;
Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Menkeu Berjanji Akan Perbaiki Sistem Coretax

12 Feb 2025
Pemerintah memberlakukan dua sistem perpajakan pada tahun 2025 akibat ketidaksiapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Langkah tersebut dianggap sebagai jalan tengah yang tepat untuk saat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun berjanji memperbaiki sistem Coretax. ”Saya tahu sebagian dari Anda yang hadir masih komplain soal Coretax. Kami akan terus memperbaiki layanan itu. Membangun sistem yang kompleks seperti Coretax, dengan lebih dari 8 miliar transaksi, itu tidak mudah,” kata SriMulyani saat menyampaikan sambutan pada acara Mandiri Investment Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Sri Mulyani menegaskan, Coretax tetap dibutuhkan untuk mendorong sistem pengumpulan pajak yang terdigitalisasi yang memudahkan pemerintah sekaligus wajib pajak dalam urusan pajak. ”Kami bukan lagi mencari-cari alasan. This is not an excuse (ini bukan alasan). Saya hanya mau menjelaskan bahwa kami akan terus memperbaiki sistem tersebut,” ucapnya. Keputusan untuk tidak menerapkan Coretax sepenuhnya pada 2025 diambil dalam rapat dengar pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Rapat yang digelar secara tertutup itu memutuskan, sistem pajak lama alias Sistem Informasi DJP (SIDJP) masih akan digunakan untuk mengantisipasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax yang bermasalah. Dengan demikian, beberapa urusan pajak masih dapat menggunakan sistem lama, sementara urusan tertentu sudah memakai Coretax. Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan, sudah banyak kesulitan yang dihadapi wajib pajak akibat implementasi Coretax yang bermasalah sejak 1 Januari 2025. Contohnya, akibat sistem yang terkendala, selama satu bulan terakhir staf administrasi pajak di berbagai perusahaan terpaksa bekerja lembur hingga dini hari. Ada pula kabar staf pajak dipecat karena dianggap tidak bisa bekerja gara-gara Coretax. ”Sampai ada guyonan staf pajak kerjanya tiga sif. Walau telah bekerja sampai dini hari pun, tidak ada jaminan pekerjaan mereka lancar karena memang aplikasi Coretax belum siap digunakan. Di satu sisi, mereka dituntut bekerja, di sisi lain aplikasi yang dibutuhkan belum siap,” kata Raden.

Ia berharap, dengan pemerintah memutuskan memakai sistem pajak ganda, kesulitan yang dihadapi staf administrasi pajak itu bisa berakhir. Pengusaha kena pajak dapat memilih tetap menggunakan sistem lama, seperti e-Faktur Desktop untuk menerbitkan faktur pajak Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, mengatakan, sudah banyak kesulitan yang dihadapi wajib pajak akibat implementasi Coretax yang bermasalah sejak 1 Januari 2025. Contohnya, akibat sistem yang terkendala, selama satu bulan terakhir staf administrasi pajak di berbagai perusahaan terpaksa bekerja lembur hingga dini hari. Dipecat gara gara Coretax Ada pula kabar staf pajak dipecat karena dianggap tidak bisa bekerja gara-gara Coretax. ”Sampai ada guyonan staf pajak kerjanya tiga sif. Walau telah bekerja sampai dini hari pun, tidak ada jaminan pekerjaan mereka lancar karena memang aplikasi Coretax belum siap digunakan. Di satu sisi, mereka dituntut bekerja, di sisi lain aplikasi yang dibutuhkan belum siap,” kata Raden. Ia berharap, dengan pemerintah memutuskan memakai sistem pajak ganda, kesulitan yang dihadapi staf administrasi pajak itu bisa berakhir. (Yoga)

Efisiensi APBN Mestinya Tak Semata-mata Utak-atik Pengeluaran

11 Feb 2025
Efisiensi APBN semestinya dilakukan tak semata hanya dengan mengutak-atik pengeluaran, melainkan perlu dikerjakan dengan strategi lebih luas melalui reformasi struktural yang juga mencakup upaya meningkatkan penerimanaan negara yang lebih adil dan berkelanjutan. Tanpa itu, pemangkasan anggaran justru bisa berdampak kontraproduktif seperti turunnya efektivitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pemangkasan anggaran hingga Rp306,69 triliun dinilai memiliki beragam implikasi. Efisiensi adalah langkah yang cukup positif, asalkan ditujukan untuk mengurangi pemborosan, menekan belanja yang tidak produktif, dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkaan memberikan manfaat optimal bagi rakyat. Namun, jika pemangkasan hanya difokuskan untuk membiaya MBG, itu justru memicu krisis fiskal baru. "Dalam kasus ini, ada beberapa indikasi bahwa kebijakan (pemangkasan anggaran) ini lebih bersifat reaktif ketimbang hasil dari perencanaan yang matang," ujar peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas) Muhammad Anwar kepada Investor Daily. (Yetede)

Saham Taipan Tertekan, Keuntungan Menipis

11 Feb 2025

Saham-saham konglomerat yang selama ini menjadi pilar utama kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti yang dimiliki oleh Prajogo Pangestu, Happy Hapsoro, dan Sugianto Kusuma (Aguan), justru menjadi beban utama bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal tahun 2025. Aksi jual yang marak terjadi pada saham-saham mereka menyebabkan penurunan harga yang signifikan, dengan saham seperti BREN milik Prajogo Pangestu turun hampir 28,3% year-to-date (YtD). Beberapa saham konglomerasi lainnya seperti ASII milik Grup Astra dan BBCA yang dikelola oleh Grup Djarum juga turut mengalami penurunan yang memberikan tekanan terhadap IHSG.

Penurunan harga saham ini dianggap sebagai koreksi pasar yang wajar mengingat tingginya volatilitas saham-saham konglomerat tersebut. Beberapa analisis menyebutkan bahwa saham-saham ini sudah naik terlalu tinggi, sehingga memberi ruang untuk koreksi lebih lanjut. Meskipun demikian, ada pandangan bahwa penurunan ini bersifat sementara, asalkan ada perbaikan fundamental di masa mendatang.

Koreksi harga saham-saham milik Prajogo Pangestu, khususnya setelah MSCI mengecualikan saham-sahamnya dari indeks global, memicu aksi jual besar-besaran. Hal ini menyebabkan pasar lebih banyak dipengaruhi oleh spekulasi ketimbang kondisi fundamental. Meskipun demikian, beberapa analis masih memberi rekomendasi positif pada saham-saham seperti BBCA, yang berpotensi menguat setelah pembagian dividen dan kebijakan moneter yang mendukung.

Dalam menghadapi dinamika ini, manajemen perusahaan konglomerasi seperti BREN dan RAJA menegaskan bahwa mereka tetap fokus pada penguatan bisnis jangka panjang dan tidak dapat mengendalikan pergerakan harga saham di pasar. Mereka berharap dapat terus menjaga keberlanjutan bisnis meskipun volatilitas saham mereka cukup tinggi di pasar.

Skandal eFishery, Peringatan bagi Tata Kelola Startup

11 Feb 2025

Kasus dugaan manipulasi keuangan yang menimpa eFishery, sebuah startup yang pernah menjadi unicorn, menjadi peringatan penting bagi dunia usaha di Indonesia terkait pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). eFishery diduga melakukan praktik window dressing dalam laporan keuangan untuk menarik investor dan mempertahankan valuasi perusahaan, dengan nilai yang diperkirakan mencapai US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun.

Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dari komisaris, yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Komisaris harus melakukan pengawasan menyeluruh dan memberikan arahan kepada direksi jika ada indikasi penyimpangan, serta bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kerugian akibat kelalaian mereka. Tanggung jawab hukum ini tidak hanya berlaku bagi direksi, tetapi juga bagi komisaris sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pengawasan terhadap pelaporan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap hukum harus dilakukan dengan keahlian yang tepat, termasuk akuntansi forensik. Kasus eFishery juga mengingatkan bahwa meskipun laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tanggung jawab tetap berada pada direksi dan komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus dikelola oleh individu yang profesional dan kompeten untuk menghindari praktik kecurangan di masa depan. Ke depan, eFishery diharapkan menempatkan direksi dan komisaris yang memenuhi kualifikasi yang tepat agar tidak terulang lagi praktik yang merugikan ini.

Bank Raup Laba Besar dari Pungutan Biaya

11 Feb 2025
Pendapatan non-bunga dari biaya komisi dan administrasi menjadi sumber utama pertumbuhan perbankan, terutama di tengah perlambatan pendapatan bunga kredit. Bank-bank besar seperti BCA, Bank Mandiri, dan BNI mencatat kenaikan signifikan dalam pendapatan ini, didorong oleh transaksi digital dan layanan perbankan berbasis aplikasi.

BCA, misalnya, memperoleh pendapatan non-bunga sebesar Rp 25,2 triliun, naik 10,2% secara tahunan, dengan mayoritas berasal dari pendapatan komisi dan administrasi sebesar Rp 18,8 triliun. Peningkatan ini didorong oleh lonjakan frekuensi transaksi digital hingga 31,6 miliar transaksi, yang naik 24% dibanding tahun sebelumnya. Presiden Direktur Jahja Setiaatmadja menegaskan bahwa BCA berkomitmen memperkuat platform transaksi perbankan untuk menopang kinerja.

Bank Mandiri (BMRI) mencatat pendapatan non-bunga terbesar di antara bank lain, mencapai Rp 42,32 triliun, naik 4,12% secara tahunan. Pendapatan komisi Bank Mandiri mencapai Rp 17,69 triliun, meningkat 11,3%. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengungkapkan bahwa transaksi digital menjadi pendorong utama, terutama melalui aplikasi Livin’ by Mandiri, yang menyumbang fee-based income sebesar Rp 2,62 triliun.

Sementara itu, BNI mencatat pertumbuhan pendapatan non-bunga sebesar 11,9% menjadi Rp 24,03 triliun, dengan pendapatan komisi Rp 16,28 triliun. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menyebut bahwa peningkatan ini ditopang oleh loan recovery, trade finance, dan transaksi digital melalui aplikasi Wondr by BNI.

Pemotongan Anggaran Berpotensi Melemahkan Konsumsi

11 Feb 2025
Pemangkasan anggaran oleh pemerintah sebesar Rp 306,70 triliun sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran terhadap pelemahan daya beli masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kebijakan ini dapat berdampak negatif pada program infrastruktur dan ekonomi daerah, karena konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama PDB Indonesia.

Data menunjukkan pelemahan daya beli sudah terlihat pada kuartal IV-2024, dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,94% secara tahunan. Josua Pardede juga mencatat beberapa indikator pelemahan ekonomi, seperti melambatnya pertumbuhan uang beredar M2 (4,35%), penurunan penjualan ritel (1%), serta berkurangnya jumlah penumpang moda transportasi dan penjualan otomotif.

Media Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios, menyoroti dampak pemangkasan anggaran transfer ke daerah, yang dapat menyebabkan daya beli turun 3%-5% dan pertumbuhan ekonomi daerah melambat 0,5%-1%. Ia menyarankan agar hasil efisiensi anggaran dialokasikan ke program perlindungan sosial, seperti subsidi pupuk, bantuan perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan, agar dampaknya terhadap perekonomian tetap positif.

MAPI Diprediksi Masih Menunjukkan Taji

11 Feb 2025
Kinerja PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) diperkirakan tetap solid di tahun 2025, meskipun menghadapi tantangan seperti pelemahan daya beli, persaingan ketat di sektor ritel, dan ketidakstabilan nilai tukar rupiah.

Menurut Abdul Azis Setyo Wibowo, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, kondisi ekonomi global dan kebijakan Donald Trump di AS yang menaikkan tarif dagang bisa berdampak pada daya beli masyarakat Indonesia. Sementara itu, Benny Kurniawan dari JP Morgan menyoroti risiko gejolak nilai tukar rupiah, yang dapat menghambat konsumsi kelas menengah atas.

Namun, Willy Goutama dari Maybank Sekuritas tetap optimis, dengan menyebut pembatasan penjualan iPhone 16 tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan MAPI. Rifdah Fatin Hasanah dari Ina Sekuritas juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah atas masih kuat, serta meningkatnya tren gaya hidup sehat dapat mendorong segmen ritel olahraga MAPI.

Meskipun menghadapi tantangan ekonomi global, MAPI masih memiliki prospek positif berkat portofolio merek yang kuat, tren gaya hidup sehat, dan pertumbuhan segmen digital.

Konsumen China Kesulitan Membeli Emas

11 Feb 2025
Permintaan emas di China melemah akibat kenaikan harga emas global yang mendekati US$ 3.000 per ons troi, serta kondisi ekonomi China yang terjebak dalam deflasi dan pelemahan yuan. Akibatnya, emas menjadi semakin sulit dijangkau oleh investor dan masyarakat China. Direktur Precious Metals Insights Ltd. menyoroti bahwa masyarakat tidak lagi membuka dompet seperti dulu karena keterbatasan daya beli.

Lesunya permintaan emas juga terlihat dari penurunan pembelian emas menjelang Tahun Baru Imlek serta berkurangnya penarikan emas oleh pedagang grosir. Fenny Zeng, pendiri Royer Jewelry, menyatakan bahwa masyarakat kini lebih berhati-hati dalam pengeluaran.

Bahkan, bank sentral China (PBoC) sempat menahan pembelian emas selama enam bulan hingga November 2024. Namun, PBoC kini kembali meningkatkan cadangan emas sebagai bagian dari strategi diversifikasi cadangan devisa.

Meskipun permintaan emas global mencapai rekor tertinggi 4.974 ton di 2024, terutama didorong oleh pembelian bank sentral, permintaan emas untuk perhiasan justru menurun. Analis World Gold Council, Louise Street, memperingatkan bahwa kenaikan harga emas tanpa diiringi peningkatan daya beli akan semakin menekan pasar perhiasan emas di berbagai negara, termasuk China dan India.

Kredit Tertahan Akibat Ketatnya Likuiditas

11 Feb 2025
Pertumbuhan kredit perbankan pada tahun ini diperkirakan masih terbatas akibat kondisi likuiditas yang ketat. Hal ini terlihat dari kenaikan loan to deposit ratio (LDR) di sejumlah bank besar, yang bahkan melampaui batas sehat 92%.

Bank Mandiri dan BNI mencatat LDR masing-masing 98,04% dan 96,1%, menandakan tekanan likuiditas yang tinggi. Sementara itu, BCA dan OCBC NISP juga mengalami kenaikan LDR, tetapi masih dalam batas aman, yakni 78,4% dan 87,3%.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, memperkirakan pertumbuhan kredit hanya mencapai 10,78%, sedikit lebih tinggi dari tahun lalu yang 10,39%. Ia menekankan bahwa bank harus menjaga stabilitas likuiditas sebelum mempercepat ekspansi kredit agar tidak menghadapi biaya dana yang lebih mahal.

Di sisi lain, Financial Market Research Bank Permata, Faisal Rachman, melihat potensi perbaikan likuiditas karena inflasi pangan yang rendah. Menurutnya, harga pangan yang terkendali akan mengurangi tekanan terhadap tabungan masyarakat, sehingga likuiditas perbankan bisa membaik.

Beberapa bank menyesuaikan target pertumbuhan kredit dengan kondisi likuiditas. BTN, yang memiliki LDR 94% pada akhir 2024, menargetkan pertumbuhan kredit hanya 8% dengan DPK diproyeksikan naik 9%. Direktur Distribution & Institutional Funding BTN, Jasmin, mengungkapkan bahwa pertumbuhan DPK yang lambat disebabkan oleh kondisi ekonomi global dan belanja pemerintah yang cenderung lebih rendah di awal tahun.

Sementara itu, Bank Mandiri menurunkan target pertumbuhan kredit menjadi 10%-12%, jauh lebih rendah dari 19,5% di 2024. Bank ini juga berupaya menurunkan LDR ke bawah 90% untuk mencapai target net interest margin (NIM) sebesar 5%-5,2%.

BNI juga menyesuaikan target kredit menjadi 8%-9%, turun dari 11,6% tahun lalu, dengan target NIM naik menjadi 4%-4,2%.

PGN Memperkuat Komitmennya Dalam Mendorong Transisi Energi

11 Feb 2025
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memperkuat komitmennya dalam mendorong transisi energi di sektor transparansi dengan menggandeng PT Aerotrans Srvices Indonesia. Kerja sama ini akan menghadirkan solusi Bahan baga Gas (BBG) bagi kendaraan operasional Aerotrans, guna meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi emisi karbon. Melalui kolaborasi ini, PGN akan menyediakan infrastrtuktur pendukung, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bagakr Gas (SPBG) yang strategis untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi kendaraan Aerotrans. Selain itu, PGN akan mengimplementasikan teknologi konversi yang memungkinkan kendaraan berbasisi BBM beralih ke BBG dengan aman dan efisien. "Kerja sama pemanfaatan gas bumi ini untuk menunjang efisiensi dan ekosistem energi hijau di Aerotrans. Kami siap memberikan solusi yang bermanfaat terkait pemanfaatan BBG, sejalan dengan arah strategi PGN dalam memperluas utilitas gas bumi sektor transportasi," kata Direktur Stratei dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari. (Yetede)