terus berdemo. "Kalau Pelindo tidak memenuhi tuntutan hari ini, akan ada aksi jilid II dengan memarkir kendaraan di seluruh pintu-pintu masuk pelabuhan yang ada di Tanjung Priok," ucap dia.

Koordinator Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI) Nuratmo mengklaim ada sekitar 500-an sopir truk yang berdemonstrasi pada hari ini. Adapun salah satu permintaan para sopir truk ke Pelindo adalah agar menghapus pungutan liar atau pungli masuk ke pelabuhan. Pasalnya, kata dia, saat ini para sopir truk harus membayar sekitar Rp 13-20 ribu untuk masuk ke pelabuhan. "Kami meminta dihapuskannya pungutan masuk pelabuhan. Awalnya kita tidak bayar, sekarang bayar," kata Nuratmo. Selain itu, Nuratmo menyoroti kualitas infrastruktur yang tak memadai di Pelabuhan Tanjung Priok menyebabkan para sopir harus mengantre lama untuk bongkar muat. Antrean tersebut membuat mereka harus bekerja lembur tanpa bayaran tambahan.

Bahkan, antrean akibat lamanya proses bongkar muat barang itu bisa menghabiskan waktu sopir hingga 15 jam. Akibatnya, terjadi kemacetan dari truk-truk kontainer yang mengantar barang ke Pelabuhan Tanjung Priok. Karena kemacetan parah itu, para sopir truk ini menjadi target kriminalitas, seperti pemalakan hingga pencurian. "Salah satunya adalah kami, sopir dapat intimidasi dari preman dan segala macam," ujar Nuratmo Adapun ratusan sopir truk berdemo di tiga titik pada hari ini. Ketiganya adalah pintu New Priok Container Terminal One (NPCT1), Polres Jakarta Utara, dan Pelindo Tower. Mereka melakukan long march sejauh lima kilometer untuk demonstrasi hari ini. Menanggapi demonstrasi itu, Pelindo menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi para sopir truk kontainer tersebut. (Yetede)

Ekonomi

Dampak Pemangkasan Anggaran BRIN

11 Feb 2025

RASA gundah kecewa, dan khawatir muncul di benak serta pikiran Guruh—bukan nama sebenarnya untuk tulisan ini—setelah mengetahui anggaran bagi peneliti Badan Riset dan Inovasi Riset Nasional (BRIN) dipangkas. Peneliti BRIN ini khawatir kebijakan pemangkasan anggaran beberapa kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto bakal mengganggu target-target kerja serta nasib para ilmuwan di lembaga tersebut. Menurut Guruh, pemotongan anggaran BRIN paling tidak berpengaruh pada dua hal. Pertama, jumlah anggota tim dan lamanya proses penelitian. Kedua, pemangkasan anggaran berdampak pada belanja bahan dan akses untuk publikasi serta biaya penyuntingan.

Dampak pemangkasan dana riset lapangan di BRIN, menurut Guruh, menyebabkan anggaran untuk tim penelitian hanya cukup buat satu-dua orang. Padahal satu tim penelitian idealnya berjumlah lima-tujuh orang. Adapun durasi penelitian akibat pemangkasan berpotensi dibatasi dua-empat hari, yang dianggap hanya cukup untuk perjalanan dinas. Dia menegaskan, riset tidak bisa dilakukan dalam satu-dua pekan. Apalagi peneliti sosial, seperti antropolog, etnografer, dan arkeolog, setidaknya membutuhkan waktu lama untuk tinggal sementara atau live in guna menggali materi di lapangan. "Kalau seminggu, kami enggak dapat apa-apa. Ini berdampak pada kedalaman substansi penelitian," ujar Guruh saat dihubungi pada Senin, 10 Februari 2025. Dia membandingkan riset yang dilakukan peneliti di luar negeri yang membutuhkan waktu sekian bulan hingga bertahun-tahun untuk menemukan konsep atau teori baru.

Reduksi anggaran juga berdampak pada unit eksakta atau ilmu pasti yang membutuhkan belanja bahan laboratorium atau spesimen. "Ujung-ujungnya, kami sendiri yang terpaksa nombok," kata Guruh. Dia mengungkapkan, BRIN tidak mengendurkan target kinerja, tapi justru menambah beban penelitian dengan segala keterbatasan tersebut. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Kementerian Keuangan, anggaran BRIN dipangkas sebesar Rp 2 triliun. Pagu awal anggaran BRIN sebesar Rp 5,842 triliun. Artinya, ada pemangkasan 35,52 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan sehingga tersisa Rp 3,767 triliun. Merespons pemangkasan itu, BRIN mengurangi duit pengkajian dan analisis tahun ini sebesar 51,5 persen. (Yetede)

Ekonomi

Kemenhub Perketat Pengawasan Tersus dan TUKS

10 Feb 2025

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perketat pengawasan penertiban izin penggunaan operasional pelabuhan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TuKS). Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Capt Antoni Arof Pribadi mengatakan, Kemenhub telah memberikan izin operasioanl pelabuhan yang tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). "Di luar itu, Kemenhub tidak pernah mengeluarkan izin operasional bagi pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi," ujar Antoni Arif Priadi. Saat ini terdapat 636 lokasi pelabuhan aksesting yang terdapat dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Rinciannya terdiri atas 28 Pelabuhan Utama, 164 pelabuhan Pengumpul, 166 Pelabhan Pengumpan Regional dan 278 Pelabuhan Pengumpan Lokal. Selain itu, terdapat 1.322 Rencana Lokasi Pelabuhan dan 57 Terminal yang merupakan bagian dari Pelabuhan Umum. (Yetede)

Ekonomi

Jaga Tren Kenaikan Kunjungan Perjalanan Wisman

10 Feb 2025

Secara keseluruhan pada 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 13,75 juta kunjungan, meningkatnya tren perjalanan wisatawan kepada kondisi dan kebijakan pariwisata Indonesia di bawah pemerintahan yang baru. Kedua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) Hariyadi B.Sukamdani menerangkan, untuk menjaga tren positif tersebut, pemerintah perlu untuk meningkatkan promosi dan membuat paket wisata yang menarik dan kompetitif. Dia memperkirakan , kemungkinan pada 2025 pencapaian wisman bisa mencapai 15 juta orang. "Ini karena jumlah penerbangan yang ke Indonesia (inbound) meningkat, harga jual produk pariwisata kita semakin kompeittif (hotel, kuliner, destinasi wisata), promosi oleh pelaku pariwisata akan lebih meningkat," ucap dia. Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS), tren kunjungan wisatawan mencanegara dan wisatawan nusantara mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Jumlah kunjungan wisman pada kuartal keempat 2024 tercatat pada angka 3,37 juta kunjungan wisman pada kuartal keempat 2024 tercatat pada angka 3,37 juta kunjungan atau tumbuh 10,3% dibandingkan denagn kuartal keempat 2023. (Yetede)

Ekonomi

Pasokan Energi Jadi Ujian bagi Emiten Migas

10 Feb 2025

Kinerja emiten sektor migas pada tahun 2025 diperkirakan bervariasi, dipengaruhi oleh penurunan harga minyak dan gas serta kebijakan ekspor pemerintah.

Menurut Reza Priyambada, Direktur Reliance Sekuritas Indonesia, faktor global seperti perang dagang, ketersediaan migas, dan tensi geopolitik akan menjadi sentimen utama. Sementara di dalam negeri, kebijakan pembatasan ekspor gas alam dapat memberikan efek positif bagi perusahaan yang fokus pada pasar domestik, seperti yang disampaikan oleh Sukarno Alatas, Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Namun, penurunan harga minyak dan gas bisa menjadi tantangan bagi emiten migas. Data Bloomberg menunjukkan harga minyak WTI turun 0,35% sejak awal tahun menjadi US$ 71 per barel, sementara gas alam turun 6,81% ke US$ 3,31 per mmbtu.

Timothy Wijaya, analis BRI Danareksa Sekuritas, menyoroti keputusan OPEC+ yang kembali menunda peningkatan produksi hingga April 2025 – September 2026, yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar minyak global. IEA memperkirakan pasokan minyak global akan meningkat menjadi 104,8 juta barel per hari (mbpd) pada 2025, menciptakan surplus 900 ribu barel per hari.

Dengan kondisi ini, BRI Danareksa Sekuritas memberikan pandangan netral terhadap sektor migas. Beberapa emiten yang direkomendasikan adalah Medco Energi Tbk (MEDC) dan WINS, dengan target harga masing-masing Rp 1.400 dan Rp 610 per saham. Sukarno menyarankan wait and see dalam jangka pendek, namun merekomendasikan hold untuk MEDC dan Pertamina Gas Negara Tbk (PGAS).

Sementara itu, Reza Priyambada merekomendasikan beberapa saham migas, termasuk MEDC, PGAS, Rukun Raharja Tbk (RAJA), Energi Mega Persada Tbk (ENRG), dan Elnusa Tbk (ELSA) dengan target harga yang bervariasi.

Ekonomi

Kinerja Anak Usaha Bank-Bank Raksasa dalam Sorotan

10 Feb 2025

Bank-bank besar terus memperkuat bisnis anak usahanya untuk meningkatkan kontribusi laba secara konsolidasi. Bank Mandiri mencatat total laba anak usaha sebesar Rp 11,8 triliun pada 2024, tumbuh 9,28% YoY, dengan kontribusi terbesar berasal dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang membukukan laba Rp 7 triliun (+22,8% YoY).

Menurut Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, pertumbuhan laba konsolidasi Bank Mandiri menjadi Rp 55,78 triliun (+1,31% YoY) tidak terlepas dari kinerja anak usahanya. Sementara itu, aset anak usaha Bank Mandiri juga tumbuh 13,5% YoY menjadi Rp 581,3 triliun.

Kinerja positif anak usaha juga terlihat di BNI, dengan total laba anak usaha mencapai Rp 568,7 miliar (+31,1% YoY). BNI Finance mencatatkan pemulihan kinerja setelah merugi pada 2023, kini membukukan keuntungan Rp 1,7 miliar berkat pertumbuhan kredit 88%, seperti yang diungkapkan Direktur Keuangan BNI, Novita W. Anggraini.

Sementara itu, Direktur Utama BCA, Jahja Setiaatmadja, menyatakan bahwa kontribusi anak usaha tergantung pada ukuran bisnis dan usia perusahaan. Meski bervariasi, bank-bank besar terus mengandalkan anak usaha untuk menopang pertumbuhan kinerja secara keseluruhan.

Ekonomi

Insentif Tak Cukup Pulihkan Daya Beli yang Lesu

10 Feb 2025

Meskipun pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif ekonomi, daya beli masyarakat tetap terancam melemah. Mayoritas insentif yang diberikan bukan kebijakan baru, melainkan hanya perpanjangan dari program sebelumnya, seperti PPN DTP properti, PPh 21 DTP, serta bantuan sosial. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tetap tumbuh di bawah 5% dalam tiga tahun terakhir, menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5%.

Menurut Wahyu Utomo, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Kementerian Keuangan, pemerintah telah merancang kebijakan untuk menjaga daya beli, termasuk stabilisasi harga melalui Program SPHP, perlindungan sosial, dan pemberdayaan UMKM.

Namun, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa dampak insentif terhadap ekonomi tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya, dengan perkiraan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kisaran 4,9% hingga 5,02% pada kuartal pertama. Ia menyarankan agar cakupan penerima bantuan diperluas daripada menambah insentif baru.

Ekonom CELIOS, Nailul Huda, berpendapat bahwa insentif lebih baik diberikan dalam bentuk subsidi barang kebutuhan sehari-hari, seperti subsidi KRL dan bahan bakar Pertalite, agar lebih berdampak luas.

Sementara itu, Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menyatakan bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemberian insentif bukan solusi utama. Pemerintah seharusnya fokus menggenjot investasi di sektor padat karya untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara lebih berkelanjutan.

Ekonomi

Meraup Keuntungan dari Saham yang Salah Harga

10 Feb 2025

Strategi membeli saham salah harga menjadi salah satu cara yang sering digunakan investor untuk memperoleh keuntungan maksimal di pasar saham. Saham dikatakan salah harga ketika valuasinya lebih murah dibandingkan nilai fundamentalnya.

Menurut CEO Edvisor, Praska Putrantyo, saham bisa dikategorikan murah jika price book to value (PBV) di bawah 1x atau price earning ratio (PER) di bawah 10 kali, dengan prospek bisnis yang tetap positif.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama, menilai beberapa saham dalam indeks Kompas100 layak dicermati karena harganya tergolong murah, seperti INDF, INDY, ITMG, MAPI, PGAS, dan TLKM. Saham-saham ini memiliki PER di bawah 15 kali dan masih memiliki prospek jangka panjang. Menurut Nafan, harga saham-saham ini turun bukan karena fundamental buruk, melainkan dampak dari kondisi pasar yang kurang kondusif.

Sementara itu, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, menyoroti saham sektor properti seperti CTRA, BSDE, dan SMRA yang memiliki potensi valuasi di masa depan, didukung oleh insentif pemerintah dan pemangkasan suku bunga. Ia juga menyebut EXCL menarik karena tengah dalam proses merger dengan FREN. Namun, Nico mengingatkan bahwa penilaian saham tidak cukup hanya menggunakan PER, tetapi juga perlu mempertimbangkan discounted cash flow dan risk-free rate.

Head of Investment Specialist PT Maybank Sekuritas Indonesia, Fath Aliansyah, juga menegaskan bahwa PER rendah tidak selalu membuat saham menarik, melainkan investor harus memastikan potensi pertumbuhan emiten, baik dari sisi pendapatan maupun laba.