Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Siapkan Skema Pembelian Gas Elpiji 3 Kg dengan Kode QR Khusus Jakarta

12 Feb 2025

Pemerintah Provinsi Jakarta akan membuat quick response code atau kode QR untuk warga yang ingin membeli gas elpiji 3 kilogram. Langkah tersebut bertujuan agar kuota elpiji di Jakarta dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta Hari Nugroho mengatakan, saat ini warga hanya perlu menunjukkan KTP untuk membeli elpiji 3 kilogram (kg). Namun, mekanisme penggunaan KTP belum jelas sehingga kuota elpiji di Jakarta masih dapat dibeli oleh bukan warga Jakarta. ”Nanti kami atur. Kami hitung ada berapa pengguna elpiji 3 kg yang ada di Jakarta, dan siapa yang berhak menerima. Database-nya kami lengkap. Nanti mau dibikin seperti QRIS,” kata Hari, Selasa (11/2/2025). Nantinya, kode QR tersebut tidak hanya menunjukkan status wilayah masyarakat, tetapi juga bisa menunjukkan apakah benar masyarakat tersebut tergolong dalam masyarakat yang membutuhkan elpiji subsidi.

Kode tersebut juga bisa mendata siapa saja yang membeli gas dan berapa banyak gas yang dibeli.Konsumen rumah tangga tidak akan mungkin membeli gas dalam jumlah banyak. Dengan adanya peraturan penggunaan kode QR, Hari menilai, hal ini dapat membuat elpiji subsidi lebih tepat sasaran. Hanya orang berpenghasilan rendah yang berhak membeli ”gas melon”. Meski demikian, belum dapat dipastikan kapan mekanisme penggunaan kode QR akan diterapkan. Saat ini banyak warga dari daerah penyangga yang membeli gas di wilayah Jakarta. Alasan, warga daerah penyangga membeli gas 3 kg di Jakarta karena harga eceran tertinggi (HET) yang lebih rendah dibanding daerah lain di Jabodetabek. Saat ini, HET gas 3 kg di Jakarta masih Rp 16.000 berdasarkan penetapan peraturan gubernur tahun 2015. Sementara itu, beberapa daerah penyangga telah menetapkan HET sebesar Rp 19.000. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, skema pembelian gas elpiji 3 kg menggunakan sistem QR Code untuk warga Jakarta akan disosialisasikan terlebih dulu. Kebijakan tersebut akan diterapkan bertahap.

”Ini tidak bisa langsung seketika. Kami perlu lakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu. Kemudian, sistemnya harus pas juga,” kata Teguh. Pemprov Jakarta akan terus memantau ketersediaan stok gas elpiji 3 kg selama Ramadhan hingga IdulFitri 2025. Pemprov Jakarta juga akan melakukan diskusi ulang bersama pemerintah pusat soal kuota gas bersubsidi untuk warga Jakarta. Jakarta mengajukan usulan kuota sebesar 433.933 metrik ton (MT) atau 4 persen lebih besar dari realisasi 2024. Namun, kuota yang disetujui untuk Jakarta pada 2025 hanya sebesar 409.244 MT (kurang lebih 5 persen lebih rendah dari usulan). Operasi pasar Wakil Ketua DPRD Jakarta Basri Baco mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merevisi Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 terkait klasifikasi pengguna atau penerima gas elpiji 3 kg. Sebab, penting bagi Pemprov Jakarta menyiapkan langkah preventif mengantisipasi kelangkaan gas elpiji 3 kg. Selainitu, sangat penting juga bagi Disnakertransgi Jakarta memastikan keamanan tabung gas elpiji 3 kg. Sebab, sering terjadi kasus kebakaran akibat ledakan gas elpiji 3 kg. (Yoga)

Ekonomi

Kesehatan Mental Para Pekerja Pers Indonesia Terpinggirkan

12 Feb 2025

Wartawan menjadi garda terdepan dalam mendorong kesehatan mental masyarakat. Namun, siapa yang peduli dengan kesehatan mental jurnalis? Pers dibangun dengan cita-cita ideal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi pilar keempat demokrasi. Karena itu, media dan pekerja pers senantiasa dituntut bekerja penuh dedikasi dan berintegritas. Idealisme itu membuat pekerja pers, baik wartawan maupun editor, bekerja penuh tekanan hingga memengaruhi kesehatan mental mereka. Pekerjaan jurnalistik membuat banyak wartawan terpapar dengan berbagai peristiwa traumatis yang membekas dalam jiwa mereka. Dalam situasi tertentu yang membuat banyak orang menghindar, seperti bencana alam atau teror bom, wartawan justru harus maju paling depan untuk jadi saksi utama atas peristiwa yang terjadi sehingga bisa melaporkan kepada masyarakat dengan akurat.

Menyaksikan penderitaan manusia, mulai dari kematian, kecelakaan, penyakit kronik, gangguan mental, bencana, kekerasan, ketidakberdayaan, kejahatan, terorisme, hingga perang, bisa memunculkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Masalahnya, paparan peristiwa traumatik ini kerap dianggap wajar, bahkan heroik. Data Dart Center, Sekolah Jurnalistik Columbia, New York, Amerika Serikat, berdasarkan sejumlah studi tahun 2001-2011, menunjukkan 80100 persen wartawan pernah terpapar peristiwa traumatik yang terkait pekerjaannya. Sebanyak 92 persen wartawan melaporkan paparan peristiwa traumatik itu berlangsung berulang minimal empat kali. Studi kesehatan mental wartawan yang dilakukan psikolog klinis dan mitra pendiri lembaga layanan psikologi Enlightmind, Nirmala Ika Kusumaningrum, juga menemukan hal sama. ”Wartawandipandang sebagai sosok yang harus kuat sehingga mereka terus dibebani dengan hal sama meski itu menimbulkan trauma,” ujarnya di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Sesuatu yang dilakukan atau terjadi berulang akan dimaknai otak sebagai hal biasa. Mereka yang terlalu lama meliput isu kriminal, misalnya, bisa membuat empatinya berkurang. Wartawan dididik untuk selalu curiga, berani menyangsikan apa pun, selalu mempertanyakan semua hal, dan tak mudah percaya pada orang lain. Kondisi ini juga akan memengaruhi mental mereka. Norma Hilton dari Universitas Toronto, Kanada, yang terbiasa meliput masalah kriminal, dalam tulisannya di The Conversation, 26 Januari 2023, menyebut wartawan dilatih untuk bersikap obyektif dan netral. Jadi, mereka bisa melaporkan peristiwa tanpa melibatkan emosinya meski kejadian itu sejatinya mengganggu jiwanya. Namun, memisahkan antara peristiwa dan emosi yang melingkupinya merupakan hal mustahil. Meski mereka tak mengalami atau menyaksikan kejahatan itu secara langsung, hanya melaporkan kasus kejahatan dari tempat kejadian perkara, tetap bisa memengaruhi mental mereka. Situasi itu menimbulkan stres yang berdampak panjang pada kesehatan fisik wartawan, mulai dari migrain, gangguan pencernaan, dan insomnia. (Yoga)

Ekonomi

Semakin Berat Tantangan Industri Jasa Keuangan

12 Feb 2025

Industri jasa keuangan (IJK) nasional pada tahun ini diperkirakan bakal menghadapi tantangan dan ketidakpastian yang tidak lebih mudah, dibanding tahun 2024. Ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi global yang diproyeksikan meningkat secara terbatas. Kompleksitas pemulihan ekonomi diperkirakan meningkat seiring perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang dinamis. Selain itu, normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat (AS) dan beberapa begara utama lain diperkirakan terus berlanjut namun dengan laju yang lebih lambat. Di sisi lain, divergensi pemulihan ekonomi di antara negara-negara industri berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan jalur monater (monetary path) dari berbagai otoritas moneter global yang akan mempengaruhi capital flow dan nilai aset keuangan. Kendati keuangan OJK menyatakan optimismenya bahwa kinerja sektor jasa keuangan di Tanah Air pada 2025 akan tetap positif sejalan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi tersebut serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh otoritas. "Kami optimis kinerja sektor jasa keuangan di tahun 2025 akan berlanjut," kata Ketua Dewan OJK Mahendra Siregar. (Yetede)

Ekonomi

OJK Semakin Serius Mengembangkan Kegiatan Usaha Bullion

12 Feb 2025

OJK semakin serius mengembangkan kegiatan usaha bullion untuk menggali potensi dalam mendukung perekonomian nasional. Salah satunya dengan menyiapkan peta jalan (roadmap) terkait bullion bank sampai dengan 2045. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menjelaskan, ketentuan lembaga jasa keuangan (LJK) untuk bisa memiliki modal inti minimum sebesar Rp 14 triliun untuk bisa menjalankan lima kegiatan usaha bullion. Adapaun, lima kegiatan bullion bank antara lain gold financing, gold trading, gold custady, dan atau aktivitas lainnya. Menurut Agusman, selama ini emas belum pernah diintermediasi. Padahal, potensinya sangat luar biasa dan dapat mendukung perumbuhan ekonomi nasional. Pihaknya menjelaskan bahwa saat ini baru Penggadaian yang resmi menjalankan kegiatan bullion bank, lantaran Pengadaian yang paling siap dibandingkan dengan yang lainnya. "Karena ini baru dikenal, yang baru mengajukan itu Penggadaian. Nanti kalau roadmap sudah ada akan semakin jelas tentu industri bisa hitung seberapa siap mereka, ini sangat-sangat baru, dan penggadaian sudah lebih awal," imbuh dia. (Yetede)

Ekonomi

Menumbuhkan Minat Berinvestasi untuk Menanam Modal

12 Feb 2025

Pemerintah mengoptimalkan sejumlah insentif fiskal untuk meningkatkan minat investor menanamkan modal untuk berinvestasi di dalam negeri. Secara kumulatif, pemerintah telah memberikan insentif fiskal untuk 655 wajib pajak yang digelontorkan melalui sejumlah bentuk keringanan pembayaran pajak. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menggunakan intrusmen fiskal khususnya yang terkait perpajakan agar dapat menarik lebih banyak investor. Insentif fiskal terkait pajak diharapkan bisa memberikan peranan besar ke geliat investasi di Tanah Air. "Kami menggunakan alat fiskal secara aktif untuk mendukung banyak program pemerintah. Ini khususnya dalam bidang peningkatan pertumbuhan dan produktivitas, termasuk menarik lebih banyak investasi," kata Sri Mulyani. Dari tahun 2011 sampai November 2024 tercatat 221 wajib pajak mendapatkan insentif tax holiday. Dari insentif tersebut, investasi yang ditanam hingga Rp421 triliun dan US$ 479 juta. Untuk insentif tax allowance telah diberikan kepada 234 wajib pajak dengan nilai investasi mencapai Rp 90 triliun dan US$ 8,5 juta. Insentif ini diberikan dalam jangka waktu 2007 sampai November 2024. (Yetede)

Ekonomi

IHSG Harus Kembali Distimulus Agar Bangkit

12 Feb 2025

Ketidakberdayaan fund besar dan peritel lokal dalam mengimbangi tekanan jual bersih (net sell) asing membuat IHSG terkoreksi dan rawan kembali tergelincir. Laporan keuangan emiten yang positif dan distribusi dividen jumbo diharapkan menjadi stimulus kebangkitan IHSG dalam waktu dekat. IHSG terakhir terperosok ke level terendah pada November 2021. Kala itu, IHSG menyentuh level 6.554. Bahkan, posisi tersebut masih sedikit lebih tinggi daripada posisi IHSG pada perdagangan Selasa (11/2/2025) kemarin yang finish di level 6.514. Tak pelak, posisi ini menjadi level terendah IHSG terhitung sejak 2023.

Selama dua tahun perdagangan terakhir, IHSG secara beruntun berada di teritori merah akibat derasnya transaksi net sell asing yang memberikan tekanan tiada ampun. Berdasarkan data statistik harian Bursa Efek Indonesia (BEI), transaksi jual bersih asing di seluruh pasar mencapai Rp469,49 miliar atau setara US$ 28,66 juta. Akibatnya total net sell sepanjang tahun berjalan (year on date/ytd) terus bertambah menjadi Rp8,90 triliun dari sebelumnya Rp8,43 triliun. Tercatat, net sell asing pada penutupan Selasa (11/2/2025) kemarin, paling signifikan melanda lima saham ternama seperti BMRI dengan net sell mencapai Rp237 miliar. Kemudian, BBCA dengan net sell sebesar Rp119,2 miliar, TLKM sebesar Rp118,8 miliar, BREN sebesar Rp95,8 miliar, dan GOTO sebesar Rp95,6 miliar. (Yetede)

Ekonomi

Cerita Warga Desa Kohod Kena Tipu Sekdes Ujang Karta Rp 33 Juta dalam AJB Pagar Laut

12 Feb 2025

Sekretaris Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, Banten, Ujang Karta, terseret dalam kasus pagar laut. Keberadaan Ujang juga tak terlihat di Desa Kohod sejak rumahnya digeledah oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Senin malam lalu, 10 Februari 2025. Warga Kohod Aman Rizal menceritakan peran Ujang Karta sebagai sekdes dalam kasus pagar laut. "Warga Kohod banyak jadi korban penipuan Ujang Karta. Saya tertipu diminta uang untuk membuat Akta Jual Beli (AJB), hingga hari ini tidak ada suratnya, hanya diberikan Nilai Objek Pajak yang ternyata setelah saya cetak atas nama orang lain," kata Aman kepada Tempo Rabu, 12 Februari 2025. Aman mengatakan atas permintaan Ujang Karta, ia telah mentransfer sebanyak Rp 33,8 juta dalam beberapa kali termin untuk pengurusan AJB tersebut. Bukti pengiriman uang itu ditunjuan kepada Tempo.

Korban lain, kata Aman, takut bersuara karena Ujang Karta menggunakan pengawal sehingga membuat warga Desa Kohod tak berdaya melaporkan kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Kezholiman (AMAK) Oman mengatakan Ujang di mata warga Desa Kohod setali tiga uang dengan Kades Arsin bin Asip. Mewakili warga, Oman yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kohod telah melaporkan Ujang Karta dan Arsin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada September 2024 lalu.

laporan saat itu, Arsin-Ujang Karta dilaporkan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan bersama pejabat Pemerintah Kabupaten Tangerang. "Kami melaporkan terkait dengan terbitnya Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada kawasan tanah timbul dan laut seluas 650 hektare dan dugaan suap oleh oknum swasta dalam pengurusan Surat Hak Guna Bangunan tersebut," kata Oman.

Pada Senin malam Bareskrim Polri mendatangi rumah Ujang Karta. Diketuk pintu depan rumahnya Ujang tak muncul, hingga penyidik tertahan hampir satu jam di teras depan rumah dan rumah bagian belakang. Tim pengacara Ujang diantaranya Kamseno dan Abdul Syukur diminta menelpon Ujang, tapi tetap tak muncul. Hingga akhirnya penggeledahan dilakukan Bareskrim disaksikan Ketua RT Muhamad Sobirin dan kakak Ujang, Marmadi. Sebelum membuka pintu rumah bagian belakang, Kepala Unit II Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri AKBP Prayoga Angga Widyatama menyampaikan bahwa kedatangan tim adalah untuk menggeledah rumah Sekdes Ujang Karta. Tempo melihat dari arah pintu masuk mengenai tim Bareskrim bekerja. Di ruangan kerja Ujang menyatu dengan dapur bersih, tim Bareskrim dan Inafis Polres Metro Tangerang menggeledah dan menemukan barang bukti terkait dokumen SHGH, AJB, peta gambar ukur, seperangkat komputer, printer, dan stempel. Saat barang bukti hendak dimasukan ke dalam plastik bening, Marmadi dan Sabirin keberatan. "Jangan disita Pak, " kata keduanya protes. (Yetede)

Ekonomi

Hantaman Palu Godam Tarif Trump

12 Feb 2025

Tarif Trump Kawan dan lawan terimbas. Tarif menjadi ciri khas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak dilantik. Berbagai negara mencari siasat untuk lolos dari imbas kebijakan tanpa pandang bulu itu. Kebijakan terbaru Trump diberlakukan untuk semua impor baja dan aluminium. Pada Senin (10/2/2025) waktu Washington DC atau Selasa pagi WIB, Trump mengumumkan kebijakan yang menyasar kawan dan lawan AS itu. ”Kita dihantam teman dan lawan dalam hal ini. Sekarang waktunya mengembalikan kejayaan industri Amerika Serikat,” kata Trump. Cuma Australia yang mungkin selamat dari kebijakan itu. ”Di dalam neraca perdagangan AS-Australia, AS surplus sehingga kita tak perlu memberi mereka tarif,” kata Trump Duta Bisnis Australia untuk Indonesia Jennifer Westacott mengatakan, RI-Australia perlu bekerja sama menghadapi perkembangan ini. ”Kunci menghadapi ancaman penjatuhan tarif impor oleh Trump ialah kemampuan bernegosiasi dengannya. Pada masa jabatan Trump sebelumnya (2017-2021), Indonesia dan Australia bisa melakukannya,” ujarnya.

Terlepas dari kemampuan bernegosiasi dengan Trump, Westacott menekankan pentingnya meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi dua arah Indonesia dan Australia. Keragaman sektor investasi akan memajukan perekonomian kedua negara dan memperkuat ketahanan pembangunan. Para pengamat ekonomi mengkritik kebijakan Trump. Sebab, ia menggunakan tarif sebagai satu senjata untuk menyelesaikan semua persoalan. Apabila mengamati perkembangan soal tarif ini, terlihat setidaknya ada tiga kegunaan tarif oleh Trump. Pertama, ia memakainya sebagai senjata politik untuk menekan. Ini terlihat dari tarif yang dijatuhkan kepada Kanada dan Meksiko, tetangga langsung AS yang terikat perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Penjatuhan tarif ini kemudian ditangguhkan 30 hari menyusul perundingan terpisah dengan Kanada dan Meksiko.

Intinya, Trump menginginkan Kanada dan Meksiko meningkatkan pengawasan di perbatasan masing-masing dengan AS guna mencegah penyelundupan imigran gelap dan narkoba jenis fentanil. Kegunaan kedua ialah sebagai penutup defisit neraca perdagangan AS. Trump selalu mengeluhkan bahwa AS terlalu banyak mengimpor barang dari luar negeri. Sebaliknya, terlalu sedikit barang AS yang diekspor. Ada pula negara-negara yang menetapkan tarif impor produk AS lebih tinggi dibandingkan dengan tarif di AS. Contohnya ialah Uni Eropa. Blok ini menetapkan tarif 10 persen untuk kendaraan yang diimpor dari AS. Sebaliknya, AS hanya menetapkan tarif 2,5 persen untuk mobil-mobil Eropa yang masuk ke ”Negara Paman Sam”. Walhasil, Trump mengharapkan dari pemberian tarif balasan ini AS bisa menutupi kekurangan pemasukan ekspor. Tujuan ketiga ialah melindungi komoditas tertentu yang dianggap strategis oleh AS. Trump mendorong, terkait komoditas yang mencakup baja dan aluminium, agar perusahaan-perusahaan asing memilih berinvestasi di AS. (Yoga)

Ekonomi

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Tipis

12 Feb 2025

Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai kenaikan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 34 ke 37 sebagai sinyal bagi pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih serius dalam menunjukan realisasi komitmen pemberantasan korupsi. Namun demikian, kenaikan skor ini menjadi momentum positif yang harus digunakan pemerintah dengan mempertimbangkan KPK pimpinan baru serta adanya berbagai pernyataan presiden perihal kebocoran anggaran. "Akan tetapi, pada sisi lain, indikator demokrasi (komponen penilaian CPI) yang menurun serta upaya pemberantasan korupsi yang belum terlihat secara konkret menjadi hal yang perlu dituntaskan secara serius," kata Lakso dalam keterangan tertulis pada Selasa, 11 Februari 2025.Selain itu, kata dia, nilai ini bukanlah suatu pencapaian yang patut dibanggakan karena apabila dibandingkan dengan skor 10 tahun lalu, maka kenaikan hanya satu angka.

Menurut dia, ini menunjukkan daya rusak yang luar biasa pada 10 tahun terakhir sehingga membutuhkan upaya luar biasa untuk memperbaikinya. Berikutnya, Presiden Prabowo harus menggunakan momentum ini secara tepat melalui penanganan sektor prioritas secara serius. Pontensi program yang melibatkan nilai signifikan seperti Makan Siang Gratis Bergizi menjadi titik krusial yang berpotensi menjadi korupsi serta berkontribusi negatif terhadap CPI tahun berikutnya apabila tidak dikawal secara serius. Selain itu, Lakso menyebut indikasi demokrasi yang menurun dalam CPI ini menunjukkan demokrasi yang menjadi prasyarat penting yang harus direalisasikan dalam perlindungan kebebeasan masyarakat sipil, serta penguatan lembaga anti korupsi. Penuntasan kasus korupsi secara konsisten menjadi suatu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Momentum ini soal ujian bagi presiden ditengah berbagai kritikan kinerja 100 hari yang mencatatkan berbagai blunder, termasuk soal isu korupsi.

Ekonomi

Sinyal Positif dari Pasar Obligasi Korporasi

12 Feb 2025

Kinerja pasar saham Indonesia yang terus tergerus belakangan ini, dengan penurunan signifikan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), telah mendorong emiten dan investor untuk mencari alternatif investasi lain, salah satunya adalah obligasi korporasi. Meskipun pasar saham menunjukkan penurunan 7,74% sepanjang tahun 2025, pasar obligasi korporasi, terutama indeks INDOBeX, justru menunjukkan tren positif, dengan kenaikan 1,79% YtD.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, menekankan bahwa pasar obligasi korporasi masih cukup menarik meskipun pasar saham lesu, dan BEI mendorong penerbitan obligasi dengan menyederhanakan proses penerbitan. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, juga mencatat bahwa kondisi pasar masih penuh ketidakpastian, namun obligasi korporasi tetap menjadi alternatif yang menarik.

Suhindarto, Kepala Ekonom PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), menambahkan bahwa penurunan suku bunga acuan global dan domestik membuka peluang bagi emiten untuk menerbitkan obligasi dengan kupon lebih rendah, sementara investor dapat lebih percaya diri dengan prospek bisnis emiten yang lebih ringan dalam hal beban dana.

Dengan proyeksi emisi surat utang korporasi yang diperkirakan meningkat pada 2025, dan antusiasme investor untuk beralih dari saham ke obligasi di tengah volatilitas pasar, obligasi korporasi dipandang sebagai instrumen yang menarik dalam jangka pendek, meskipun pasar obligasi tetap dinamis dan penuh fluktuasi.