Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40430 )

Rasio Kredit Macet Bank Besar Membaik

15 Feb 2025

Kualitas kredit empat bank besar di Indonesia sepanjang 2024 menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan rasio non-performing loan (NPL) di masing-masing bank. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatat rasio NPL terendah di 0,97%, turun dari 1,01% pada Desember 2023. Direktur Utama Darmawan Junaidi menegaskan bahwa Bank Mandiri memperkuat manajemen risiko dan menjaga rasio pencadangan di 304%.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat NPL gross di 1,8%, lebih baik dibandingkan Desember 2023 di 1,9%. Manajemen BCA menyebutkan kredit korporasi menjadi penyumbang utama NPL, mencapai 40,2% atau setara Rp 16 triliun.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) juga mencatat penurunan NPL dari 2,1% pada Desember 2023 menjadi 2% pada Desember 2024. NPL terbesar berasal dari bisnis UMKM kelas menengah yang mencapai 5,7%, meski membaik dari 6% di tahun sebelumnya. Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggaraini, menyatakan bahwa BNI tetap menjaga kualitas aset di tengah tantangan global.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatat rasio NPL 2,94%, turun dari 3,12% pada Desember 2023. Penyumbang terbesar NPL di BRI adalah UMKM kelas kecil dengan rasio 4,42%, membaik dari 4,88% tahun sebelumnya. Direktur Utama BRI, Sunarso, menekankan bahwa BRI telah mempersiapkan pencadangan yang cukup dengan rasio NPL coverage mencapai 215%. BRI menargetkan NPL tetap di bawah 3%, sambil tetap mendorong pertumbuhan kredit yang naik 6,7% menjadi Rp 1.355 triliun pada 2024.

Perbaikan NPL di bank-bank besar mencerminkan upaya penguatan manajemen risiko dan pencadangan kredit, meskipun masih terdapat tantangan dari sektor korporasi dan UMKM.

Ekonomi

Di Tengah isu Pemangkasan Anggaran, Proyek Pakai Hibah

15 Feb 2025

Di tengah isu pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga negara, Kementerian Komunikasi dan Digital mengusulkan agar penyelesaian pembangunan proyek Pusat Data Nasional atau PDN yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, menggunakan pinjaman dan hibah luar negeri atau PHLN. Usulan ini telah mendapat dukungan dari Komisi I DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan hal itu sebagai bagian dari dokumen kesimpulan rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Publik, dan Dewan Pers, Kamis (13/2/2025). Dalam kesimpulan, alokasi pagu anggaran Komdigi pada 2025 semula sebesar Rp 7,7 triliun. Setelah pemangkasan, total pagu anggaran menjadi sebesar Rp 3,8 triliun. Pagu setelah efisiensi ini mencakup pagu anggaran tiga mitra Kementerian Komdigi, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Komisi Informasi Publik Pusat, dan Dewan Pers.

”KomisiIDPR mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Komdigi sebesar Rp 9,6 triliun yang di dalamnya termasuk Rp 280 miliar dari PHLN yang dipergunakan untuk menyelesaikan proyek PDN Cikarang. PDN Cikarang harus segera selesai dan beroperasi. Sekarang, masih pakai PDN sementara yang rentan diretas,” ujar Dave. Pembangunan proyek PDN Cikarang sejauh ini sudah dibiayai pinjaman Pemerintah Perancis dan APBN. Total anggaran pembangunan proyek ini mencapai Rp 2,7 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi Ismail menjelaskan, penyelesaian proyek PDN Cikarang memang perlu kucuran PHLN baru atau tambahan khusus. Tujuannya agar menjamin PDN Cikarang dapat beroperasi. Saat ini pembangunannya sudah hampir final. ”Kami sedang mendiskusikan hal itu (kucuran PHLN baru) dengan Kementerian Keuangan,” ucapnya. Ismail menambahkan, secara prinsip, operasionalisasi PDN Cikarang memerlukan PDN cadangan untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan data yang tersimpan. Dengan kata lain, pengelolaan PDN seharusnya tidak terpusat di satu titik lokasi.

”Jadi, kebutuhan PDN pada jangka panjang memang masih besar. PDN Batam semestinya bisa menjadi PDN redundant, tetapi tawaran pinjaman pada pihak Korea Selatan tidak berjalan baik sehingga tidak dilanjutkan,” kata Ismail. Anggaran KNKT Seperti Kementerian Komdigi, anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga terpangkas. Kemenhub menerima pagu anggaran efektif sebesar Rp 17,7 triliun. Namun, Komite Nasional Keselamatan Transportasi(KNKT)tidak mengantongi anggaran untuk menginvestigasi kecelakaan. Imbasnya, instansi tersebut terancam tidak dapat menjalankan tugas dan perannya mengkaji ragam kecelakaan yang terjadi. ”Pemangkasan anggaran memang terjadi pada semua (lini). Kami sedang minta untuk mengajukan anggaran yang paling minimal untuk KNKT,” ujar Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono saat dihubungi di Jakarta, Jumat (14/2). Kemenhub tengah berupaya agar KNKT mendapatkan tambahan anggaran. Beberapa di antaranya anggaran untuk perjalanan dinas investigasi, langganan perangkat lunak (software) guna membaca kotak hitam, baik kapal maupun pesawat; langganan internet; dan pembelian alat pelindung diri. (Yoga)

Ekonomi

Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran

15 Feb 2025

Idealnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah perlu didukung. Bila perlu, kebijakan tersebut dikawal publik sekaligus diawasi agar konsisten. Alasannya sederhana, selama ini kerap kali terjadi kebocoran anggaran negara akibat praktik-praktik pemborosan, penyelewengan, hingga korupsi. Namun, meski Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi khusus terkait efisiensi anggaran, pada praktiknya kebijakan tersebut tidak mudah terealisasi. Publik malah cenderung melihat bahwa pemerintah inkonsisten dalam mempraktikkan kebijakan efisiensi anggaran. Dalam beberapa hari terakhir kita melihat ada kebijakan pemerintah pusat yang justru kontradiktif dengan upaya efisiensi dan malah terkesan memboroskan anggaran. Pengangkatan staf khusus di sejumlah kementerian hingga kegiatan retret kepala daerah terpilih jauh dari kesan pemerintah serius mengefisienkan anggaran. Instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran yang dikeluarkan di awal masa jabatannya mungkin agak bertolak belakang dengan postur kabinet pemerintahannya yang lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Meski mungkin Presiden ingin lebih fokus dalam menangani berbagai permasalahan, sehingga ada penambahan portofolio dalam Kabinet Merah Putih. Namun, menambah jumlah kementerian dengan pos menteri dan wakil menteri yang diisi oleh para politisi pendukung pemerintah lebih terasa semangat akomodasi politiknya dibandingkan upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Seharusnya postur birokrasi pemerintahan tetap ramping dan sederhana sehingga lebih efisien dalam bekerja. Rekrutmen staf khusus oleh sejumlah menteri jelas mengesampingkan birokrasi yang ramping dan efisien. Pemerintah sebenarnya dapat belajar dari negara-negara lain dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Amerika Serikat dan Vietnam menjalankan efisiensi anggaran dengan semangat memangkas birokrasi.

Reformasi birokrasi dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dapat dijalankan sebagai salah satu kebijakan efisiensi anggaran. Semangatnya bukan semakin memperbesar postur birokrasi. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran lebih terasa berdampak pada pegawai pemerintah di level menengah ke bawah. Sementara pejabat di level atas hingga tingkat menteri masih belum ada semangat penghematan anggarannya. Para pejabat level atas masih mendapatkan fasilitas pengawalan hingga mobil dinas mewah berkapasitas mesin sangat besar. Ruangan mereka masih tetap sejuk dengan pendingin udara, sementara para pegawai negeri di level bawah terpaksa mencari tempat di luar kantor untuk sekadar ngadem dari panasnya suhu udara. Bila inkonsistensi efisiensi anggaran ini tetap berlanjut, kita khawatir niat baik pemerintah agar banyak program prioritas dapat terwujud sesuai targetnya malah tidak tercapai. (Yoga)

Ekonomi

Presiden Prabowo Menegaskan Honorer hingga Uang Kuliah Tak Terdampak

15 Feb 2025

Pemerintah menegaskan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan anggaran tidak akan berdampak pada tunjangan kinerja dosen, beasiswa, dan uang kuliah. Efisiensi juga dipastikan tak akan berdampak pada tenaga honorer. Tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga honorer. ”Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer. Jadi, tidak PHK,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat mengklarifikasi sejumlah isu yang beredar terkait dampak efisiensi anggaran negara, bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Selain Sri Mulyani, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta para Wakil Ketua DPR, mulai dari Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, hingga Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dasco menyatakan, klarifikasi oleh Sri Mulyani dibutuhkan agar tidak terjadi simpang siur informasi terkait penghematananggaran. ”Ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan masyarakat selaku konstituen kami kepada DPR,” kata Dasco kepada Sri Mulyani di hadapan para awak media. Tukin dosen Selain tenaga honorer, Sri Mulyani memastikan tunjangan kinerja (tukin) 97.734 dosen dari empat kategori dosen di perguruan tinggi negeri bakal tetap cair. Keempat kategori dosen dimaksud, dosen dari perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), dosen untuk perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU), dosen dari PTN satuan kerja (PTN-Satker), dan dosen di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Sri Mulyani menjelaskan, dosen PTN-BH telah dan terus mendapatkan tunjangan kinerja sesuai standar. Dosen untuk PTN-BLU telah menerima renumerasi atau tunjangan kinerja.

Sri menekankan, pada dosen PTN-BLU yang belum menerapkan sistem remunerasi akan menerima tunjangan yang sama. Remunerasi tersebut juga akan didapatkan dosen PTN-Satker dan LLDikti dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. ”Jadi, mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi,tetapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi. Saat ini kami se- dang memproses penghitungan dan pendataan, perpres (peraturan presiden) juga dalam proses untuk final dan akan diselesaikan dalam waktu dekat,” paparnya. Selain tunjangan untuk dosen, Sri Mulyani juga menekankan, biaya operasionalisasi kampus, uang kuliah, hingga beasiswa juga tak akan terdampak. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga dipastikan tidak terdampak efisiensi. Sebanyak 40.030 penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga dipastikan akan tetap mendapatkan haknya. (Yoga)

Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto Mengajak Para Elite Partai Politik Pendukung Pemerintahannya

15 Feb 2025

Presiden Prabowo Subianto mengajak para elite partai politik pendukung pemerintahannya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus untuk membentuk koalisi permanen yang mendukung pemerintahan yang dipimpinnya hingga 2029. Atas ajakan tersebut, semua elite parpol di KIM Plus menyatakan kesiapannya. Namun, untuk mendukung Prabowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029, sejumlah elite parpol belum bersikap. Ajakan menjaga koalisi itu disampaikan Prabowo dalam silaturahmi bersama pimpinan partai politik (parpol) KIM Plus di kediaman Presiden, di Hambalang,Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). Semua pimpinan parpol anggota KIM Plus hadir dalam silaturahmi ini. KIM Plus merupakan gabungan parpol pendukung Prabowo pada Pilpres 2024, di antaranya Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat, plus tiga parpol nonpendukung Prabowo di Pilpres 2024. Tiga partai dimaksud, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hadir pula dalam silaturahmi ini para anggota Kabinet Merah Putih serta kepala daerah terpilih yang diusung oleh KIM Plus pada Pilkada 2024. Acara ini berlangsung tertutup selama sekitar tiga jam. Seusai acara silaturahmi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan, dalam acara silaturahmi itu, Presiden menyampaikan keinginannya agar KIM Plus bisa menjadi koalisi permanen. Hal ini dinilai Prabowo sangat penting karena pemerintahan membutuhkan soliditas koalisi yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa ke depan. PKB pun, lanjut Muhaimin, menyambut baik ajakan Prabowo tersebut. Sebab, menurut dia, untuk percepatan pembangunan, koalisi pemerintahan harus kuat dan terus bersatu. Namun, saat ditanya apakah PKB akan mendukung Prabowo maju kembali di Pilpres 2029, Muhaimin tidak menjawab. ”Makasih ya,” ujarnya sambil meninggalkan wartawan.

Pada Kamis (13/2), dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra yang dihelat di Hambalang, Gerindra sudah menatap Pilpres 2029. Saat itu, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, Gerindra menginginkan agar Prabowo kembali diusung sebagai capres di Pilpres 2029. Keinginan Prabowo membentuk koalisi permanen juga diungkapkan oleh beberapa elite parpol yang mengikuti acara silaturahmi KIM Plus. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, misalnya. Ia menyebut, semua parpol KIM Plus sudah memiliki kesepahaman untuk membentuk koalisi permanen hingga 2029. ”Kami sudah berpikir koalisi permanen. Semua partai solid, satu visi, loyal kepada Pak Prabowo,” ucap Idrus. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI)Raja Juli Antoni mengatakan, sebaiknya koalisi ini dilanjutkan sampai Pilpres 2029. PSI menyatakan siap mendukung Prabowo di Pilpres 2029. (Yoga)

Ekonomi

Pemerintah dan DRP RI Memastikan Pelayanan Publik danBelanja Sosial Tetap Berjalan

14 Feb 2025

Pemerintah dan DRP RI memastikan pelayanan publik dan belanja sosial tetap berjalan, kendati ada efisiensi anggaran APBN dan APBD 2025. Ini terjadi setelah pemerintah dan DPR melakukan rekonstruksi anggaran. Lewat rekonstruksi, pemerintah mengisi pos anggaran strategi terkait pelayanan publik, yang tadinya nihil. Contohnya anggaran pemeliharaan jalan yang dipegang Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sejalan dengan itu, anggaran Kementerian PU ditambah dari Rp 29 trilun menjadi Rp 50,5 triliun, setelah sebelumnya dipangkas RP 81 trilun dari Rp 110 triliun. Pemangkasan anggaran diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Efisiensi yang dilakukan melalui total pemotongan belanja sekitar Rp306,69 triliun atau sekitar 8,4% dari belanja APBN, yang terdiri atas efisiensi belanja K/L sekitar Rp 256,1 triliun (pengurangan 22,1%) dan pemotongan transfer ke daerah sekitar Rp 50,59 triliun (pengurangan 5,5%). (Yetede)

Ekonomi

Trump Jadi Jembatan Perdamaian Ukraina-Rusia

14 Feb 2025

Presiden Amerika Serikat (AS) DOnald Trump mengubah kebijakan AS selama tiga tahun terakhir terhadap Ukraina. Ia pada Rabu (12/2/2025) waktu setempat mengatakan bahwa Vladimir Putin telah sepakat untuk memulai perundingan guna mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Trump mengatakan bahwa ia menghabuskan lebih dari satu jam di telepon dengan Putin. "Dan saya pikir kita sedang dan perjalanan menuju perdamaian (antara Ukraina dan Rusia)," kata Trump. Ia mengatakan bahwa kemudian berbicara dengan Presiden Ukraina Vododymyr Zelensky. Tetapi Trump tidak berkomitmen apakah Ukraina akan menjadi peserta yang setara dalam peurndingan antara AS dengan Rusia. "Saya pikir Presiden Putin mengingkan perdamaian dan Presiden Zelensky (juga) menginginkan perdamaian dan saya juga menginginkan perdamaian. Saya hanya ingin melihat orang-orang tidak lagi mati terbunuh," kata Trump. Mengenai percakapannya dengan Putin, Trump mengatakan banyak orang yang tidak benar-benar tahu apa yang dipikirkan Putin. Namun kata Trump, dirinya yakin bahwa Putin juga menginginkan perang itu berakhir. (Yetede)

Ekonomi

Petrosea Cetak Rekor Kontrak Tertinggi Sebesar Rp64,3 triliun

14 Feb 2025

Emiten milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk (PTRO) membukukan kontrak (backlog) sebesar Rp64,3 triliun pada 2024, yang merupakan pertumbuhan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai backlog tersebut juga merupakan nilai tertinggi sepanjang lebih dari setengah abad Petrosea berkiprah di sektor pertambangan dan konstruksi. "Dibekali dengan keahlian rekam jejak lebih dari lima dekade di industri ini, Petrosea berada dalam posisi yang kuat untuk merealisasikan strategi bisnisnya dan memberikan nilai tambah kepada para investor kami yang beragam. Pencapaian ini merupakan wujud nyata kepercayaan masyarakat dan investor yang makin besar terhadap kinerja dan prospek pertumbuhan Petrosea, bahkan saat ini maupun masa yang akan datang," kata Chief Investment Officer Petrosea Kartika Hendrawan. Kartika mengungkapkan, beberapa kontrak baru yang berhasil diperoleh di antaranya adalah perjanjian jasa pertambangan dengan PT pasir Bara Prima. Kontrak dengan durasi life of mine ini, bernilai Rp 17,4 triliun. (Yetede)

Ekonomi

Menggenjot Kredit Konsumer Tahun Ini

14 Feb 2025

PT Danamon Indonesia Tbk bersama dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) dan didukung oleh MUFG Bank, Ltd. (MUFG) menggenjot kredit konsumer tahun ini. Salah satunya dengan kembali mendukung gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Chief of Business & Portfolio Officer Adira Finance Harry Latif menjelaskan, pihaknya bersama dengan Bank Danamon didukung MUFG sudah tahun keempat sebagai official main partner. Hal ini dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekosistem otomotif di Indoneia. Menurut dia, partisipasi di IIMS sejalan dengan strategi perusahaan, yaitu diperluas portfolio dan juga diverifikasi produk untuk mempertahankan bisnisnya. Pada tahun lalu Adira Finance mencatatkan pertumbuhan pembiayaan IIMS sebesar 18% secara tahunan (year on year/yoy). "Dengan tren positif ini, Adira Finance yakin di 2025 ini dengan banyak produk yang ada disini, produk baru, produk-produk eksisting, kami yakin akan tetap naik 15-20% dibandingkan 2024," jelas Harry. (Yetede)

Ekonomi

Pemerintah Menilai Penyaluran Solar Bersubsidi Sering Salah Sasaran

14 Feb 2025

BELUM lama setelah kekisruhan pembatasan distribusi gas elpiji 3 kilogram, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berencana memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Alasannya sama, pemerintah menilai penyaluran solar bersubsidi kerap tidak tepat sasaran sehingga perlu ditertibkan. Bahlil berujar solar bersubsidi yang ditujukan untuk penggunaan non-komersial justru banyak digunakan industri besar. "Saya tahu pemainnya bakal ribut lagi, tapi enggak apa-apa. Ini untuk rakyat," kata Ketua Umum Partai Golkar tersebut dalam pembukaan rapat kerja nasional Golkar di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025. Sepanjang 2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat volume penyaluran solar bersubsidi yang terverifikasi mencapai 17,62 juta kiloliter. Jumlah tersebut lebih tinggi dari volume penyaluran pada tahun sebelumnya yang sebesar 17,57 kiloliter. Adapun pada 2020-2024, total penyaluran solar bersubsidi tercatat sebanyak 82,39 juta kiloliter. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan pihaknya sedang bersiap menekan batas maksimal pembelian solar bersubsidi. Saat ini batas maksimal volume penyaluran solar per hari adalah 60 liter untuk kendaraan roda empat, 80 liter buat kendaraan roda enam, dan 200 liter bagi kendaraan roda enam lebih. Ia menilai batas itu terlalu tinggi karena melebihi kapasitas tangki kendaraan sehingga berpotensi disalahgunakan.

BPH Migas pun mengkaji persoalan tersebut bersama tim Universitas Gadjah Mada. Erika menyebutkan perhitungan volume BBM bersubsidi, baik jenis BBM tertentu seperti solar bersubsidi maupun jenis BBM khusus penugasan seperti Pertalite, akan didasarkan pada jumlah BBM yang benar-benar keluar dari ujung nozzle dispenser stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan perhitungan berbasis nozzle, data penyaluran BBM bersubsidi akan lebih transparan dan akurat. "Saat ini kami masih menunggu peraturan Menteri Keuangan. Setelah itu, pedoman teknisnya akan kami tetapkan," kata Erika dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 10 Februari 2025. Selama ini, pengawasan distribusi solar bersubsidi mengandalkan quick response code (QR code) melalui aplikasi MyPertamina. Menurut Erika, sistem ini sebetulnya efektif untuk mengurangi potensi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Hal itu tecermin dari data konsumsi BBM bersubsidi yang cenderung turun.(Yetede)