Transaksi mesin electronic data captured (EDC) sudah mulai mengalami perbaikan sejak akhir -akhir tahun lalu seiring dengan kegiatan pusat perbelanjaan sudah mulai ramai. Namun, transaksinya masih belum kembali pulih seperti kondisi sebelum masa pandemi Covid-19.

Beberapa bank justru masih mencatat penurunan transaksi sepanjang kuartal l-2021 dibanding periode yang sama tahun lalu. Bank CIMB Niaga misalnya mengalami penurunan frekuensi maupun volume transaksi EDC sebesar 29% pada periode tersebut.

Bank Mandiri juga sudah mulai mengalami perbaikan transaksi EDC di kuartal I dari akhir tahun lalu. Namun, realisasinya belum kembali pada masa sebelum pandemi. Transaksi EDC Bank Mandiri pada sektor pariwisata seperti tour & travel dan hotel masih belum membaik. Sedangkan transaksi di merchant groceries, rumah sakit, gas station sudah naik.

EVP Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F Haryn mengatakan, frekuensi transaksi EDC Mandiri per Februari 2020 mencapai 98 juta transaksi dengan volume Rp 44,1 triliun. Hanya saja, ia tak menyebut pertumbuhan secara tahunan. Transaksi paling tinggi menurut Hera terjadi pada merchant groceries.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40, Pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas biaya pasang dan biaya beban air bersih. Ini berarti pelanggan tidak perlu membayar pajak atas konsumsi air bersih.

Biaya sambung/biaya pasan air bersih merupakan biaya penyambungan atau biaya pemasangan yang ditagih pengusaha kepada pelanggan atas kegiatan penyambungan instalasi air milik pengusaha kepada instansi air milik pelanggan.

Sementara biaya beban tetap air bersih adalah biaya yang ditagih pengusaha kepada pelanggan yang besarannya tidak dipengaruhi oleh volume pemakaian air. Adapun PP 58/2021 ini masih mengatur bahwa air minum kemasan tidak termasuk dalam pembebasan PPN air bersih sudah siap untuk diminum ini.

Sementara itu, pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai diterbitkannya PP 58/2021 untuk memperjelas kerancuan atas implementasi aturan sebelumnya.

Grab dikabarkan membeli 4% saham Emtek. Langkah ini dinilai memperbesar peluang OVO dan DANA untuk merger.

Decacorn Singapura, Grab dikabarkan membeli sekitar 4% saham konglomerat media di Indonesia Elang Mahkota Teknologi (Emtek). Langkah ini dinilai memperbesar peluang OVO dan DANA untuk merger. Nilai saham yang dibeli oleh Grab disebut-sebut lebih dari Rp 4 triliun. “Ini dalam penerbitan saham baru melalui skema private placement baru-baru ini,” kata sumber Straits Times, Kamis (15/4)

Emtek mengumumkan telah menerbitkan 4,76 miliar saham baru dalam penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Perusahaan pun mengantongi dana segar Rp 9,3 triliun. Hasil dari private placement  itu akan digunakan untuk mengembangkan bisnis Emtek, serta mendanai operasional harian.

Masuknya investor baru itu berdampak pada kepemilikan pemegang saham sebelumnya yang mengalami penurunan alias terdilusi. Ini termasuk kepemilikan saham bos Indofood Anthony Salim yang turun dari 9,08% menjadi 8,38%. Lalu kepemilikan bos Emtek Eddy K Sariaatmadja juga turun dari 24,9% menjadi 22,96%. Sedangkan saham milik Adikarsa Sarana terdilusi dari 11,53% menjadi 10,03%. 

Potensi OVO dan DANA Merger 

Dalam keterbukaan informasi terkait laporan keuangan kuartal IV tahun lalu, anak usaha Emtek yakni Kreatif Media Karya (KMK) menjual 6% saham Elang Andalan Nusantara (EAN) Rp 76 miliar pada 30 Desember 2020. 

Sedangkan Grab yang dikabarkan membeli 4% saham Emtek, mendukung OVO. Masuknya decacorn Singapura itu ke Emtek dinilai membuka peluang OVO dan DANA merger. Kabar OVO dan DANA akan merger sebenarnya sudah berhembus sejak 2019. Pendiri sekaligus pemilik Lippo Grup Mochtar Riady mengatakan, perusahaannya menjual dua pertiga saham OVO. Pada akhir 2019, Grab dikabarkan dalam pembicaraan untuk membeli DANA dari Emtek. Sumber Reuters mengatakan, decacorn asal Singapura ini berencana menggabungkan OVO dengan DANA. Hal itu untuk melawan dominasi GoPay besutan Gojek.

(Oleh - HR1)

Bank Jago (ARTO) meluncurkan aplikasi pengelola keuangan yang mengedepankan fitur kantong (pockets) dan kolaborasi dengan ekosistem digital.

PT Bank Jago Tbk (ARTO) meluncurkan aplikasi pengelolaan keuangan pada hari ini, Kamis (15/4). Bank digital milik konglomerat Jerry Ng ini mengedepankan fitur kantong (pockets) dan kolaborasi dengan ekosistem digital sebagai keunggulan dalam Aplikasi Jago tersebut.

Direktur Utama Bank Jago Kharim Siregar memandang Aplikasi Jago sebagai solusi keuangan yang berpusat pada kehidupan. Ia mengklaim pengelolaan uang bisa lebih sederhana, kolaboratif, dan inovatif sehingga menempatkan aspek hidup sebagai prioritas utama, sementara keuangan berada di prioritas selanjutnya.

Kharim mengatakan, sejak awal didirikan, Bank Jago sudah memiliki konsep sebagai bank berbasis teknologi yang mampu tertanam dalam ekosistem digital. Teknologi Bank Jago juga memfasilitasi integrasi dengan sejumlah mitra digital ekosistem menggunakan Application Programming Interface (API). Bank Jago telah menjalin kemitraan strategis dengan Gojek, yang saat ini memiliki saham Bank Jago sebesar 21,4% melalui Gopay sejak Desember 2020. Kharim mengaku, saat ini integrasi produk antara Jago dan Gojek telah berada di tahap lanjut.

Transformasi Bank Artos menjadi bank digital berawal pada 2019, dimana PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia (MEI) dan Wealth Track Technology Limited (WTT) masuk sebagai pemegang saham. Pengendali baru melakukan akuisisi saham Bank Artos sebesar 37,65% oleh MEI dan 13,35% oleh WTT. Ada dua pebisnis besar di balik perusahaan tersebut, yaitu Jerry Ng dan Patrick Walujo.

(Oleh - HR1)

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan pelepasan 11.637 ton ekspor produk ikan di berbagai wilayah Indonesia. Ekspor produk perikanan senilai Rp 1,012 triliun tersebut akan dilepas ke 40 negara tujuan yang tersebar di Asia, Eropa dan Amerika.

Pelepasan ekspor produk perikanan yang dikirimkan terdiri dari 157 jenis perikanan dengan rincian perikanan hidup, segar, beku, dan produk olahan ikan.

Lebih lanjut, Trenggono juga meminta jajarannya untuk memfasilitasi para pelaku usaha perikanan agar dapat eksis di pasar dunia, baik dalam bentuk pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, hingga memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk yang dihasilkan

Sebagai informasi, pelepasan ekspor ini menjadi pusat kegiatan Indonesia Satu Ekspor Indonesia Pelepasan ini diikuti pelepasan lainnya oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM KKP di 22 bandara dan 23 pelabuhan laut yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Balai KIPM Banjarmasin mendukung kegiatan Indonesia Satu Ekspor dengan menyelenggarakan pelepasan ekspor produk perikanan wilayah Kalsel.

Kepala Balai KIPM Banjarmasin, Sokhib menyatakan, produk ekspor yang dilepaskan adalah produk non hidup sebanyak 47.269,80 kilogram dan produk hidup sebanyak 21.960 ekor. “Dengan nilai ekspor sebesar Rp 6.040.349.353,” kata dia.

Pada 2021, Kalsel mempunyai 9 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang 7 di antaranya telah melakukan ekspor produk perikanan ke negara Malaysia, Singapura, Cina, Jepang, Taiwan, Vietnam, Korea dan Eropa.

Komoditi unggulan ekspor perikanan Kalsel adalah kepiting, udang segar beku, udang masak beku, rajungan segar, Labi-labi, dan Udang rebong asin segar.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono melalui perwakilannya mengatakan sampai sekarang UPI di Kalsel ada 27 dari 13 unit pengolahan ikan.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Pihaknya mencatat, selama pandemi pertumbuhan ekonomi digital meningkat 11 persen.

Pertumbuhan ini, lanjut dia tidak lepas dari perusahaan rintisan atau startup di Indonesia yang terus tumbuh. “Apalagi perusahaan startup ini memberikan andil dalam penyerapan tenaga kerja dan dapat membantu meminimalisir atau menurunkan angka pengangguran di Indonesia, “ ujar Gati dalam diskusi virtual, Rabu (14/4) kemarin.

Gati memberi contoh salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi online, yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap lapangan pekerjaan di Indonesia. Sembari menjelaskan, solusi teknologi yang ada pada perusahaan startup ini merupakan sebuah solusi yang menarik minat pasar global.

CEO Indodax Oscar Darmawan sendiri menyebutkan, kehadiran Bitcoin sejatinya sama dengan kehadiran teknologi blockchain, dimana Blockchain dan Bitcoin hadir bukan untuk menggantikan ekosistem yang ada selama ini. Tetapi teknologi ini hadir untuk melengkapi ekosistem yang sudah ada.

Transaksi Bitcoin di Indonesia sendiri sebenarnya tergolong kecil, yaitu hanya 1 persen dari transaksi volume global. Ia membantah sehubungan dengan rumor seputar transaksi saham turun karena naiknya transaksi kripto. Menurutnya, hal itu tidak benar karena volume dan transaksi kripto memang sedang naik di seluruh dunia.

Pelaksana Tugas (Pit) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman melepas ekspor komoditi perikanan dengan nilai mencapai Rp97 milliar di Balai Besar Karantina ikan, Pengendalitan Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Rabu (14/4) kemarin.

“Salah satu bentuk dukungan pemerintah, yakni dengan berupaya membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura dan pihak terkait lainnya, agar menghadirkan penerbangan langsung dari Makasar ke berbagai negara tujuan ekspor,” ujarnya.

Menurutnya perlu ditingkatkan kapasitas pengangkutan, mengingat negara-negara Asia lainnya seperti Arab Saudi, Hongkong, China hingga Malaysia mempunyai masyarakat yang menyukai seafood atau makanan hasil laut.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Karantina Ikan,Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Sitti Chadidjah mengatakan, Sulsel adalah satu provinsi dengan produksi perikanan yang sangat besar. Bahkan jadi hub komoditi ekspor perikanan untuk wilayah Indonesia timur.

JAKARTA — Pemerintah perlu memitigasi risiko meningkatnya sengketa pajak sejalan dengan adanya perubahan tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh wajib pajak badan pada lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan 2020.

Sekadar informasi, batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan 2020 adalah 30 April 2021. Salah satu lampiran dalam SPT tersebut adalah laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik. Adapun tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru adalah PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Risiko sengketa meningkat lantaran substansi yang ada di dalam ketiga PSAK tersebut berbeda dibandingkan dengan sebelumnya sehingga berisiko menimbulkan multitafsir.

“Untuk perusahaan yang wajib menerapkan 3 PSAK baru di laporan keuangan mereka, ketiga standar akuntansi tersebut berpotensi meningkatkan tax dispute (perselisihan pajak),” kata Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono kepada Bisnis, Rabu (14/4). Khusus untuk PSAK 71 yang mengatur instrumen keuangan, substansi yang bisa menyebabkan tax dispute berasal dari keharusan pengakuan keuntungan dan kerugian, yang belum terealisasi (unrealized gains/losses).

Prianto mengatakan, untuk contoh unrealized gains, ketika perusahaan mengakui unrealized gains, keuntungan tersebut merupakan penghasilan dari sisi akuntansi. Berdasarkan penafsiran tekstual atas pengertian penghasilan di Pasal 4 ayat (1) UU PPh, unrealized gains tersebut merupakan penghasilan dan menjadi objek PPh. Akan tetapi, berdasarkan pemahaman kontekstual sesuai rumusan penghasilan yang tidak pernah berubah sejak 1983 hingga kini, pengakuan penghasilan mengacu pada doktrin realisasi.

(Oleh - HR1)