Pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor CPO berikut turunannya, sejak 23 Mei 2022. Langkah ini tentu saja perlu disambut positif. Namun, keputusan ini perlu dilihat sebagai langkah awal untuk melakukan penataan di dalam alur bisnis industri minyak sawit ke depan. Karena : Pertama, industri sawit memiliki mata rantai yang panjang dan manajemen yang kompleks, dari sisi sosial, politik, dan ekonomi. Industri ini contoh par excellence keterkaitan antara sektor pertanian dan industri dengan kepentingan yang tentu saja beragam. Mulai tahap penanaman di perkebunan sawit yang menghasilkan tandan buah segar (TBS). TBS diproses oleh pabrik kelapa sawit, baik melalui pembelian dari tengkulak maupun hasil kebun sendiri, untuk menghasilkan CPO dan minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil/PKO). Penjualan untuk ekspor sudah bisa dimulai setelah proses ini dilakukan. Namun, jika tidak diekspor, CPO dapat diolah melalui proses penyulingan di pabrik rafinasi menjadi bahan turunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minyak goreng dan mentega. Kedua, keterkaitan itu sayangnya menggambarkan pula perbedaan konsentrasi aset dan modal yang cukup mencolok. Dari sisi kepemilikan lahan, Kementan dan BPS memperkirakan total lahan kebun sawit yang dimiliki rakyat per 2021 seluas 6,1 juta hektar, sedangkan yang dikelola oleh 2.892 perusahaan swasta seluas 8,4 juta hektar. Ketiga, proses distribusi bahan turunan minyak sawit, seperti minyak goreng, sangat mengandalkan peran distributor sebagai pedagang besar hingga dapat di- konsumsi oleh rumah tangga.

Kompleksitas bisnis minyak sawit dengan perputaran modal yang sangat besar ini juga menghadirkan intervensi yang besar juga dari pemerintah sejak hulu hingga ke hilir. Di hulu, pemerintah melakukan intervensi melalui Peraturan Kementan No 98 Tahun 2013 yang mengatur kepemilikan kebun sawit minimal 20 % total kebutuhan bahan baku untuk mendapatkan izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P). Sementara peraturan yang sama juga mengatur bahwa kapasitas minimal untuk mendapatkan IUP-P kelapa sawit adalah lima ton TBS per jam. Intervensi ini justru menciptakan barrier to entry (hambatan untuk masuk) yang besar bagi pemilik lahan kebun sawit rakyat. Usaha perkebunan rakyat yang memiliki lahan terbatas akan kesulitan menghasilkan produk turunan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, TBS hasil kebun rakyat menjadi sangat bergantung kepada pengepul atau tengkulak dalam menjual hasil produknya. Intervensi pemerintah juga dapat ditemukan dalam pengolahan biodiesel. Intervensi lain di sektor hilir adalah DMO dan domestic price obligation (DPO) terhadap CPO di tengah tingginya harga minyak goreng pada awal 2022. Terutama, ketika harga CPO dunia meningkat tajam sebagai akibat dari pandemi Covid-19 dan disusul oleh perang di Ukraina. (Yoga)

Korban investasi emas bodong Rp 1 triliun oleh terdakwa Budi Hermanto sedikit lega setelah jaksa penuntut umum pada sidang lanjutan yang ke-30 di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, meminta majelis hakim agar aset terdakwa yang disita dikembalikan pada korban. ”Ini langkah penting agar penegakan hukum memperhatikan aspek pemulihan kerugian korban,” kata Rasamala Aritonang, kuasa hukum korban dari Visi Law Office, Selasa (24/5). (Yoga)

Pemerintah menempuh segala cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya dengan mengerek anggaran program subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi Rp 8,3 triliun di tahun 2022. Angka itu melejit hampir 11 kali lipat. Mengingat tahun lalu hanya anggaran tersebut cuma Rp 700 miliar. Kenaikan tidak terlepas dari upaya pemerintah memberikan tambahan potongan bunga KUR. Normalnya, bunga pinjaman KUR adalah 9% di tahun 2022. Dengan besarnya subsidi tersebut, banyak pihak mempertanyakan ketepatan sasaran KUR. Salah satunya Ekonom dan Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah. Ia mengkritik program ini lantaran belum melihat banyak manfaat. Ia mengakui KUR memberikan subsidi suku bunga dan mengurangi beban UMKM. "KUR tidak membantu UMKM yang selama ini tidak bisa mendapatkan pembiayaan bank. Para penerima KUR umumnya nasabah bankable. Yang selama ini sudah mendapatkan kredit bank dengan bunga komersial. Sementara UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank tidak terbantu," ujarnya ke KONTAN, Selasa (24/5).

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Ad Interim Sri Mulyani menerima laporan dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPR M. Nurdin pada Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5). Rapat Paripurna DPR mengesahkan revisi Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (UU PPP) menjadi Undang - Undang.

Dibukanya kembali aktivitas masyarakat dinilai dapat mendorong kinerja emiten properti. Salah satunya dari segmen pendapatan berulang (recurring income). Pada tiga bulan pertama tahun ini, beberapa emiten properti mencatatkan pertumbuhan positif pada segmen recurring income. Contohnya, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) membukukan pendapatan sewa ruang naik 38,26% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 340,11 miliar dan pendapatan hotel melesat 113,08% yoy menjadi Rp 151,5 miliar.

Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) akan melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue untuk memperkuat permodalan. Bank ini baru memiliki modal inti Rp 2 triliun pada Maret 2022. Bank Amar ini akan merilis 3,59 miliar saham baru atau sebesar 20,6% dari modal ditempatkan disetor penuh perseroan dengan nominal Rp 100 per saham. Melalui aksi korporasi tersebut, Amar bidik dana hingga Rp 1 triliun. Setiap pemilik 100 saham lama akan memperoleh 26 HMETD. Setiap HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp 280 per saham.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Mastercard menjalin kerjasama dengan Ayoconnect. Ini adalah platform open finance terbesar di Asia Tenggara dengan menjalankan program berbasis teknologi open banking. Mastercard menghadirkan insentif bagi masyarakat Indonesia yang melakukan pembayaran tagihan di platform online.

Disokong kenaikan harga komoditas tambang, tiga emiten BUMN di sektor tersebut makin royal menebar dividen kepada para pemegang sahamnya. Kucuran dividen yang deras sekaligus mengonfirmasi posisi neraca keuangan yang solid dan prospek kinerja yang cerah pada 2022. Pada Selasa (24/5), tiga emiten anak usaha PT Inalum (Persero) kompak menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Salah satu agenda yang dibahas PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Timah Tbk. (TINS) dalam RUPST ialah pembagian dividen dari laba tahun buku 2021. Hasilnya, PTBA memutuskan untuk membagikan seluruh laba bersih yang diperoleh sepanjang 2021 senilai Rp7,91 triliun menjadi dividen. Jumlah tersebut naik tajam dari dividen tahun buku 2020 sebesar Rp835,38 miliar dengan rasio 35% dari laba bersih Rp2,38 triliun. Arsal Ismail, Direktur Utama Bukit Asam, mengatakan pembagian dividen 100% dilakukan perseroan karena cash-flow yang dimiliki relatif cukup besar sampai akhir tahun lalu, yakni sekitar Rp13 triliun.

Sekretaris Perusahaan TINS Abdullah Umar Baswedan mengatakan perseroan bakal fokus pada peningkatan volume produksi dan bijih timah berbiaya rendah dari penambangan offshore. Hal itu dilakukan agar profit margin yang optimal dapat dipertahankan. Total jenderal, dividen yang dikucurkan tiga BUMN tambang mencapai Rp9,29 triliun atau 83,93% dari total laba bersih tahun buku 2021. Sebesar 65% dari kucuran dividen emiten BUMN tambang itu bakal masuk ke kantong Inalum yang kemudian disetorkan ke dalam kas negara. Dalam APBN 2022, pemerintah membidik penerimaan dividen dari BUMN sekitar Rp35,6 triliun yang mayoritas bersumber dari bank pelat merah.

Bank Indonesia perlu mencermati dinamika inflasi yang berpotensi meroket di atas kendali pada tahun ini, kendati pemerintah telah menaikkan target maksimal inflasi dari 3% menjadi 4%. Kalangan ekonom memperkirakan tingkat inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada tahun ini berpeluang mencapai 4%—6% akibat naiknya harga energi dan pangan. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) perlu merespons lebih dini dinamika inflasi tersebut melalui kebijakan suku bunga acuan. “Di tengah tren kenaikan suku bunga acuan global, sangat berisiko untuk BI terus menahan suku bunga,” kata dia kepada Bisnis, Selasa (24/5).

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengestimasi, inflasi akan berada di atas 4,6% pada tahun ini sehingga bank sentral memiliki alasan untuk melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Menurutnya, inflasi akan meningkat secara substansial dan fundamental pada semester II/2022, sehingga pada kondisi tersebut BI perlu melakukan respons melalui kebijakan moneter. Kendati demikian, kekhawatiran mengenai lonjakan inflasi juga disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo yang memperkirakan pada tahun ini berpotensi di atas 4%. Perry menjelaskan tekanan inflasi sangat bergantung pada respons kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga komoditas global.

Upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 harus berjalan bersamaan dengan transisi ke energy yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia menyerukan agar hal itu dilakukan secara kolaboratif antarnegara. ”Kami menyatakan sudah saatnya semua negara duduk bersama secara setara guna mengatasi persoalan lingkungan sebagai dampak perubahan iklim,” ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat membuka paviliun Indonesia di Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia (Annual Meeting World Economic Forum/WEF 2022), Senin (23/5), di Davos, Swiss. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia saat ini fokus untuk menghentikan lebih dini sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan mengadopsi energi terbarukan. Tantangannya adalah menyediakan pendanaan yang cukup untuk dua fokus tersebut.

WEF 2022 mengusung tema ”Working Together, Restoring Trust”. Isu yang dibahas meliputi kebijakan pemerintah dan strategi bisnis dengan latar belakang pandemi global, konflik Ukraina-Rusia, serta tantangan geoekonomi. Forum ini berlangsung 22-26 Mei 2022. Puluhan pemimpin negara Mengutip AFP, lebih dari 50 kepala negara atau pemerintahan hadir di forum ini. Mereka bagian dari 2.500 anggota delegasi, mulai dari pemimpin bisnis, akademisi, sampai tokoh masyarakat. Inflasi menjadi perhatian utama karena harga energi dan pangan melonjak drastis. Situasi ini menambah kekhawatiran akan bahaya kelaparan di negara-negara yang bergantung pada gandum dari wilayah tersebut. ”Pandemi menyebabkan kenaikan tajam harga pangan dan energi. Tak semua orang mampu menyikapi kenaikan itu,” kata Direktur Eksekutif Oxfam Gabriela Bucher. (Yoga)