Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Keberlanjutan Lingkungan dan Rekonsiliasi Ekonomi Sawit

15 Feb 2025

Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa memanfaatkan produk-produk pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan swasembada energi. Beberapa di antaranya replanting sawit yang disisipkan dengan tanaman padi gogo hingga pemanfaatan sawit untuk bahan bakar nabati, seperti biodiesel. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat membuka International Conference of Oil Palm and Environment (ICOPE) 2025 di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (12/2/2025). ICOPE edisi ke-7 digelar Sinar Mas Agribusiness and Food, WWF Indonesia, dan lembaga penelitian pertanian asal Perancis, Cirad. Acara yang berlangsung hingga Jumat (14/2) diikuti sekitar 500 peserta. Selama tiga hari, para pemangku kepentingan berdiskusi mengenai praktik-praktik berkelanjutan dalam industri sawit. ”Sawit ini bargaining bangsa kita terhadap dunia. Sawit Indonesia sudah berkontribusi pada dunia dan kita ingin terus naik. Caranya hanya dua, yakni dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, yang juga memerlukan kajian dan penelitian,” ujar Sudaryono, yang menyebut Indonesia berkontribusi sebesar 58 persen pada kebutuhan kelapa sawit global.

Ia menambahkan, selain dampak perubahan iklim, sawit dihadapkan pada tantangan dari sisi internasional, mulai dari isu lingkungan, hak asasi manusia, hingga munculnya kebijakan EUDR (European Union on Deforestation-free Regulation) atau regulasi pengenaan produk bebas deforestasi dari Uni Eropa. Atas kondisi itu, pemerintah menerapkan surat tanda daftar budidaya (STDB) yang merupakan pendataan dan pendaftaran pekebun dengan luasan kurang dari 25 hektar. ”Kami mengimbau pemerintah, sektor swasta, stakeholder terkait, lembaga swadaya masyarakat(LSM), pekebun, dan semua yang terlibat dalam komunitas sawit untuk mengembangkan penerapan pertanian berkelanjutan. Juga menjaga industri sawit terus bergerak menuju standar keberlanjutan yang lebih tinggi,” kata Sudaryono. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) pada Januari-Oktober 2024 sebesar 43,78 juta ton atau 4,56 persen lebih rendah daripada periode sama pada 2023.

Sementara total konsumsi dalam negeri pada Januari-Oktober 2024 sebesar 19,64 juta ton atau meningkat 1,9 persen secara tahunan. Chairman dan CEO Sinar Mas Agribusiness and Food Franky Oesman Widjaja menuturkan, kelapa sawit ialah anugerah yang dimiliki Indonesia. Selain telah berkontribusi besar pada kebutuhan dunia, secara total, industri sawit juga menyerap 17 juta tenaga kerja. Kegunaan sawit adalah untuk pangan, industri seperti sampo dan kosmetik, serta bahan bakar nabati. Bahkan, sawit juga memiliki potensi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi tinggi seperti yang ditargetkan pemerintah. ”Sawit sudah unggul, sudah ’curi start’ dengan tinggi. Tinggal didorong lebih saja. Untuk jangka pendek, intensifikasi diperlukan karena sudah banyak yang waktunya replanting. Dengan dukungan pemerintah, saya yakin akan lebih cepat,” ujarnya. Sinar Mas, kata Franky, terus mendorong praktik pertanian sawit berkelanjutan, termasuk di antaranya terkait treatment terhadap tanah. Bagaimana agar penggunaan unsur kimia dapat terus dikurangi. Apabila semakin optimal, hal itu semakin menguatkan keunggulan sawit. (Yoga)

Ekonomi

Kewirausahaan Minus Tidak Menekan Angka Pengangguran

15 Feb 2025

Kewirausahaan berperan sangat penting dalam menekan angka pengangguran di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Selain menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri, seorang wirausahawan juga menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja lain ketika dia merekrut pekerja tambahan untuk membantu usahanya. Analisis atas hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah tenaga kerja kewirausahaan, termasuk pelaku wirausaha dan pekerjanya, mencapai 139,6 juta, setara dengan 91,74 persen dari angkatan kerja per Agustus 2024. Angka ini naik dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja kewirausahaan per Agustus 2015, yakni 122,4 juta, setara dengan 90,53 persen angkatan kerja. Peran penting kewirausahaan dalam penciptaan lapangan kerja tak terbantahkan. Namun, bagaimana perannya dalam meningkatkan kesejahteraan? Apakah tenaga kerja kewirausahaan menghasilkan penda patan yang dapat diandalkan?

”Kewirausahaan terpaksa” Istilah wirausahawan merujuk pada tiga dari tujuh status pekerjaan dalam statistik ketenagakerjaan BPS, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha dibantu buruh tetap. Empat status pekerjaan yang lain adalah buruh, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non-pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Sakernas Agustus 2024 menemukan bahwa 56,2 juta penduduk Indonesia bekerja sebagai wirausahawan. Angka ini melonjak dari 41,8 juta pada Sakernas Agustus 2015. Disandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada setiap periode, yakni 122,4 juta pada Agustus 2015 dan 152,11 juta pada Agustus 2024, lonjakan ini menunjukkan peningkatan proporsi angkatan kerja yang berwirausaha dari 34,15 persen menjadi 36,95 persen. Namun, berwirausaha tampak menjadi pilihan terakhir yang terpaksa diambil ketimbang menganggur. Selain karena kesempatan kerja sebagai buruh tetap yang terbatas, mayoritas angkatan kerja Indonesia yang berpendidikan rendah juga sulit bersaing di pasar kerja yang makin kompetitif.

”Kewirausahaan terpaksa” tampak pada menguatnya informalitas dalam kewirausahaan di Indonesia. BPS mendefinisikan ekonomi informal berdasarkan lima status pekerjaan, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non-pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Penguatan informalitas dalam kewirausahaan tampak terutama pada sisi pelaku usahanya yang sebagian besar wirausahawan berstatus berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar (kategori 2). Pada Agustus 2024, gabungan dua kategori wirausahawan informal ini mencapai 91,66 persen terhadap total wirausahawan, naik dari 90,26 persen pada Agustus 2015. Wirausahawan berstatus berusaha sendiri mendominasi kewirausahaan informal dengan proporsi 46,73 persen pada Agustus 2015 dan 56,06 persen pada Agustus 2024. Pada periode yang sama, proporsi wirausahawan formal, yaitu wirausahawan yang mempekerjakan buruh tetap, turun dari 9,74 persen menjadi 8,34 persen. (Yoga)

Ekonomi

Strategi Menghidupkan Kembali Industri Otomotif

15 Feb 2025

Sektor otomotif nasional mengalami penurunan penjualan dan produksi mobil dalam dua tahun terakhir. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa acara seperti IIMS 2024, yang mencatatkan penjualan mencapai Rp6,7 triliun dan meningkat 26,4% dibandingkan tahun sebelumnya, penjualan mobil secara keseluruhan mengalami penurunan sejak 2023, setelah sebelumnya meningkat signifikan pada 2022. Proyeksi penjualan mobil pada 2025 diperkirakan hanya mencapai sekitar 900.000 unit, sedikit lebih tinggi dari tahun 2024.

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah ketidakpastian ekonomi, harga barang kebutuhan pokok yang meningkat, dan tingginya suku bunga kredit kendaraan, meskipun ada penurunan pada BI Rate. Pakar otomotif dan akademisi Yannes Martinus Pasaribu menyatakan bahwa banyak masyarakat yang menunda pembelian mobil dan lebih memprioritaskan kebutuhan lain seperti pendidikan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada mendongkrak industri otomotif, termasuk insentif fiskal dan regulasi yang mendukung iklim usaha, sangat dibutuhkan agar sektor ini bisa pulih dan berkembang.

Ekonomi

Sektor Otomotif Didorong untuk Kinerja Lebih Optimal

15 Feb 2025

Penjualan mobil di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2024. Penjualan mobil secara wholesales tercatat sebesar 865.723 unit, turun 13,9% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai lebih dari 1 juta unit. Begitu juga dengan penjualan ritel yang turun 10,9% menjadi 889.680 unit. Meskipun tahun politik diharapkan dapat mendorong daya beli, dampaknya belum signifikan.

Para pelaku industri otomotif masih berharap kinerja tahun 2025 akan lebih baik, dengan pameran seperti Indonesia International Motor Show (IIMS) yang menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan penjualan. Pada IIMS 2024, penjualan otomotif berhasil mencapai Rp6,7 triliun, meningkat 26,4% dibandingkan tahun sebelumnya, dan 35% dari penjualan tersebut berasal dari kendaraan listrik.

Namun, meskipun ada optimisme, daya beli masyarakat yang belum pulih masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, sektor otomotif membutuhkan kebijakan insentif, seperti yang diajukan oleh Kementerian Perindustrian, untuk mendongkrak kinerja industri ini. Insentif seperti penghapusan atau pengurangan pajak dan relaksasi kebijakan diperkirakan dapat mendongkrak PDB dan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Meningkatkan rasio kepemilikan mobil yang masih rendah di Indonesia dibandingkan dengan negara lain juga dianggap sebagai peluang untuk pertumbuhan pasar otomotif di masa depan.

Ekonomi

Bunga Saham Asing

15 Feb 2025

Investor asing di pasar modal Indonesia melakukan aksi jual bersih (net sell) yang signifikan sejak awal tahun, mencapai Rp9,93 triliun. Penyebab utama dari aksi jual ini adalah kebijakan moneter yang lebih hati-hati di Amerika Serikat, di mana Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberikan sinyal pemangkasan suku bunga yang tidak sebesar yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, kebijakan perdagangan yang diterapkan Presiden AS Donald Trump, seperti kenaikan tarif impor 25% untuk baja dan aluminium, juga mempengaruhi sentimen pasar.

Saham-saham seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mengalami penjualan bersih terbesar oleh investor asing. Narasi mengenai "higher for longer" yang mendorong investor untuk beralih ke aset dengan risiko rendah, seperti emas, juga turut berkontribusi pada pergeseran dana dari pasar modal Indonesia.

Namun, meskipun adanya aksi jual asing, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan sedikit penguatan sebesar 0,38%, dengan kapitalisasi pasar naik menjadi Rp11.431 triliun. Kinerja emiten, terutama pada kuartal I/2025, diperkirakan akan menjadi kunci bagi perkembangan pasar modal Indonesia tahun ini.

Ekonomi

Menjaga Kepercayaan Investor

15 Feb 2025

Adanya satu data pertanahan yang clean and clear terkait kebijakan pertanahan sangat diperlukan dalam rangka menjaga kepercayaan investor, khususnya investor properti. Di sisi lain, digitalisasi perlu dioptimalkan agar kebijakan pertanahan lebih transparan dan akuntabel. "Perlu ada satu data yang clear and clean terkait dengan pertahanan, sehingga sangat penting untuk membuat clean and clear aspek pertanahan," ujar Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Isu pertahanan itu merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian investor properti terutama terkait dengan status clear and clean (istilah yang sering digunakan dalam urusan pertanahan). Status tanah untuk kasus Indonesia, jelas dia, selalu menjadi hal yang paling mendasar karena acap kali terjadi klaim atau gugatan pihak lain, karena ternyata statusnya belum clean and clear. "Jadi kalau kita mengundang investor, ujung-ujungnya mereka bikin pabrik, bikin mal, bikin perkantoran, dan perumahan di Indonesia pasti butuh tanah untuk pembangunannya. Ketika kemudian tanah masih bermasalah atau tidak clean and clear mereka akan mundur. Seberapa besar potensi investasinya kalau tanahnya tidak clear and clear, biasanya mereka (investor) menarik diri," kata Eko. (Yetede)

Ekonomi

Persaingan Sengit Harga Mobil Listrik di Pasar RI

15 Feb 2025

Industri otomotif di Indonesia semakin agresif dalam menghadirkan mobil listrik dengan harga terjangkau untuk mendorong elektrifikasi kendaraan. Wuling Motors meluncurkan New Air ev (Rp 184 juta) dan New Cloud EV (Rp 365 juta), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan. Arif Pramadana, Vice President Wuling Motors, menyatakan bahwa mayoritas pengguna Air ev menggunakan kendaraan ini untuk mobilitas sehari-hari, sementara Cloud EV lebih banyak digunakan sebagai mobil keluarga dengan jarak tempuh rata-rata 60 km per hari.

Selain Wuling, VinFast dari Vietnam memperkenalkan SUV listrik VF 3 seharga Rp 227,65 juta, dengan tambahan diskon untuk pembeli awal serta fasilitas pengisian daya gratis di V-GREEN hingga tahun 2028. Pham Sanh Chau, CEO VinFast Asia, optimistis bahwa VF 3 bisa menjadi pilihan utama konsumen di Indonesia.

Sementara itu, Honri, merek mobil listrik asal China di bawah Utomo Corp, meluncurkan Honri Boma EV dengan harga Rp 199 juta. Deny Utomo, CEO Utomo Corp, menyebutkan bahwa model ini sebelumnya telah sukses di pasar Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia sebelum masuk ke Indonesia.

Meskipun harga mobil listrik semakin terjangkau, mobil hybrid masih lebih populer dibandingkan mobil listrik murni. Data Gaikindo menunjukkan bahwa pada tahun 2024, penjualan mobil hybrid mencapai 56.812 unit, lebih tinggi dibandingkan mobil listrik yang terjual 44.557 unit. Mobil hybrid lebih diminati karena tetap memiliki mesin bensin tetapi dengan konsumsi bahan bakar lebih hemat dan emisi lebih rendah.

Beberapa produsen otomotif terus memperluas lini hybrid mereka, seperti Toyota Astra Motor (TAM) dengan New Camry Hybrid EV dan New Corolla Cross HEV, serta GWM Indonesia yang merilis Haval Jolion Ultra HEV. Honda Prospect Motor (HPM) juga berencana meluncurkan tiga model hybrid baru, dengan salah satunya diproduksi di dalam negeri.

Untuk meningkatkan daya saing mobil listrik, Pengamat Otomotif dan Akademisi ITB, Yannes Martinus Pasaribu, menyarankan agar produsen lebih menargetkan generasi milenial akhir dan Gen Z awal, yang lebih melek teknologi dan terbuka terhadap tren kendaraan listrik.

Ekonomi

Anggaran Coretax Kembali Jadi Perdebatan

15 Feb 2025

Proyek sistem administrasi pajak Coretax DJP yang diklaim canggih kini mendapat sorotan karena anggaran yang membengkak dan dugaan ketidaksiapan sistem sebelum peluncuran. Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) Rinto Setiyawan mengungkapkan bahwa proyek ini tidak hanya menghabiskan Rp 1,3 triliun, tetapi mencapai Rp 5,4 triliun. Biaya tinggi ini diduga disebabkan oleh gaji pegawai yang direkrut dua kali lipat dari pegawai biasa serta kenaikan pangkat tanpa dasar hukum.

Selain itu, Rinto juga mengkritik perubahan mendadak dari sistem PSIAP menjadi Coretax pada Agustus-September 2024, yang mengejutkan banyak pegawai teknis karena sistem dinilai belum siap untuk diluncurkan pada Januari 2025. Pengembang Coretax, yakni LG CNS dan Qualysoft, disebut banyak menggunakan software gratis dalam pengembangannya.

Rinto menilai pengembangan Coretax mengalami kesalahan urutan, di mana regulasi dan aplikasi didahulukan sebelum proses bisnis tersusun dengan baik, menyebabkan sistem tidak berjalan optimal. Akibatnya, IWPI telah melaporkan dugaan korupsi proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025, dan KPK telah meminta klarifikasi lebih lanjut mengenai laporan tersebut.

Sementara itu, Ditjen Pajak masih menjalankan dua sistem pajak sekaligus, yakni Coretax DJP dan sistem lama. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa Ditjen Pajak diberikan waktu hingga akhir April 2025 untuk memperbaiki Coretax, dengan syarat tidak mengganggu penerimaan negara, terutama dalam masa pelaporan SPT Tahunan PPh.

Dengan adanya dugaan penyimpangan ini, transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Coretax menjadi penting agar sistem pajak yang diharapkan efisien justru tidak menjadi beban negara.

Ekonomi

Sinergi BUMN & Kampus untuk Optimalisasi Tambang

15 Feb 2025

Pemerintah dan DPR RI sedang mempercepat pembahasan RUU Minerba dengan target penyelesaian pada 18 Februari 2025. Salah satu perubahan penting dalam revisi ini adalah terkait pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) oleh perguruan tinggi. Bob Hasan, Ketua Baleg DPR RI, menjelaskan bahwa perguruan tinggi hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari tambang, sementara BUMN yang akan menjadi operator tambangnya. Keputusan ini telah disetujui dalam Panitia Kerja (Panja) Baleg pada 14 Februari 2025.

Namun, perubahan ini tidak berlaku bagi UMKM dan organisasi masyarakat keagamaan, yang tetap tidak diperbolehkan mengelola tambang. Menurut Tri Winarno, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, perguruan tinggi hanya sebagai penerima manfaat, bukan pemilik izin usaha pertambangan (IUP). Selain itu, RUU Minerba juga mengatur skala prioritas penerima tambang dan kepastian tata ruang dalam sektor pertambangan.

Meski begitu, proses pembahasan RUU ini dikritik oleh Bisman Bachtiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep). Ia menilai revisi ini hanya formalitas karena sudah ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah tanpa adanya perdebatan politik yang berarti. Ia juga mengkritik kurangnya transparansi dan partisipasi publik, karena RUU dan daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak dapat diakses secara terbuka. Menurutnya, hal ini menjadikan proses revisi cacat secara formal, mirip dengan revisi UU Minerba pada tahun 2020 yang dilakukan dalam waktu singkat di tengah pandemi Covid-19.

Dengan minimnya keterbukaan dalam pembahasan, revisi RUU Minerba ini menuai kekhawatiran terkait akuntabilitas dan dampaknya terhadap sektor pertambangan nasional.

Ekonomi

Investor Baru, Grup Jarum, Perkuat Fondasi Remala Abadi (DATA)

15 Feb 2025

PT Remala Abadi Tbk (DATA), perusahaan penyedia layanan internet, optimistis akan mencatat pertumbuhan signifikan pada tahun 2025, terutama setelah masuknya Grup Djarum sebagai pemegang saham pengendali baru. Akuisisi ini dilakukan melalui PT Iforte Solusi Infotek, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), yang membeli 40% saham DATA dari Verah Wahyudi Singgih Wong dan Jimmi Anka.

Direktur Utama DATA, Agus Setiono, menilai kemitraan dengan Grup Djarum akan memperkuat infrastruktur dan mempercepat ekspansi perusahaan, terutama dalam pengembangan jaringan dan layanan internet. Saat ini, DATA berfokus pada segmen business-to-business (B2B) dengan merek Tachyon, namun di tahun 2025 akan lebih agresif menggarap pasar business-to-customer (B2C) melalui produk Nethome, yang menawarkan koneksi hingga 100 Mbps dengan harga mulai Rp 200.000 per bulan.

Sebagai bagian dari ekspansi, DATA menargetkan pembangunan 500.000 home connect dengan investasi sekitar Rp 200-250 miliar. Secara keseluruhan, DATA mengalokasikan capex sebesar Rp 500 miliar untuk pengembangan jaringan dan infrastruktur. Dengan dukungan Iforte dan skema kerja sama operasi (KSO), Agus optimistis pendapatan DATA bisa tumbuh hingga dua kali lipat (100%) pada tahun 2025.

Hingga akhir 2024, DATA telah mengoperasikan 11.000 km fiber optic di 34 provinsi, dengan jaringan yang menghubungkan kota-kota utama seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Pada periode sembilan bulan hingga 30 September 2024, pendapatan DATA meningkat 13,1% menjadi Rp 249,01 miliar, sementara laba bersih melonjak 104,14% dari Rp 25,41 miliar menjadi Rp 52,25 miliar.

Dengan sinergi bersama Grup Djarum, penguatan infrastruktur, dan ekspansi ke segmen ritel, DATA berpotensi menjadi pemain utama dalam industri layanan internet di Indonesia.