Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Petrosea Cetak Rekor Kontrak Tertinggi Sebesar Rp64,3 triliun

14 Feb 2025

Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk (PTRO) membukukan kontrak (backlog) sebesar Rp64,3 triliun pada 2024, yang merupakan pertumbuhan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai backlog tersebut juga merupakan nilai tertinggi sepanjang lebih dari setengah abad Petrosea berkiprah di sektor pertambangan dan konstruksi. "Dibekali dengan keahlian rekam jejak lebih dari lima dekade di industri ini, Petrosea berada dalam posisi yang kuat untuk merealisasikan strategi bisnisnya dan memberikan nilai tambah kepada para investor kami yang beragam. Pencapaian ini merupakan wujud nyata kepercayaan masyarakat dan investor yang makin besar terhadap kinerja dan prospek pertumbuhan Petrosea, bahkan saat ini maupun masa yang akan datang," kata Chief Investment Officer Petrosea Kartika Hendrawan. Kartika mengungkapkan, beberapa kontrak baru yang berhasil diperoleh di antaranya adalah perjanjian jasa pertambangan dengan PT pasir Bara Prima. Kontrak dengan durasi life of mine ini, bernilai Rp 17,4 triliun. (Yetede)

Ekonomi

Menggenjot Kredit Konsumer Tahun Ini

14 Feb 2025

PT Danamon Indonesia Tbk bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) dan didukung oleh MUFG Bank, Ltd. (MUFG) menggenjot kredit konsumer tahun ini. Salah satunya dengan kembali mendukung gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Chief of Business & Portfolio Officer Adira Finance Harry Latif menjelaskan, pihaknya bersama dengan Bank Danamon didukung MUFG sudah tahun keempat sebagai official main partner. Hal ini dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekosistem otomotif di Indoneia. Menurut dia, partisipasi di IIMS sejalan dengan strategi perusahaan, yaitu diperluas portfolio dan juga diverifikasi produk untuk mempertahankan bisnisnya. Pada tahun lalu Adira Finance mencatatkan pertumbuhan pembiayaan IIMS sebesar 18% secara tahunan (year on year/yoy). "Dengan tren positif ini, Adira Finance yakin di 2025 ini dengan banyak produk yang ada disini, produk baru, produk-produk eksisting, kami yakin akan tetap naik 15-20% dibandingkan 2024," jelas Harry. (Yetede)

Ekonomi

Pemerintah Menilai Penyaluran Solar Bersubsidi Sering Salah Sasaran

14 Feb 2025

BELUM lama setelah kekisruhan pembatasan distribusi gas elpiji 3 kilogram, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berencana memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Alasannya sama, pemerintah menilai penyaluran solar bersubsidi kerap tidak tepat sasaran sehingga perlu ditertibkan. Bahlil berujar solar bersubsidi yang ditujukan untuk penggunaan non-komersial justru banyak digunakan industri besar. "Saya tahu pemainnya bakal ribut lagi, tapi enggak apa-apa. Ini untuk rakyat," kata Ketua Umum Partai Golkar tersebut dalam pembukaan rapat kerja nasional Golkar di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025. Sepanjang 2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat volume penyaluran solar bersubsidi yang terverifikasi mencapai 17,62 juta kiloliter. Jumlah tersebut lebih tinggi dari volume penyaluran pada tahun sebelumnya yang sebesar 17,57 kiloliter. Adapun pada 2020-2024, total penyaluran solar bersubsidi tercatat sebanyak 82,39 juta kiloliter. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan pihaknya sedang bersiap menekan batas maksimal pembelian solar bersubsidi. Saat ini batas maksimal volume penyaluran solar per hari adalah 60 liter untuk kendaraan roda empat, 80 liter buat kendaraan roda enam, dan 200 liter bagi kendaraan roda enam lebih. Ia menilai batas itu terlalu tinggi karena melebihi kapasitas tangki kendaraan sehingga berpotensi disalahgunakan.

BPH Migas pun mengkaji persoalan tersebut bersama tim Universitas Gadjah Mada. Erika menyebutkan perhitungan volume BBM bersubsidi, baik jenis BBM tertentu seperti solar bersubsidi maupun jenis BBM khusus penugasan seperti Pertalite, akan didasarkan pada jumlah BBM yang benar-benar keluar dari ujung nozzle dispenser stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan perhitungan berbasis nozzle, data penyaluran BBM bersubsidi akan lebih transparan dan akurat. "Saat ini kami masih menunggu peraturan Menteri Keuangan. Setelah itu, pedoman teknisnya akan kami tetapkan," kata Erika dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 10 Februari 2025. Selama ini, pengawasan distribusi solar bersubsidi mengandalkan quick response code (QR code) melalui aplikasi MyPertamina. Menurut Erika, sistem ini sebetulnya efektif untuk mengurangi potensi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Hal itu tecermin dari data konsumsi BBM bersubsidi yang cenderung turun.(Yetede)

Ekonomi

Komposisi Anggaran dan Rencana Belanja Kementerian PU

14 Feb 2025

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) batal dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun. Usai pemerintah melakukan rekonstruksi, pagu awal yang semula Rp 110,95 akhirnya dipangkas Rp 60,49 triliun. Pagu indikatif Kementerian PU tahun ini menjadi Rp 50,48 triliun dan sudah disepakati dalam rapat Komisi V DPR bersama pemerintah pada Kamis, 13 Februari 2025. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Rp 50,48 triliun anggaran kementeriannya terdiri dari rupiah murni senilai Rp 34,389 triliun dan non-rupiah murni Rp 16,096 triliun. Anggaran Rp 34,389 triliun dari rupiah murni ini akan dimanfaatkan untuk belanja nonrutin sebesar Rp 29,721 triliun dan belanja rutin Rp 4,664 triliun.

Adapun belanja rutin tersebut, di antara untuk preservasi atau pemeliharaan jalan. Program ini masuk di Direktorat Jenderal Bina Marga yang diberi jatah anggaran Rp 7,210 triliun. “Insyaallah setelah penambahan anggaran (hasil rekonstruksi) kami bisa melakukan preservasi,” kata Dody Hanggodo dalam rapat kemarin. Namun, sementara ini ia baru merencanakan preservasi jalan selama 6 bulan. “Karena waktu pendek, tapi setelah politik anggaran, akan kami isi lagi supaya bisa 12 bulan,” kata Dody. Selain preservasi jalan, Dody Hanggodo merencanakan 8.000 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan anggaran Rp 1,8 triliun dan 1.025 titik untuk Cipta Karya senilai Rp 700 miliar. Anggaran Rp 14,843 triliun ini di antaranya dialokasikan untuk bencana alam, lumpur Sidoarjo, tunggakan dan eskalasi, pengadaan tanah, biaya operasional penyelenggaraan pengadaan (BOPP), irigasi, rawa, jaringan irigasi air tanah, P3-TGAI.

Direktorat Bina Marga (Rp 7,210 triliun) Anggaran Rp 7,210 triliun antara lain dibelanjakan untuk bencana alam, tunggakann, tanah dan BOPP, kerja sama pemerintah dengan badan usaha availability payment atau KPBU-AP, preservasi jalan (6 bulan), rehabilitasi jembatan (1 tahun), penggantian jembatan, jembatan gantung, multi years contract (MYC) lanjutan, penanganan longsor, serta sebagian tunggakan IKN. Direktorat Jenderal Cipta Karya (Rp 2,940 triliun) Alokasi belanja Cipta Karya antara lain untuk bencana alam, proyek infrastruktur berbasis masyarakat (Pamsimas, Sanimas, TPS3R, PISEW, dan PKE), tunggakan, tanah dan BOPP, sebagian tunggakan IKN, multi years contract (MYC) lanjutan triwulan I, serta OPOR (operasi, pemeliharaan, optimalisasi dan rehabilitasi). Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (Rp 1,991 triliun) Dengan anggaran hampir Rp 2 triliun, Kementerian PU akan membelanjakan untuk rehabilitasi madrasah dan MYC lanjutan di pasar, stadion, dan gedung-gedung universitas. (Yetede)

Ekonomi

Bagaimana Cara Mendapat Diskon Tarif Listrik 50 Persen?

14 Feb 2025

Pelanggan Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero) dapat memanfaatkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari 2025. Diskon tersebut diberikan kepada pelanggan rumah tangga (R) dengan daya listrik 2.200 volt ampere (VA) ke bawah, meliputi 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Diskon tarif listrik merupakan stimulus ekonomi atas implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang dan jasa mewah yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah Tangga PT PLN (Persero). Lantas, apakah pelanggan harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan diskon?

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan potongan tarif listrik 50 persen dapat dinikmati secara otomatis dan tanpa mekanisme berbelit-belit. Dengan demikian, lanjut dia, pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 2.200 VA ke bawah tidak perlu mendaftar apa pun. “Kami juga memastikan, dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbelit,” kata Darmawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 1 Januari 2025. Dia menjelaskan, diskon tarif listrik 50 persen mulai berlaku pada Rabu, 1 Januari hingga Jumat, 28 Februari 2025. Diskon diberikan kepala pelanggan rumah tangga dengan daya listrik yang telah ditentukan, baik pelanggan prabayar maupun pascabayar.

Pada pelaksanaannya, pelanggan pascabayar akan mendapatkan potongan tarif sebesar 50 persen secara otomatis pada saat melakukan pembayaran tagihan listrik untuk penggunaan periode Januari dan Februari 2025. Pembayaran tagihan listrik periode Januari bisa dilakukan pada 1-20 Februari 2025, sedangkan untuk penggunaan Januari dibayarkan pada 1-20 Maret 2025. Sementara itu, bagi pelanggan prabayar, cukup membeli setengah harga token listrik dari biasanya untuk memperoleh energi listrik (kWh) yang sama di semua gerai penjualan. Pembelian token listrik dengan pemberian diskon dapat dilakukan pada Rabu, 1 Januari hingga Jumat, 28 Februari 2025. “Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan otomatis dikurangi 50 persen ketika bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50 persen akan langsung didapatkan saat membeli token listrik, baik di aplikasi PLN Mobile, ritel, agen, dan di mana pun,” ucap Darmawan. (Yetede)

Ekonomi

Ali Berawi telah bertugas di Otorita IKN sejak Maret 2022 dan Sekarang Mengundurkan Diri

14 Feb 2025

Ali Berawi telah bertugas di Otorita IKN sejak Maret 2022 karena mendapat penugasan dari Universitas Indonesia. Setelah menjalankan perannya sebagai pegawai proyek IKN selama tiga tahun, Ali Berawi mundur menjadi Otorita IKN setelah Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mendapat surat dari Dekan Fakultas Teknik UI terkait penarikan tugas deputi tersebut. "Alasannya di situ (disampaikan, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Indonesia kembali," ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025.

Ali Berawi dapat ditarik mundur oleh UI karena sejak awal keanggotaan Otorita IKN didapatkan dari beragam lembaga. Sebagai lembaga baru, Otorita IKN merupakan organisasi dengan komposisi pegawai yang direkrut dari kementerian atau lembaga pemerintah dan institusi lainnya, termasuk pemerintah daerah dan swasta.

"Itu bisa ada yang dimutasi langsung, ada yang penugasan, sesuai dengan aturan dari Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian PANRB," ujar Basuki. Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw menjelaskan bila Ali Berawi diminta kembali untuk menjalankan tugas sebagai dosen aktif pada semester genap.

“Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor S-252/UN2.F4.D/SDM.07/2025 tanggal 7 Februari 2025, mengajukan permohonan pengembalian penugasan Prof. M. Ali Berawi untuk kembali bertugas melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, mulai efektif pada semester genap Tahun Ajar 2024/2025,” ujar Troy dalam keterangan resmi pada Selasa, 11 Februari 2025.Kabar mundurnya Ali Berawi muncul di saat isu mangkraknya proyek IKN menguak ke publik akibat pemblokiran anggaran IKN. Mundurnya Ali Berawi untuk kembali menjadi pengajar di UI dinilai menjadi kabar negatif yang menyertai rentetan isu kegagalan pembangunan IKN. (Yetede)

Ekonomi

Industri Otomotif Indonesia Mempunyai Prospek Besar Seiring Pertumbuhan Ekonomi

14 Feb 2025

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, industri otomotif Indonesia memiliki prospek yang besar seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduk yang terus tumbuh. Apalagi, rasio kepemilikan mobil di Indonesia terbilang rendah dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. ”Rasio kepemilikan mobil di Indonesia terbilang rendah, yakni 99 unit per 1.000 orang. Masih banyak ruang bagi investor (sektor industri otomotif) untuk tumbuh di Indonesia,” ujar Agus dalam pidato pembukaannya di ajang Indonesia International Motor Show atau. IIMS 2025, Kamis (13/2/2025), di Jakarta. Dalam pembukaan tersebut, hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto, serta Staf Khusus Presiden Yovie Widianto. Selain itu, turut hadir Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung. Dyandra Promosindo selaku penyelenggara IIMS 2025.

Menurut Agus, sebagai perbandingan, rasio kepemilikan mobil di Malaysia mencapai 490 unit per 1.000 orang, Thailand 275 unit per 1.000 orang, dan Singapura 211 unit per 1.000 orang. Sementara di Korea Selatan 530 unit per 1.000 orang, Jepang 670 unit per 1.000 orang, dan Australia 776 unit per 1.000 orang. Kebijakan pemberian insentif untuk kendaraan hibrida ataupun kendaraan listrik oleh pemerintah memberikan angin segar bagi industri ini. Agus mengakui bahwa penjualan mobil dalam negeri belum menggembirakan. Kendati demikian, ada prospek yang besar. Berdasarkan data yang ada, penjualan mobil dari pabrikan ke diler (wholesale) pada Januari 2025 turun 11,3 persen secara tahunan. Pada Januari tahun ini, penjualan mobil secara wholesale sebanyak 61.843 unit, sementara pada Januari 2024 sebanyak 69.758 unit. ”Dengan kondisi pasar yang sedang lesu ini, semua pemangku kepentingan di sektor industri otomotif, termasuk pemerintah, perlu mencari terobosan agar konsumen berminat kembali berbelanja produk otomotif,” ucapnya.

Pemerintah, lanjut Agus, tidak tinggal diam. Salah satu kebijakan pemerintah saat ini untuk menggairahkan pasar otomotif nasional adalah dengan pemberian sejumlah insentif, seperti insentif perpajakan untuk mobil jenis hibrida berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah sebesar 3 persen. Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung gerakan transisi menuju energi ramah lingkungan. Sementara itu, Daswar menyampaikan, kebijakan pemberian insentif untuk kendaraan hibrida ataupun kendaraan listrik oleh pemerintah memberikan angin segar bagi industri ini. Insentif tersebut diharapkan berkontribusi pada rantai pasok industri sektor otomotif nasional. Kredit selektif Selama 2024,tren pembiayaan otomotif tumbuh melambat akibat tertekannya daya beli masyarakat sehingga industri pembiayaan lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Kehadiran pameran diharapkan dapat memberi angin segar di tengah lesunya pasar otomotif. (Yoga)

Ekonomi

Pemerintah Mengubah Kebijakannya Pembiayaan Retret Kepala Daerah dari Kemendagri

14 Feb 2025

Setelah disorot sejumlah pihak, pemerintah mengubah kebijakannya terkait pembiayaan penyelenggaraan retret bagi kepala-wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 setelah pelantikan pada 20 Februari. Yang semula dibayar bersama dari anggaran pusat dan daerah, kini diubah menjadi sepenuhnya dibiayai pusat, dalam hal ini dari anggaran Kementerian Dalam Negeri. Meski kebijakan pembiayaan berubah, penyelenggaraan retret tetap dikritik karena dinilai kontradiktif dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan belanja negara. Kebijakan terbaru dari pemerintah itu tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/692/SJ. Dari kopi surat yang diperoleh Kompas, surat diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 13 Februari 2025. Dalam surat disampaikan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala-Wakil Kepala Daerah 2025 selama di Akademi Militer (Akmil), Magelang, sepenuhnya dibiayai dari APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kemendagri. Materi dalam surat mengubah arahan Mendagri yang tertuang dalam SE Mendagri Nomor 200.5/628/SJ.

Dalam surat itu disebutkan, pembiayaan orientasi kepemimpinan yang bakal berlangsung di Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang, 21-28 Februari, ditanggung bersama Kemendagri dan pemerintah daerah. Kemendagri membayar biaya penyelenggaraan, sedangkan biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, dan perlengkapan yang harus dibawa selama pembekalan dibayar kepala-wakil kepala daerah. Di dalam surat disebutkan pula nilai biaya yang harus ditanggung kepala daerah, yakni Rp 2.750.000 per hari. Jika dikalikan delapan hari, total biaya yang harus dikeluarkan selama retret Rp 22 juta per orang. Maka, dengan jumlah peserta kepala daerah 505 orang dari 505 daerah, biaya yang dihabiskan sekitar Rp 11,1 miliar. Namun, jika wakil kepala daerah diinstruksikan untuk ikut serta dalam retret tersebut, minimal biaya yang harus dikeluarkan dari APBD sekitar Rp 22,2 miliar. Jumlah yang dikeluarkan bisa lebih besar karena kepala-wakil kepala daerah berpotensi mengajak ajudan dan timnya untuk mengikuti kegiatan itu.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025),

mengatakan, retret merupakan bagian dari program strategis pemerintah sehingga tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran. Anggaran untuk retret pun ditegaskannya bakal diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Kemendagri. ”Soal berapa anggarannya nanti konfirmasi ke Kementerian Dalam Negeri,” katanya. Meski tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan retret sudah dicoba untuk diefisienkan. Misalnya, menurut Juri, durasi retret yang semula 14 hari dipangkas menjadi hanya berlangsung tujuh hari. Teknologi informasi Meski retret dinilai penting, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman justru menilai sebaliknya.Retret dinilainya tidak akan efektif untuk bisa menyinkronkan kebijakan hingga program pembangunan pusat dan daerah. ”Tidak efektif, kenapa? Sebab, persoalan ketidaksinkronan pusat dan daerah selama ini sebetulnya berakar pada kebijakan-kebijakan strategis. Misalnya, antara ketidakharmonisan antara Undang-Undang Pemda dan UU sektoral,” jelas Herman. (Yoga)

Ekonomi

Berpotensi Picu Kenaikan Pemangkasan Biaya Kuliah

14 Feb 2025

Pemangkasan anggaran terhadap Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyasar tunjangan dosen non-PNS, berbagai jenis bantuan sosial beasiswa, hingga layanan publik di perguruan tinggi. Pemangkasan anggaran ini dapat mengakibatkan naiknya biaya kuliah mahasiswa. Pemangkasan anggaran di Kemendiktisaintek yang semula direncanakan Rp 22,5 triliun diubah menjadi sekitar Rp 14,3 triliun. Pemangkasan bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) yang menyubsidi uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) diusulkan mencapai 50 persen dari total anggaran Rp 9,8 triliun. Demikian juga alokasi untuk PTN badan hukum dipangkas 50 persen dari total Rp 6 triliun. Bantuan kelembagaan bagi perguruan tinggi swasta (PTS) juga dipangkas 50 persen dari total Rp 365 miliar. Bantuan sosial yang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak dipangkas nyatanya juga terdampak.

Di Kemendiktisaintek, bantuan sosial meliputi beasiswa Kartu Indo nesia Pintar (KIP) Kuliah untuk membiayai mahasiswa dari keluarga tidak mampu di PTN/PTS dipotong 9 persen, dengan efisiensi sekitar Rp 1,3 triliun. Bahkan, beasiswa kuliah dosen dan tenaga kependidikan di dalam dan luar negeri pun dipotong 25 persen. Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (13/2/2025), menyayangkan pemotongan anggaran operasional pendidikan tinggi yang berdampak pada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Padahal, pemangkasan diharapkan tidak sampai mengurangi pelayanan kepada mahasiswa dan dosen. ”Alokasi BOPTN untuk tiap PTN sebenarnya belum mampu menutupi biaya kuliah tunggal atau BKT tiap mahasiswa. Pungutan UKT untuk mahasiswa nyatanya masih di bawah BKT, bahkan dengan subsidi pemerintah lewat BOPTN, belum menutupi. Jadi, kami meminta supaya BOPTN dan KIP Kuliah jangan sampai ada pemotongan,” kata Eduart yang juga Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Eduart mengatakan, belum semua PTN mampu mencari sumber pendanaan lain di luar UKT mahasiswa. Di kawasan timur Indonesia, misalnya, pendapatan dari UKT bisa mencapai 50-60 persen dari pendapatan kampus. ”Kami mohon ada kebijakan yang matang dalam efisiensi bantuan langsung ke perguruan tinggi yang menyasar dosen dan mahasiswa,” tutur Eduart. Demikian juga efisiensi KIP Kuliah, menurut Eduart, seharusnya dibatalkan. Setiap PTN wajib menerima minimal 20 persen mahasiswa tidak mampu. Nyatanya, banyak PTN yang menerima mahasiswa tidak mampu di atas 20 persen. Sebab, penerimaan mahasiswa baru di PTN di semua jalur melihat kemampuan calon mahasiswa baru, bukan dari kemampuan ekonomi keluarga. ”Semakin banyak mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang diterima, berarti subsidi dari PTN akan besar. Selama ini, kuota KIP Kuliah tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa yang masuk kategori tidak mampu. Kampus pun menyubsidi dengan memasukkan mereka di golongan 1 dan 2 dengan UKT dari nol rupiah hingga Rp 500.000 per semester. (Yoga)

Ekonomi

Investor Perlu Jaminan Kepastian Regulasi di Tengah Efisiensi

14 Feb 2025

Investor perlu jaminan sejumlah hal sebelum berinvestasi, di antaranya kepastian regulasi. Aturan yang berubah-ubah akan membuat calon investor surut. Sikap yang sama juga terjadi jika aturan investasi hanya diatas kertas, sedangkan praktiknya jauh berbeda. Laporan Business Ready 2024 yang dirilis Bank Dunia, Februari 2025, menyebutkan, sektor swasta berperan besar menyediakan 90 persen lapangan kerja dan 75 persen investasi di dunia. Peran penting itu tidak cukup bermodalkan jumlah penduduk yang banyak sebagai pasar suatu produk. Daya tarik lain mesti diciptakan,termasuk regulasi bisnis, layanan publik, dan efisiensi operasional. Ketiga pilar itu ada dalam survei Business Ready Bank Dunia di 50 negara. Nilai dan posisi Indonesia untuk pilar regulasi bisnis dan efisiensi operasional di bawah Vietnam, sesama anggota ASEAN. Indonesia hanya mengungguli Vietnam di pilar layanan publik. Sesuai catatan Bank Dunia, Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah atas dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita 4.788 dollar AS, sedangkan Vietnam berpendapatan menengah bawah dengan PDB per kapita 4.163 dollar AS.

Pada pilar efisiensi operasional, Vietnam ada di posisi ke-10, sedangkan Indonesia di posisi ke-31. Bank Dunia mendefinisikan efisiensi operasional sebagai cermin kepatuhan terhadap regulasi bisnis dan efektivitas layanan publik yang relevan bagi perusahaan. Pilar kesiapan berbisnis yang mendukung investasi di Vietnam itu berperan menarik investasi asing, yang bersama-sama dengan ekspor menjadi penggerak perekonomian. Pada 2024, PDB Vietnam tumbuh 7,09 persen, meloncat dari pertumbuhan ekonomi 5,05 persen pada 2023. Urusan efisiensi dalam perekonomian Indonesia memang masih menjadi catatan. Inefisiensi antara lain terlihat melalui ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang berkisar 6 persen pada 2016-2023. Investasi di Indonesia belum efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan dengan negara lain yang memiliki ICOR lebih rendah, Indonesia perlu investasi lebih besar untuk menumbuhkan perekonomian dengan besaran yang sama. Tidak perlu mencari dalih untuk memaklumi keunggulan Vietnam dari Indonesia dari sisi regulasi bisnis dan efisiensi operasional. Yang diperlukan kini adalah mereformasi regulasi agar investor tertarik menanamkan investasi di Indonesia. (Yoga)