Gadai emas PT Pegadaian menurun di momen Lebaran lalu. Produk gadai emas Pegadaian di April 2022 lalu sebesar Rp 38,4 triliun. Angka ini menurun sebesar 2,82% dibandingkan bulan sebelumnya, yang tercatat Rp 39,52 triliun. Direktur Keuangan PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha mengatakan, perkembangan tren bisnis gadai biasanya meningkat sebelum memasuki Ramadan seiring meningkatnya kebutuhan modal kerja masyarakat. Seperti untuk membeli barang untuk berjualan saat Ramadan.

Kegiatan World Economic Forum  (WEF) tahun 2022 yang diselenggarakan di Davos, Swiss, kali ini mengusung tema "Working, Together, Restoring Trust". WEF 2022 diselenggarakan sejak hari Minggu, tanggal 22-26 Mei 2022. BRI turut hadir  mengikuti forum ekonomi tingkat dunia tersebut, yang kali ini diwakili oleh Direktur Utama BRI Sunarso. Jumlah partisipan yang hadir dalam WEF 2022 sekitar 2.000 orang, yang merupakan perwakilan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia. Topik pertama membahas evaluasi dampak globalisasi serta tren globalisasi di masa depan. Topik kedua juga menarik minat banyak peserta WEF 2022 adalah hal-hal yang berkaitan dengan isu Environment, Social, dan Governance. "BRI melihat bahwa pelaku usaha segmen UMKM sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, memegang peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip ESG kedepan. Oleh karena itu, menjadi hal yang crucial  untuk memberikan edukasi  dan meningkatkan awareness dari para pelaku usaha UMKM akan pentingnya memastikan keberlanjutan usaha mereka melalui penerapan prinsip-prinsip ESG," ungkapnya. (Yetede)

Chief Executive Officer (CEO) Jane Fraser meyakini bahwa Eropa sedang menuju ke dalam resesi. Dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, pada Senin (23/5), Fraser mengungkapkan  berbagai faktor, termasuk perang di Ukraina dan krisis energi yang diakibatkannya sehingga membuat Eropa rentan  terhadap penurunan yang cukup besar bahkan ketika bagian lain dunia menunjukkan tanda-tanda bertahan. "Eropa berada tepat ditengah badai rantai pasokan, dari krisis energi dan jelas dekat dengan beberapa kekejaman yang terjadi di Ukraina," ujar dia kepada Geoff Cutmore dari CNBC. 

Menurut dia, biaya energi di Eropa telah melonjak dalam beberapa bulan terakhir ditengah sanksi yang dikenakan pada Rusia. Disamping itu, lonjakan inflasi yang lebih luas turut memicu krisis biaya hidup. Fraser mengungkapkan AS sejauh ini menunjukkan tanda-tanda lebih bertahan dalam ekonomi, pasar tenaga kerja dan diantara konsumen. Ini kemungkinan (negara) belum melewati resesi. Namun banyak yang bergantung tentang bagaimana The Fed melaksanakan strategi penaikan  suku bunga karena inflasi yang melonjak semakin tinggi. (Yetede)

Di tengah kekhawatiran inflasi global dan kebijakan sejumlah bank sentral dunia menaikkan suku bunga acuan, Bank Indonesia, untuk ke-15 kalinya, mempertahankan BI 7-Day Reserve Repo Rate pada level 3,5%. Kebijakan itu diambil untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan dan  setelah BI melihat bahwa kondisi ekonomi makro cukup stabil dan terkendali. Rapat Dewan Gubernur BI pada 23-24 Mei 2022  memutuskan untuk mempertahankan BI7DRR sebesar 3,5%, dan suku bunga lending Facility sebesar 4,25%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Selasa (24/5/2022) Sejalan dengan hal tersebut, kata Perry Bank Indonesia menempuh penguatan bauran kebijakan dalam tujuh langkah utama. Sedangkan kewajiban minimun GWM Rupiah untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada saat ini sebesar 4,0%, naik menjadi 4,5% mulai 1 Juni 2022, dan 6,0% mulai 1 Juli 2022, serta 7,5% mulai 1 September 2022. (Yetede)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai kompetisi (racing competition) imbal hasil (yield) surat utang antar negara untuk menarik  investor. Perang yield dipacu derasnya capital outflow diberbagai negara, termasuk Indonesia, akibat pengetatan kebijakan moneter bank sentral Amerika, The Fed. Saat ini dia mencatat yield  obligasi AS tenor 10 tahun mencapai 2,8%. Pada titik ini pemerintah harus menjaga kecenderungan kenaikan suku bunga, karena akan berimbas pada naiknya yield SBN (surat berharga negara) dan biaya pendanaan. Sri menilai, penurunan kepemilikan asing di SBN berdampak positif, tapi karena pasar obligasi tidak bergejolak saat dana asing keluar. Per 19 Mei 2022, kepemilikan asing di SBN  mencapai 16,4% turun dari 2021 sebesar 19% dan 2020 sebesar 25%. Sementara itu, Kepala Departemen Moneter Bank Indonesia  Edi Susianto mengatakan,yield SBN  tenor 10 tahun masih menarik bagi investor asing. (Yetede)

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta dukungan para pelaku industri ritel modern dalam pemasaran produk-produk halal UMKM. Dukungan para pelaku industri ritel modern ke produk-produk halal UMKM ini akan semakin memudahkan masyarakat mendapatkan  produk yang terjamin kehalalannya. Hal tersebut diungkapkan dalam acara  peluncuran The State of The Global Islamic Economy Report (SGIE Report) 2022, peresmian Halal Center Indonesia, Gerakan Retail Modern Peduli Produk Halal,dan peluncuran aplikasi Halal Scanner  HALIV di Jakarta, Selasa (24/5/222).

 "Hari ini kita menyaksikan inisiasi dari pelaku ritel modern untuk men-display produk-produk halal dalam rak-rak di supermarket," kata Ma'ruf. Menurut dia,dengan dukungan ritel modern, UMKM akan semakin naik kelas, mulai dari etalase ritel modern sampai nantinya masuk ke pasar ekspor. "Jadi nanti UMKM tidak lagi kena stunsting, tidak besar-besar, ini dibantu ritel. Ini juga dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia baik untuk kepentingan pemasaran dalam negeri maupun ekspor," ujar dia.(Yetede)

Pengaturan metode omnibus dikhawatirkan menghasilkan seabrek persoalan pada sistem peraturan perundang-undangan di masa mendatang. Tak hanya pada sistem legislasi, penegak demokrasi Indonesia juga bisa terancam jika tekhnik mengubah dan mencabut materi sejumlah peraturan dalam satu produk regulasi baru itu dipakai  secara serampangan. Kemarin, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Salah satu poin utama dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang dan aturan dibawahnya. Pakar hukum administrasi negara dari UI, Fitriani Ahlan Sjarif, menyoroti potensi membengkaknya peraturan turunan atau pelaksana dalam model omnibus. Banyaknya peraturan yang diatur dalam omnibus law bisa berimbas pada rendahnya partisipasi publik. "Publik akan kesulitan mengakses (prossesnya)" kata dia kemarin. (Yetede)

Risiko kejatuhan nilai tukar rupiah akibat larinya dana asing yang dipicu oleh kebijakan bank sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) cenderung semakin kecil. Kondisi ini membuat kebijakan moneter BI menjadi lebih independen dari pengaruh The Fed. Karena itu, BI percaya diri tetap mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5 % kendati The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua kali sebesar total 75 basis poin sejak Maret 2022. Dengan berkurangnya pengaruh The Fed terhadap stabilitas kurs, kebijakan moneter BI bisa lebih fokus dalam mengendalikan inflasi sembari tetap mendorong pemulihan ekonomi nasional. Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 23-24 Mei 2022 memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5 %, suku bunga deposit facility 2,75 %, dan suku bunga lending facility 4,25 %. ”Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tingginya tekanan eksternal terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan berkembang,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo pada jumpa pers hasil RDG secara virtual, Selasa (24/5).

Langkah BI tersebut membuat spread suku bunga acuan BI dengan suku bunga The Fed semakin mengecil. Target suku bunga The Fed saat ini adalah 0,75-1 %. Spread keduanya saat ini tergolong sangat rendah dibandingkan masa-masa sebelumnya. Perry meyakini, kebijakan The Fed menaikkan suku bunga tidak akan berdampak signifikan terhadap stabilitas kurs rupiah, karena jumlah dana asing yang keluar dar Indonesia (capital outflow) relatif minim. Kondisi itu terjadi seiring mengecilnya porsi kepemilikan asing pada surat berharga negara (SBN) dan saham di pasar modal. Berdasarkan data Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu per 12 Mei 2022, kepemilikan asing pada SBN hanya 16,70 %. Ini jauh menurun dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19 yang pernah mencapai 40 %. Menurut Perry, kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dari tekanan eksternal juga relatif kuat saat ini. Salah satunya berkat surplus transaksi berjalan yang ditopang oleh surplus neraca perdagangan. Pada April 2022, neraca perdagangan mencatat surplus 7,6 miliar USD, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 4,5 miliar USD .  (Yoga)

Jelang genap 68 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Serbia, kerja sama kedua negara kian erat. Seusai menggelar pertemuan dengan mitranya, Menlu Serbia Nikola Selakovic, Senin (23/5) di Jakarta, dalam akun Twitter-nya, Menlu Retno LP Marsudi mencuit tentang positifnya pertemuan mereka. ”Salam hangat Menlu Serbia Nikola Selakovic @MFA- Serbia di Kemenlu RI hari ini. Diskusi menggembirakan tentang perkuatan kerja sama bilateral Indonesia-Serbia, termasuk dalam bidang ketahanan pangan, perdagangan dan investasi, serta kerja sama sosial budaya,” tulis Retno. Lebih lanjut, Retno menulis bahwa mereka sepakat memperkuat kerja sama perdagangan beragam produk pertanian dan perkebunan, antara lain gandum, di tengah melorotnya pasokan gandum global akibat perang antara Ukraina dan Rusia, keduanya adalah produsen utama komoditas tersebut.

Terkait kerja sama itu, PT Berdikari, salah satu BUMN dan mitra bisnis dari Serbia, menurut Retno, siap memfasilitasi impor gandum dari Serbia. Lebih lanjut, Retno menjelaskan bahwa Selakovic akan bertemu dengan manajemen PT Berdikari untuk membahas lebih detail kerja sama tersebut. Sebaliknya, Indonesia dalam kerja sama perdagangan terbaru menawarkan produk sawit untuk pasar Serbia. Peluang itu tentu akan mengangkat nilai perdagangan Indonesia-Serbia yang tahun 2021 mencapai 26,8 juta USD. Peningkatan itu diharapkan dapat memberi efek positif pada neraca perdagangan kedua negara yang selama dua tahun terakhir, Indonesia mencatatkan defisit. ”Saya berterima kasih atas kesediaan Serbia untuk meningkatkan pangsa pasar ekspor minyak sawit Indonesia hingga 30 %,” kata Retno. (Yoga)

Pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor CPO berikut turunannya, sejak 23 Mei 2022. Langkah ini tentu saja perlu disambut positif. Namun, keputusan ini perlu dilihat sebagai langkah awal untuk melakukan penataan di dalam alur bisnis industri minyak sawit ke depan. Karena : Pertama, industri sawit memiliki mata rantai yang panjang dan manajemen yang kompleks, dari sisi sosial, politik, dan ekonomi. Industri ini contoh par excellence keterkaitan antara sektor pertanian dan industri dengan kepentingan yang tentu saja beragam. Mulai tahap penanaman di perkebunan sawit yang menghasilkan tandan buah segar (TBS). TBS diproses oleh pabrik kelapa sawit, baik melalui pembelian dari tengkulak maupun hasil kebun sendiri, untuk menghasilkan CPO dan minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil/PKO). Penjualan untuk ekspor sudah bisa dimulai setelah proses ini dilakukan. Namun, jika tidak diekspor, CPO dapat diolah melalui proses penyulingan di pabrik rafinasi menjadi bahan turunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti minyak goreng dan mentega. Kedua, keterkaitan itu sayangnya menggambarkan pula perbedaan konsentrasi aset dan modal yang cukup mencolok. Dari sisi kepemilikan lahan, Kementan dan BPS memperkirakan total lahan kebun sawit yang dimiliki rakyat per 2021 seluas 6,1 juta hektar, sedangkan yang dikelola oleh 2.892 perusahaan swasta seluas 8,4 juta hektar. Ketiga, proses distribusi bahan turunan minyak sawit, seperti minyak goreng, sangat mengandalkan peran distributor sebagai pedagang besar hingga dapat di- konsumsi oleh rumah tangga.

Kompleksitas bisnis minyak sawit dengan perputaran modal yang sangat besar ini juga menghadirkan intervensi yang besar juga dari pemerintah sejak hulu hingga ke hilir. Di hulu, pemerintah melakukan intervensi melalui Peraturan Kementan No 98 Tahun 2013 yang mengatur kepemilikan kebun sawit minimal 20 % total kebutuhan bahan baku untuk mendapatkan izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P). Sementara peraturan yang sama juga mengatur bahwa kapasitas minimal untuk mendapatkan IUP-P kelapa sawit adalah lima ton TBS per jam. Intervensi ini justru menciptakan barrier to entry (hambatan untuk masuk) yang besar bagi pemilik lahan kebun sawit rakyat. Usaha perkebunan rakyat yang memiliki lahan terbatas akan kesulitan menghasilkan produk turunan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, TBS hasil kebun rakyat menjadi sangat bergantung kepada pengepul atau tengkulak dalam menjual hasil produknya. Intervensi pemerintah juga dapat ditemukan dalam pengolahan biodiesel. Intervensi lain di sektor hilir adalah DMO dan domestic price obligation (DPO) terhadap CPO di tengah tingginya harga minyak goreng pada awal 2022. Terutama, ketika harga CPO dunia meningkat tajam sebagai akibat dari pandemi Covid-19 dan disusul oleh perang di Ukraina. (Yoga)