Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden meluncurkan inisiatif perdagangan Asia-Pasifik baru di Tokyo, Jepang pada Senin (23/5).  Inisiatif Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran atau Indonesia Pasicif Economic Framework for Framework for Prosperity (IPEF) ini melibatkan 13 negara, termasuk India dan Jepang yang  sudah mendaftar. Tetapi kehadiran IPEF masih menyisakan pertanyaan mengenai efektivitas pakta tersebut. Peluncuran IPEF sendiri dilakukan pada hari kedua lawatan Biden di Jepang. "Saya kita akan memenangkan kompetisi abad ke-21 bersama-sama," ujarnya disela  peluncuran yang dihadiri secara langsung oleh Kishida serta Perdana Menteri India Narendra Modi, dan hampir semua perwakilan dari negara lain. Menurut laporan yang dilansir AFP, IPEF berbeda dengan blok-blokan perdagangan sebelumnya karena tidak ada rencana  bagi anggota IPEF untuk merundingkan tarif  dan memudahkan akses pasar. (Yetede)

Menteri Perhubungan (menhub)  Budi Karya Sumadi memaparkan konsep transportasi merajut Nusantara, yang bermakna menjalin pulau-pulau di wilayah Indonesia  menjadi satu kesatuan  dengan transportasi sebagai alat penghubungnya. Kegiatan yang di gelar di Balai Sidang Senat UGM ini turut dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel, Ketua Komisi V DPR Lasarus, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta sejumlah pejabat Kemenhub, TNI/Polri,operator transportasi BUMN/swasta, asosiasi, dan pemangku kepentingan terkait. "Membangun infrastuktur transportasi bukan saja membangun bandara, pelabuhan, stasiun, dan rel, serta terminal, atau sekedar mengadakan pesawat, bus,kapal, dan kereta api, namun juga membangun sistem keselamatan, keamanan dan pelayanan yang akhirnya akan mencipatakan harapan dan peradaban baru," ujar Budi. (Yetede)

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoperasikan bus listrik pada armada bus Transjakarta masih jauh panggang dari api. Sebab, sampai saat ini baru satu operator bus Transjakarta yang memiliki armada bus listrik, yakni Mayasari Bakti. Sejak Agustus 2021, Mayasari Bakti telah mendatangkan 30 unit bus buatan Build Your Dreams (BYD) asal Cina. Selanjutnya, pada 8 maret lalu, Gubernur Jakarta Anis Baswedan meresmikan pengoperasian 30 bus listrik tersebut pada empat rute, yakni Terminal Senen-Bunderan Senayan  (IP), Tanah Abang-Terminal Senen (IR), Blok M-Tanah Abang (IN), dan Ragunan-Blok M (6N). Namun faktanya, Mayasari Bakti hanya mampu mengoperasikan tiga unit bus listrik (SPKL) di markas bus listrik Masyasari Bakti menjadi penyebab utama. Direktur Operasional Mayasari Bakti, Eris Mahpud, mengatakan perusahaan sedang membangun SPKL, untuk memenuhi kebutuhan daya listrik 30 unit bus listrik. (Yetede)

Amblasnya saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau saham GOTO menambah daftar kegagalan investasi  yang dilakukan perusahaan BUMN. Padahal investasi yang dibuat BUMN seharusnya dilakukan secara hati-hati serta melihat aspek governance, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan secara ketat. Peneliti BUMN dari Research Group Universitas Indonesia, Toto Pranoto, mengatakan, di setiap BUMN , terdapat komite investasi yang melibatkan direksi maupun komisaris. Arus keputusan harus merunut pada prosedur standar investasi tersebut. Toto menilai, jika sampai terjadi investasi serampangan, berarti komite dan pengawas dewan komisaris tidak berjalan secara efektif. Atau eksekutif (direksi) terlalu powerfull sehingga pengawasan dewan komisaris dan investasi kemudian diabaikan. ujar dia, kemarin. Dalam kasus GOTO, kerugian di pasar saham ditengarai terjadi karena kecenderungan harga saham teknologi dunia yang tengah meredup. Hal ini,menurut dia, tak terlepas karena keuangan  banyak perusahaan teknologi yang tidak sesuai dengan harapan kepercayaan investor menurun. (Yetede)

Hari ini Bank Indonesia (BI) akan menggelar Rapat Dewan Gubernur, untuk membahas bunga acuan. Konsesus para analis menunjukkan bank sentral tidak akan menaikkan suku bunga. Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi, BI akan mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5%. "BI harus menjaga stabilitas rupiah dan alias inflasi," kata Josua, Senin (23/5). Selisih bunga yang tipis, terutama dengan bunga acuan di Amerika Serikat (AS), berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah. Apalagi sentimen hawkish dari Fed mendorong penguatan dollar AS. Namun, Josua melihat, pelemahan rupiah cenderung lebih terbatas dibanding mata uang lain.

Tanda-tanda pemulihan ekonomi Indonesia terus menguat yang tercermin dari penerimaan pajak seluruh sektor utama yang April 2022 melesat. Namun, empat tantangan hebat bisa menghadang. Yakni lonjakan inflasi; kenaikan suku bunga; pengetatan likuiditas; pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melemah. "Tiga tantangan ekonomi dari efek global yang saling berkaitan, yakni inflasi tinggi hampir di seluruh negara menyebabkan suku bunga tinggi yang bisa menghambat pertumbuhan," sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan realisasi APBN 2022, Senin (23/5).

Pemerintah sudah memberikan pengantar Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun anggaran 2023 pada Sidang Paripurna DPR RI akhir pekan lalu. Pengantar ini sebagai dasar kebijakan untuk merumuskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyusunan KEM PPKF 2023 berbeda. Pertama, penyusunan KEM PPKF 2023 pada saat pandemi Covid-19 yang telah menginjak tahun yang ketiga. Tahun ini masih tahap transisi dari pandemi ke periode endemi dan normal baru. Pada beleid ini juga mengamanatkan defisit APBN kembali di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023. Selain itu burden sharing pemerintah dengan BI untuk menanggung biaya kritis, akan berakhir 2022.

Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menambah daftar panjang temuan kegiatan usaha pinjaman online (pinjol) ilegal. Kali ini, ada 100 pinjol yang berhasil ditutup. Sampai saat ini, SWI memang terus aktif memberantas pinjol ilegal yang masih meresahkan. Sejak tahun 2018 hingga April 2022 ini, jumlah pinjol ilegal yang ditutup sebanyak 3.989 pinjol ilegal.

Langkah pemerintah menambah anggaran subsidi energi dan menambah alokasi perlindungan sosial melalui APBN Perubahan 2022, diharapkan dapat menjaga daya tahan konsumsi di tengah ancaman kenaikan inflasi. Alhasil, sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terkendali, Bank Indonesia pun memiliki keleluasaan untuk menetapkan kebijakan moneter yang pro pada pertumbuhan ekonomi, dan bukan berpihak pada indeks harga konsumen (IHK) sebagaimana menjadi tren otoritas moneter di banyak negara. Apalagi, BI hingga saat ini masih melonggarkan kebijakan moneter, terutama tingkat suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang parkir di posisi 3,5% sejak Februari tahun lalu. Dunia usaha pun merespons antusias peluang BI menjaga suku bunga tetap rendah. Ketua Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani mengatakan pelaku usaha masih membutuhkan likuiditas yang terus berputar maksimal di masyarakat.

Sinyal kepada otoritas moneter untuk tetap bertahan dengan kebijakan yang pro pada pertumbuhan juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, ada dua faktor utama yang berisiko mengganjal laju pemulihan, yakni inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen menjaga tingkat inflasi sehingga suku bunga tetap ramah dunia usaha.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendukung upaya pembentukan lembaga atau entitas khusus batu bara yang bakal diimplementasikan pada Juni 2022. Entitas khusus itu rencananya bakal menarik iuran batu bara dari setiap penjualan bahan baku energi itu setelah harga dilepas pada mekanisme pasar. Iuran itu dialihkan untuk menambal harga yang dibayarkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menggunakan patokan terkini US$70 per ton. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan organisasinya mendukung pembentukan entitas khusus batu bara untuk menjamin pasokan bahan baku energi di dalam negeri. “Kami mendukung adanya entitas khusus batu bara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” kata Arsjad melalui pesan singkat, Senin (23/5). Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan kementeriannya masih melakukan sejumlah pembahasan tentang rencana penetapan entitas khusus. Kendati demikian, Ridwan me­­mastikan, entitas khusus batu bara itu bakal berlaku se­­suai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama dengan DPR.